Luki Hermawan

Luki Hermawan
Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri
Petahana
Mulai menjabat 1 Mei 2020
Pendahulu Boy Rafli Amar Pengganti Petahana
Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur
Masa jabatan 13 Agustus 2018 – 1 Mei 2020
Pendahulu Machfud Arifin Pengganti Muhammad Fadil Imran
Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri
Masa jabatan 2 Juni 2017 – 13 Agustus 2018
Pendahulu Paulus Waterpauw Pengganti Suntana
Informasi pribadi
Lahir	22 April 1965 Kudus, Jawa Tengah
Almamater	Akademi Kepolisian (1987)
Karier militer
Pihak	Indonesia
Dinas/cabang	Berkas:Lambang Lemdikpol Polri.png Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri
Masa dinas	1987—sekarang
Pangkat	Inspektur Jenderal Polisi
Satuan	Intel
Sunting kotak info • L • B

Irjen. Pol. Drs. Luki Hermawan, M.Si. (lahir 22 April 1965) adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 1 Mei 2020 menjabat sebagai Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri.

Luki adalah lulusan Akpol 1987 dan berpengalaman dalam bidang intel. Jabatan terakhir jenderal bintang dua kepolisian ini adalah Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur. Saat menjabat Kapolda Jawa Timur, dia memimpin press release kepada awak media pada Jumat, 3 Januari 2020 seputar bisnis slot iklan online Memiles bentukan PT Kam and Kam pimpinan Kamal Tarachand Mirchandani Alias Sanjay dan menganggap bisnis tersebut ilegal atau investasi bodong. Selain Sanjay, tim yang dipimpinnya juga menangkap dan menahan Fatah Suhanda (Managing Direktur PT Kam and Kam), Martini Luisa Alias dr Eva (Master MeMiles), Sri Windyaswati (Kepala Bagian Purchasing PT Kam and Kam), dan Prima Hendika SKom (Kepala Bagian IT PT Kam and Kam) di Markas Besar Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya. Dia juga mengerahkan kekuatan intitusi kepolisian untuk mengambil barang-barang milik PT Kam and Kam dan yang terkait. Barang-barang tersebut kemudian dijadikan sitaan dan barang bukti di hadapan penyidik. Barang-barang tersebut kemudian menjadi catatan jaksa penuntut di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Karena lamanya proses penyidikan dan persidangan pidana membuat barang-barang sitaan banyak yang rusak bahkan hilang. Pemgerahan kekuatan institusi juga dimanfaatkan untuk memanggil sejumlah penyanyi dan publik figur termasuk artis dan politisi Mulan Jameela untuk dimintai keterangan. Namun, Mulan memilih tidak datang terkait posisinya sebagai Anggota DPR-RI, dimana pemanggilan seorang anggota DPR-RI diperlukan surat dari Presiden Ir H Joko Widodo.

Di tengah upaya memperkarakan MeMiles, tim yang dipimpinnya mendapatkan kunjungan dan apresiasi dari Arteria Dahlan ST SH MH (Anggota Fraksi PDI-P DPR-RI Komisi III). MeMiles yang mereka perkarakan bermula dari penyamaran tiga orang anggota kepolisian daerah Jawa Timur menjadi customer MeMiles, yaitu Kompol Dodon Priyambodo SH SIK MSi, Daru Sudrajat, dan Chandra Ristara Vasianto. Ketiganya mendownload aplikasi MeMiles menggunakan handphone yang berbeda. Setelah tercatat sebagai customer MeMiles, Daru melakukan pembelian (top up) slot iklan online seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan promo sebuah handphone. Chandra juga top up sebesar nilai yang sama, sedang Dodon tidak pernah melakukan top up. Mendapati fakta bahwa sistem MeMiles menggunakan id referal dari customer terdahulu dan customer terdahulu tersebut diberikan komisi dan bonus oleh perusahaan, tim yang telah terbentuk oleh mereka tersebut bersepakat menilai bahwa PT Kam and Kam beserta pengelolanya melanggar aturan perbisnisan di Indonesia, yaitu Pasal 105 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Salah satu tuduhan yang mereka terapkan adalah praktek skema piramida atau di masa lampau dikenal dengan skema ponzi, yaitu modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya. Skema ini dicetuskan oleh Charles Ponzi (3 Maret 1882 - 18 Januari 1949), seorang ahli perniagaan Italia yang juga aktif sebagai penipu di Amerika Serikat serta Kanada dan terkenal pada tahun 1920. Skema Ponzi didasarkan dari praktek arbitrasi dari kupon balasan surat internasional yang memiliki tarif yang berbeda di masing-masing negara. Keuntungan dari praktek ini kemudian dipakai untuk membayar kebutuhannya sendiri dan investor terdahulu.

Dodon kemudian membuat laporan Tipe A. Anggota tim yang lain langsung menindaklanjuti laporan tersebut. Dan sebagai pimpinan tim atau penanggung jawab adalah Luki Hermawan.

Langkahnya memimpin penyelidikan dan penyidikan dengan berbagai cara dan metode berawal dari siaran pers Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bareskrim Polri perihal kesepakatan pemberantasan fintech peer-to-peer lending legal dan investasi ilegal yang menempatkan PT Kam and Kam di nomor urutan ke-7 daftar entitas investasi ilegal yang dihentikan Satgas Waspada Investasi pada 2 Agustus 2019. Bahkan, Luki menegaskan bahwa PT Kam and Kam sebagai usaha ilegal, persis sama dengan pernyataan Tongam Lumban Tobing.

Namun, setelah digelar serangkaian sidang pidana di Pengadilan Negeri Surabaya, owner aplikasi slot iklan online Memiles divonis 'bebas demi hukum' oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Kamis, 24 September 2020. Salah satu putusan perkara pidana nomor 836/Pid.Sus/2020/PN.Sby adalah menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara. Atas tindakan yang dipimpinnya tersebut negara dirugikan di saat Indonesia sedang dilanda Pandemi Covid-19 sejak Maret 2020 dan tidak diketahui kapan akan berakhir. Tindakan tersebut juga merugikan bangsa Indonesia, dimana customer MeMiles adalah rakyat Indonesia yang sedang berusaha meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui aplikasi karya anak negeri Indonesia ini.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 433 K/Pid.Sus/2021 pada tanggal 7 April 2021. Karena alasan-alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak beralasan hukum, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dinyatakan ditolak. Selain ditolak. Selain putusan tolak, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga menjatuhkan putusan yaitu 'membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada negara'.

Kasasi diajukan Novan B Arianto SH MH selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya, karena tidak menerima putusan 'bebas demi hukum dan/atau bebas murni' yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Kamis, 24 September 2020 dan Kamis, 1 Oktober 2020. Putusan tolak diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Rabu, 7 April 2021 oleh Dr H Suhadi SH MH, Hakim Agung yang ditetapkan Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis dan didampingi Hakim-hakim Agung sebagai Hakim-hakim Anggota yaitu Dr Desnayati M SH MH dan Soesilo SH MH serta Murganda Sitompul SH MH yang putusannya diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Saat pembacaan putusan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Riwayat Jabatan

• Kasat Intel Polresta Malang (1992)
• Kapolres KP3 Tanjungpriok
• Wadir Intelkam Polda Metro Jaya
• Kapoltabes Palembang (2008)
• Kaden A1 Dit A Baintelkam Polri (2010)
• Pamen SDE SDM Polri (2010)
• Karorenmin Baintelkam Polri (2014)
• Widyaiswara Madya Sespim Polri (2015)
• Wakabaintelkam Polri (2017)
• Kapolda Jawa Timur (2018)
• Wakalemdiklat Polri (2020)

Referensi

Jabatan kepolisian
Didahului oleh: Irjen. Pol. Boy Rafli Amar	Wakalemdiklat Polri 2020—sekarang	Petahana
Didahului oleh: Irjen. Pol. Machfud Arifin	Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur 2018—2020	Diteruskan oleh: Irjen. Pol. Muhammad Fadil Imran
Didahului oleh: Irjen. Pol. Paulus Waterpauw	Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri 2017—2018	Diteruskan oleh: Irjen. Pol. Suntana