Lompat ke isi

Roy B.B. Janis

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

H. Roy B.B. Janis, S.H., M.H. (lahir 22 Agustus 1957) adalah salah seorang politikus Indonesia. Ia menyelesaikan pendidikan dasar di Surabaya, kemudian pendidikan menengah pertama di Kolese Kanisius Jakarta dan melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Santa Theresia. Roy melanjutkan kuliah di FHUI, Jurusan Hukum Tata Negara. Tugas akhir kesarjanaannya meneliti hubungan presiden-wakil presiden yang diberi judul "Kedudukan Tiga Wakil Presiden Menurut Hukum Tata Negara Indonesia".

Pendidikan formal terakhir adalah S-2 dari Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM), dengan judul tesis "Analisis Yuridis Implementasi dan Implikasi Nota Kesepahaman Pemerintah RI dan GAM".

Aktivitas di bidang politik dimulai pada masa kuliah S-1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak tahun 1977, antara lain sebagai pengurus Senat Mahasiswa FHUI, Ketua Komisariat GMNI FHUI, aktif dalam Gerakan Koperasi di kalangan generasi muda dan merintis berdirinya KOPINDO (Koperasi Pemuda Indonesia). Kegiatan kepartaian dimulai pada tahun 1986 sebagai anggota PAPPU Pusat (panitia Pemilihan Umum Pusat) PDI, dilanjutkan dengan aktivitas sebagai pengurus DPD PDI DKI Jakarta 1994-1999.

Pada tahun 1996 saat terjadi "Peristiwa Kongres Medan" yang membuat PDI pecah menjadi "Kubu Megawati" dan "Kubu Soerjadi" yang didukung oleh penguasa orba; terpilih menjadi Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta 1996-2000 yang berhasil mengantar PDI Perjuangan memperoleh kemenangan di DKI Jakarta pada Pemilu 1999 dengan meraih 7 kursi DPR-RI dan 30 kursi DPRD Tingkat I. Tidak lama setelah terpilih menjadi Ketua DPD PDI Perjuangan pada tanggal 12 Juli 1996, terjadi penyerbuan kantor DPP PDI Perjuangan yang terkenal dengan "Peristiwa Sabtu Kelabu 27 Juli"[1]. Pada kongres PDI Perjuangan di Semarang tahun 2000, terpilih sebagai salah satu Ketua DPP PDI Perjuangan periode 2000-2005. Pada tahun yang sama tersebut juga menunaikan Ibadah Haji ke Tanah Suci Mekkah bersama keluarga.

Karier politik di Lembaga Perwakilan Rakyat dimulai pada saat terpilih menjadi anggota MPR-RI FPDI 1992-1997, yang pada saat menjelang Sidang Umum MPR 1993, bersama-sama dengan para anggota DPR/MPR FPDI lainnya, "berkumpul" dalam :Kelompok 19", dengan tujuan "menolak pencalonan kembali Soeharto" untuk menjadi presiden dalam Sidang Umum tahun 1993. Para anggota Kelompok 19 antara lain Megawati SP, Sophan Sophiaan, Tarto Sudiro, Laksamana Sukardi, Taufik Kiemas, Guruh SP, dan kawan-kawan.

Pada Pemilu 1999, terpilih menjadi Anggota DPR/MPR RI periode 1999-2004, tahun 2001-2003, menjadi Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI, pada Pemilu 2004 terpilih kembali menjadi Anggota DPR/MPR RI periode 2004-2009. Pada saat menjadi Ketua Fraksi PDI Perjuangan, pernah menolak secara resmi kenaikan tarif BBM, tarif listrik, tarif telepon secara bersamaan sehingga harus berhadapan dengan Kabinet pimpinan Presiden Megawati.

Karena terjadi perbedaan tajam dalam Kongres PDI Perjuangan di Bali April 2005, yang diawali dari lahirnya Gerakan Pembaruan[2]; maka pada bulan Oktober 2005 mengundurkan diri sebagai Anggota DPR/MPR RI bersama dengan beberapa rekan lainnya.

Pada tanggal 1 Desember 2005, bersama-sama dengan rekan-rekan seperjuangan yang tergabung dalam Gerakan Pembaruan se-Indonesia, mendirikan [3] dan mendapat tugas sebagai Ketua Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan.

Referensi

Pranala luar