Djaelani Naro

{{Infobox Officeholder |name = Djaelani Naro Gelar DATUK PADUKO SATI |image = Sudomo dan HJ Naro.jpg |imagesize = 200px |alt = |caption = |office = Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung |order = |term_start = Maret 1978 |term_end = Maret 1988 |president = Soeharto |1blankname =Ketua Dewan |1namedata =KH DR IDHAM CHALID 1978-83 and Jend TNI M PANGGABEAN 1983-88 |office1 = Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat |order1 = |term_start1 = 1 Oktober 1987 |term_end1 = 1 Oktober [[1992] |president1 = Soeharto |1blankname1 =Ketua MPR/DPR |1namedata1 =Letjen TNI Pur KHARIS SUHUD |president2 = Soeharto |1blankname2 =Ketua MPR/DPR |1namedata2 =Idham Chalid |term_start2 = 1 Oktober 1972 |term_end2 = 1 Oktober 1977 |office3 = Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong |order3 = |president3 = Soeharto |term_start3 = 1971 |term_end3 = 1 Oktober 1972 |1blankname3 =Ketua DPRGR |1namedata3 =Achmad Sjaichu |office4 = Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan |order4 = 2 |term_start4 = 1978 |term_end4 = 1989 |predecessor4 = Mohammad Syafa'at Mintaredja |successor4 = Ismail Hassan Metareum |birth_name = Djaelani Naro |birth_date = (1929-01-03)3 Januari 1929 |birth_place = Palembang, Sumatera Selatan, Hindia Belanda |death_date = 28 Oktober 2000(2000-10-28) (umur 71) |death_place = Jakarta |nationality = Indonesia |other_names = John Naro |alma_mater = |occupation = Politisi |known_for = |religion = Islam |spouse = Andalia Tirtaamidjaja SH |parents = H Djanin Gelar Datuk Naro and Hj Zaleka }} Djaelani Naro, yang lebih populer dengan nama HJ. Naro atau John Naro (3 Januari 1929 – 28 Oktober 2000) adalah seorang mantan jaksa yang kemudian menjadi Tokoh Politik Indonesia.

Ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR/MPR selama dua periode, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Calon Wakil Presiden RI 1988

                  SOEHARTO     VERSUS       J    NARO

Calon   Wakil    Presiden   RI  DR   H J   NARO    SH   pada   Sidang   Umum   MPR 1988    yang   KONTROVERSIAL   dan    Dipaksa   Mundur     yg    tidak    Demokratis     karena Presiden Terpilih Jend pur Soeharto menolak 2 Calon Wakil Presiden  dan menyatakan    bisa   bekerja sama atau tidak  dengan   Cawapres  DR H J NARO SH orang Minangkabau   dengan    

Mengancam mempergunakan Tap MPR no II/ MPR -RI 1973 yang isinya Presiden Terpilih dapat menyatakan pilihannya pada Calon Wapres yg dapat bekerja sama atau tidak sehingga Soeharto Memilih Soedharmono SH orang Jawa pembantu dekatnya Cawapres Tunggal sebagai Wakil Presidennya 1988-1993 , Pada masa itu ancaman Voting dari PPP untuk pemilihan Wapres apabila terdapat 2 Calon Wakil Presiden membuat Soeharto Gerah karena Fraksi ABRI/Angkatan Bersenjata RI MPR diperkirakan memihak DR H J NARO SH KETUA UMUM DPP PPP dan membalelo melawan Soeharto dan tidak memihak Soedarmono SH KETUA UMUM DPP GOLKAR untuk menjadi Wapres yg didukung Soeharto yang dibuktikan dengan adanya Interupsi

KASUS INTERUPSI oleh Anggota MPR Brigjen TNI Ibrahim Saleh dari Fraksi ABRI sebagai Protes Keras adanya KETIDAK ADILAN setelah Fraksi PPP MPR mencabut Pencalonan DR HJ NARO SH sebagai Calon Wakil Presiden Periode 1988-1993 atas desakan Soeharto padahal sarana Voting telah disiapkan oleh Setjen MPR yang sangat ditakuti oleh Soeharto bahwa dalam Voting bakal terjadi Pembelotan suara dari Fraksi ABRI, Fraksi Golkar dan Fraksi Utusan Daerah padahal Soeharto menguasai 907 Anggota MPR dibanding PPP dg 93 Anggota MPR bagaikan Perang BADAR 1 banding 10 ,

ANGGOTA MPR-RI PANGKOPKAMTIB Jenderal BENNY MOERDANI Ketua Partai ABRI yang baru DICOPOT dari Jabatan PANGLIMA ABRI oleh Presiden Soeharto 3 Hari sebelum Sidang Umum MPR tanpa diberi tau salahnya dan karena Presiden Soeharto sangat khawatir Jenderal BENNY MOERDANI Orang Terkuat di ABRI dan orang nomor 2 di Indonesia akan Mempengaruhi jalannya Sidang Umum MPR dan menjadi King Maker

"Kebijakan Soeharto ini MELAWAN ABRI " dan membuat Blunder,

Jenderal BENNY yang dg Fraksi ABRI mendukung penuh Pencalonan J NARO berusaha menenangkan Sidang Umum MPR yang Ricuh pada 11 Maret 1988 karena Brigjen TNI Ibrahim Saleh menyelonong ke mimbar dan berbicara memaksa INTERUPSI tanpa ijin Ketua MPR Jenderal KHARIS SUHUD sebagai pimpinan sidang , diikuti Ketua Partai ABRI Anggota MPR PANGLIMA ABRI yg baru Jenderal Tri Sutrisno mereka menyuruh turun Brigjen TNI Ibrahim Saleh yg dituduh "sakit jiwa " oleh Anggota MPR pendukung Sudharmono SH , ketika berbalik ke tempat duduknya dan melewati kelompok Anggota2 Fraksi PPP duduk Brigjen TNI Ibrahim Saleh mengatakan harus dipilih Wapres yg benar tanpa menjelaskan siapa yg dimaksud.

    Sejak   saat   itu   hubungan    Presiden  Soeharto  dgn  ABRI   atau TNI    yg    menjadi    Tulang  Punggung   REJIM MILITER  Soeharto    sejak     Super Semar    11 Maret 1966    Pecah   kongsi           mirip            Kasus  Presiden   Soekarno  VERSUS    TNI     dan    Menko Hankam/   KSAB    Jenderal   TNI  AH   Nasution   serta  Menpangad    Jenderal TNI   A Yani  yg dibunuh   G 30 S/PKI     tahun 1965   bersama 5 Jenderal    lainnya   oleh    Pasukan Cakra Birawa   pengawal   Presiden Soekarno

Sejak beberapa hari sebelum Sidang Umum M P R dimulai pada tanggal 1 Maret 1988 Situasi Politik memanas untuk kalangan Elite elite Politik pasalnya dihadapan Pimpinan Fraksi Golkar yg datang dan disusupi beberapa Pati AD menghadap Soeharto sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar , Soeharto tidak mengeluarkan siapa Nama Calon Wapres yg bakal bersanding dgnnya seperti 5 TAHUN sebelumnya yg menginginkan Jenderal TNI Pur Umar Wirahadikusumah orang Sumedang menjadi CALON TUNGGAL WAPRES , selama 43 tahun Merdeka Cawapres selalu Tunggal

Jenderal- Jenderal Senior Rejim Militer Soeharto antara lain Jenderal Amir Machmud mantan Ketua MPR/DPR, Jenderal M Jusuf Ketua BPK, Jenderal M Panggabean Ketua DPA, Jenderal Surono Menko Polkam, Laksamana Soedomo mantan Pangkopkamtib dan lain2 melihat adanya peluang besar DUA CALON WAPRES pada Sidang Umum MPR 1988 dgn rencana Soeharto membuka Peluang bagi Elite2 ABRI Birokrat Golkar untuk jadi calon secara pemilihan bebas siapa yg akan mendampingi Presiden sehingga Penentuan Cawapres Golkar menjadi alot , pada tgl 29 Febuari Fraksi PPP MPR telah membuat konferensi Pers bahwa akan mencalonkan DR HJ NARO SH sebagai Cawapres periode 1988-1993, sedangkan DPP Golkar yg menang Pemilu 1987 sebanyak 70 persen, ketinggalan tak mengumumkan Cawapresnya kalah Manuver dengan DPP PPP hingga elite2 Golkar, ABRI dan Birokrat Geger

Pada tanggal 1 Maret pada pembukaan Sidang Umum MPR jam 10 pagi anggota DPP Golkar dikerahkan kasak kusuk mencari Ketua Umum DPP PPP DR H J NARO SH untuk melobbi karena koran2 se Indonesia telah memuat Headline Pencalonan Wapres DR HJ NARO SH yg menghebohkan kader2 Golkar, ABRI dan Birokrat dan terutama Elite2 Politik

 pada masa   Orde Baru.

Riwayat

Kehidupan pribadi

HJ. Naro lahir di Palembang, Sumatera Selatan pada 3 Januari 1929. Ia menikah dengan seorang perempuan bernama Andalia Tirtaamidjaja SH Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, putri kedua Meester in the Rechten Moh Hussein Tirtaamidjaja keturunan DALEM ARIA TIRTA bin DALEM CIKUNDUL Cicit PRABU SILIWANGI SRI BADUGA MAHARAJA RAJA PADJADJARAN bin PRABU NISKALA DEWA WASTU KENCANA yg jadi Hakim Agung periode 1945-1960 yg melantik Presiden Soekarno bersama Ketua M A MR Kusumah Atmadja pada 19 Agustus 1945 , yg menjadi saksi Pernikahan adalah Waperdam/Wakil Perdana Mentri Jenderal TNI Tituler Chairul Saleh yg juga Ketua Pasukan Bambu Runcing Mantan Mentri Urusan Legiun Veteran di jl Imam Bonjol no 80 Menteng, Jakarta 25 Oktober 1961

Naro meninggal dunia pada 28 Oktober 2000 setelah dirawat secara intensif di Rumah Sakit Pelni Petamburan, Jakarta Pusat. Jenazahnya kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan.

Pendidikan

Sarjana Muda Hukum Universitas Gajah Mada, Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Kursus Dinas Reserse, Kursus Orientasi Lembaga Administrasi Negara, Doctor (HC) Ilmu Hukum dan Politik China Academi, Taipei

Rujukan

PENGALAMAN KERJA Jaksa Kejari Karawang,Kepala KEJARI SINGARAJA Bali, Kepala Dinas Reserse KEJATI Jakarta, Jaksa PEPERTI, Anggota Lembaga Pimpinan Hukum Nasional 1965, Pimpinan Umum Harian Jiwa Proklamasi 1965, Inspektur Jenderal KEMENTRIAN KEHAKIMAN 1966-1968, Pimpinan Umum Harian Pancasila 1968 , Anggota DPR -GR 1968-1971, Anggota Staf Ahli Mentri Kehakiman 1968-1971, Wakil Ketua DPR-RI 1971-1978, Wakil Ketua MPR-RI 1972-1978, Wakil Ketua DPA-RI 1978-1983, Pembina Utama Madya KEMENTRIAN KEHAKIMAN 1978, Pembina Utama KEMENTRIAN KEHAKIMAN 1983, Wakil Ketua DPA-RI 1983- 1987, Wakil Ketua MPR/DPR-RI 1987-1992, Calon WAKIL PRESIDEN RI pada Sidang Umum MPR-RI 1-11 Maret 1988 melawan Cawapres Sudharmono

 Calon    Menteri    Pertahanan RI    DR HJ NARO SH  Ketum DPP PARTAI PERSATUAN    pada    Kabinet Presiden  RI    Abdurrahman Wahid    tahun 1999   Melawan  Jenderal  TNI Pur   Eddy Soedrajat  mantan Menhankam calon  dari   Partai   PKP,   Pertikaian Sengit   antara   Sekretaris FRAKSI KESATUAN  KEBANGSAAN     INDONESIA    SENATOR  HM HUSSEIN NARO   dari   PARTAI PERSATUAN     "PENASEHAT KHUSUS   Delegasi RI   di     UNITED NATIONS   GENERAL  ASSEMBLY Oktober tahun  1988 di NEW YORK pada usia 26 tahun    dg   Ketua DELEGASI RI MENLU ALI ALATAS  

Melawan   Ketua  Fraksi Sutradara Gintings  dari   PKP   membuat     Koalisi Bubar   karena    masing -masing    Ngotot    Ketumnya   menjadi    Menhan,     Mantan Wapres Jenderal TNI  pur Tri Soetrisno     Ketua Dewan  Pembina PKP   memihak  Jenderal TNI  Eddy Soedrajat    juga   Sekjen PKP Hayono Isman,  

Ketua Fraksi Sutradara Gintings yg juga Waketum PKP  mengatakan ke Presiden Abdurrahman Wahid bahwa Secretaries Fraksi/PENDIRI Partai Persatuan  H M Hussein Naro sudah Setuju Edie Sudrajat yg jadi Menhan padahal tidak setuju, HM Hussein Naro maunya J NARO Menhan     karena unsur Pendiri KODAM SRIWIDJAJA WAKIL KOMANDAN BRIGADE GARUDA HITAM Tentara Pelajar pada REVOLUSI PHISIK 1945   atau Hussein Naro, Sejak itu baik Eddie Sudrajat dan jajaran PKP buang muka ketika bertemu Kader-Kader Partai Persatuan. 

Situasi berbalik ketika Abdurrahman Wahid memecat banyak Mentri2nya termasuk Menko Polkam Wiranto dan Jusuf Kalla dan Hamzah Haz, Ketika Wahid memecat Menhan Juwono Sudarsono, Gintings dipanggil akan dijadikan Menhan tanpa Ketum PKP Eddie Sudrajat tau, tapi rencana Wahid bocor,semua orang PKP sudah tau dan tidak mendukung Wahid lagi karena Skandal Bulog Gate.

 Gintings diancam dipecat oleh Tri Sutrisno Ketua Dewan Pembina PKP karena itu mundur dari usulan Wahid. Wahid pusing dan mengangkat keponakannya Mahfud MD jadi Menhan. Syukur orang2 PKP tau siapa Gintings dan memperbaiki hubungan dg Partai Persatuan, Gintings th 2004 pindah ke Pdip

Presiden Abdurrahman Wahid      mengambil    keputusan  netral   yang   jadi   Menhan    adalah   Prof  DR Juwono Sudarsono      seorang sipil          Guru Besar Hukum Tata Negara    UNIVERSITAS INDONESIA    setelah      berkonsultasi dgn     Wapres Megawati Soekarnoputri  .      Koalisi Fraksi  dideklarasikan di Grand Hyatt Jakarta  dibuat   dgn Tujuan Capres Eddy Soedrajat dan   Cawapres DR H J NARO SH

RIWAYAT PERJUANGAN WAKIL KOMANDAN TENTARA PELAJAR Sumatra Selatan BRIGADE GARUDA HITAM semasa REVOLUSI PHISIK melawan BELANDA tahun 1945 di Palembang yg menjadi bagian Pendiri KODAM SRIWIJAYA , Anggota VETERAN Pejuang Kemerdekaan RI.

 PENGALAMAN ORGANISASI     Pimpinan Gerakan Mahasiswa Jakarta 1964, Sekretaris Jenderal PERSATUAN JAKSA   1959,  Sekretaris II PERSAHI 1966, Pendiri KASI,    Ketua Majelis Politik P B    Al-WASHLIYAH   1965,                    Ketua DPP  PARTAI  MUSLIMIN  INDONESIA/PARMUSI        penerus   PARTAI  MASYUMI    yg dipimpin   Perdana Menteri  NATSIR       yg dibubarkan Presiden Soekarno dgn  Penetapan Presiden no 7 tahun 1960   bersama  Partai  Sosialis Indonesia  yg dipimpin   Mantan Perdana Mentri   SUTAN SYAHRIR   ,    Anggota Dewan Nasional Angkatan 45,      Ketua DPP PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN      " Hasil    FUSI 4   Partai Islam    peserta Pemilu 1971   NU, PARMUSI, Sarikat Islam dan PERTI  menjadi  P P P tahun 1973  karena Presiden Soeharto ingin membatasi hanya  3 Partai Politik saja  dg tujuan agar Golkar dapat lama berkuasa maka   Partai Partai Islam digabung".                    "Permintaan mantan   Perdana Mentri  NATSIR   agar MASYUMI  direhabilitasi    tidak digubris   oleh   Presiden Soeharto karena   kekuatan Masyumi dapat bangkit lagi    dan   mengganggu kekuasaan Soeharto,      tapi orang2 Masyumi boleh  mendirikan Partai baru     dengan Merk Lain  yaitu    PARTAI MUSLIMIN INDONESIA atau PARMUSI.       Pada Muktamar I    PARMUSI   tahun 1968  terpilih    MR Moh Roem  "Ketua Delegasi RI  juru runding   Roem Royen di Konperensi Meja Bundar   dgn  Ketua Delegasi  Pemerintah Belanda MR Royen "    sebagai   Ketua Umum     tapi dibatalkan      oleh    Presiden Soeharto   karena    khawatir      PARMUSI   dapat menang Pemilu 1971   dan Golkar Kalah , kemudian  dipaksakan   mengangkat     Ketua Umum    versi Soeharto    Djarnawi dan Sekretaris Umum Lukman Haroen.     Kemudian orang2    Eks Masyumi    bereaksi keras  kepada Presiden Soeharto  dan   membentuk     DPP penyelamat PARMUSI    dgn   Ketua Umum J NARO SH dan Sekjen Ali Imran Kadir ,     Presiden Soeharto     kemudian mengutus    Ali Moertopo Asisten pribadinya untuk   mendamaikan   pertikaian tersebut    dan    Mengangkat    Mintaredja SH sebagai   Ketua Umum  DPP   PARMUSI   dan   J NARO sebagai Ketua DPP  ",                    KETUA UMUM     DPP   PARTAI      PERSATUAN PEMBANGUNAN/P3     1978-1984,       1984-1989 Hasil Muktamar 1 PPP,      KETUA UMUM    Pimpinan Pusat    MUSLIMIN   INDONESIA(MI)

 PENDIRI  GERAKAN PEMUDA KA'BAH  (GPK )  tanggal 21 April 1982 , 2 minggu sebelum Pemilihan Umum 1982 Tanggal 2 Mei.

GERAKAN PEMUDA KA'BAH (GPK) merupakan Onderbouw PPP didirikan dengan tujuan Menghadapi AMPI (Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia) Onderbouw GOLKAR yg didirikan oleh Mentri Penerangan Letjen TNI AD(Purn) Ali Moertopo mantan asisten pribadi Presiden Soeharto ,Tokoh Intelijen, mantan Kepala Opsus/ Waka BAKIN,anggota Dewan Pembina Golkar yg berisi Jenderal Jenderal dan yang bercita-cita menggantikan Presiden Soeharto. Sehingga AMPI diplesetkan berarti Ali Moertopo Presiden Indonesia. Sayangnya Ali Moertopo meninggal pada tanggal 15 Mei 1984. Ketua Umum PP GPK dijabat oleh dr. A Muis A Y dgn Sekjen Moh Buang S H.

  Pendirian GPK   penuh rintangan antara lain dari  Menpora Abdul Ghafur, Ketua Umum Ansor Chalid Mawardi maupun dari Ketua Umum DPP KNPI Aulia Rahman yg khawatir GPK akan ikut memenangkan PPP.  Tidak tanggung tanggung Raja Dangdut Rhoma Irama Keluar dari PPP karena ditolak menjadi Ketua Umum GPK tahun 1982.  

Mentri Penerangan  Letjen TNI AD (pur) Ali Moertopo yg dikenal sebagai Jagal Orde Baru  sempat mengancam  dg Sniper Presiden PPP DR KH Idham Khalid dan Ketua Umum DPP PPP DR HJ NARO SH  bila menghadiri kampanye putaran akhir PPP 1982 di Lapangan Parkir Timur Senayan.  

 DR KH Idham Khalid yg menjabat Ketua DPA-RI dan Ketum PBNU dan     pernah menjabat Wakil Perdana Mentri di jaman Soekarno tidak dapat hadir mengingat ancaman tersebut sangat serius dan memberi amanat sepenuhnya kepada Wakil Presiden PPP yg juga Ketua Umum DPP PPP DR H J NARO SH untuk Hadir dan 

Ketum DR HJ NARO SH hadir dan pidato didepan Kader-Kader dan Simpatisan Partai PPP yg berjumlah jutaan yg Menghijaukan Jakarta dengan jaket dan atribut2 Kampanye yang berwarna hijau yang ingin  Memenangkan kembali PPP di DKI Jakarta pada Pemilu 1977 dan Kalsel serta D I Aceh serambi Mekah yg jadi basis PPP, Ketum DR HJ NARO dikawal ketat oleh Anggota2 GPK yg dikerahkan berjumlah ribuan konvoi dg motor dan jeep hartop, Sebelum berangkat Kampanye Ketum DR HJ NARO SH sempat berpesan agar puteranya membalas perlakuan Ali Moertopo apabila ancaman tersebut nyata
dan dijawab siap

 Kemenangan PPP di DKI 1977 berakibat dicopotnya Gubernur DKI Ali Sadikin orang Sumedang karena menolak memenangkan Golkar dan Golkar  kalah Di DKI Di muka Presiden Soeharto yg berdomisili di DKI  walau Golkar menang Mayoritas Di daerah2 lain.  Kemenangan PPP di DKI pada  Pemilu 1977   menjadikan kesempatan untuk mempunyai Kursi Gubernur DKI,   tetapi karena kemarahan Soeharto pada PPP membuat  kursi Gubernur DKI  hilang,   Ali Moertopo   Kepala Opsus  pernah menawarkan  kursi Gubernur DKI  kepada DR HJ NARO SH  dg  syarat melepas  jabatan Ketua DPP PPP,   tetapi ditolak    mengingat Karir sebagai Politisi lebih penting  dari   jabatan Gubernur pada waktu itu ,   

Pada tahun 1981 Setelah 4 tahun Pemilu  DPP PPP     ditawari   kursi Wagub oleh     Ketua Dewan Pembina Golkar   Soeharto  supaya  jangan ada kesan   Golkar Serakah  , DR HJ NARO SH    yg telah   menjabat   Ketua Umum DPP PPP sejak  1978  menggantikan Mantan Mentri Sosial MINTAREDJA SH    dari    MI/Muslimin Indonesia   penerus Masyumi   mengambil   Inisiatif   menyeleksi   Kader2 PPP yg mampu dg syarat Pegawai Negri Golongan minimal  4 A, ternyata yg ada terbatas sehingga  Ketua Umum DR HJ NARO   memaksakan      sdr  Asmawi Manaf dari  Nahdlatul Ulama/NU   PNS   Depag    Golongan  3 C   menjadi       Penjabat  Wagub DKI  dg melobi  Golkar dan ABRI   dan   mendapat   Persetujuan DPRD DKI,  sedangkan    Gubernur DKI sejak 1977  dijabat    Letjen TNI Pur Cokropranolo   mantan    Sekretaris Militer   Presiden Soeharto

Adanya peristiwa Lapangan Banteng ikut mempengaruhi keputusan2 yg ditetapkan para elite politik. PEMILU 1982 adalah pemilu terpanas mengingat aksi Pembakaran mobil-mobil yang beratribut Golkar yg masuk ke Daerah Tanah Abang, sebagai balasan kaca mobil pecah ketika konvoi PPP melewati kantor DPD Golkar DKI di Menteng. Ketua DPW P PP DKI dijabat oleh Drs Nur Widjojo sedangkan Ketua DPD Golkar DKI dijabat Mayjen TNI AD (Pur) H. Achmadi.

 GERAKAN PEMUDA KA'BAH  dipaksa Pemerintah Soeharto mengganti Lambang KA'BAH dan Nama KA'BAH mengikuti PPP yg dipaksa mengganti penggunaan Lambang KA'BAH  dengan BINTANG PANCASILA karena alasan Pemerintah Soeharto bahwa KA'BAH berbau Arab,     PPP dan GERAKAN PEMUDA KA'BAH   ganti   memakai Lambang BINTANG dari PANCASILA   Berdasarkan UU Parpol dan Golkar dan UU Keormasan tahun 1985.       GERAKAN PEMUDA KA'BAH  mengganti   nama menjadi    GENERASI MUDA PERSATUAN ( GMP)    pada tahun 1986      dgn     Ketua Umum Moh. Buang SH,     Wakil Ketua Umum   H M HUSSEIN NARO dan Sekjen Djoko Kertopati SH.   Setelah Soeharto Lengser PPP memakai lambang KA'BAH lagi

 Pada tahun 1987 karena usia pensiun  Ketua Umum dijabat     HM HUSSEIN NARO   yang menetapkan Pimpinan GMP DKI yaitu  Ketua   adalah Djaafar Badjeber  dan  Sekretaris Sasap Al Satuman  Dengan tugas Memenangkan PPP pada Pemilu 1987 Di  DKI    dan     karena KETUA UMUM  DPP PPP DR HJ NARO SH menjadi Caleg DKI no 1 ,   Ketua Umum GMP  HM HUSSEIN NARO menyitir ucapan Panglima Tentara Amerika Serikat Pada Perang Dunia ke 2  Jenderal DOUGLAS MC ARTHUR   "I Shall Return "     pada    

  PIDATO PELANTIKAN dan PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN     Pimpinan GMP DKI dan 5 Pimpinan Cabang se DKI untuk  "Mengulang kemenangan  PPP pada Pemilu 1977 "   bertempat di Gedung Graha Purna Yudha dan menghadapi AMPI yg Ketua Umumnya Agung Laksono  

Gedung yang penuh oleh kader-kader GMP se DKI dan hadir  Kadit Sospol DKI Irnandi dan Assospol. Kodam Jaya.

 Ketua Umum PP GMP HM HUSSEIN NARO menetapkan bergabungnya Bintang Belia okp DPW PPP Jateng ke GMP dan memutuskan Ketua PW GMP JATENG adalah Matori Abdul Djalil dari NU th 1986 dg tugas Memenangkan PPP Di JATENG pada Pemilu 1987, yg jadi MENHAN di th 2001 

Ketua Umum PP GMP HM HUSSEIN NARO memberikan kesempatan kepada Masykur Hasyim dari Ansor untuk menjabat        Ketua PW GMP JATIM th 1986 dg tugas Memenangkan PPP di Pemilu JATIM dg mengerahkan semua potensi ANSOR dan BANSER yg ada 

Usul Pimpinan DPW SUMUT bahwa Calon Ketua PW GMP SUMUT yaitu Husni Malik dan Secretaries Zulkarnain Brahmana berasal dari Pemuda Pancasila diterima dan disahkan oleh Ketua Umum PP GMP HM HUSSEIN NARO dg tugas Khusus memenangkan PPP di Pemilu SUMUT 1987 pada Pidato Pelantikan Pen gurus di Hotel GARUDA di Medan ,Ketua Umum sebelumnya mengunjungi Istana Maimoon dan Makam Sultan DELI 

Ketua PW GMP ACEH Drs Zulkifli Amin dan segenap jajarannya mendapat tugas sangat Khusus dg Pembina Muji Budiman Mempertahankan Kemenangan PPP di Daerah Istimewa Aceh pada Pemilu 1987 Ketua Umum HM HUSSEIN NARO menugaskan Ketua GMP Ernesto Barcelona bin Makkah  keliling Aceh untuk menyampaikan Salam ke simpatisan2 dan pendukung2 PPP serta memenangkan lagi PPP
TANDA-TANDA JASA

  BINTANG  GERILYA,  Satya Lencana Perang Kemerdekaan I, Satya Lencana Perang Kemerdekaan II, Satya Lencana Sapta Marga, Satya Lencana Satya Dharma, Satya Lencana Wira Dharma, Satya Lencana Penegak, BINTANG MAHAPUTRA UTAMA,   BINTANG  GWANG HWA MEDAL MERIT DIPLOMATIC SERVICE      dari Presiden KOREA SELATAN Jenderal Park Chung Hee dalam rangka Pembukaan Kedutaan Besar   Korea Selatan di Indonesia dan Kedutaan Besar R I di Korea Selatan,         BINTANG MAHAPUTRA ADI PRADANA, BINTANG BERNARDO O^HIGGINS dari Presiden CHILE Jenderal Augusto Pinnochet dalam rangka Peningkatan Perdagangan Kedua Negara                    

PENGALAMAN LUAR NEGERI

  Selama   bertugas   Sebagai   Wakil Ketua MPR/DPR-RI  dan Wakil Ketua DPA-RI  memimpin delegasi ke Amerika, Eropa Barat, Asia dan   Amerika Latin khususnya KTT BUMI / EARTH SUMMIT     yang dipimpin  Wapres  AMERIKA SERIKAT  AL  GORE 

PENGALAMAN BISNIS

  Perwakilan CASA AIRCRAFT INDUSTRY SPAIN sekarang anak perusahaan AIRBUS INDUSTRY berpartner dg IPTN, Perwakilan CAF Spain, Perwakilan Pendiri ADARO Spain      Memfasilitasi      perusahaan2 Korsel yaitu Samsung, LG, Daewoo dan lainnya          hadir di Indonesia, Mengajak Group Accor Paris dan Kempinski Hotel investasi ke Indonesia.   MEMFASILITASI           PT INDOKAYA NISSAN MOTOR yg bermasalah dg Pemerintah thn 1972 

MEMFASILITASI P T Mitsubishi Krama Yudha Tiga Berlian Motor yg bermasalah dg Pemerintah thn 1980, Penasehat Khusus CHINA AIRLINES BUMN Taiwan 1973-1989

TENTANG PENCALONAN WAKIL PRESIDEN DI SIDANG UMUM MPR-RI TGL 1-11 MARET 1988

  Pencalonan DR H J NARO SH  sebagai Calon Wakil Presiden RI telah diumumkan oleh Pimpinan Fraksi PPP MPR  sdr H Darussamin AS  pada malam hari tgl 29 Februari 1988 sebelum pembukaan Sidang Umum MPR tgl 1 Maret mendahului Fraksi Golkar MPR,  Fraksi ABRI MPR ,  Fraksi Utusan Daerah dan Fraksi PDI yg belum mempunyai Calon Wakil Presiden

  Pada tgl 27 Februari diadakan Pertemuan 4 Mata antara Ketua Umum DPP PPP DR H J NARO SH yg menjabat Wakil Ketua MPR/DPR  dg Ketua Umum DPP Golkar  Soedharmono SH yg juga menjabat Mentri/Sekretaris Negara di ruangan  MenSesneg di Gedung Sekneg, Ketua Umum DPP PPP didampingi oleh Ketua Umum Generasi Muda Persatuan/GMP   HM HUSSEIN NARO    yg juga pernah menjabat Ketua Sementara   MPR/DPR  Temporary Chairman of SENATE and Temporary Chairman  of PARLIAMENT  Oktober 1987 Wasekjen DPP KNPI 1987-1990 Anggota Majelis Pemuda Indonesia 1987-1990 dan Ketua Umum  DPP Golkar didampingi Marsekal Muda IR DRS GINANJAR KARTASASMITA   membahas Pencalonan Wakil Presiden RI,    dalam pertemuan Penjajakan tersebut Ketum Golkar menyatakan belum berani mencalonkan karena Golkar belum mengadakan rapat 3 Jalur ABRI BIROKRAT GOLKAR  walaupun Calon Presiden Soeharto menyerahkan Pencalonan Wapres  kepada MPR-RI.   Selanjutnya Ketua Umum DPP PPP mengatakan akan maju sebagai calon Wakil Presiden dan melobbi agar Ketua Umum DPP Golkar mendukung Pencalonan Ketua Umum DPP PPP DR HJ NARO SH tersebut, Ketua Umum DPP Golkar Soedharmono SH terkaget- kaget mendengar ucapan Ketua Umum DPP PPP                         

[Kategori:Politikus Indonesia]]