Jalan Nasional di Jawa Tengah

Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional. Jawa Tengah, sebagai salah satu provinsi yang ada di Pulau Jawa, memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional Indonesia. Letaknya yang berada di tengah Pulau Jawa membuat Jawa Tengah menjadi titik penting yang menghubungkan daerah-daerah di timur maupun barat Jawa melalui jalur darat.

Rute Jalan Nasional

Rute adalah kumpulan ruas jalan yang menghubungkan satu tempat dengan tempat lain secara menerus. Tujuan dari pemberian nomor rute pada jalan adalah untuk memberikan panduan rute bagi pemakai jalan nasional di Pulau Jawa dalam menentukan perjalanannya.

Ketentuan Pemberian Nomor Rute

Dalam pemberian nomor rute Jalan Nasional di Pulau Jawa, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia memiliki ketentuan sebagai berikut :
a. ruas jalan yang memanjang dari barat ke timur diberikan nomor ganjil dengan urutan mulai dari ruas jalan utama (jalur Pantai Utara dan jalur Selatan) dan selanjutnya berurutan mulai dari atas ke bawah (Utara ke Selatan);
b. ruas jalan yang melintang dari utara ke selatan diberikan nomor genap dengan urutan mulai dari kiri ke kanan (Barat ke Timur).

Jalan Nasional di Jawa Tengah

Ada beberapa rute Jalan Nasional yang berada atau melintasi wilayah Jawa Tengah, antara lain : Berkas:Rute 1.jpg Rute 1, Rute 3, Rute 6, Rute 8, Rute 9, Berkas:Rute 14.jpg Rute 14, Rute 15 dan Berkas:Rute 16.jpg Rute 16.
Berikut adalah daftar rute Jalan Nasional yang ada dan melintasi wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Rute 1, adalah jaringan jalur pantura, memanjang dari Pelabuhan Merak, Provinsi Banten di barat, sampai dengan Pelabuhan Ketapang Banyuwangi di Provinsi Jawa Timur. Di Jawa Tengah, Jalan Nasional ini melewati 11 kabupaten dan 3 kota di pantai utara Jawa.

No.	Kota/Kabupaten	Asal/Tujuan	Jalur Alternatif	Keterangan
Berkas:Rute 1.jpg Jalan Nasional Rute 1
Batas Wilayah Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cirebon
Batas Wilayah Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Brebes
1.	Kabupaten Brebes Losari, Brebes	BARAT Berkas:Rute 1.jpg Jakarta, Berkas:Rute 1.jpg Cirebon Bandung, Majalengka Jalan Tol Kanci-Pejagan SELATAN Slawi Bumiayu, Purwokerto	SELATAN Purwokerto, Cilacap
2.	Kota/Kabupaten Tegal Kota Tegal	SELATAN Slawi, Bumiayu Purwokerto, Cilacap	SELATAN Purwokerto Cilacap
3.	Kabupaten Pemalang Pemalang, Comal	SELATAN Purbalingga	SELATAN Purbalingga Purwokerto, Banjarnegara
4.	Kota/Kabupaten Pekalongan Wiradesa, Kota Pekalongan	SELATAN Kajen Banjarnegara	SELATAN Banjarnegara, Wonosobo Purbalingga, Purwokerto
5.	Kabupaten Batang Batang	SELATAN Blado	TENGGARA Temanggung Magelang, Yogyakarta
6.	Kabupaten Kendal Weleri, Kendal	SELATAN Parakan, Wonosobo, Temanggung	SELATAN Wonosobo, Magelang Yogyakarta
7.	Kota Semarang	SELATAN Berkas:Rute 14.jpg Ungaran, Bawen Berkas:Rute 14.jpg Magelang, Yogyakarta Berkas:Rute 16.jpg Salatiga, Surakarta Jalan Tol Semarang Jalan Tol Semarang-Solo TENGGARA Purwodadi, Blora	SELATAN Berkas:Rute 14.jpg Yogyakarta, Surakarta Jalan Tol Semarang-Solo TENGGARA Purwodadi, Blora Surakarta
8.	Kabupaten Demak Demak	SELATAN Godong, Purwodadi UTARA Jepara	SELATAN Purwodadi Surakarta
9.	Kabupaten Kudus Kudus	SELATAN Purwodadi UTARA Jepara	SELATAN Purwodadi Surakarta
10.	Kabupaten Pati Pati, Juwana	SELATAN Purwodadi, Surakarta Blora, Cepu	SELATAN Purwodadi, Surakarta Blora, Bojonegoro
11.	Kabupaten Rembang Rembang	TIMUR Berkas:Rute 1.jpg Tuban, Surabaya Berkas:Rute 1.jpg Pasuruan, Banyuwangi SELATAN Blora, Cepu	SELATAN Blora Bojonegoro

Rute 3, adalah jaringan jalur selatan dan selatan-selatan, memanjang dari Cilegon, Provinsi Banten di barat, sampai dengan Pelabuhan Ketapang Banyuwangi di Provinsi Jawa Timur. Di Jawa Tengah, Jalan Nasional ini melewati 6 kabupaten di pantai selatan Jawa.

No.	Kota/Kabupaten	Asal/Tujuan	Jalur Alternatif	Keterangan
Berkas:Rute 1.jpg Jalan Nasional Rute 3
Batas Wilayah Provinsi Jawa Barat Kota Banjar
Batas Wilayah Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Cilacap
1.

...

Referensi

• PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR: SK.930/AJ.401/DRJD/2007