Lompat ke isi

Zudan Arif Fakrulloh

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Revisi sejak 2 Oktober 2023 03.25 oleh Davgaf (bicara | kontrib)
Zudan Arif Fakrulloh
Penjabat Gubernur Sulawesi Barat
Mulai menjabat
12 Mei 2023
PresidenJoko Widodo
Sebelum
Pendahulu
Akmal Malik (penjabat)
Pengganti
Petahana
Sebelum
Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan
Mulai menjabat
15 Maret 2023
Sebelum
Pengganti
Petahana
Sebelum
Penjabat Gubernur Gorontalo
Masa jabatan
28 Oktober 2016 – 12 Mei 2017
PresidenJoko Widodo
Sebelum
Pendahulu
Rusli Habibie
Pengganti
Rusli Habibie
Sebelum
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Masa jabatan
1 Juli 2015 – 15 Maret 2023
Sebelum
Pendahulu
Irman
Sebelum
Informasi pribadi
Lahir
Zudan Arif Fakrulloh

24 Agustus 1969 (umur 55)
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
KebangsaanIndonesia
Partai politikIndependen
Suami/istriNinuk Triyanti
Anak3
AlmamaterUniversitas Sebelas Maret
Universitas Diponegoro
PekerjaanBirokrat
Sunting kotak info
Sunting kotak info • L • B
Bantuan penggunaan templat ini

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH. (lahir 24 Agustus 1969) adalah seorang birokrat Indonesia yang menjabat sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Barat sejak 12 Mei 2023[1] merangkap Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan sejak 15 Maret 2023. Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36/TPA Tahun 2023 dan Kepres Nomor 37/TPA Tahun 2023.[2] Sebelum itu, ia menjabat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sejak 1 Juli 2015 hingga 15 Maret 2023 serta Penjabat Gubernur Gorontalo antara 28 Oktober 2016 dan 12 Mei 2017.

Pria yang merupakan anak ketujuh dari sembilan bersaudara ini lahir di sebuah keluarga sederhana di Sleman pada tanggal 24 Agustus 1969. Pendidikan S1 ditempuh pada tahun 1988–1992 dari FH UNS. S2 Magister Hukum ditempuh tahun 1993–1995 dari Program Magister Hukum Undip dan Program Doktor Hukum juga ditempuh dari kampus yang sama pada tahun 1996–2001.

Riwayat hidup

Sejak remaja, anak pasangan Dibyo Suwarto-Sukamtiyah ini terbilang aktif dalam berbagai kegiatan. Selain karate, Ia juga aktif di remaja Pencinta alam serta Karang Taruna. Bahkan di bidang organisasi, ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Osis SMA 3 Padmanaba Yogyakarta dan Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas Hukum UNS.

Zudan menyelesaikan S1 S2 S3 dari bea siswa. Ketika masih kuliah di Fakultas Hukum UNS Surakarta, ia sudah mendapat bea siswa dari Yayasan Adji Darma Bhakti. Setidaknya, bea siswa yang didapat kala itu dapat meringankan beban orangtua. Prestasi yang sama berlanjut hingga S2 Universitas Diponegoro Semarang mendapatkan beasiswa dari Yayasan Wijaya Kusuma Surabaya dan Program S 3 Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro juga mendapatkan beasiswa program unggulan dari Program Urge Bank Dunia.

Zudan memiliki tiga orang anak; Muhammad Fatah Anugerah Akbar, Zatila Aqmar Arifa, dan Hazida Fakhrin Arifa.

Riwayat Pendidikan

RIWAYAT PENDIDIKAN UMUM

No Tingkat Pendidikan Pendidikan/Fakultas/Jurusan Nama Sekolah/PT/Univ. Thn.Lulus

  1. SD SEKOLAH DASAR SDN GENDENGAN I 1982
  2. SLTP UMUM SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SMP NEGERI I 1985
  3. SLTA UMUM SOSIAL SMA NEGERI 3 YOGYAKARTA 1988
  4. SARJANA HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET 1992
  5. S2 / MAGISTER / MASTER (DN) ILMU HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO 1995
  6. S3 / DOKTOR (DN) ILMU HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO 2001

RIWAYAT DIKLAT STRUKTURAL

No Nama Diklat Angkatan/Tahun Waktu Tempat Panitia Penyelenggara

  1. ADUM XXI / 2000 250 jam JAKARTA BADAN DIKLAT DEPDAGRI
  2. DIKLATPIM TK. III 2006 360 jam JAKARTA BADAN DIKLAT DEPDAGRI
  3. DIKLATPIM TK. II 2013 300 jam JAKARTA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
  4. PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT I (PKN TK. I) XLIII / 2019 300 jam JAKARTA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

RIWAYAT DIKLAT FUNGSIONAL

No Nama Diklat Angkatan/Tahun Waktu Tempat Panitia Penyelenggara

  1. PENINGKATAN MUTU WIDYAISWARA 1999 0 jam JAKARTA BADAN DIKLAT DEPDAGRI
  2. TOT MANAJEMEN KEBIJAKAN OPERASIONAL & PENULISAN KKP 2000 0 jam JAKARTA BADAN DIKLAT DEPDAGRI
  3. TOT KEWIDYAISWARAAN TINGKAT PERTAMA 2002 120 jam JAKARTA BADAN DIKLAT DEPDAGRI
  4. TOT ORIENTASI PELAKSANAAN TUGAS ANGGOTA DPRD 2004 0 jam JAKARTA BADAN DIKLAT DEPDAGRI

RIWAYAT DIKLAT TEKNIS

No Nama Diklat Tahun Waktu Tempat Panitia Penyelenggara

  1. PEMBEKALAN ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT 1999 0 jam JAKARTA BADAN DIKLAT DEPDAGRI
  2. ORGANIZATION-BASED TRAINING 2003 0 jam JAKARTA IASTP II
  3. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT FOR LOCAL GOVERNMENT 2003 0 jam JAPAN JICA
  4. WORKSHOP ACTION PLANING & MONITORING EVALUATION 2004 0 jam JAKARTA BADAN DIKLAT & IASTP
  5. DISTRICT AND PROVINCIAL PLANNING 2004 0 jam JAKARTA DEPDAGRI, UNIV.OF CANBERA
  6. WORKSHOP FORMULATION VISION AND MISION IPDN 2004 0 jam PUNCAK - BOGOR DEPDAGRI & WORLD BANK
  7. COURSE ON STUDY VISIT TO CIVIL SERVICE COLLEGE, SINGAPORE 2004 0 jam SINGAPORE CIVIL SERVICE COLLEGE
  8. WORKSHOP ROADMAP IPDN 2004 0 jam SUBANG DEPDAGRI & WORLD BANK
  9. PENGEMBANGAN PENDIDIKAN 2005 0 jam BELANDA WORLD BANK

Karier

Perjalanan karier diawali dengan menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma kemudian di Fakultas Hukum Untag Surabaya dan di Universitas Borobudur. Ia kemudian terjun di Kemendagri diawali dengan menjadi CPNS di Badan Diklat pada tanggal 1 April 1999 untuk diarahkan menjadi Widyaiswara. Hingga pada bulan Desember 2002 ia mendapatkan tugas dengan menjabat sebagai eselon IV di Badan Diklat Kemdagri yang bertugas untuk menyusun kebijakan pengelolaan STPDN dan IIP yang kemudian digabung menjadi IPDN. Tanggal 25 Juni 2008 mendapat penugasan baru ke Biro Hukum Setjen Kemdagri sebagai Kepala Bagian Penyusunan Perundang-undangan. Kemudian pada bulan September 2010 ditugaskan sebagai Plt. Kepala Biro Hukum Kemendagri dan dilantik sebagai Kepala Biro Hukum Kemendagri pada tanggal 9 November 2011. Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh SH,MH merupakan ahli di bidang Hukum Administrasi Negara dan Sosiologi Hukum. Berkat keahliannya di bidang tersebut, ia dianugerahi sebagai Guru Besar Termuda dalam komunitas intelelektual Ilmu Hukum Indonesia dalam usia 35 tahun. Saat ini ia masih terus mengajar di berbagai kampus di Indonesia.[3] Zudan Arif Fakrulloh tercatat sebagai pengajar, pembimbing dan penguji di kampus UI, IPDN, UNS, Universitas Borobudur, Universitas Pelita Harapan, Universitas Jayabaya.

Banyak jabatan penting yang saat ini sedang diemban oleh Zudan Arif Fakrulloh. Selain sebagai Dirjen Dukcapil Kemendagri, saat ini juga sebagai Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) yang memiliki anggota lebih dari 4,2 juta ASN. Dalam komunitas hobi, Zudan merupakan Ketua Umum Rumah Bonsai Indonesia. Sebuah perkumpulan yang bergerak dalam budi daya dan pengembangan tanaman bonsai. Dalam dunia olah raga, pemegang sabuk hitam karate ini adalah Ketua Umum Federasi Karate Indonesia selama dua periode, dari 2014 sd sekarang. Belum lagi dalam kegiatan sosial, Prof Zudan adalah ketua Badan Pengeloala Masjid An Nuur kemendagri, Dewan Pembinan Masjid Al Huda taman Kota Bekasi. Selain itu juga sebagai ketua Ika FH UNS, Wakil Ketua IKA UNS dan Sekjen IKA SMA 3 Padmanaba Yogyakarta.

Sepanjang karirnya di Kemendagri, Zudan banyak memberi warna dalam proses legislasi di Indonesia dengan menjadi tim penyusun Rancangan Undang-Undang. Setidaknya, ada 18 undang-undang dan berbagai peraturan yang ikut ia bidani. Di antaranya, UU Pemerintahan Daerah, UU Desa, UU Pemilu Presiden dan UU Pemilu Legastif.

Gagasan dan pemikiran

Gagasan dan pemikirannya dalam bidang hukum dan pemerintahan banyak dituangkan dalam bentuk buku, artikel dan jurnal ilmiah. Zudan sudah menulis lebih dari 80 artikel dan jurnal ilmiah yang dipublikasikan dan 12 buku antara lain, Hukum Ekonomi, Buku Kesatu (1997), Kebijakan Otonomi di Persimpangan (2004), Legal Drafting Berporos Hukum Humanis Partisipatoris (2005), Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi (2009), Ilmu Lembaga dan Pranata Hukum (2009), Tertib Regulasi dalam Penyusunan Produk Hukum Daerah (2014), Tertib Regulasi Dalam Penyusunan Produk Hukum Pusat (2014), Hukum Indonesia Dalam Berbagai Perspektif (2015), Hak dan Kewajiban Penduduk Indonesia, (2016), Permasalahan Penduduk Perkotaan (2016), Menuju Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan, (2018), Teknologi Informasi Dalam Administrasi kependudukan, (2018).

Penjabat Gubernur Gorontalo

Pada tanggal 27 Oktober 2016, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melantik Zudan Arif Fakrulloh sebagai penjabat Gubernur Gorontalo masa jabatan 28 Oktober 2016 hingga 12 Mei 2017

Riwayat Penugasan Luar Negeri

No Negara Tujuan Tujuan Penugasan Masa Penugasan

1. JAPAN DIKLAT HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT FOR LOCAL GOVERNMENT 01/01/2004 s/d

2. SINGAPORE COURSE ON STUDY VISIT TO CIVIL SERVICE COLLAGE 01/02/2004 s/d

3. BELANDA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (WORLD BANK) 01/03/2004 s/d

4. USA (NEW YORK) KONGRES HAM PBB 00/07/2011 s/d 00/07/2011

5. IRAN KONGRES CIRDAP 00/09/2011 s/d 00/09/2011

6. AUSTRALIA COMPETENCY STANDARDS BENCHMARKING STUDY PROGRAM 21/04/2012 s/d 29/04/2012

7. SWIS KONGRES ANGGOTA DELRI SIDANG HAM BIDANG ECOSSOC 01/07/2012 s/d

8. USA/WASHINGTON SHORT COURSE PENGAWASAN 00/10/2012 s/d 00/10/2012

9. CANADA SHORT COURSE PUBLIC ADMINISTRATION 00/08/2013 s/d 00/08/2013

10. CANADA KURSUS SINGKAT REIVENTING PUBLIC ADMINISTRATION 01/08/2013 s/d

11. SWIS ANGGOTA DELRI DALAM SIDANG HAM BIDANG HAK ANAK 01/07/2014 s/d

12. JENEWA HAK ASASI MANUSIA 01/01/2016 s/d

13. BELANDA SOSIALISASI NIT PENDATAAN WNI DI LUAR NEGERI 01/02/2016 s/d

14. INDIA STUDY SINGLE IDENTITY NUMBER 18/07/2017 s/d 22/07/2017

15. ARAB SAUDI SOSIALISASI NIT PENDATAAN WNI DI LUAR NEGERI 01/01/2018 s/d

16. MESIR PENDATAAN WNI DI LUAR NEGERI 01/02/2018 s/d

17. KOREA SELATAN STUDY CRVS 01/03/2018 s/d

18. EROPA STUDY INTEGRASI DATA NASIONAL 11/09/2019 s/d 14/09/2019

19. TURKI STUDY PENATAAN ADMINDUK 18/12/2019 s/d 23/12/2019

20. USA SOSIALISASI NIT PENDATAAN WNI DI LUAR NEGERI 01/12/2021 s/d 10/12/2021

21. ARAB SAUDI ANALISIS DAN EVALUASI KERJA SAMA PENGGUNA DATA KEPENDUDUKAN PADA PELAKSANAAN IBADAH HAJI TAHUN 2022 02/17/2022 s/d 13/07 2022

22. TOKYO, JEPANG PEMBINAAN, PELATIHAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN ADMINDUK BAGI WNI DAN PETUGAS PERWAKILAN RI 23/09/2022 s/d 30/09/2022

23. BELANDA PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN PPS DAN BIMTEK BAGI PEJABAT PPS 15/12/2022 s/d 19/12/2022

Riwayat Jabatan

  1. PENJABAT GUBERNUR SULAWESI BARAT 12 Mei 2023
  2. SEKRETARIS BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN Tahun Maret 2023
  3. PENJABAT GUBERNUR GORONTALO 2016-2017
  4. DIREKTUR JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI Eselon I. A Tahun 01/07/2015[4]
  5. STAF AHLI BIDANG HUKUM, POLITIK DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA PADA SEKRETARIAT JENDERAL Eselon I. B Tahun 27/08/2014
  6. DOSEN S3 ILMU HUKUM UNIVERSITAS PELITA HARAPAN JAKARTA ---- 04/02/2013
  7. KEPALA BIRO HUKUM PADA SEKRETARIAT JENDERAL II. A 09/11/2011
  8. KETUA PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM UNIVERSITAS BOROBUDUR ---- 01/01/2011
  9. KEPALA BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT JENDERAL III. A 17/09/2010
  10. KABAG PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PD BIRO HUKUM SETJEN III. A 25/06/2008
  11. DOSEN S3 ILMU HUKUM UNIVERSITAS JAYABAYA ---- 02/02/2006
  12. DOSEN S3 ILMU HUKUM UNDIP TAHUN 2005-SEKARANG ---- 01/01/2005
  13. GURU BESAR BIDANG ILMU LEMBAGA & PRANATA HUKUM ---- 01/10/2004
  14. KASUBID KADER PD BID.KADER PROFESIONALISME KEDIKLATAN PUSDIKLAT KADER & PENGEMB.KEPEMIMP.BANDIKLAT IV. A 02/09/2004
  15. DOSEN S 2 ILMU HUKUM UNIV BOROBUDUR JAKARTA MULAI TAHUN 2004-SEKARANG ---- 02/01/2004
  16. DOSEN S2 ILMU HUKUM UNIV MUHAMMADIYAH MALANG, MULAI TAHUN 2004 ---- 01/01/2004
  17. PJ KASUBID INTERNAL DEPARTEMEN PD BIDANG KADER PUSDIKLAT MANAJEMEN PEMERINTAHAN IV. A 30/12/2002
  18. DOSEN S2 FISIP UNIVERSITAS INDONESIA MULAI TAHUN 2002 ---- 10/01/2002
  19. DOSEN S3 ILMU HUKUM UNTAG SURABAYA MULAI TAHUN 2002 -SEKARANG ---- 03/01/2002
  20. DOSEN S2 ILMU HUKUM UNTAG SURABAYA MULAI TAHUN 2002 -SEKARANG ---- 02/01/2002
  21. DOSEN MAGISTER MANAJEMEN STIE STIEKUBANK SEMARANG MULAI TAHUN 2002-SEKARANG ---- 01/01/2002
  22. DOSEN MAGISTER MANAJEMEN UNIV. NAROTAMA TAHUN 2001-2003 ---- 01/03/2001
  23. DOSEN S2 ILMU HUKUM UNIV. TANJUNGPURA PONTIANAK MULAI TAHUN 2001-SEKARANG ---- 01/02/2001
  24. DOSEN S2 ILMU HUKUM STIH IBLAM JAKARTA MULAI TAHUN 2001-SEKARANG ---- 10/01/2001
  25. STAF PADA SEKRETARIAT BADAN DIKLAT ---- 02/01/2001
  26. DOSEN S 2 ILMU HUKUM UBHARA SURYA TAHUN 2001-2004 ---- 01/01/2001
  27. DOSEN FAK. HUKUM UNIV. WIJAYA KUSUMA SURABAYA SEJAK TAHUN 1993-2002 ---- 01/01/1993

Riwayat Penghargaan/Tanda Jasa

No Nama Penghargaan/Tanda Jasa Tahun Asal Perolehan
1 MAHASISWA BERPRESTASI 1992 MENDIKBUD
2. DOSEN TELADAN 1998 MENDIKBUD
3. JUARA 1 PENULISAN KARYA ILMIAH 2004 MENTERI DALAM NEGERI
4. SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN 2011 PRESIDEN RI
5. PENGEMBANGKAN OLAHRAGA KARATE TRADISIONAL DI INDONESIA 2012 KETUA UMUM FKTI

6. JKA INDONESIA CAMP 2012 2012 JKA INDONESIA

7. PIAGAM PENGHARGAAN 2013 KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

8. ALUMNI UNS BERPRESTASI 2013 REKTOR UNS

9. PENGHARGAAN DEDIKASI DAN PENYELESAIAN UNDANG-UNDANG

TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 2014 MENTERI DALAM NEGERI

10. PENGHARGAAN KEBIJAKAN INOVATIF DALAM SISTEM ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2016 YAYASAN INSTITUT KEWARGANEGARAAN

INDONESIA

11. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BERBASIS GIS 2016 GEOGRAPICH INFORMATION SPESIAL SYSTEM

12 PENGHARGAAN DALAM MENDUKUNG PENDALAMAN PASAR KEUANGAN 2017 OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

13. THE HASSAN WIRAJUDA AWARD 2017 2017 KEMENTERIAN LUAR NEGERI

14. PERAN DUKCAPIL DALAM PENGEMBANGAN PASAR MODAL INDONESIA 2018 KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA

15. SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN 2019 2019 PRESIDEN RI

16. PENGHARGAAN PLAN INTERNATIONAL (KANAGA AWARD) 2019 PLAN INTERNATIONAL

17. PENGHARGAAN TOP 45 INOVASI PELAYANAN PUBLIK DALAM

PENERAPAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

SEBAGAI SALAH SATU PELAYANAN PENERBITAN AKTA LAHIRAN 2019 KEMENPAN-RB

18. PENGHARGAAN MAP GALLERY KATEGORI PEOPLE CHOICE 2019 ENVIRONMENTAL SYSTEM RESEARCH INSTITUTE

(ESRI)

19. PENGHARGAAN TOP 45 INOVASI PEL. PUBLIK DALAM I-POPINDONESIA’S

POPULATION AND CIVIL REGISTRATION MAP 2020 KEMENPAN-RB

20. PENGHARGAAN ANPK (AKSI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI) ATAS

APRESIASI DAN PRAKTIK BAIK PENCEGAHAN KORUPSI 2020 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

21. PENGHARGAAN TOP 99 INOVASI PELAYANAN PUBLIK 2021 INOVASI

D’SIGN DIGITAL SIGNATURE ELECTRONIC 2021 KEMENPAN-RB

22. GATRA INNOVATION AWARD: INOVASI PELAYANAN DIGITAL DAN

TERINTEGRASI DOKUMEN DUKCAPIL 2021 MAJALAH GATRA

23. APRESIASI INSAN CERDAS 2021 ASOSIASI PRAKARSA INDONESIA CERDAS (APIC)

24. PENGHARGAAN BEST BUREAUCRATS OBSESSION AWARD 2021 2021 OBSESSION MEDIA GROUP

25. TOP 45 INOVASI PELAYANAN PUBLIK “D-SIGN:

DUKCAPIL’S SIGNATURE ELECTRONIC

(TANDA TANGAN ELEKTRONIK DUKCAPIL) 2021 KEMENPAN-RB

26. Top 99 Inovasi terpuji KIPP “D-ev (Dukcapil Every Where)” & Juwita-Ng 2022 KEMENPAN-RB

27. TOP 45 INOVASI TERPUJI KIPP “JUWITA-NG” 2022 KEMENPAN-RB

28. Inovasi I-pop Exo: Indonesia's Population and Civil Registration Map

for data Exploration 2022 KEMENPAN-RB

29. POPULATION TRANSACTION MAP ON SOCIAL GRAN DATA

(FIRST PLACE PEOPLE CHOICE) 2022 ESRI INTERNATIONAL

30. INTERNATIONAL HONORABLE MENTION FUTURE OF GOVERNMENT

AWARDS (DIGITAL INNOVATOR OF THE YEAR) 2022 AWS INSTITUTE, UNDP (UNITED NATION

DEVELOPMENT PROGRAM)

31. KARTIKA ASTHA BRATHA MADYA 2023 INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Referensi

Jabatan politik
Didahului oleh:
Akmal Malik (Pj.)
Penjabat
Gubernur Sulawesi Barat

2023–sekarang
Petahana
Didahului oleh:
Rusli Habibie
Penjabat
Gubernur Gorontalo

2016–2017
Diteruskan oleh:
Rusli Habibie