Djaelani Naro
{{Infobox Officeholder
|name = Djaelani Naro Gelar DATUK PADUKO SATI
|image = Sudomo dan HJ Naro.jpg
|imagesize = 200px
|alt =
|caption =
|office = Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung
|order =
|term_start = Maret 1978
|term_end = Maret 1988
|president = Soeharto
|1blankname =Ketua Dewan
|1namedata =KH DR IDHAM CHALID 1978-83 and Jend TNI M PANGGABEAN 1983-88
|office1 = Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat
|order1 =
|term_start1 = 1 Oktober 1987
|term_end1 = 1 Oktober [[1992]
|president1 = Soeharto
|1blankname1 =Ketua MPR/DPR
|1namedata1 =Letjen TNI Pur KHARIS SUHUD
|president2 = Soeharto
|1blankname2 =Ketua MPR/DPR
|1namedata2 =Idham Chalid
|term_start2 = 1 Oktober 1972
|term_end2 = 1 Oktober 1977
|office3 = Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
|order3 =
|president3 = Soeharto
|term_start3 = 1971
|term_end3 = 1 Oktober 1972
|1blankname3 =Ketua DPRGR
|1namedata3 =Achmad Sjaichu
|office4 = Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan
|order4 = 2
|term_start4 = 1978
|term_end4 = 1989
|predecessor4 = Mohammad Syafa'at Mintaredja
|successor4 = Ismail Hassan Metareum
|birth_name = Djaelani Naro
|birth_date = 3 Januari 1929
|birth_place = 
Palembang, Sumatera Selatan, Hindia Belanda
|death_date = 28 Oktober 2000 (umur 71)
|death_place = 
Jakarta
|nationality = Indonesia
|other_names = John Naro
|alma_mater =
|occupation = Politisi
|known_for =
|religion = Islam
|spouse = Andalia Tirtaamidjaja SH
|parents = H Djanin Gelar Datuk Naro and Hj Zaleka
}}
Djaelani Naro, yang lebih populer dengan nama HJ. Naro atau John Naro (3 Januari 1929 – 28 Oktober 2000) adalah seorang mantan jaksa yang kemudian menjadi Tokoh Politik Indonesia.
Ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR/MPR selama dua periode, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Calon Wakil Presiden RI 1988
SOEHARTO VERSUS J NARO
Calon Wakil Presiden RI DR H J NARO SH pada Sidang Umum MPR 1988 yang KONTROVERSIAL dan Dipaksa Mundur yg tidak Demokratis karena Presiden Terpilih Jend pur Soeharto menolak 2 Calon Wakil Presiden dan menyatakan bisa bekerja sama atau tidak dengan Cawapres DR H J NARO SH orang Minangkabau dengan
Mengancam mempergunakan Tap MPR no II/ MPR -RI 1973 yang isinya Presiden Terpilih dapat menyatakan pilihannya pada Calon Wapres yg dapat bekerja sama atau tidak sehingga Soeharto Memilih Soedharmono SH orang Jawa pembantu dekatnya Cawapres Tunggal sebagai Wakil Presidennya 1988-1993 , Pada masa itu ancaman Voting dari PPP untuk pemilihan Wapres apabila terdapat 2 Calon Wakil Presiden membuat Soeharto Gerah karena Fraksi ABRI/Angkatan Bersenjata RI MPR diperkirakan memihak DR H J NARO SH KETUA UMUM DPP PPP dan membalelo melawan Soeharto dan tidak memihak Soedarmono SH KETUA UMUM DPP GOLKAR untuk menjadi Wapres yg didukung Soeharto yang dibuktikan dengan adanya Interupsi
KASUS INTERUPSI oleh Anggota MPR Brigjen TNI Ibrahim Saleh dari Fraksi ABRI sebagai Protes Keras adanya KETIDAK ADILAN setelah Fraksi PPP MPR mencabut Pencalonan DR HJ NARO SH sebagai Calon Wakil Presiden Periode 1988-1993 atas desakan Soeharto padahal sarana Voting telah disiapkan oleh Setjen MPR yang sangat ditakuti oleh Soeharto bahwa dalam Voting bakal terjadi Pembelotan suara dari Fraksi ABRI, Fraksi Golkar dan Fraksi Utusan Daerah padahal Soeharto menguasai 907 Anggota MPR dibanding PPP dg 93 Anggota MPR bagaikan Perang BADAR 1 banding 10 ,
ANGGOTA MPR-RI PANGKOPKAMTIB Jenderal BENNY MOERDANI Ketua Partai ABRI yang baru DICOPOT dari Jabatan PANGLIMA ABRI oleh Presiden Soeharto 3 Hari sebelum Sidang Umum MPR tanpa diberi tau salahnya dan karena Presiden Soeharto sangat khawatir Jenderal BENNY MOERDANI Orang Terkuat di ABRI dan orang nomor 2 di Indonesia akan Mempengaruhi jalannya Sidang Umum MPR dan menjadi King Maker
"Kebijakan Soeharto ini MELAWAN ABRI " dan membuat Blunder,
Jenderal BENNY yang dg Fraksi ABRI mendukung penuh Pencalonan J NARO berusaha menenangkan Sidang Umum MPR yang Ricuh pada 11 Maret 1988 karena Brigjen TNI Ibrahim Saleh menyelonong ke mimbar dan berbicara memaksa INTERUPSI tanpa ijin Ketua MPR Jenderal KHARIS SUHUD sebagai pimpinan sidang , diikuti Ketua Partai ABRI Anggota MPR PANGLIMA ABRI yg baru Jenderal Tri Sutrisno mereka menyuruh turun Brigjen TNI Ibrahim Saleh yg dituduh "sakit jiwa " oleh Anggota MPR pendukung Sudharmono SH , ketika berbalik ke tempat duduknya dan melewati kelompok Anggota2 Fraksi PPP duduk Brigjen TNI Ibrahim Saleh mengatakan harus dipilih Wapres yg benar tanpa menjelaskan siapa yg dimaksud.
Sejak saat itu hubungan Presiden Soeharto dgn ABRI atau TNI yg menjadi Tulang Punggung REJIM MILITER Soeharto sejak Super Semar 11 Maret 1966 Pecah kongsi mirip Kasus Presiden Soekarno VERSUS TNI dan Menko Hankam/ KSAB Jenderal TNI AH Nasution serta Menpangad Jenderal TNI A Yani yg dibunuh G 30 S/PKI tahun 1965 bersama 5 Jenderal lainnya oleh Pasukan Cakra Birawa pengawal Presiden Soekarno
Sejak beberapa hari sebelum Sidang Umum M P R dimulai pada tanggal 1 Maret 1988 Situasi Politik memanas untuk kalangan Elite elite Politik pasalnya dihadapan Pimpinan Fraksi Golkar yg datang dan disusupi beberapa Pati AD menghadap Soeharto sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar , Soeharto tidak mengeluarkan siapa Nama Calon Wapres yg bakal bersanding dgnnya seperti 5 TAHUN sebelumnya yg menginginkan Jenderal TNI Pur Umar Wirahadikusumah orang Sumedang menjadi CALON TUNGGAL WAPRES , selama 43 tahun Merdeka Cawapres selalu Tunggal
Jenderal- Jenderal Senior Rejim Militer Soeharto antara lain Jenderal Amir Machmud mantan Ketua MPR/DPR, Jenderal M Jusuf Ketua BPK, Jenderal M Panggabean Ketua DPA, Jenderal Surono Menko Polkam, Laksamana Soedomo mantan Pangkopkamtib dan lain2 melihat adanya peluang besar DUA CALON WAPRES pada Sidang Umum MPR 1988 dgn rencana Soeharto membuka Peluang bagi Elite2 ABRI Birokrat Golkar untuk jadi calon secara pemilihan bebas siapa yg akan mendampingi Presiden sehingga Penentuan Cawapres Golkar menjadi alot , pada tgl 29 Febuari Fraksi PPP MPR telah membuat konferensi Pers bahwa akan mencalonkan DR HJ NARO SH sebagai Cawapres periode 1988-1993, sedangkan DPP Golkar yg menang Pemilu 1987 sebanyak 70 persen, ketinggalan tak mengumumkan Cawapresnya kalah Manuver dengan DPP PPP hingga elite2 Golkar, ABRI dan Birokrat Geger
Pada tanggal 1 Maret pada pembukaan Sidang Umum MPR jam 10 pagi anggota DPP Golkar dikerahkan kasak kusuk mencari Ketua Umum DPP PPP DR H J NARO SH untuk melobbi karena koran2 se Indonesia telah memuat Headline Pencalonan Wapres DR HJ NARO SH yg menghebohkan kader2 Golkar, ABRI dan Birokrat dan terutama Elite2 Politik
pada masa Orde Baru.[1]
Riwayat
Kehidupan pribadi
HJ. Naro lahir di Palembang, Sumatera Selatan pada 3 Januari 1929. Ia menikah dengan seorang perempuan bernama Andalia Tirtaamidjaja SH Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, putri kedua Meester in the Rechten Moh Hussein Tirtaamidjaja keturunan DALEM ARIA TIRTA bin DALEM CIKUNDUL Cicit PRABU SILIWANGI SRI BADUGA MAHARAJA RAJA PADJADJARAN bin PRABU NISKALA DEWA WASTU KENCANA yg jadi Hakim Agung periode 1945-1960 yg melantik Presiden Soekarno bersama Ketua M A MR Kusumah Atmadja pada 19 Agustus 1945 , yg menjadi saksi Pernikahan adalah Waperdam/Wakil Perdana Mentri Jenderal TNI Tituler Chairul Saleh yg juga Ketua Pasukan Bambu Runcing Mantan Mentri Urusan Legiun Veteran di jl Imam Bonjol no 80 Menteng, Jakarta 25 Oktober 1961
Naro meninggal dunia pada 28 Oktober 2000 setelah dirawat secara intensif di Rumah Sakit Pelni Petamburan, Jakarta Pusat. Jenazahnya kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan.[1]
Pendidikan
Sarjana Muda Hukum Universitas Gajah Mada, Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Kursus Dinas Reserse, Kursus Orientasi Lembaga Administrasi Negara, Doctor (HC) Ilmu Hukum dan Politik China Academi, Taipei
Karier
Rujukan
- ^ a b "Pagi Ini Pemakaman Naro di Makam Pahlawan" Liputan6.com. 29-10-000. Diakses 6-11-2014.
PENGALAMAN KERJA Jaksa Kejari Karawang,Kepala KEJARI SINGARAJA Bali, Kepala Dinas Reserse KEJATI Jakarta, Jaksa PEPERTI, Anggota Lembaga Pimpinan Hukum Nasional 1965, Pimpinan Umum Harian Jiwa Proklamasi 1965, Inspektur Jenderal KEMENTRIAN KEHAKIMAN 1966-1968, Pimpinan Umum Harian Pancasila 1968 , Anggota DPR -GR 1968-1971, Anggota Staf Ahli Mentri Kehakiman 1968-1971, Wakil Ketua DPR-RI 1971-1978, Wakil Ketua MPR-RI 1972-1978, Wakil Ketua DPA-RI 1978-1983, Pembina Utama Madya KEMENTRIAN KEHAKIMAN 1978, Pembina Utama KEMENTRIAN KEHAKIMAN 1983, Wakil Ketua DPA-RI 1983- 1987, Wakil Ketua MPR/DPR-RI 1987-1992, Calon WAKIL PRESIDEN RI pada Sidang Umum MPR-RI 1-11 Maret 1988 melawan Cawapres Sudharmono
Calon Menteri Pertahanan RI DR HJ NARO SH dari PARTAI PERSATUAN pada Kabinet Presiden RI Abdurrahman Wahid tahun 1999 Melawan Jenderal TNI Pur Eddy Soedrajat mantan Menhankam calon dari Partai PKP, Pertikaian Sengit antara Sekretaris FRAKSI KESATUAN KEBANGSAAN INDONESIA SENATOR HM HUSSEIN NARO dari PARTAI PERSATUAN "PENASEHAT KHUSUS Delegasi RI di UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY oktober tahun 1988 di New York pada usia 26 tahun dg Ketua Delegasi RI Menlu Ali Alatas" Melawan Ketua Fraksi Sutradara Gintings dari PKP membuat Koalisi Bubar karena masing -masing Ngotot Ketumnya menjadi Menhan, Mantan Wapres Jenderal TNI pur Tri Soetrisno Ketua Dewan Pembina PKP memihak Jenderal TNI Eddy Soedrajat juga Sekjen PKP Hayono Isman,
Ketua Fraksi Sutradara Gintings mengatakan ke Presiden Abdurrahman Wahid dan Wapres Mega bahwa Secretaries Fraksi H M Hussein Naro sudah Setuju Edie Sudrajat yg jadi Menhan padahal tidak setuju, HM Hussein Naro maunya J NARO Menhan atau Hussein Naro,
Presiden Abdurrahman Wahid mengambil keputusan netral yang jadi Menhan adalah Prof DR Juwono Sudarsono seorang sipil Guru Besar Hukum Tata Negara UNIVERSITAS INDONESIA setelah berkonsultasi dgn Wapres Megawati Soekarnoputri . Koalisi dibuat dgn Tujuan Capres Eddy Soedrajat dan Cawapres DR H J NARO SH
 | Artikel bertopik biografi Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
RIWAYAT PERJUANGAN WAKIL KOMANDAN TENTARA PELAJAR Sumatra Selatan BRIGADE GARUDA HITAM semasa REVOLUSI PHISIK melawan BELANDA tahun 1945 di Palembang yg menjadi bagian Pendiri KODAM SRIWIJAYA , Anggota VETERAN Pejuang Kemerdekaan RI.
PENGALAMAN ORGANISASI Pimpinan Gerakan Mahasiswa Jakarta 1964, Sekretaris Jenderal PERSATUAN JAKSA 1959, Sekretaris II PERSAHI 1966, Pendiri KASI, Ketua Majelis Politik P B Al-WASHLIYAH 1965, Ketua DPP PARTAI MUSLIMIN INDONESIA/PARMUSI penerus PARTAI MASYUMI yg dipimpin Perdana Menteri NATSIR yg dibubarkan Presiden Soekarno dgn Penetapan Presiden no 7 tahun 1960 bersama Partai Sosialis Indonesia yg dipimpin Mantan Perdana Mentri SUTAN SYAHRIR , Anggota Dewan Nasional Angkatan 45, Ketua DPP PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN " Hasil FUSI 4 Partai Islam peserta Pemilu 1971 NU, PARMUSI, Sarikat Islam dan PERTI menjadi P P P tahun 1973 karena Presiden Soeharto ingin membatasi hanya 3 Partai Politik saja dg tujuan agar Golkar dapat lama berkuasa maka Partai Partai Islam digabung". "Permintaan mantan Perdana Mentri NATSIR agar MASYUMI direhabilitasi tidak digubris oleh Presiden Soeharto karena kekuatan Masyumi dapat bangkit lagi dan mengganggu kekuasaan Soeharto, tapi orang2 Masyumi boleh mendirikan Partai baru dengan Merk Lain yaitu PARTAI MUSLIMIN INDONESIA atau PARMUSI. Pada Muktamar I PARMUSI tahun 1968 terpilih MR Moh Roem "Ketua Delegasi RI juru runding Roem Royen di Konperensi Meja Bundar dgn Ketua Delegasi Pemerintah Belanda MR Royen " sebagai Ketua Umum tapi dibatalkan oleh Presiden Soeharto karena khawatir PARMUSI dapat menang Pemilu 1971 dan Golkar Kalah , kemudian dipaksakan mengangkat Ketua Umum versi Soeharto Djarnawi dan Sekretaris Umum Lukman Haroen. Kemudian orang2 Eks Masyumi bereaksi keras kepada Presiden Soeharto dan membentuk DPP penyelamat PARMUSI dgn Ketua Umum J NARO SH dan Sekjen Ali Imran Kadir , Presiden Soeharto kemudian mengutus Ali Moertopo Asisten pribadinya untuk mendamaikan pertikaian tersebut dan Mengangkat Mintaredja SH sebagai Ketua Umum DPP PARMUSI dan J NARO sebagai Ketua DPP ", KETUA UMUM DPP PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN/P3 1978-1984, 1984-1989 Hasil Muktamar 1 PPP, KETUA UMUM Pimpinan Pusat MUSLIMIN INDONESIA(MI)
PENDIRI GERAKAN PEMUDA KA^BAH (GPK ) tanggal 21 April 1982 , 2 minggu sebelum Pemilihan Umum 1982 Tanggal 2 Mei.
GERAKAN PEMUDA KA^BAH (GPK) merupakan Onderbouw PPP didirikan dengan tujuan Menghadapi AMPI (Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia) Onderbouw GOLKAR yg didirikan oleh Mentri Penerangan Letjen TNI AD(Purn) Ali Moertopo mantan asisten pribadi Presiden Soeharto ,Tokoh Intelijen, mantan Kepala Opsus/ Waka BAKIN,anggota Dewan Pembina Golkar yg berisi Jenderal Jenderal dan yang bercita-cita menggantikan Presiden Soeharto. Sehingga AMPI diplesetkan berarti Ali Moertopo Presiden Indonesia. Sayangnya Ali Moertopo meninggal pada tanggal 15 Mei 1984. Ketua Umum PP GPK dijabat oleh dr. A Muis A Y dgn Sekjen Moh Buang S H.
Pendirian GPK penuh rintangan antara lain dari Menpora Abdul Ghafur, Ketua Umum Ansor Chalid Mawardi maupun dari Ketua Umum DPP KNPI Aulia Rahman yg khawatir GPK akan ikut memenangkan PPP. Tidak tanggung tanggung Raja Dangdut Rhoma Irama Keluar dari PPP karena ditolak menjadi Ketua Umum GPK tahun 1982. Mentri Penerangan Letjen TNI AD (pur) Ali Moertopo yg dikenal sebagai jagal Orde Baru sempat mengancam Presiden PPP DR KH Idham Khalid dan Ketua Umum DPP PPP DR HJ NARO SH bila menghadiri kampanye putaran akhir PPP di Lapangan Parkir Timur Senayan.
DR KH Idham Khalid yg menjabat Ketua DPA-RI dan pernah menjabat Wakil Perdana Mentri di jaman Soekarno tidak dapat hadir mengingat ancaman tersebut sangat serius dan memberi amanat sepenuhnya kepada Wakil Presiden PPP yg juga Ketua Umum DPP PPP DR H J NARO SH untuk Hadir dan Pidato didepan Kader-Kader dan Simpatisan Partai PPP yg berjumlah jutaan yg Menghijaukan Jakarta dengan jaket dan atribut2 Kampanye yang berwarna hijau yang ingin Memenangkan kembali PPP di DKI Jakarta pada Pemilu 1977 dan Kalsel serta D I Aceh serambi Mekah yg jadi basis PPP
Yang berakibat dicopotnya Gubernur DKI Ali Sadikin orang Sumedang karena menolak memenangkan Golkar dan Golkar kalah Di DKI Di muka Presiden Soeharto yg berdomisili di DKI walau Golkar menang Mayoritas Di daerah2 lain. Kemenangan PPP di DKI pada Pemilu 1977 menjadikan kesempatan untuk mempunyai Kursi Gubernur DKI, tetapi karena kemarahan Soeharto pada PPP membuat kursi Gubernur DKI hilang, Ali Moertopo Kepala Opsus pernah menawarkan kursi Gubernur DKI kepada DR HJ NARO SH dg syarat melepas jabatan Ketua DPP PPP, tetapi ditolak mengingat Karir sebagai Politisi lebih penting dari jabatan Gubernur pada waktu itu , pada tahun 1981 Setelah 4 tahun DPP PPP ditawari kursi Wagub oleh Ketua Dewan Pembina Golkar Soeharto supaya jangan ada kesan Golkar Serakah , DR HJ NARO SH yg telah menjabat Ketua Umum DPP PPP sejak 1978 menggantikan Mantan Mentri Sosial MINTAREDJA SH dari MI/Muslimin Indonesia penerus Masyumi mengambil Inisiatif menyeleksi Kader2 PPP yg mampu dg syarat Pegawai Negri Golongan minimal 4 A, ternyata yg ada terbatas sehingga Ketua Umum DR HJ NARO memaksakan sdr Asmawi Manaf dari Nahdlatul Ulama/NU PNS Depag Golongan 3 C menjadi Penjabat Wagub DKI dg melobi Golkar dan ABRI dan mendapat Persetujuan DPRD DKI, sedangkan Gubernur DKI sejak 1977 dijabat Letjen TNI Pur Cokropranolo mantan Sekretaris Militer Presiden Soeharto
Adanya peristiwa Lapangan Banteng ikut mempengaruhi keputusan2 yg ditetapkan para elite politik. PEMILU 1982 adalah pemilu terpanas mengingat aksi Pembakaran mobil-mobil yang beratribut Golkar yg masuk ke Daerah Tanah Abang, sebagai balasan kaca mobil pecah ketika konvoi PPP melewati kantor DPD Golkar DKI di Menteng. Ketua DPW P PP DKI dijabat oleh Drs Nur Widjojo sedangkan Ketua DPD Golkar DKI dijabat Mayjen TNI AD (Pur) H. Achmadi.
GERAKAN PEMUDA KA^BAH dipaksa Pemerintah Soeharto mengganti Lambang KA^BAH dan Nama KA^BAH mengikuti PPP mengganti penggunaan Lambang KA^BAH dengan alasan Pemerintah berbau Arab, PPP dan GERAKAN PEMUDA KA^BAH ganti memakai Lambang BINTANG dari PANCASILA Berdasarkan UU Parpol dan Golkar dan UU Keormasan tahun 1985. GERAKAN PEMUDA KA^BAH mengganti nama menjadi GENERASI MUDA PERSATUAN ( GMP) pada tahun 1986 dgn Ketua Umum Moh. Buang SH, Wakil Ketua Umum H M HUSSEIN NARO dan Sekjen Djoko Kertopati SH.
Pada tahun 1987 karena usia pensiun Ketua Umum dijabat HM HUSSEIN NARO yang menetapkan Pimpinan GMP DKI yaitu Ketua adalah Djaafar Badjeber dan Sekretaris Sasap Al Satuman Dengan tugas Memenangkan PPP pada Pemilu 1987 Di DKI dan karena KETUA UMUM DPP PPP DR HJ NARO SH menjadi Caleg DKI no 1 , Ketua Umum GMP HM HUSSEIN NARO menyitir ucapan Panglima Tentara Amerika Serikat Pada Perang Dunia ke 2 Jenderal DOUGLAS MC ARTHUR "I Shall Return " pada PIDATO PELANTIKAN dan PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN Pimpinan GMP DKI dan 5 Pimpinan Cabang se DKI untuk "Mengulang kemenangan PPP pada Pemilu 1977 " di GRAHA PURNA YUDHA , Semanggi yang penuh oleh kader-kader GMP se DKI dan Kadit Sospol DKI Irnandi dan Assospol. Kodam Jaya
TANDA-TANDA JASA
BINTANG GERILYA, Satya Lencana Perang Kemerdekaan I, Satya Lencana Perang Kemerdekaan II, Satya Lencana Sapta Marga, Satya Lencana Satya Dharma, Satya Lencana Wira Dharma, Satya Lencana Penegak, BINTANG MAHAPUTRA UTAMA, BINTANG GWANG HWA MEDAL MERIT DIPLOMATIC SERVICE dari Presiden KOREA SELATAN Jenderal Park Chung Hee dalam rangka Pembukaan Kedutaan Besar Korea Selatan di Indonesia dan Kedutaan Besar R I di Korea Selatan, BINTANG MAHAPUTRA ADI PRADANA, BINTANG BERNARDO O^HIGGINS dari Presiden CHILE Jenderal Augusto Pinnochet dalam rangka Peningkatan Perdagangan Kedua Negara
PENGALAMAN LUAR NEGERI
Selama bertugas Sebagai Wakil Ketua MPR/DPR-RI dan Wakil Ketua DPA-RI memimpin delegasi ke Amerika, Eropa Barat, Asia dan Amerika Latin khususnya KTT BUMI / EARTH SUMMIT yang dipimpin Wapres AMERIKA SERIKAT AL GORE
PENGALAMAN BISNIS
Perwakilan CASA AIRCRAFT INDUSTRY SPAIN sekarang anak perusahaan AIRBUS INDUSTRY berpartner dg IPTN, Perwakilan CAF Spain, Perwakilan Pendiri ADARO Spain Memfasilitasi perusahaan2 Korsel yaitu Samsung, LG, Daewoo dan lainnya hadir di Indonesia, Mengajak Group Accor Paris dan Kempinski Hotel investasi ke Indonesia. MEMFASILITASI PT INDOKAYA NISSAN MOTOR yg bermasalah dg Pemerintah thn 1972
MEMFASILITASI P T Mitsubishi Krama Yudha Tiga Berlian Motor yg bermasalah dg Pemerintah thn 1980, Penasehat Khusus CHINA AIRLINES BUMN Taiwan 1973-1989
TENTANG PENCALONAN WAKIL PRESIDEN DI SIDANG UMUM MPR-RI TGL 1-11 MARET 1988
Pencalonan DR H J NARO SH sebagai Calon Wakil Presiden RI telah diumumkan oleh Pimpinan Fraksi PPP MPR sdr H Darussamin AS pada malam hari tgl 29 Februari 1988 sebelum pembukaan Sidang Umum MPR tgl 1 Maret mendahului Fraksi Golkar MPR, Fraksi ABRI MPR , Fraksi Utusan Daerah dan Fraksi PDI yg belum mempunyai Calon Wakil Presiden
Pada tgl 27 Februari diadakan Pertemuan 4 Mata antara Ketua Umum DPP PPP DR H J NARO SH yg menjabat Wakil Ketua MPR/DPR dg Ketua Umum DPP Golkar Soedharmono SH yg juga menjabat Mentri/Sekretaris Negara di ruangan MenSesneg di Gedung Sekneg, Ketua Umum DPP PPP didampingi oleh Ketua Umum Generasi Muda Persatuan/GMP HM HUSSEIN NARO yg juga pernah menjabat Ketua Sementara MPR/DPR Temporary Chairman of SENATE and Temporary Chairman of PARLIAMENT Oktober 1987 Wasekjen DPP KNPI 1987-1990 Anggota Majelis Pemuda Indonesia 1987-1990 dan Ketua Umum DPP Golkar didampingi Marsekal Muda IR DRS GINANJAR KARTASASMITA membahas Pencalonan Wakil Presiden RI, dalam pertemuan Penjajakan tersebut Ketum Golkar menyatakan belum berani mencalonkan karena Golkar belum mengadakan rapat 3 Jalur ABRI BIROKRAT GOLKAR walaupun Calon Presiden Soeharto menyerahkan Pencalonan Wapres kepada MPR-RI. Selanjutnya Ketua Umum DPP PPP mengatakan akan maju sebagai calon Wakil Presiden dan melobbi agar Ketua Umum DPP Golkar mendukung Pencalonan Ketua Umum DPP PPP DR HJ NARO SH tersebut, Ketua Umum DPP Golkar Soedharmono SH terkaget- kaget mendengar ucapan Ketua Umum DPP PPP
[Kategori:Politikus Indonesia]]