Lompat ke isi

Nukila Evanty

Tambah pranala
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Nukila Evanty
Nukila Evanty saat menjadi pembicara di Universitas Nasional Tiongkok
Informasi pribadi
LahirBagansiapiapi, Riau
Kebangsaan Indonesia
Alma mater
Dikenal karenaAktivis Perempuan Internasional
Sunting kotak info
Sunting kotak info • L • B
Bantuan penggunaan templat ini

Nukila Evanty (lahir di Bagansiapiapi, Riau, Indonesia) adalah seorang aktivis hak asasi perempuan Internasional, feminis, budayawan yang berasal dari Indonesia. Nukila memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, termasuk hak-hak kelompok marjinal, kelompok minoritas, dan kelompok rentan. Ia juga memiliki minat terkait dengan masyarakat adat (indigenous people), karena ia berasal dari kelompok masyarakat adat di Riau.

Pada tahun 2008, Nukila menjadi spesialis hak asasi manusia yang ditunjuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia dan kantor OHCHR (Kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia). Ia juga memfasilitasi tim perwakilan lembaga PBB (UNCT).[1] Nukila juga adalah pendiri Koalisi Lawan Corona atau KLC ( Civil Society Coalition against Corona) yang membantu masyarakat dalam pemenuhan hak sosial, ekonomi dan kesehatan, ia mendirikan juga ruang pengaduan untuk korban-korban terdampak pandemi Corona atau COVID -19 . Pada tahun 2020 pula, Nukila mendapatkan penghargaan sebagai finalis Advance Awards Australia sebagai alumni terbaik yang melakukan prestasi secara mendunia.[2]

Organisasi

Pada tahun 2018, Nukila mendirikan Women Working Group (WWG), suatu lembaga dalam bidang kesetaraan gender yang berpusat di Jakarta, Indonesia. Nukila terpilih menduduki posisi Board of Directors dalam Asosiasi Hak hak Asasi Perempuan dalam Pembangunan (AWID) untuk periode 2018–2021.[3] AWID merupakan lembaga perempuan internasional yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Nukila pada bulan Mei 2021 menjadi Member Advisory Board di RMIT  University's Business and Human Rights Centre (BHRIGHT) di Melbourne Australia.[4]

Nukila terpilih sebagai Direktur dari RIGHTS (Regional Initiatives for Governance, Human Rights, and Social Justice) Asia,[5] lembaga regional yang menjadi wadah para pemimpin di kawasan Asia dalam menguatkan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Ia juga berperan sebagai Dewan Penasihat (advisory board) pada Asia Centre, yang berbasis di Bangkok, Thailand.[6]

Nukila juga menjadi Anggota Komisi Permanen untuk Masalah Sosial dan Kewirausahaan Perempuan dalam lembaga World Union of Small and Medium Enterprises (WUSME) di San Marino, Italia.[7] Ia juga tercatat sebagai Direktur Eksekutif AMCOLABORA untuk periode 2019–2021.[8] AMCOLABORA merupakan lembaga penelitian bidang kebencanaan, perubahan iklim dan SDGS.

Pada tahun 2019, Nukila terpilih sebagai panel juri dalam UN Solution Summit di New York, yaitu suatu wadah untuk memilih suatu temuan atau inovasi dari seluruh dunia yang berdampak positif, berkelanjutan dan sesuai dengan capaian SDGs (Sustainable Development Goals).

Karya tulis

Demi kepentingan keadilan sosial, hak asasi manusia, dan masalah perlindungan lingkungan, Nukila banyak membuat tulisan yang diterbitkan oleh penerbit Internasional. Diantaranya yaitu disalah satu chapter buku Disaster Risk Reduction in Indonesia[9], salah satu chapter di buku the Indonesian genocide of 1965[10] , salah satu chapter buku national Human Rights Institutions in Southeast Asia-Selected Case Studies[11], Indonesia Human Rights and the International Human Rights Regime[12] dan Catatan global tentang Indigenous Peoples Indonesia[13].

Selain itu Nukila juga aktif menulis di media cetak Nasional dan beberapa situs mengenai hak asasi manusia terutama yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan lingkungan hidup, seperti Human Rights Recommendations for Indonesia di The Jakarta Post[14], Mau ke Mana Setelah Konferensi Perubahan Iklim di Madrid 2019 di Harian Suara Merdeka[15], Tanggung Jawab Pemerintah pada Bencana Asap di situs detik news[16], Nasib Perempuan dan Anak-anak Terpapar Radikalisme pada situs Kumparan[17], dan Tentang Matim Seber dan Hak Masyarakat Adat Manggarai Timur di situs Newsdaily.com[18].

Pendidikan

  • Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, tahun 1993
  • Fakultas Hukum Universitas Groningen, Belanda, Tahun 2001
  • Human rights studies dari Raoul Wallenberg Institute (RWI), Lund University, Swedia, Tahun 2002
  • Diploma peace studies dari Universitas Uppsala, Swedia, Tahun 2004
  • Fakultas Hukum Universitas New South Wales (UNSW), Australia, Tahun 2007

Pengalaman

  • Visiting fellow di Salzburg Global Seminar di Austria, tahun 2011
  • Visiting fellow di The Institute for Human Rights at Åbo Akademi University, tahun 2013
  • Fellow di EWHA women empowerment program di EWHA Womans University, Korea tahun 2013
  • Visiting researcher di the Hague Academy of International Law, Belanda, tahun 2014
  • Fellow pada UNESCO-Tsukuba University pada workshop "Nature culture linkages " di Jepang 2017
  • Fellow di Regional Course on International Law (RCIL) di UN Bangkok, Thailand, tahun 2017
  • Fellow pada ASEAN Law Academy 2018 di Centre for International Law, Singapura, 2018
  • Mentor pada Women Internasional Law pada American Society of International Law (ASIL) 2020-2021

Karya jurnalistik

  • Tentang MATIM SEBER dan Hak Masyarakat Adat Manggarai Timur, Juni 2020[18]
  • Pandemi Corona Ciptakan Orang Miskin Baru, Pemerintah Didesak Percepat Bantuan Ekonomi Masyarakat, April 2020[19]
  • Mengapa Mereka Memanggil dengan Sebutan yang Merendahkan Perempuan, Januari 2020[20]
  • Masih Ada Diskriminasi Umur dan Gender dalam Pendidikan Indonesia, Januari 2020[21]
  • Nasib Perempuan dan Anak-anak Terpapar Radikalisme, Januari 2020[17]
  • Tonic Immobility, Penyebab Banyaknya Korban Pemerkosaan Tak Melawan, Januari 2020[22]
  • WWG Desak Keadlian untuk Mahasiswi Telkom Korban Kekerasan Seksual yang Mengalami Tonic Immobility, Desember 2019[23]
  • Perlindungan Perempuan Lansia, Desember 2019[24]
  • Prostitusi Berkedok Kawin Kontrak di Bogor, Desember 2019[25]
  • Penanganan Bahaya Banjir yang Tak Maksimal, Desember 2019[26]
  • Perempuan dan Disabilitas, Desember 2019[27]
  • HIV dan AIDS Yang Mengkhawatirkan, Desember 2019[28]
  • Sertifikat Layak Nikah, November 2019[29]
  • Lawan Diskriminasi Sawit UE, RI-Malaysia perlu Imparlemen!, September 2019[30]
  • Tanggung Jawab Pemerintah pada Bencana Asap, September 2019[16]
  • Mengevaluasi Pembatasan Akses Medsos pada 22 Mei, Mei 2019[31]
  • Mau ke Mana Setelah Konferensi Perubahan Iklam di Madrid 2019, Februari 2019[32]
  • Human Rights Recommendations for Indonesia, Desember 2013[14]

Buku

  • Chapter buku Disaster Risk Reduction in Indonesia:Progress, Challenges, and Issues, publikasi Springer[9]
  • Chapter buku The Indonesian Genocide of 1965, the: causes, Dynamics and Legacies pada publikasi Springer Internasional[33]
  • Chapter buku National Human Rights Institutions in Southeast Asia-Selected Case Studies, publikasi Palgrave Macmillan[11]
  • Indonesia Human Rights and the International Human Rights Regime[12]
  • Catatan global tentang Indigenous Peoples Indonesia[13]

Referensi

  1. ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-07-03. Diakses tanggal 2020-07-15. 
  2. ^ https://advance.org/profile/nukila-evanty/
  3. ^ "Our Board of Directors". AWID (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-07-14. 
  4. ^ https://www.rmit.edu.au/research/centres-collaborations/business-and-human-rights-centre
  5. ^ "Nukila Evanty – RIGHTS" (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-07-14. 
  6. ^ "Advisory Board". Asiacentre.org (dalam bahasa Inggris). 2015-09-30. Diakses tanggal 2020-07-14. 
  7. ^ "Nukila EVANTY". Wusme (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-07-14. 
  8. ^ "About Us". Amcolabora (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-07-03. Diakses tanggal 2020-07-14. 
  9. ^ a b Evanty, Nukila; Mardiah, Andri N.R; C.Lovvett, Jon (2017). Disaster Risk Reduction in Indonesia. Switzerland: Springer International Publishing AG. hlm. 57–84, Toward Integrated and Inclusive Disaster Risk Reduction in Indonesia: Review of Regulatory Frameworks and Institutional Networks. ISBN 978-3-319-54465-6. 
  10. ^ Evanty, Nukila; Pohlman, Annie (2018). The Indonesian Genocide 1965. Switzerland: Palgrave Macmillan. hlm. 311–334, After 1965: Legal Matters for Justice?. ISBN 978-3-319-71454-7. 
  11. ^ a b Evanty, Nukila (2020). National Human Rights Institutions in Southeast Asia-Selected Case Studies. Beijing: Palgrave Macmillan. hlm. 141–162 , Komnas HAM: Discrepancies Between Its Mandate and the Indonesian Constitutional Framework. ISBN 978-981-15-1073-1. 
  12. ^ a b Evanty, Nukila (2011). Indonesia Human Rights and the International Human Rights Regime. Saarbrucken, Germany: LAP Lambert Academic Publishing. ISBN 9783843374842. 
  13. ^ a b The World Conference on Indigenous Peoples: A View From Indonesia
  14. ^ a b Evanty, Nukila (11 Desember 2013). "Human rights recomendation for Indonesia". TheJakartaPost. 
  15. ^ Evanty, Nukila (1 Februari 2020). "Mau ke mana Setelah Konferensi Perubahan Iklam di Madrid 2019?". SUARAMERDEKA.com. 
  16. ^ a b Evanty, Nukila (16 September 2019). "Tanggung Jawab Pemerintah pada Bencana Asap". detiknews. 
  17. ^ a b Evanty, Nukila (13 Januari 2020). "Nasib Perempuan dan Anak-anak Terpapar Radikalisme". Kumparan. 
  18. ^ a b Evanty, Nukila (13 Juni 2020). "MATIM SEBER, Hak Masyarakat Adat Manggarai Timur". Nusadaily.com. 
  19. ^ Djulfiqar, Muhammad (6 April 2020). "Pandemi Corona Ciptakan Orang Miskin Baru, Pemerintah Didesak Percepat Bantuan Ekonomi Masyarakat". GoNews.co. 
  20. ^ Evanty, Nukila (28 Januari 2020). "Mengapa Mereka Memanggil dengan Sebutan yang Merendahkan Perempuan". Kumparan. 
  21. ^ Evanty, Nukila (20 Januari 2020). "Masih Ada Diskriminasi Umur dan Gender dalam Pendidikan Indonesia". Kumparan. 
  22. ^ Evanty, Nukila (6 Januari 2020). "Tonic Immobility, Penyebab Banyaknya Korban Pemerkosaan Tak Melawan, Januari 2020". Kumparan. 
  23. ^ Dzulfiqar, Muhammad (31 Desember 2019). "WWG Desak Keadlian untuk Mahasiswi Telkom Korban Kekerasan Seksual yang Mengalami 'Tonic Immobility'". GoRiau.com. 
  24. ^ Evanty, Nukila (23 Desember 2019). "Miris, Perlindungan Perempuan Lansia". Kumparan. 
  25. ^ Mansur, Ali; Habibi, Nugroho (26 Desember 2019). "Prostitusi Berkedok Kawin Kontrak di Bogor". Republika.co.id. 
  26. ^ Evanty, Nukila (18 Desember 2019). "Penanganan Bahaya Banjir yang Tak Maksimal". Kumparan. 
  27. ^ Evanty, Nukila (16 Desember 2019). "Perempuan dan Disabilitas". Kumparan. 
  28. ^ Evanty, Nukila (2 Desember 2019). "HIV dan AIDS yang Mengkhawatirkan". Kumparan. 
  29. ^ Evanty, Nukila (29 November 2019). "Sertifikat Layak Nikah". Kumparan. 
  30. ^ Siregar, Efrem Limsan (1 September 2019). "Lawan Diskriminasi Sawit UE, RI-Malaysia perlu Imparlemen!". CNBC Indonesia. 
  31. ^ Evanty, Nukila (23 Mei 2019). "Mengevaluasi Pembatasan Akses Medsos pada 22 Mei". detiknews. 
  32. ^ Evanty, Nukila (1 Februari 2020). "Mau ke mana Setelah Konferensi Perubahan Iklam di Madrid 2019?". SUARAMERDEKA.com. 
  33. ^ Evanty, Nukila; Pohlman, Annie (2018). The Indonesian Genocide 1965. Switzerland: Palgrave Macmillan. hlm. 311–334, After 1965: Legal Matters for Justice?. ISBN 978-3-319-71454-7. 

Pranala luar


Artikel bertopik biografi Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Nukila_Evanty&oldid=18708670"