Daftar Ketua Dewan Pertimbangan Agung

Ketua Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia
Ketua Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia
	Margono Djojohadikusumo, Ketua Dewan Pertimbangan Agung pertama.
	Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia
Pejabat perdana	R. Margono Djojohadikusumo
Dibentuk	25 September 1945
Pejabat terakhir	Achmad Tirtosudiro
Jabatan dihapus	31 Juli 2003
Suksesi	Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia

Ketua Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia adalah ketua salah satu lembaga tinggi negara berdasarkan Pasal 16 UUD 45 sebelum diamendemen. Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 135 /M/ 2003 pada tanggal 31 Juli 2003.^[1]

No	Nama	Mulai Menjabat	Akhir Menjabat	Keterangan
1	R. Margono Djojohadikusumo	25 September 1945	6 November 1945	^{[Ket. 1]}
2	RAA Wiranatakusuma	29 November 1945	24 April 1948
3	Ario Soerjo	April 1948	November 1948	^{[Ket. 2]}
4	KPH Soetardjo Kartohadikoesoemo	November 1948	Agustus 1950
5	Soekarno	1959	1966	^{[Ket. 3]}
(2)	RAA Wiranatakusuma	1967	1968	^{[Ket. 4]}
6	Wilopo	1968	1978
7	Idham Chalid	1978	1983
8	Maraden Panggabean	1983	1993
9	Sudomo	1993	21 Mei 1998
10	Arnold Achmad Baramuli	21 Mei 1998	20 Oktober 1999
11	Achmad Tirtosudiro	20 Oktober 1999	31 Juli 2003	^{[Ket. 5]}
11	Soepardjo Rustam	20 Oktober 1999	31 Juli 2003	^{[Ket. 6]}

Keterangan

^ Pengumuman Pemerintah 25 September 1945
^ Terbunuh bersama Doerjat dan Soeroko oleh anggota PKI^[2]
^ Penetapan Presiden No.3/1959
^ UU No. 3 Tahun 1967
^ Jabatan dihapuskan pada 31 Juli 2003, diadakan kembali sebagai lembaga pemerintah non-struktural pada 26 Maret 2007 dengan nama Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia dengan landasan konstitusional Pasal 16 UUD 1945, yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden
^ Jabatan dihapuskan pada 31 Juli 2003, diadakan kembali sebagai lembaga pemerintah non-struktural pada 26 Maret 2007 dengan nama Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia dengan landasan konstitusional Pasal 16 UUD 1945, yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden

Rujukan

^ "DPA Resmi Bubar". TokohIndonesia.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2003-10-12. Diakses tanggal 2014-09-25.
^ Subhanie, Dzikry (13 Februari 2017). "Gubernur Suryo, Sosok Pemberani Korban Kekejaman PKI". SindoNews. Diakses tanggal 19 Desember 2020.

Pranala luar

"Data Ketua DPA". TokohIndonesia.com. Diakses tanggal 2014-09-25. ^{[pranala nonaktif permanen]}

Lihat pula

Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

[2] Pengumuman Pemerintah 25 September 1945

[4] Terbunuh bersama Doerjat dan Soeroko oleh anggota PKI^[2]

[5] Penetapan Presiden No.3/1959

[6] UU No. 3 Tahun 1967

[7] Jabatan dihapuskan pada 31 Juli 2003, diadakan kembali sebagai lembaga pemerintah non-struktural pada 26 Maret 2007 dengan nama Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia dengan landasan konstitusional Pasal 16 UUD 1945, yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden

[8] Jabatan dihapuskan pada 31 Juli 2003, diadakan kembali sebagai lembaga pemerintah non-struktural pada 26 Maret 2007 dengan nama Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia dengan landasan konstitusional Pasal 16 UUD 1945, yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden

[1] "DPA Resmi Bubar". TokohIndonesia.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2003-10-12. Diakses tanggal 2014-09-25.

[3] Subhanie, Dzikry (13 Februari 2017). "Gubernur Suryo, Sosok Pemberani Korban Kekejaman PKI". SindoNews. Diakses tanggal 19 Desember 2020.

[1]

[Ket. 1]

[Ket. 2]

[Ket. 3]

[Ket. 4]

[Ket. 5]

[Ket. 6]

[2]