Lembaga Pembela Hak-Hak Asasi Manusia
LPHAM atau Lembaga Pembela Hak-Hak Asasi Manusia adalah sebuah LSM yang bergerak di bidang advokasi pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.
Sejak 2003, LPHAM di pimpin oleh Ahmad Hambali seorang aktivis muda yang sebelumnya aktif di KontraS (1999-2003).
Perkembangan
Namun seiring dengan manajemen organisasi yang masih tradisional dan menurunnya stamina dan kesehatan Princen. Organisasi ini mulai mengambil porsi aktivitas yang sesuai dengan kapasitas kerja organisasi yang sangat ditentukan oleh mobilitas seorang Princen, dan aktivitas organisasi ini benar-benar terhenti ketika kematian menjemput mantan disertir KNIL ini 22 Februari 2004 lalu.
Walau LPHAM telah kehilangan figur sentralnya, kini revitalisasi lembaga malah sedang dilakukan antara lain dengan meredefinisi LPHAM sebagai lembaga yang sejak awal turut mempromosikan penghormatan, perlindungan dan penegakan HAM dengan merefleksi kebersamaan dalam memperjuangkan HAM, demokrasi dan civil society dengan seluruh komunitas masyarakat lainnya.
LPHAM tetap berpendirian bahwa sebuah bangsa harus mengerahkan seluruh potensi dan energinya untuk mendorong tumbuhnya sebuah system politik sipil yang bersih, adil dan menolak kekerasan baik dalam bentuk struktur kultural maupun subtansi praktikal yang tercermin antara lain pada militerisme.
== Penyelenggaraan penghargaan == bersama Mengingat begitu pentingnya mendorong inisiasi dan kebersamaan perjuangan penegakan HAM di Indonesia, sejak tahun 2007 ini, LPHAM yang kebetulan dimiliki oleh para mujahid-mujahid HAM seperti Poncke dan Yap mendukung sepenuhnya inisiatif, kepeloporan dan keberanian seluruh elemen masyarakat dalam rangka perlindungan HAM dengan menganugerahkan kepada mereka sebuah penghargaan yang bernama Poncke Princen Human Rights Prize. Poncke Princen Human Rights Prize sesuai nama figur HJC Princen adalah penghargaan yang diberikan untuk orang/ lembaga yang berani mengambil inisiatif pertama kali dalam melindungi dan memajukan HAM sebagaimana Poncke Princen yang berani menjadi pioneer dalam menghentikan pembantaian purwodadi pada 1969 dan sejumlah aktivitas kemanusiaan selama hidupnya.
Penghargaan ini perlu dibuat untuk melestarikan semangat dan keberanian dalam menegakan HAM. Karena upaya penegakan HAM di Indonesia tidak hanya membutuhkan keberanian tapi juga konsistensi menempuh bahaya, sehingga benar-benar membutuhkan lebih banyak pioneer yang memperjuangkan penegakan HAM seperti yang telah dilakukan Poncke di masa lalu. Untuk alasan itu pula, penghargaan ini akan mendorong pencarian dan mendukung aktivitas pelopor penegakan HAM diseluruh tanah air setiap tahunnya secara terus menerus.
Untuk pertama kalinya yaitu tahun 2007, penghargaan ini diberikan kepada 3 pihak yang telah berani melakukan upaya promosi dan penegakan HAM yaitu: [1] Human Rights life time achievement untuk pejuang HAM, Munir (1965-2004). [2] Human Rights Promotor and Educator untuk dosen STPDN/IPDN, Inu Kencana Syafei. [3] Human Rights Campaigner untuk Liputan 6 SCTV.
Tiga nama tersebut, masing-masing telah memberikan kontribusi yang signifikan tidak saja bagi penghormatan nilai-nilai kemanusiaan tapi juga kontribusi reformasi politik dari sebuah sistem yang cenderung mengabaikan hak asasi.
Pada tahun 2008, LPHAM kembali memberikan dua penghargaan Poncke Princen Prize dengan kekhususan kepeloporan dalam bidang Hak Asasi Manusia, pertama kepada insitiatif ‘Ibu Kembar’ Sri Rosiati dan Sri Irianingsih yang telah membuat pendidikan alternatif bagi orang-orang tak mampu secara konsisten dan kontinyu terhadap pendidikan dan promosi hak asasi manusia (Human Rights Promotor and Educator) serta terhadap pemajuan HAM di Indonesia. Kedua kepada usaha Korban dan pendamping Korban Kasus Lumpur Lapindo yang telah mengungkap kebenaran atas apa yang secara jahat disembunyikan oleh pemerintah sehingga memunculkan dampak pada kampanye perlunya penghargaan terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia (Human Rights campaigner).
Pranala luar
- Blog LPHAM
- Blog LPHAM
- LPHAM Tolak UU PKB
- Peringatan Kerusuhan Mei 1998
- Direktori NGO HAM
- Adressen zum Kapitel Justizsystem
- [1]
- Mereka Terlibat OTB
- [www.kontras.org/data/Permohonan_Praperadilan_Soeharto_2006-06-08.pdf LPHAM Gugat Soeharto]
- Masih Adakah Penegakan HAM di Indonesia?
- Katalog: Dokumen hak-hak asasi manusia Indonesia
- KOMITE SOLIDARITAS UNTUK MUNIR
- 10 Tahun Reformasi Berjalan Tanpa Konsep
- Negara Wajib Menuntaskan Seluruh Kasus Pelanggaran HAM
- Keluarga Korban Trisakti-Semanggi Pilih Golput
- Gemas Ajukan Pra Peradilan Kasus Soeharto
- Bathi tolak beri keterangan Komnas HAM
- Koalisi LSM : Tuntut Pengadilan Ad Hoc Kasus Orang Hilang
- SOLIDARITAS PERJUANGAN RAKYAT INDONESIA UNTUK MAUBERE
- Katalog buku: Aspirasi demokrasi diadili; eksepsi team pembela terdakwa dalam pengadilan Bonar Tigor Naipospos
- A Coalition of Indonesian Urban Poor Groups and their Supporters
- Pernyataan Sikap LPHAM: Keadaan Darurat Militer
- Gerakan Antipemiskinan Rakyat Indonesia (GAPRI
- Keberadaan Pengacara Publik Jangan Dianggap Remeh
- Pemerintah dan DPR Harus Ikut Selamatkan Leuser
- HASIL PENILAIAN KOALISI PERLINDUNGAN SAKSI DALAM FIT AND PROPERT TEST CALON ANGGOTA LPSK
- Pembubaran Halal Bihalal AJI 1995