Hamka Haq
Hamka Haq | |
---|---|
Anggota DPR RI Fraksi PDIP | |
Mulai menjabat 1 Oktober 2014 | |
Presiden | Susilo Bambang Yudhoyono Joko Widodo |
Informasi pribadi | |
Lahir | 18 Oktober 1952 Barru, Sulawesi Selatan |
Kebangsaan | Indonesia |
Partai politik | Berkas:PDIPLogo.png Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
Tempat tinggal | Minahasa Sari Blok B. 18 No. 4, RT 02/RW 05, Kelurahan Gunung Sari, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan |
Sunting kotak info • L • B |
Prof. Dr. H. Hamka Haq (lahir 18 Oktober 1952) adalah Anggota DPR RI Fraksi PDIP sejak 1 Oktober 2014.
Latar Belakang
Prof. Dr. H. Hamka Haq terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mewakili Dapil Jawa Timur II setelah memperoleh 27.166 suara. Hamka Haq adalah politisi senior PDIP dan Ketua Umum Baitul Muslimin Indonesia, organisasi sayap Islam dari PDIP (2007 - sekarang).
Hamka Haq adalah mantan Guru Besar di IAIN Alauddin Makassar (1999-2013) dan Penasehat Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak 2010.
Pada masa kerja 2014-2019 Hamka Haq duduk di Komisi VIII yang membidangi sosial dan agama.
Pada Maret 2016, Hamka Haq menjadi Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menggantikan Junimart Girsang.[1]
Riwayat Pendidikan
- SLTA, PGAN 6th, Makassar (1970)
- S1 Jurusan Ushuluddin, IAIN Alauddin, Makassar (1978)
- S2 Jurusan Teologi IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (1988)
- S3 Jurusan Teologi IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (1990)
Perjalanan Politik
- Gabungan Pelajar Mahasiswa Barru (1971-1978)
- HMI Cabang Makassar(1971-1978)
- DAR Dakwah Wal-Irsyad Sulsel (1996-Sekarang)
- Tarbiyah Islamiyah (1995-Sekarang)
- MUI Pusat (2010-Sekarang)
- Baitul Muslimin Indonesia (2007-Sekarang)
Riwayat Perjuangan
- Mendampingi Demo Mahasiswa untuk Reformasi (1998)
- Membentuk FAUB untuk Redam Konflik SARA (1999)
- Melaksanakan Temu Nasional Tokoh Agama (2003)
- Ketua Tim Pemenangan Mega-Hasyim (2004)
- Mendirikan Baitul Muslimin Indonesia sayap PDIP (2007)
- Menulis Buku tentang Islam, Pancasila, dan Pluralisme