Kudeta Guinea 2008

Kudeta Guinea 2008 adalah sebuah kudeta militer yang terjadi di Guinea pada 23 Desember 2008, tak lama setelah kematian Presiden Lansana Conté yang telah lama menjabat. Sebuah junta yang menyebut dirinya Dewan Nasional untuk Demokrasi dan Pembangunan (Conseil National de la Démocratie et du Developement, CNDD), yang dipimpin Kapten Moussa Dadis Camara, merebut kekuasaan dan mengumumkan bahwa badan itu akan memimpin negara tersebut selama dua tahun sebelum pemilihan presiden diselenggarakan.

Kematian Conté

Dini hari tanggal 23 Desember 2008, Aboubacar Somparé, Ketua Majelis Nasional, mengumumkan di televisi bahwa Conté telah meninggal dunia pada pk. 18.45 waktu setempat sehari sebelumnya "setelah lama menderita sakit."^[1] Sementara Somparé tidak menyebutkan jenis penyakitnya,^[2] sumber-sumber melaporkan bahwa Conté mengidap diabetes kronis dan leukemia.^[3] Menurut Konstitusi, Presiden Majelis Nasional akan mengambil alih jabatan kepresidenan apabila terjadi kekosongan, dan pemilihan presiden baru harus diselenggarakan dalam waktu 60 hari.^[1] Somparé memohon agar Ketua Mahkamah Agung, Lamine Sidimé, menyatakan jabatan presiden kosong dan memberlakukan Konstitusi.^[1]^[4] Perdana Menteri Ahmed Tidiane Souaré dan Jenderal Diarra Camara, panglima tentara, berdiri berdampingan dengan Somparé saat pengumuman itu.^[2]^[5] Sambil mengumumkan masa berkabung nasional selama 40 hari untuk Conté,^[6]^[7] Souaré menganjurkan agar rakyat tetap "tenang dan menahan diri". Ia memerintahkan tentara untuk mengamankan perbatasan dan menjaga ketenangan di dalam negeri "demi menghormati kenangan terhadap almarhum pemimpin yang hebat".^[7]

Para pejabat pemerintah berkumpul di Istana Rakyat, tempat kedudukan Dewan Nasional, pada dini hari tanggal 23 Desember. Perdana Menteri Souaré, Somparé, Ketua Mahkamah Agung, dan para pemimpin militer pun hadir di sana.^[1]

Berbicara kepada Radio France Internationale setelah kematian Conté, pemimpin oposisi Jean-Marie Doré dari Uni untuk Kemajuan Guinea menekankan bahwa lembaga-lembaga negara harus "mampu berusaha untuk mencegah kekacauan yang tidak perlu di Guinea yang dapat menambah sulitnya situasi".^[7]

Reaksi internasional

Amerika Serikat mengungkapkan harapan akan adanya "suatu transisi yang damai dan demokratis". Seorang jurubicara mengungkapkan "Kami bekerja dengan mitra-mitra kami di wilayah itu dan negara-negara lain di wilaha tersebut dan Uni Afrika untuk mendesak lembaga-lembaga di Guinea agar mengambil langkah-langkah untuk memastikan terjadinya transisi yang damai dan demokratis".^[8]
Kanada "dengan keras mengutuk usaha kudeta di Guinea dan menyerukan kepada semua pihak aagar sepenuhnya menghormati Konstitusi dan penegakan hukum demi kebaikan rakyat Guinea, yang sudah terlalu lama menderita" dan "...mengimbau agar [semua pihak] tenang dan menahan diri."
Masyarakat Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS) memperingatkan bahwa Guinea dapat dibekukan keanggotaannya di organisasi tersebut bila militer merebut kekuasaan.^[9]
Sekretaris Jenderal Ban Ki-moon, sambil mencatat kontribusi Conté terhadap perdamaian dan kesatuan di Guinea dan kestabilan Afrika Barat, memuji bantuan Guinea bagi para pengungsi dari pergolakan yang terjadi di wilayah sekitarnya. Ia mengimbau agar rakyat tenang, dan peralihan kekuasaan dilaksanakan dengan tertib di bawah Konstitusi Guinea, dan mengajak Angkatan Bersenjata Guinea untuk menghormati demokrasi^[10].
Presiden Senegal Abdoulaye Wade mendesak komunitas internasional untuk mengakui junta militer yang dipimpin oleh Moussa Dadis Camara, yang merebut kekuasaan di Guinea pada hari Selasa. Wade mengatakan Camara telah memintanya untuk menjadi juru bicaranya kepada dunia. Wade mengatakan, "Saya berseru kepada semua negara, Uni Eropa, dan khususnya Perancis, agar tidak melemparkan batu yang pertama, melainkan menerima kelompok ini seperti apa yang mereka katakan" dan bahwa "kapten telah meminta saya untuk menjadi penafsirnya bagi bangsa Guinea, bagi pihak oposisi, bagi ECOWAS, Uni Afrika, Uni Eropa, Amerika Serikat, Bank Dunia, dan lembaga-lembaga internasional". Wade juga mendukung pemilihan umum yang dijanjikan dan bahwa "Ini adalah kali pertama yang telah dikatakan oleh militer, 'Kami akan menata pemilihan umum dan kembali ke barak-barak kami'".^[11]
Uni Afrika akan mengadakan rapat darurat tentang situasi ini. Komisioner Perdamaian dan Keamanan Ramtane Lamamra mengatakan, "Bila kudeta militer ini benar terjadi, maka hal ini adalah pelanggaran terang-terangan terhadap konstitusi dan legalitas Afrika yang secara mutlak melarang pergantian pemerintah yang tidak konstitusional".^[12]
Uni Eropa mengutuk kudeta itu dan menyerukan kepada militer dan pemerintah Guinea agar menjamin dilaksanakannya transisi kepemimpinan secara damai. UE berseru kepada para pemimpin politik dan tentara untuk "menghormati langkah-langkah konstitusional untuk memastikan terjadikan peralihan kekuaaan secara damai" melalui pemilu.^[13]