Hasyim Asy'ari (dosen)

Untuk pendiri Nahdlatul Ulama, lihat Muhammad Hasyim Asy'ari.

Hasyim Asy'ari
Hasyim Asy'ari, 2016
Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Masa jabatan 12 April 2022 – 3 Juli 2024
Pendahulu Ilham Saputra Pengganti (akan diumumkan)
Informasi pribadi
Lahir	3 Maret 1973 Pati, Jawa Tengah, Indonesia
Suami/istri	Dr. Siti Mutmainah, S.E., M.Si., Ak., CA.
Anak	3
Almamater	Universitas Jenderal Soedirman Universitas Gadjah Mada Universitas Malaya
Sunting kotak info • L • B

Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D. (lahir 3 Maret 1973) adalah seorang dosen dan juga sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia masa bakti 2022–2027.

Riwayat Pekerjaan

• Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dilantik pada 29 Agustus 2016;
• Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah (2003-2008);
• Dosen pada Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (sejak 1998-2016);
• Dosen pada Program Studi Doktor Ilmu Sosial, Konsentrasi Kajian Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro (sejak 2013-sekarang);
• Dosen pada Program Doktor Ilmu Kepolisian, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Lembaga Pendidikan dan Latihan Kepolisian Republik Indonesia (Lemdiklatpolri), dalam mata kuliah: Analisis Strategi Keamanan (sejak 2016);
• Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dilantik pada 12 April 2022.

Riwayat Pendidikan

• Ph.D. (Doctor of Philosophy) dalam bidang Sosiologi Politik, Department of Anthropology and Sociology, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia, menulis Disertasi “Konsolidasi Menuju Demokrasi: Kajian Tentang Perubahan Konstitusi dan Pilihan Raya 2004 di Indonesia”, lulus 2012.
• Magister Sains (M.Si.) dalam bidang Ilmu Politik, Program Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, menulis Tesis “Demokratisasi Melalui Civil Society: Studi Tentang Peranan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dalam Pemberdayaan Civil Society di Indonesia 1971-1996”, lulus 1998.
• Sarjana Hukum (S.H.), Jurusan Hukum Tata Negara (HTN), spesialisasi Kajian Hukum dan Politik, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED), Purwokerto, menulis Skripsi “Pembreidelan Pers: Studi Terhadap Pembatalan SIUPP Sebagai Bentuk Pembatasan Kebebasan Pers”, lulus 1995.
• Pondok Pesantren Al-Hidayah, Karangsuci, Purwokerto (1991-1995).
• Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Kudus, Jurusan Fisika (A1) (1988-1991).
• Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Kudus (1985-1988).
• Madrasah Diniyyah As-Salam, Panjunan Wetan, Kudus (1979-1988).
• Sekolah Dasar Negeri (SDN) Panjunan, Kudus (1979-1985).

Pengalaman Organisasi

• Kepala Satuan Koordinasi Wilayah (Satkorwil) BANSER Jawa Tengah, Semarang (2014- 2018).
• Ketua Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU), Bidang Demokrasi dan Pemilu, Jakarta (2012-2017).
• Wakil Ketua Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Tengah (2010-2014).
• Wakil Ketua Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (Lazis), Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Provinsi Jawa Tengah (2009-2014).
• Sekretaris Komisi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Daerah Jawa Tengah, Semarang (2001-2006).
• Sekretaris Presidium Komite Independen Pemantau Parlemen, Kabupaten Kudus (1999- 2003).
• Sekretaris Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Pemilu 1999, Kabupaten Kudus (1998-1999).
• Koordinator Divisi Pers dan Advokasi Masyarakat, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Purwokerto (1994-1995).
• Koordinator Lembaga Kajian Hukum dan Sosial (LKHS), Senat Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Puwokerto (1994-1995).
• Sekretaris Senat Mahasiswa Fakultas Hukum, UNSOED, Puwokerto (1993-1994).
• Anggota Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto (1991-1992)
• Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Jawa Tengah (1989).
• Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMAN 1 Kudus (1989-1990).
• Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMPN 1 Kudus (1986-1987).

Kontroversi

Dugaan pencemaran nama baik oleh Sekjen PKPI

Hasyim dilaporkan oleh Sekjen atas dugaan pencemaran nama baik oleh Sekjen Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) karena menyebut PKPI bisa gugur menjadi peserta pemilu jika Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan upaya banding atau Peninjauan Kembali terhadap putusan PTUN. Pada Kamis, 31 Mei 2018, Hasyim memenuhi panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya kaitan pencemaran nama baik yang dilaporkan Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI).

Tindak asusila terhadap PPLN

Pada Rabu, 3 Juli 2024, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan bahwa Hasyim Asy'ari diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) lantaran terbukti bersalah dalam tindak pidana asusila yang dilakukannya terhadap salah seorang Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda. Pada sidang putusan oleh DKPP, Hasyim Asy'ari tidak menghadiri langsung, namun hadir secara daring melalui platform Zoom.

Kuasa Hukum Pengadu dari LKBH FHUI menilai bahwa tindakan Hasyim tidak jauh berbeda dari sebelumnya, di mana Hasyim harus berurusan dengan DKPP pada pertengahan 2023 imbas kasus asusila terhadap Ketua Umum Partai Republik Satu Hasnaeni Moein alias 'Wanita Emas'. Pada kasus tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim.