Lompat ke isi

Kabupaten Langkat

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Kabupaten Langkat
كابوڤاتين لڠكت
Daerah tingkat II
Gapura selamat datang di Kabupaten Langkat
Gapura selamat datang di Kabupaten Langkat
Motto: 
Bersatu Sekata Berpadu Berjaya
Peta
Kabupaten Langkat كابوڤاتين لڠكت di Indonesia
Kabupaten Langkat كابوڤاتين لڠكت
Kabupaten Langkat
كابوڤاتين لڠكت
Peta
Kabupaten Langkat كابوڤاتين لڠكت di Indonesia
Kabupaten Langkat كابوڤاتين لڠكت
Kabupaten Langkat
كابوڤاتين لڠكت
Kabupaten Langkat
كابوڤاتين لڠكت (Indonesia)
Koordinat: 3°46′N 98°13′E / 3.77°N 98.22°E / 3.77; 98.22
Negara Indonesia
ProvinsiSumatra Utara
Ibu kotaBinjai (1946-1999)
Stabat (1999-sekarang)
Jumlah satuan pemerintahan
Daftar
Pemerintahan
 • BupatiTerbit Rencana Perangin Angin
 • Wakil BupatiSyah Afandin
Luas
 • Total6.273,29 km2 (242,213 sq mi)
Populasi
 • Total1.041.775
 • Kepadatan1,7/km2 (4,3/sq mi)
Demografi
 • AgamaIslam 89,41%
Kristen 9,42%
- Protestan 7,36%
- Katolik 2,06%
Buddha 0,87
Hindu 0,21%
Lainnya 0,08%[1]
 • BahasaMelayu dialek Langkat, Karo Gugung, Banjar, Aceh dll
Zona waktu[[UTC]]
Kode BPS
1213 Edit nilai pada Wikidata
Kode area telepon061 dan 0620
Kode Kemendagri12.05 Edit nilai pada Wikidata
DAURp. 982.658.132.000.-
Situs webhttp://www.langkatkab.go.id
Kantor Bupati Langkat

Kabupaten Langkat (Jawi: كابوڤاتين لڠكت) adalah sebuah kabupaten yang terletak di Sumatra Utara, Indonesia. Ibu kotanya berada di Stabat.[2][3] Kabupaten Langkat terdiri dari 23 Kecamatan dengan luas 6.273,29 km² dan berpenduduk sejumlah 1.041.775 jiwa (2020).[1] Nama Langkat diambil dari nama Kesultanan Langkat yang dulu pernah ada di tempat yang kini merupakan kota kecil bernama Tanjung Pura, sekitar 20 km dari Stabat. Mantan wakil presiden Adam Malik pernah menuntut ilmu di sini.

Geografi

Batas Wilayah

Kabupaten Langkat Memiliki Batas Wilayah Sebagai Berikut:

Utara Selat Malaka
Timur Kabupaten Deli Serdang
Selatan Kabupaten Karo dan Kabupaten Deli Serdang
Barat Kabupaten Aceh Tamiang (Provinsi Aceh)

Sejarah

Masa Pemerintahan Belanda dan Jepang

Pada masa Pemerintahan Belanda, Kabupaten Langkat masih berstatus keresidenan dan kesultanan (kerajaan) dengan pimpinan pemerintahan yang disebut Residen dan berkedudukan di Binjai dengan Residennya Morry Agesten. Residen mempunyai wewenang mendampingi Sultan Langkat di bidang orang-orang asing saja sedangkan bagi orang-orang asli (pribumi/ bumiputera) berada di tangan pemerintahan kesultanan Langkat.

Kesultanan Langkat berturut-turut dijabat oleh:

1. Sultan Haji Musa Almahadamsyah 1865-1892, 2. Sultan Tengku Abdul Aziz Abdul Jalik Rakhmatsyah 1893-1927 3. Sultan Mahmud 1927-1945/46

Di bawah pemerintahan Kesultanan dan Assisten Residen struktur pemerintahan disebut LUHAK dan di bawah luhak disebut Kejuruan (Raja kecil) dan Distrik, secara berjenjang disebut Penghulu Balai (Raja Kecil Karo) yang berada di desa. Pemerintahan Luhak dipimpin seorang Pangeran, Pemerintahan Kejuruan dipimpin seorang Datuk, Pemerintahan Distrik dipimpin seorang kepala Distrik, dan untuk jabatan kepala kejuruan/Datuk harus dipegang oleh penduduk asli yang pernah menjadi raja di daerahnya.

Pemerintahan Kesultanan di Langkat dibagi atas 3 (tiga) kepala Luhak, yakni: Luhak Langkat Hulu Berkedudukan di Binjai dipimpin oleh T.Pangeran Adil. Wilayah ini terdiri dari 3 Kejuruan dan 2 Distrik yaitu:

  • Kejuruan Selesai
  • Kejuruan Bahorok
  • Kejuruan Sei Bingai
  • Distrik Kwala
  • Distrik Salapian

Luhak Langkat Hilir Berkedudukan di Tanjung Pura dipimpin oleh Pangeran Tengku Jambak/ T. Pangeran Ahmad. Wilayah ini mempunyai 2 kejuruan dan 4 distrik yaitu:

  • Kejuruan Stabat
  • Kejuruan Bingei
  • Distrik Secanggang
  • Distrik Padang Tualang
  • Distrik Cempa
  • Distrik Pantai Cermin

Luhak Teluk Haru Berkedudukan di Pangkalan Berandan dipimpin oleh Pangeran Tumenggung (Tengku Djakfar). Wilayah ini terdiri dari satu kejuruan dan dua distrik.

  • Kejuruan Besitang meliputi Langkat Tamiang dan Salahaji.
  • Distrik Pulau Kampai
  • Distrik Sei Lepan

Masa Kemerdekaan

Awal 1942, kekuasaan pemerintah Kolonial Belanda beralih ke Pemerintahan jepang, namun sistem pemerintahan tidak mengalami perubahan, hanya sebutan Keresidenan berubah menjadi SYU, yang dipimpin oleh Syucokan. Afdeling diganti dengan Bunsyu dipimpin oleh Bunsyuco Kekuasaan Jepang ini berakhir pada saat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17-08-1945.

Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, Sumatra dipimpin oleh seorang Gubernur yaitu Mr.Teuku Muhammad Hasan, sedangkan Kabupaten Langkat tetap dengan status keresidenan dengan asisten residennya atau kepala pemerintahannya dijabat oleh Tengku Amir Hamzah, yang kemudian diganti oleh Adnan Nur Lubis dengan sebutan Bupati.

Pada tahun 1947-1949, terjadi agresi militer Belanda I, dan II, dan Kabupaten Langkat terbagi dua, yaitu Pemerintahan Negara Sumatra Timur (NST) yang berkedudukan di Binjai dengan kepala Pemerintahannya Wan Umaruddin dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di Pangkalan Berandan, dipimpin oleh Tengku Ubaidulah. Berdasarkan PP No.7 Tahun 1956 secara administratif Kabupaten Langkat menjadi daerah otonom yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri dengan kepala daerahnya (Bupati) Netap Bukit.

Mengingat luas Kabupaten Langkat, maka Kabupaten Langkat dibagi menjadi 3 (tiga) kewedanan yaitu:

  • Kewedanan Langkat Hulu berkedudukan di Binjai
  • Kewedanan Langkat Hilir berkedudukan di Tanjung Pura
  • Kewedanan Teluk Haru berkedudukan di Pangkalan Berandan.

Pada tahun 1963 wilayah kewedanan dihapus sedangkan tugas-tugas administrasi pemerintahan langsung di bawah Bupati serta Assiten Wedana (Camat) sebagai perangkat akhir.

Pada tahun 1965-1966 jabatan Bupati Kdh. Tingkat II Langkat dipegang oleh seorang Caretaker (Pak Wongso) dan selanjutnya oleh Sutikno yang pada waktu itu sebagai Dan Dim 0202 Langkat. Dan secara berturut-turut jabatan Bupati Kdh. Tingkat II Langkat dijabat oleh: 1. T. Ismail Aswhin 1967 – 1974 2. HM. Iscad Idris 1974 – 1979 3. R. Mulyadi 1979 – 1984 4. H. Marzuki Erman 1984 – 1989 5. H. Zulfirman Siregar 1989 – 1994 6. Drs. H. Zulkifli Harahap 1994 – 1998 7. H. Abdul Wahab Dalimunthe, SH 3-9-1998 s/d 20-2-1999 8. H. Syamsul Arifin, SE 1999-2009 9. Ngogesa Sitepu: 2009 s/d sekarang

Pemerintahan

Daftar Bupati

No Bupati Mulai menjabat Akhir menjabat Periode Wakil Bupati Keterangan
1
Amir Hamzah
September 1945
Maret 1946
M. Nasib Nasution
(Pelaksana harian)
4 Maret 1946
13 Maret 1946
Wiji Alfisah
(Pelaksana harian)
13 Maret 1946
25 Maret 1946
2
Adnan Nur Lubis
25 Maret 1946
1948
2
Sutan Naposo Parlindungan
(Pelaksanan tugas)
1948
1948
Matseh
(Pelaksana tugas)
1948
1949
3
H. O. K. Salamuddin
1949
1954
3
T. Ubaidullah
(Pelaksana tugas)
Januari 1955
November 1956
4
Netap Bukit
Desember 1956
Maret 1965
4
5
Sukardi (Wongso)
(Penjabat)
Maret 1965
Mei 1966
Suryono Sutikno
(Penjabat)
Juni 1966
Juli 1966
6 T. Ismail Aswhin 1966 1974 7
7 M. Iscad Idris 1974 1979 8
8 R. Mulyadi 1979 1984 9
9 Marzuki Erman 1984 1989 10
10 Zulfirman Siregar 1989 1994 11
11 Zulkifli Harahap 1994 1998 12
Abdul Wahab Dalimunthe 3 September 1998 20 Februari 1999
12 Syamsul Arifin 20 Februari 1999 20 Februari 2004 13
20 Februari 2004 16 Juni 2008 14 A. Yunus Saragih [a]
Plt. A. Yunus Saragih 16 Juni 2008 13 Agustus 2008 [b]
13 13 Agustus 2008 20 Februari 2009 [c]
14 Ngogesa Sitepu 20 Februari 2009 20 Februari 2014 15 Budiono [4]
20 Februari 2014 20 Februari 2019 16 Sulistiyanto
15 Terbit Rencana Perangin Angin 20 Februari 2019 20 Januari 2022 17 Syah Afandin [5]
Syah Afandin
(Pelaksana Tugas)
20 Januari 2022 20 Februari 2024 Lowong [6]
Muhamad Faisal Hasrimy
(Penjabat)
20 Februari 2024 Petahana [7]
Catatan
  1. ^ Dilantik sebagai Gubernur Sumatera Utara pada 16 Juni 2008
  2. ^ Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku maka Wakil Bupati Langkat dihunjuk sebagai Plt. Bupati Langkat dan setelah terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor :131.12 – 556 Tahun 2008, tentang pengesahan pemberhentian Bupati Langkat dan pengesahan pengangkatan Wakil Bupati Langkat menjadi Bupati Langkat Propinsi Sumatera Utara
  3. ^ tanggal 13 Agustus 2008, resmilah Bapak Drs. H. A. Yunus Saragih, MM dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Bupati Langkat sampai dengan tanggal 20 Februari 2009 Definitif


Dewan Perwakilan

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Langkat dalam tiga periode terakhir.

Partai Politik Jumlah Kursi dalam Periode
2014–2019[8] 2019–2024[9] 2024–2029
PKB 2 Steady 2 Penurunan 1
Gerindra 5 Kenaikan 7 Penurunan 6
PDI-P 6 Kenaikan 7 Steady 7
Golkar 11 Penurunan 10 Steady 10
NasDem 4 Steady 4 Kenaikan 8
PKS 3 Steady 3 Kenaikan 4
Hanura 3 Penurunan 0 Steady 0
PAN 2 Kenaikan 4 Kenaikan 7
PBB 3 Steady 3 Steady 3
Demokrat 8 Penurunan 4 Penurunan 2
Perindo (baru) 3 Penurunan 0
PPP 3 Steady 3 Penurunan 2
Jumlah Anggota 50 Steady 50 Steady 50
Jumlah Partai 11 Steady 11 Penurunan 10

Kecamatan

Penduduk

Berdasarkan angka hasil Sensus Penduduk tahun 2000, penduduk Kabupaten Langkat berjumlah 902.986 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,14 persen pada periode 1990-2000 dan kepadatan penduduk sebesar 144,17 jiwa per km2. sedangkan tahun 1990 adalah sebesar 1,07 persen.

Untuk tahun 2008, berdasarkan hasil proyeksi penduduk Kabupaten Langkat bertambah menjadi 1.042.523 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,80 untuk periode 2005-2010.

Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Stabat yaitu sebanyak 83.223 jiwa sedangkan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Pematang Jaya sebesar 14.779 jiwa. Kecamatan Stabat merupakan kecamatan yang paling padat penduduknya dengan kepadatan 918 jiwa per km2 dan Kecamatan Batang Serangan merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terkecil yaitu sebesar 42 jiwa per km2.

Jumlah penduduk Kabupaten Langkat per jenis kelamin lebih banyak laki-laki dibandingkan penduduk perempuan. Pada tahun 2008 jumlah penduduk laki-laki sebesar 521.484 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 521.039 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 100,09 persen.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2000, penduduk Kabupaten Langkat mayoritas bersuku bangsa Melayu (70,87 persen), diikuti dengan suku Jawa (9,93 persen), Karo (7,22 persen), Tapanuli/ Toba (2 persen), Madina (2 persen) dan lainnya (5,94 persen). Sedangkan agama yang dianut penduduk Kabupaten Langkat, berdasarkan data Badan Pusat Statistik kabupaten Langkat tahun 2020 mencatat bahwa mayoritas warga memeluk agama Islam yakni 89,41%, kemudian Kristen 9,42% (Protestan 7,36% dan Katolik 2,06%), Budha 0,87%, Hindu 0,21% dan lainnya 0,08%.[1]

Suku di Kabupaten Langkat
Suku Persen
Melayu
  
7.087
Jawa
  
993
Karo
  
722
Toba
  
200
Lainnya
  
594

Pariwisata

Objek wisata

Tokoh Terkenal

Lihat pula

Referensi

  1. ^ a b c d "Kabupaten Langkat Dalam Angka 2020" (pdf). www.langkatkab.bps.go.id. Diakses tanggal 17 Oktober 2020. 
  2. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Désémber 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019. 
  3. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020. 
  4. ^ "Ngogesa Sitepu/Budiono Menangkan Pilkada Langkat". Kompas.com. 24 Desember 2008. Diakses tanggal 22 Januari 2018. 
  5. ^ "Lantik Bupati Langkat dan Wakilnya, Ini Pesan Gubernur Edy Rahmayadi". iNews.ID. 2019-02-20. Diakses tanggal 2020-05-26. 
  6. ^ Ajijah (2022-01-20). Batubara, Nanda Fahriza, ed. "Bupati Langkat Ditangkap KPK, Gubernur Sumut Tunjuk Syah Afandin Sebagai Pelaksana Harian". Bisnis.com. Diakses tanggal 2022-01-20. 
  7. ^ "Pj Gubernur Sumut Lantik Faisal Hasrimy jadi Pj Bupati Langkat *Harap Bisa Maksimalkan Potensi Daerah". Pemerintah Provinsi Sumatera UTara. 2024-02-20. Diakses tanggal 2024-02-20. 
  8. ^ Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Langkat Periode 2014-2019
  9. ^ "Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Langkat 2019-2024". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-02-13. Diakses tanggal 2020-05-18. 

Pranala luar