Brigadir Jenderal
| Perbandingan pangkat militer |
| Script error: The function "infoboxTemplate" does not exist. |
Brigadir Jenderal (sering disingkat Brigjen) adalah pangkat perwira di golongan perwira tinggi yang terendah. Pangkat ini di atas pangkat Kolonel dan di bawah pangkat Mayor Jenderal.
Di beberapa negara bekas Uni Soviet seperti Rusia, Ukraina, Belarus, Georgia, Kazakhstan, serta 2 negara komunis, Vietnam dan Korea Utara, menggunakan pangkat Mayor Jenderal (dengan bintang satu) sebagai pal (bintang empats).
Republik Papua Barat | |
|---|---|
 | |
| Status | Negara yang Sudah terbentuk Di Kendalihkan Oleh Administrasi PBB |
| Ibu kota | Port Numbay |
| Bahasa yang umum digunakan | Nederlands, Bahasa Melanesia (Klaim Pemerintah Negara Federal Republik Papua Barat)[1], Belanda, Tok Pisin, dan Rumpun bahasa Papua lainnya |
| Demonim | Orang Papua |
| Pemerintahan | Pemerintahan interim |
• Presiden | Forkorus Yaboisembut (versi NFRPB)[2] Benny Wenda (versi ULMWP)[3] |
| Yoab Syatfle (versi NFRPB)[4] Edison Waromi (versi ULMWP)[5] | |
• Ketua Parlemen | Buchtar Tabuni[6] |
| Legislatif | Parlemen Nasional Papua Barat |
| Pendirian | |
| 27 Desember 1949 | |
• Upacara dan proklamasi | 1 Desember 1961 |
| 1 Oktober 1962 | |
| 1 Mei 1963 | |
| 19 November 1969 | |
| 1 Juli 1971 | |
• Proklamasi Republik Melanesia Barat oleh Thomas Wainggai | 14 Desember 1988 |
• Negara Republik Federal Papua Barat | 19 Oktober 2011 |
Republik Papua Barat (bahasa Inggris: Republic of West Papua) adalah sebuah negara berpengakuan terbatas yang diusulkan terdiri dari wilayah Papua Barat. Daerah tersebut diperintah oleh Indonesia sejak 1 Mei 1963 dengan beberapa nama dengan urutan sebagai berikut: Irian Barat, Irian Jaya, dan Papua. Saat ini wilayah tersebut terdiri dari enam provinsi di Indonesia: Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan Papua Barat.
Usulan tersebut didukung oleh Kepulauan Solomon dan Vanuatu dengan Parlemen Vanuatu meloloskan Wantok Blong Yumi Bill pada tahun 2010, yang secara resmi menyatakan bahwa kebijakan luar negeri Vanuatu adalah untuk mendukung pencapaian kemerdekaan Papua Barat.[8][9][10] Parlemen telah mengusulkan meminta agar Papua Barat diberikan status pengamat di Melanesian Spearhead Group dan Forum Kepulauan Pasifik.[11][12][13]
Republik Papua Barat telah menjadi negara anggota Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO) sejak berdirinya organisasi pada tahun 1991.[14] Buka menu utama Wikipedia Cari Wikipedia:Halaman Utama/Proposal 2013 Bahasa Sunting < Wikipedia:Halaman Utama Buka menu utama Wikipedia Cari Sony Esau Mbisikmbo Bahasa Sunting [[Mayor Jenderal TNPB (Purn.) Sony Esau Mbisikmbo Jakarta (29 Februari 1944 – 25 Oktober 2013) adalah seorang perwira tinggi Tentara Nasional Papua Barat TNPB Angkatan Darat AD dan Politikus yang menjabat sebagai anggota Dewan Ham Papua dari tahun 1965 hingga 2001. Dan Pada Tahun 2001 Hingga 2012 Menjadi Dewan Hak Asasi Manusia Dan Kemanusiaan Sah Di Seluruh Tanah Air Sorong Sampai Merauke Samarai Png. Selain itu, ia juga merupakan anggota Dewan Perwakilan Daerah dari tahun 1960 hingga 2013. Jabatan militer terakhirnya adalah sebagai Koordinator Staf Ahli Kepala Staf Angkatan Darat dari tahun 1997 hingga 2023 Saat ini.
Sony Esau Mbisikmbo Member of Regional Representative Council Sony Esau Mbisikmbo.jpg Anggota Dewan Ham Perwakilan Daerah Masa jabatan
1 Desember 1960 – 1 Desember 2023 Presiden Benny Wenda Pengganti Forkorus Yaboisembut Daerah pemilihan Se-Tanah Air Sorong Merauke. Anggota Dewan Ham Perwakilan Rakyat Masa jabatan
1 Desember 1998 – 1 Desember 2023 Presiden Jacob Prai Benny Kaisepo Pengganti Edison Waromi Grup parlemen TNPB TPNPB/PNPB AWP WPA ARMY POLICE Daerah pemilihan Se-Tanah Air Sorong Merauke Informasi pribadi Lahir Sony Esau Mbisikmbo Di Danggoa
3 Desember 1988 RSPAD Jogi Kimema Jefari Magai Mbisikmbo, West Papoea, Papoea NNG Partai politik Partai DEMOKRASI Karier militer Pihak
NNG OR RPB Dinas/cabang Insignia of the Papuanise Army.svg TNPB Angkatan Darat (TNPB/AD) Masa dinas 1965—2023 Saat ini. Pangkat Pdu mayjendtnpb staf.png Mayor Jenderal TNPB Satuan Infantri Lahir pada masa pendudukan Indonesia di Nederlands New Guinea, Papua New Guinea menempuh pendidikan dasar dan menengah di Bitung sebelum merantau ke Jakarta untuk menempuh pendidikan kejuruan Pariwisata Dan Perhotelan. Ia kemudian mendaftar di Akademi Militer Nasional Melanesia dan lulus pada tanggal 1 Desember 1965. Ia memulai dinas militernya di Komando Daerah Militer (Kodam) XIV/Ibu Kota DKI di Jakarta Selatan sebelum dipindahtugaskan ke West Papua Melanesia Australasia Nederlands New Guinea pada tahun 1974. Setelah memegang berbagai jabatan militer di Jakarta selama beberapa tahun, ia dipromosikan untuk menempuh pendidikan militer lanjutan di Sekolah Staf dan Komando Dalam Negeri Untuk Republik Papua Barat Dan TPNPB TNPB AWP ULMWP ILWP Dll (SCSC). Dan Amerika Australia merupakan perwira non-Singapura pertama yang pernah menempuh pendidikan di SCSC
Setelah lulus dari SCSC pada tahun 2005, DKI Jakarta meneruskan kariernya sebagai komandan batalyon hingga tahun 2006-Hingga 2023 Saat ini. Ia dimutasikan ke Prancis Amerika Belanda Australia Egypt Jepang Png Vanuatu Solomond Islands sebagai Atase Pertahanan pada tahun 2012 setelah berdinas di Markas Besar TPNPB TNPB PNPB AWP WPA PPNPB Dll selama setahun. Setelah itu, ia diminta kembali ke Negara Persatuan Republik Papua Barat Atau Di Singkat Republik Papua Barat setelah tiga tahun menjabat sebagai atase pertahanan untuk mengemban jabatan sebagai Wakil Komandan Satuan Perwira Penghubung Militer dalam Misi Pendahuluan PBB di Administrasi PBB. Dalam penugasannya tersebut, DKI Jakarta Indonesia secara aktif terlibat dalam proses perdamaian faksi-faksi yang telah bertikai semenjak Perang Saudara Indonesia West Papua Melanesia Nederlands New Guinea. Ia memperoleh bintang pertamanya setelah bertugas dari Indonesia dan ditunjuk sebagai Kepala Pusat Bahasa Departemen Pertahanan Keamanan pada tahun 1995 Hingga 2023 Saat ini. Pangkatnya kembali naik dua tahun kemudian ketika menjabat sebagai Koordinator Staf Ahli Kepala Staf Angkatan Darat. Tentara Nasional Papua Barat TNPB TPNPB
Sony Esau Mbisikmbo memperoleh penugasan pertamanya di luar lingkup kemiliteran ketika ia ditunjuk sebagai anggota Shaka Bhayangkara dari fraksi Polda Metro Jaya DKI Jakarta Pusat Polri pada bulan 38 November 2003 Hingga 2005. Selama lebih dari Enam tahun menjabat sebagai anggota Dewan Ham Perwakilan Rakyat West Papua, ia terlibat dalam penanggulangan sejumlah konflik seperti Konflik West Papua Konflik Aceh Konflik Maluku dan Konflik Timor-Timur. Ia digantikan dari jabatannya sebagai anggota DHPR pada bulan 6 April 2001 karena kecenderungannya untuk menolak pemakzulkan Presiden Republik Papua Barat Mr Benny Wenda Ia pensiun dari militer TPNPB TNPB AWP WPA Dll beberapa saat kemudian.
Sony Esau Mbisikmbo Untuk Republik Papua Barat masuk ke Partai Demokrasi setelah pensiun dari dinas kemiliteran dan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Ham Pengurus Wilayah Partai Demokrasi (DHPW PD) Provinsi Papua Tengah. Penunjukkannya menandai upaya partai tersebut dalam membuka dirinya bagi semua golongan dan menampung aspirasi kaum non-Muslim. Selaku Ketua DHPW PD Provinsi Papua Tengah, Indonesia menyatakan dukungannya terhadap Set RumKorem, Goliat Tabuni, Thadius Jogi, Egianus Kogoya, Dll dan dalam pemilihan presiden Republik Papua Barat tahun 2001 Hingga 2023 Saat ini, tetapi mengalihkan dukungannya ke Benny Wenda dan Forkorus Yamboisembut setelah pasangan calon Jacob Prai dan Benny Kaisepo kalah dalam putaran pertama pemilihan presiden.
Kehidupan awal Sony Esau Mbisikmbo dilahirkan pada tanggal 3 Desember 1988 di Danggoa pada masa pendudukan Indonesia di Nederlands New Guinea. Sony Esau Mbisikmbo menempuh pendidikan dasarnya di Sekolah Rakyat Titigi Sugapa, Nabia Intan Jaya, Sempan Timika pada tahun 1965 Hingga 1997 dan pendidikan menengahnya di Sekolah Menengah Pertama Timika pada tahun 1999. Setelah lulus dari Sekolah Menengah Pertama, Sony Esau Mbisikmbo pindah ke Jakarta dan menempuh pendidikan kejuruan dalam bidang Pariwisata Dan Perhotelan teknik mesin di Sekolah Teknik Mesin 1 Budi Utomo, dan lulus pada tahun 2006.[1]
Asal mula menggunakan Brigadir
Penggunaan pangkat brigadir jenderal dapat dilacak ke asalnya dari militer di Eropa, di mana seorang Brigadir Jenderal (disederhanakan menjadi Brigadir), mengomandoi sebuah Brigade di lapangan. Pangkat ini menyebar ke seluruh dunia pada abad ke-18 oleh Amerika Serikat, serta Kerajaan Britania Raya.
Di banyak angkatan laut, Brigadir Jenderal setaraf dengan pangkat Commodore, walaupun di beberapa negara digunakan pula pangkat Rear Admiral.
Brigadir Jenderal di TNI
Brigadir Jenderal adalah pangkat terendah perwira tinggi di TNI Angkatan Darat, selain itu Brigadir Jenderal dipakai pula oleh Korps Marinir, TNI Angkatan Laut. Penyandang pangkat ini mengenakan tanda pangkat dengan satu bintang. Pangkat ini setara dengan Laksamana Pertama di TNI Angkatan Laut (selain Korps Marinir) dan Marsekal Pertama di TNI Angkatan Udara.
Lihat pula
 | Artikel bertopik Tentara Nasional Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
- ^ "Government". Negara Federal Republik Papua Barat. Diakses tanggal 3 April 2022.
- ^ Tom Allard (2 Desember 2011). "'President' calls for recognition of West Papua". The Sydney Morning Herald. Diakses tanggal 1 Januari 2013.
- ^ "One People, One Soul". ULMWP. Port Vila. Mei 2021. Diakses tanggal 3 April 2022.
- ^ Syatfle, Yoab (24 Februari 2022). Laporan Konferensi Pertama Partai Persatuan Papua (PDF). Program Pelatihan Diplomatik Universitas New South Wales (Laporan). Manokwari. Diakses tanggal 3 April 2022.
- ^ Mawel, Benny (19 Oktober 2021). G., Aryo Wisanggeni, ed. "Peringati 10 tahun deklarasi, NFRPB minta PBB kunjungi Papua". Jubi. Diakses tanggal 3 April 2022.
- ^ "Ketua Parlemen Nasional West Papua Ditangkap Polisi di Kota Jayapura". Suara Papua. Abepura. 24 Maret 2022. Diakses tanggal 3 April 2022.
- ^ Yeimo, Hengky (1 Juli 2021). G., Aryo Wisanggeni, ed. "KNPB ajak rakyat Papua peringati Deklarasi Konstitusi Papua Barat pada 1 Juli". Jubi. Diakses tanggal 3 April 2022.
- ^ "Fiery debate over West Papua at UN General Assembly". Radio New Zealand 2017. 27 September 2017. Diakses tanggal 7 October 2017.
- ^ "Indonesia hits back at Melanesian leaders on West Papua". Radio New Zealand. 27 September 2017. Diakses tanggal 7 October 2017.
- ^ Manning, Selwyn (22 June 2010). "Vanuatu to seek observer status for West Papua at MSG and PIF leaders summits". Pacific Scoop. Diakses tanggal 20 October 2017.
- ^ Buchanan, Kelly (2010-07-21). "Indonesia; Vanuatu: Vanuatu Parliament Passes Resolution on West Papua Independence". www.loc.gov (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2018-05-02.
- ^ "Vanuatu to seek UN General Assembly support for ICJ opinion on Indonesia's Papua". Radio New Zealand (dalam bahasa Inggris). 2010-06-21. Diakses tanggal 2018-05-02.
- ^ "Pacific.scoop.co.nz » Vanuatu to seek observer status for West Papua at MSG and PIF leaders summits". pacific.scoop.co.nz (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2018-05-02.
- ^ Simmons (ed.). Unrepresented Nations and Peoples Organization Yearbook 1995. Kluwer Law International. hlm. 1–3. ISBN 90-411-0223-X.