Perdana Menteri Prancis
| Menteri Republik Perancis | |
|---|---|
| Premier Ministre Français | |
| Berkas:Logo de la République française.svg Logo Pemerintahan Perancis | |
| Kediaman | Hôtel Matignon |
| Ditunjuk oleh | Presiden Republik |
| Masa jabatan | Memperoleh kepercayaan dari Majelis Nasional dan Presiden Republik |
| Pejabat perdana | Jules Armand Dufaure, 19 February 1871 |
| Dibentuk | 1871 |
| Gaji | 21 194.52 euros/month |
| Situs web | www |
 |
| Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Prancis |
Perdana Menteri Perancis (Premier ministre françaisTemplat:Source?) dalam Republik Kelima adalah kepala pemerintahan dan Dewan Menteri Perancis.[1] Selama Republik ketiga dan Keempat, Kepala Pemerintahan disebut Presiden Dewan Menteri (Président du Conseil des Ministres), umumnya disingkat menjadi Presiden Dewan (Président du Conseil).
Perdana menteri mengusulkan daftar menteri lainnya kepada presiden. Ketetapan dan keputusan perdana menteri, seperti hampir semua keputusan eksekutif, tunduk pada pengawasan sistem pengadilan administrasi. Beberapa keputusan tersebut diambil setelah mendapat saran dari Dewan Negara (Conseil d'État).
Seluruh perdana menteri mempertahankan program pelayanan mereka, dan membuat pilihan anggaran. Sejauh mana keputusan-keputusan tersebut berbohong dengan perdana menteri atau presiden tergantung pada apakah mereka dari partai yang sama.
Pencalonan
Perdana Menteri dipilih Presiden Republik. Presiden dapat memilih siapapun yang diinginkan. Hal ini berbeda dengan sistem parlementer, dimana kepala negara harus menunjuk pemimpin partai terbesar di legislatif yang pada kenyataannya, hanya segelintir perdana menteri merupakan pemimpin partai setelah menjabat. Demikian juga, perdana menteri biasanya dipilih dari antara jajaran Majelis Nasional. Merupakan kesempatan yang langka jika Presiden memilih pejabat non-karier karena pengalaman mereka atau keberhasilan mereka dalam manajemen bisnis seperti Dominique de Villepin yang menjabat perdana menteri pada periode 2005-2007 tanpa pernah memiliki jabatan publik yang diselenggarakan.
Di sisi lain, Majelis Nasional memiliki kekuatan untuk memaksa pengunduran diri pemerintah, pilihan perdana menteri harus mencerminkan mayoritas di Majelis. Seperti pada pemilihan legislatif 1986, Presiden François Mitterrand menunjuk Jacques Chirac sebagai perdana menteri. Chirac adalah anggota dari RPR dan lawan politik Mitterrand, dan terlepas dari fakta bahwa Mitterrand berasal dari Partai Sosialis merupakan partai terbesar di Majelis, RPR mempunyai sekutu di UDF, yang memberikan mereka mayoritas. Seperti situasi, dimana Presiden dipaksa untuk bekerja dengan perdana menteri yang lawan disebut kohabitasi.
Hingga sekarang, Édith Cresson merupakan wanita yang pernah menjabat sebagai perdana menteri.[2]
Fungsi
Menurut Pasal 21 dari Konstitusi[3], Perdana Menteri "memimpin kebijakan pemerintah". Selain itu, Pasal 20[3] menetapkan bahwa Pemerintah "harus menetapkan dan melaksanakan kebijakan negara". Anggota lain dari Pemerintah diangkat oleh Presiden "atas rekomendasi Perdana Menteri". Dalam prakteknya Perdana Menteri bertindak atas dorongan Presiden untuk menunjukkan atasan dan bawahan, kecuali bila ada kohabitasi dalam hal responsabilities nya yang mirip dengan yang dari perdana menteri sistem parliamenter.
The Prime Minister can engage the responsability of its Government before the National Assembly. In addition to ensuring that the Government still has support in the House, some bills that might prove controversial are able to be passed this way: either the Assembly overthrows the Government, or the bill is passed automatically (article 49[3]). The Prime Minister may also submit a bill that has not been yet signed into law to the Constitutional Council (article 61[3]).
Before he is allowed to dissolve the Assembly, the President has to consult the Prime Minister and the presidents of both Houses of Parliamant (article 12[3]).
Dekrit dan keputusan Perdana Menteri, semuanya berupa keputusan eksekutif, ditujukan pada sistem pengadilan administratif (lihat Conseil d'État). Beberapa dekrit dikeluarkan setelah disarankan Conseil.
Setiap menteri cenderung mempertahankan program kementeriannya, meski pilihan keuangan harus dibuat. Perdana Menteri adalah pengawas terakhir pada pilihan semacam itu, walaupun, ketika Presiden dalam sudut politik yang sama, pilihan Presiden dapat lebih berat.
Karena Perdana Menteri bertanggungjawab untuk kebijakan pemerintahan, ia sering disalahkan karena kesalahan pemerintahan. Sebagai akibatnya, popularitas perdana menteri mulai meningkat, kemudian jatuh, tergantung kondisi. Sementara beberapa orang menganggap posisi Perdana Menteri menetapkan peningkatan politik untuk pilihan presiden, juga dianggap sebagai posisi berbahaya karena kemungkinan tak terkenal.
Saat ini
Perdana Menteri Perancis saat ini adalah Jean-Marc Ayrault, yang ditunjuk oleh Presiden François Hollande tanggal 15 Mei 2012.