Lompat ke isi

Negeri-Negeri Melayu Bersekutu

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Revisi sejak 29 Agustus 2022 08.20 oleh Nyilvoskt (bicara | kontrib) (Melindungi "Negeri-Negeri Melayu Bersekutu": Menjadi sasaran penyuntingan yang mengganggu ([Sunting=Hanya untuk pengguna terdaftar otomatis] (kedaluwarsa 1 Maret 2023 08.20 (UTC)) [Pindahkan=Hanya untuk pengguna terdaftar otomatis] (kedaluwarsa 1 Maret 2023 08.20 (UTC))))
Negeri-negeri Melayu Bersekutu
Federated Malay States
نݢري٢ ملايو برسکوتو
1895–1946
Semboyan(bahasa Melayu: Dipelihara Allah
Lokasi negeri-negeri melayu bersekutu diwilayah British Malaya
Lokasi negeri-negeri melayu bersekutu diwilayah British Malaya
StatusProtektorat Britania Raya
Ibu kotaKuala Lumpur1
Bahasa yang umum digunakanMelayu²
Inggris
Agama
Islam
Pemimpin monarki 
• 1837-1901
Victoria
• 1936-1952
George VI
Residen Jenderal 
• 1896-1901
Frank Swettenham
LegislatifFederal Legislative Council
 - State level
State Council
Era SejarahKekaisaran Britania
• Federasi
1895
• Traktat Federasi
1 Juli 1886
1942
• Jepang menyerah
14 Agustus 1945
• Uni Malaya
31 Maret 1946
Luas
192171.571 km2 (27.634 sq mi)
Populasi
• 1921
1324890
Mata uangStraits dollar hingga 1939
Dollar Malaya hingga 1953
Didahului oleh
Digantikan oleh
Selangor
Perak
Negeri Sembilan
Pahang
Uni Malaya
Sekarang bagian dari Malaysia
Sunting kotak info
Sunting kotak info • Lihat • Bicara
Info templat
Bantuan penggunaan templat ini

Negeri-Negeri Melayu Bersekutu (bahasa Inggris: Federated Malay States) adalah federasi empat negara protektorat di Semenanjung MalayaSelangor, Perak, Negeri Sembilan dan Pahang—yang didirikan oleh pemerintah Britania Raya pada tahun 1895. Federasi ini berlangsung hingga tahun 1946, ketika negeri ini disatukan dengan Negeri-Negeri Selat dan Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu untuk membentuk Uni Malaya. Dua tahun kemudian, uni tersebut menjadi Federasi Malaya, dan menjadi Malaysia pada tahun 1963.

Britania Raya mengurus urusan luar negeri dan pertahanan federasi, sementara negara ini mengurus kebijakan dalam negeri. Residen Jenderal Britania akan memberikan saran bagi urusan domestik, dan negara terikat dengan traktat untuk mengikuti saran itu. Ibu kota federasi ini adalah Kuala Lumpur.

Referensi