Muhammad Alhamid
Muhammad Alhamid, | |
|---|---|
محمد الحامد | |
 Potret Muhammad Alhamid sebagai anggota DKPP | |
| Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum | |
| Masa jabatan 12 April 2012 – 6 April 2017 | |
| Presiden | Susilo Bambang Yudhoyono Joko Widodo |
| Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum | |
| Mulai menjabat 12 Juni 2017 Menjabat bersama
| |
 Pendahulu
Pengganti Petahana  | |
| Informasi pribadi | |
| Lahir | Muhammad 17 September 1971 Makassar, Sulawesi Selatan |
| Kebangsaan | Indonesia |
| Suami/istri | Lubena Umar Alahaddad |
| Anak | 5 (lihat di bawah) |
| Tempat tinggal | Bekasi |
| Pendidikan |
|
| Pekerjaan | |
| Penghargaan sipil |
|
| Organisasi | Front Pembela Islam (sampai tahun 2012)[1] |
  | |
Profesor Doktor Muhammad Alhamid, S.I.P., M.Si. atau yang lebih dikenal sebagai Profesor Muhammad (bahasa Arab: محمد الحامد, translit. Muḥammad al-Ḥāmid, pelafalan dalam bahasa Arab: [(ʔ)mʊˈħæmmæd al-ħaːmid]; lahir 17 September 1971) adalah seorang akademikus Indonesia. Muhammad adalah ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum periode 2012–2017, setelah menyelesaikan tugasnya sebagai ketua Bawaslu, ia kemudian ditunjuk menjadi anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum periode 2017–2022 dan dilantik pada tanggal 12 Juni 2017 oleh Presiden Indonesia, Joko Widodo.
Sebagai seorang akademikus, ia menyelesaikan pendidikan doktoralnya di Universitas Airlangga pada tahun 2007. Tiga tahun setelahnya, ia diangkat menjadi ketua Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dari 2010 hingga 2012. Pada tanggal 28 Februari 2015, ia dikukuhkan sebagai guru besar dalam bidang Ilmu Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
Biografi
Muhammad lahir di Makassar dari keluarga Arab-Indonesia golongan Alawiyyin bermarga Alhamid. Ia menikah dengan seorang syarifah bermarga Alhaddad bernama Lubena Umar Alahaddad. Dari pernikahannya dengan Lubena, ia dikarunia 5 orang anak bernama Fatimah Zahra, Jakfar Sodiq, Khadijah, Aisyah, dan Umar Muchdar.[2]
Muhammad menyelesaikan sekolah dasarnya pada tahun 1984 di Makassar. Setelah itu ia melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama di SMP Negeri 7 di kecamatan Ujung Tanah, Makassar dan lulus pada tahun 1987. Pada tahun 1990, ia lulus dari SMA Negeri 4 Makassar dan tahun berikutnya langsung melanjutkan pendidikan sarjananya ke Universitas Hasanuddin, ia lulus dengan gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.I.P.) pada tahun 1994. Sedangkan gelar Magister Sains (M.Si) ia peroleh pada tahun 1999 di universitas yang sama.[2] Untuk program doktoral, ia selesaikan di Universitas Airlangga pada tahun 2007.[3]
Karier
Sebagai seorang akademikus, Muhammad memperoleh gelar sarjana dan magisternya di Universitas Hasanuddin, sedangkan gelar doktoral ia peroleh dari Universitas Airlangga pada tahun 2007.[3] Pada tahun 2008, ia diangkat menjadi sekretaris Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin sampai tahun 2010, baru pada tahun 2010–2012 ia diangkat menjadi ketua jurusan.[4] Pada tanggal 28 Februari 2015, ia dikukuhkan sebagai guru besar dalam bidang Ilmu Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.[5]
Selain menjadi pengajar berbagai mata kuliahan di Universitas Hasanuddin sejak 1997, Muhammad juga merupakan pengajar mata kuliah Sistem Politik Indonesia dan Geografi Politik pada Universitas Sulawesi Barat sejak tahun 2008. Selain itu, sejak tahun 2010, ia juga menjadi pengajar mata kuliah Kesatuan Bangsa dan Pembangunan Politik pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri kampus Makassar.[2]
Keterlibatan Muhammad dalam institusi pengawasan pemilu dimulai pada 2009. Saat itu ia terpilih sebagai ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi Sulawesi Selatan pada pemilihan umum legislatif dan Presiden Indonesia tahun 2009.[6] Tiga tahun kemudian, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memilihnya sebagai komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu RI) dengan suara terbanyak.[7] Muhammad mengemban tugas sebagai ketua Bawaslu RI pada periode 2012–2017,[8] setelah menyelesaikan tugasnya sebagai ketua Bawaslu, ia kemudian ditunjuk menjadi anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum periode 2017–2022 dan dilantik pada tanggal 12 Juni 2017 oleh Joko Widodo selaku Presiden Indonesia.[9]
Publikasi
Penghargaan
Referensi
Catatan kaki
- ^ CNN Indonesia 2017, Ketua Bawaslu.
- ^ a b c Muhammad & Prasetyo 2018, hlm. 236.
- ^ a b IKA UNAIR 2017, Dari Makassar.
- ^ Muhammad & Prasetyo 2018, hlm. 240.
- ^ Tribun Timur 2015, Ketua Bawaslu.
- ^ Dkpp.go.id 2019, Prof. Dr. Muhammad.
- ^ DKPP 2018, hlm. 21.
- ^ Erlangga & Batlolone 2018, hlm. 14.
- ^ BeritaSatu 2017, Presiden Lantik.
Daftar Pustaka
- "Prof. Dr. Muhammad, SIP, M.Si". Website resmi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. Diarsipkan dari versi asli tanggal 1 Februari 2019. Diakses tanggal 1 Februari 2019.
- "Dari Makassar Ke Pengawas Pemilu". Website resmi Ikatan Alumni Universitas Airlangga. 30 November 2017. Diarsipkan dari versi asli tanggal 1 Februari 2019. Diakses tanggal 1 Februari 2019.
- Wardana, Anita Kusuma (28 Februari 2015). Anas, Suryana, ed. "Ketua Bawaslu Dikukuhkan Jadi Guru Besar di Unhas Makassar". Tribun Timur. Diarsipkan dari versi asli tanggal 1 Februari 2019. Diakses tanggal 1 Februari 2019.
- Rahadian, Lalu (25 Januari 2017). "Ketua Bawaslu RI Pernah Dekat dengan Front Pembela Islam". CNN Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 Februari 2019. Diakses tanggal 3 Februari 2019.
- "Penganugrahan Penegak Demokrasi Kepada Ketua Bawaslu". Website resmi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 Februari 2019. Diakses tanggal 3 Februari 2019.
- Lumanauw, Novy (12 Juni 2017). "Presiden Lantik Anggota DKPP 2017-2022". BeritaSatu. Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 Februari 2019. Diakses tanggal 3 Februari 2019.
Bacaan lanjutan
- Muhammad; Prasetyo, Teguh (2018). Eksistensi DKPP RI dalam Mengawal Demokrasi dan Pemilu Bermartabat (PDF). Depok: Rajawali Pers. ISBN 9786024257514.
- Erlangga, Yudha; Batlolone, Vidi Vici (2018). Aritonang, Deytri, ed. Apa dan Siapa Bawaslu RI: Di Balik Layar Penegak Demokrasi Indonesia (PDF). Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (2018). Laporan Kinerja 2018: Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu (PDF). Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.