Ekonomi di Provinsi Papua adalah analisa kemajuan ekonomi dari berbagai bidang dan peningkatan kualitas kesejahteraan orang Papua. Kondisi perekonomian di Provinsi Papua dan Papua Barat berdasarkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) pada 2018 mengklaim kian membaik. Hal ini karena didorong gencarnya dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitas untuk menunjang kemudahan dalam mengangkut hasil ekonomi serta ditujukan untuk bisa mempercepat jalannya lalu lintas perekonomian masyarakat di provinsi Papua dan Papua Barat.

Pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat secara masif dilakukan sejak tahun 2002. Hal ini dibuktikan dengan kembali Indonesia mengucurkan dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk 2 provinsi di timur Indonesia, yakni Papua dan Papua Barat sebesar Rp 12,66 triliun pada 2019 dan Rp 13,54 triliun pada 2020. Selain Dana Otonomi Khusus (Otsus), provinsi Papua dan Papua Barat juga mendapatkan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) pada 2019 sebesar Rp4,6 triliun. Tujuannya agar kedua provinsi di timur Indonesia ini bisa memperbaiki infrastruktur yang ada agar bisa memajukan perekonomian masyarakatnya.

Indeks Pengembangan Manusia (IPM)

Sejak 2010 hingga 2017, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua Barat naik dari 59,6% menjadi 62,99%. Peningkatan IPM di Papua Barat menyoroti pencapaian pembangunan manusia termasuk kehidupan yang sehat, ilmu pengetahuan yang luas, dan kualitas kehidupan yang layak.