Koalisi Seni

Koalisi Seni

Tanggal pendirian	Januari 2013 (2013-01)
Pendiri	Yayasan Kelola Abduh Aziz Linda Hoemar Abidin
Tipe	Nonprofit
Kantor pusat	Jakarta, Indonesia
Lokasi	Indonesia
Bidang	Advokasi kebijakan seni
Jumlah anggota	350 anggota perseorangan dan lembaga dari 24 provinsi di Indonesia
Ketua Pengurus	Kusen Alipah Hadi
Situs web	koalisiseni.or.id pemajuankebudayaan.id kebebasanberkesenian.id

Koalisi Seni adalah lembaga nirlaba berfokus membangun ekosistem seni lebih baik di Indonesia lewat advokasi dan penelitian kesenian.

Sejarah

Koalisi Seni lahir dari inisiatif Yayasan Kelola dengan dukungan Hivos menggagas dan menyelenggarakan pertemuan perdana di Bogor, Jawa Barat,5-6 April 2010. Dalam pertemuan tersebut, 21 individu dan kelompok sepakat meneruskan upaya membentuk lembaga ini, dalam pertemuan berikutnya di Yogyakarta, 4-5 Mei 2010.

Dalam pertemuan berikutnya di Bandung, Jawa Barat, 21-22 Juni 2010, nama Koalisi Seni Indonesia lahir. Saat itu, terpilih pula lima orang anggota Komite Pengarah (Steering Committee) yang bertugas hingga badan hukum organisasi ini diresmikan. Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah disiapkan oleh Komite Pengarah dibahas pada pertemuan berikutnya di Jakarta, 19 Maret 2011. Pertemuan itu menyepakati Koalisi Seni harus diperkenalkan kepada sebanyak mungkin orang yang bekerja di dunia kesenian dan mengajak lebih banyak lagi calon anggota.

Undang-undang Pemajuan Kebudayaan

Wacana Rancangan Undang-undang (RUU) Kebudayaan pertama kali muncul tercatat pada 1982, kemudian kembali dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada kisaran 2014. Saat itu, RUU dirancang dengan paradigma pelestarian budaya yang cenderung takut pada budaya asing dan berisi banyak larangan bagi warga negara. Salah satu drafnya bahkan diselipi kepentingan industri, yakni mencantumkan kretek sebagai warisan kebudayaan yang harus dilindungi.

Bersama pemangku kepentingan lain, Koalisi Seni aktif mengadvokasi RUU tersebut sejak 2014 agar bergeser ke paradigma pemajuan budaya dan menempatkan pemerintah sebagai fasilitator alih-alih tukang larang. Advokasi tersebut berhasil, dan UU Pemajuan Kebudayaan disahkan pada 2017.

UU Pemajuan Kebudayaan menekankan pada pelindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya, serta bersifat bottom up. Pada 2019, Koalisi Seni meluncurkan hasil pemantauan dan evaluasi 2 tahun UU Pemajuan Kebudayaan. Koalisi Seni juga meluncurkan laman pemajuankebudayaan.id.

Pada 2021, Koalisi Seni mengadakan webinar tentang 4 tahun pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan. Kemudian pada 2022, Koalisi Seni mengadakan webinar 5 tahun implementasi UU Pemajuan Kebudayaan.

Terbitan

• Imajinasi Kebudayaan: Kompilasi Pidato Kebudayaan DKJ 1998-2013 (2013)
• Keberlangsungan Lembaga Seni di 8 Kota di Indonesia (2016)
• Dampak Seni di Masyarakat (2018)
• Pemantauan dan Evaluasi Dua Tahun Pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan (2019)
• Menjaga Nyala: Model Pendanaan Bagi Suar Kehidupan Kesenian (2019)
• Dana Perwalian Kebudayaan: Tata Kelola dan Prioritas Pemanfaatan untuk Sektor Seni (2020)
• Seni Memberi Untuk Seni (2020)
• Kebebasan Berkesenian di Indonesia 2010-2020: Studi Pustaka (2020)
• Belajar Advokasi Kebijakan Seni: Pengantar (2021)
• Belajar Advokasi Kebijakan Seni: Metode (2021)
• Merawat Seni dengan Hati: Kondisi Kerja Emosional Perempuan (2021)
• Potret Ekosistem Musik di Indonesia (2021)
• Dalih Baru Opresi: Potret Kebebasan Berkesenian 2021 (2021)
• Stop Stigmatisasi Seni Terus: Laporan Pelanggaran Kebebasan Berkesenian (2022)
• Diam-Diam Merugikan: Situasi Hak Cipta Musik Digital Di Indonesia (2023)
• Semua yang Musisi Perlu Tahu Tentang Hak Cipta Digital (2023)
• Panduan Praktis Kebebasan Berkesenian (2023)