Lompat ke isi

Proto-negara

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Wilayah yang dikuasai oleh Negara Islam Irak dan Syam, yang biasanya disebut sebagai "proto-negara" pada 21 Mei 2015.

Proto-negara, juga disebut sebagai separuh negara,[1] adalah sebuah entitas politik yang tak mewakili negara berdaulat otonom atau sepenuhnya terinstitusionalisasi.[2]

Definisi pasti dari "proto-negara" dalam pernyataan politik tergantung pada konteks saat istilah tersebut dipakai. Contohnya, istilah tersebut dipakai oleh beberapa cendekiawan modern untuk menyebut koloni-koloni dan dependensi-dependensi Britania Raya dengan pemerintahan sendiri yang memegang bentuk pemerintahan dalam negeri namun masih menjadi bagian integral dari Kekaisaran Britania dan mula-mula menjadi subyek dari pemerintahan metropolis.[3] Selain itu, republik-republik dari Uni Soviet, yang mewakili unit-unit individual dengan pembagian nasional sendiri mereka masing-masing, juga disebut sebagai proto-negara.[2] Dalam pemakaian terkini, istilah proto-negara biasanya ditujukan kepada kelompok-kelompok pemisahan diri yang militan yang mengklaim, dan membentuk kekuasaan wilayah atas sebuah daerah tertentu namun kurang bersifat institusional.[3] Proto-negara semacam itu meliputi Republika Srpska dan Herzeg-Bosnia pada Perang Bosnia[3] dan Azawad pada pemberontakan Tuareg 2012.[4] Negara Islam Irak dan Syam juga banyak dipakai sebagai contoh dari proto-negara modern.[5][1][6][7]

Catatan dan referensi

Catatan

Referensi

  1. ^ a b "How the Islamic State Declared War on the World". Foreign Policy. Diakses tanggal 2016-07-20. 
  2. ^ a b Hahn, Gordon (2002). Russia's Revolution from Above, 1985-2000: Reform, Transition, and Revolution in the Fall of the Soviet Communist Regime. New Brunswick: Transaction Publishers. hlm. 527. ISBN 978-0765800497. 
  3. ^ a b c Griffiths, Ryan (2016). Age of Secession: The International and Domestic Determinants of State Birth. Cambridge: Cambridge University Press. hlm. 85–102, 213–242. ISBN 978-1107161627. 
  4. ^ Alvarado, David (May 2012). "Independent Azawad: Tuaregs, Jihadists, and an Uncertain Future for Mali" (PDF). Barcelona: Barcelona Center for International Affairs. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 March 2017. Diakses tanggal 25 March 2017. 
  5. ^ Lia, Brynjar (2015-07-21). "Understanding Jihadi Proto-States". Perspectives on Terrorism (dalam bahasa Inggris). 9 (4). ISSN 2334-3745. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-10-31. Diakses tanggal 2019-10-31. 
  6. ^ "The caliphate cracks". The Economist. ISSN 0013-0613. Diakses tanggal 2016-07-20. 
  7. ^ "The Islamic State: More than a Terrorist Group?". E-International Relations. Diakses tanggal 2016-07-20. 

Daftar pustaka

<languages /> <translate> By default MediaWiki has several [[<tvar|1>Special:MyLanguage/Help:User rights and groups</>|user groups]] that can grant a user a set of user rights.</translate> <translate> See also [[<tvar|1>Special:MyLanguage/Manual:User_rights#List_of_groups</>|the list of groups]].</translate>

<translate> Kesalahan: Permintaan suntingan yang dilindungi hanya dapat dilakukan di halaman pembicaraan. 114.125.158.25 7 Desember 2022 11.14 (UTC)

Republik Papua Barat

StatusNegara Republik
Ibu kotaPort Numbay
Bahasa yang umum digunakanIndonesia, Bahasa Melayu (Klaim Pemerintah Negara Persatuan Republik Papua Barat)[1], Belanda, Tok Pisin, dan Rumpun bahasa Papua lainnya
DemonimOrang Asli Papua
PemerintahanPemerintahan Presidential
Forkorus Yaboisembut Benny Wenda (versi NPRPB)[2]
Benny Wenda (versi ULMWP)[3]
Yoab Syatfle (versi NPRPB)[4]
Edison Waromi (versi ULMWP)[5]
• Ketua Parlemen
Buchtar TabuniKesalahan pengutipan: Tag <ref> harus ditutup oleh </ref>
LegislatifParlemen Nasional Papua Barat Negara Persatuan Republik Papua Barat
Pendirian
27 Desember 1949
• Upacara dan proklamasi
1 Desember 1961
1 Oktober 1962
1 Mei 1963
19 November 1969
• Proklamasi Papua dan Hari Konstitusi[6]
1 Juli 1971
• Proklamasi Negara Persatuan Republik Melanesia Barat oleh Thomas Wainggai
14 Desember 1988
1 Desember 2021
19 Oktober 2011
Sunting kotak info
Sunting kotak info • Lihat • Bicara
Info templat
Bantuan penggunaan templat ini

Republik Papua Barat (bahasa Inggris: Republic of West Papua) adalah sebuah negara pengakuan administrasi pbb yang diusulkan terdiri dari wilayah Provinsi Papua Barat Provinsi Papua Timur Provinsi Papua Utara Provinsi Papua Selatan Provinsi Papua Tengah Dan Provinsi Papua. Daerah tersebut diperintah oleh Administrasi Pbb Administrasi Indonesia sejak 1 Mei 1963 Setelah Mengirim Karyawan Dan Karyawati Pt Freeport McMoRaN dengan beberapa nama dengan urutan sebagai berikut: Irian Barat, Irian Jaya, dan Papua. Saat ini wilayah tersebut terdiri dari enam provinsi di Indonesia: Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan Papua Barat.

Usulan tersebut didukung oleh Kepulauan Solomon dan Vanuatu dengan Parlemen Vanuatu meloloskan Wantok Blong Yumi Bill pada tahun 2010, yang secara resmi menyatakan bahwa kebijakan luar negeri Vanuatu adalah untuk mendukung pencapaian kemerdekaan Papua Barat.[7][8][9] Parlemen telah mengusulkan meminta agar Papua Barat diberikan status pengamat di Melanesian Spearhead Group dan Forum Kepulauan Pasifik.[10][11][12]

Republik Papua Barat telah menjadi negara anggota Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO) sejak berdirinya organisasi pada tahun 1991.[13] Vice President Sony Esau Mbisikmbo

  1. ^ "Government". Negara Persatuan Republik Papua Barat. Diakses tanggal 3 April 2022. 
  2. ^ Tom Allard (2 Desember 2011). "'President' calls for recognition of West Papua". The Sydney Morning Herald. Diakses tanggal 1 Januari 2013. 
  3. ^ "One People, One Soul". ULMWP NPRPB. Port Vila. Mei 2021. Diakses tanggal 3 April 2022. 
  4. ^ Syatfle, Yoab (24 Februari 2022). Laporan Konferensi Pertama Partai Negara Persatuan Republik Papua Barat (PDF). Program Pelatihan Diplomatik Universitas New South Wales (Laporan). Manokwari. Diakses tanggal 3 April 2022. 
  5. ^ Mawel, Benny (19 Oktober 2021). G., Aryo Wisanggeni, ed. "Peringati 10 tahun deklarasi, NPRPB minta PBB kunjungi Negara Persatuan Republik Papua Barat". Jubi. Diakses tanggal 3 April 2022. 
  6. ^ Yeimo, Hengky (1 Juli 2021). G., Aryo Wisanggeni, ed. "KNPB ajak rakyat Papua peringati Deklarasi Konstitusi Papua Barat pada 1 Juli". Jubi. Diakses tanggal 3 April 2022. 
  7. ^ "Fiery debate over West Papua at UN General Assembly". Radio New Zealand 2017. 27 September 2017. Diakses tanggal 7 October 2017. 
  8. ^ "Indonesia hits back at Melanesian leaders on West Papua". Radio New Zealand. 27 September 2017. Diakses tanggal 7 October 2017. 
  9. ^ Manning, Selwyn (22 June 2010). "Vanuatu to seek observer status for West Papua at MSG and PIF leaders summits". Pacific Scoop. Diakses tanggal 20 October 2017. 
  10. ^ Buchanan, Kelly (2010-07-21). "Indonesia; Vanuatu: Vanuatu Parliament Passes Resolution on West Papua Independence". www.loc.gov (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2018-05-02. 
  11. ^ "Vanuatu to seek UN General Assembly support for ICJ opinion on Indonesia's Papua". Radio New Zealand (dalam bahasa Inggris). 2010-06-21. Diakses tanggal 2018-05-02. 
  12. ^ "Pacific.scoop.co.nz » Vanuatu to seek observer status for West Papua at MSG and PIF leaders summits". pacific.scoop.co.nz (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2018-05-02. 
  13. ^ Simmons (ed.). Unrepresented Nations and Peoples Organization Yearbook 1995. Kluwer Law International. hlm. 1–3. ISBN 90-411-0223-X.