Muhammad Rifqinizamy Karsayuda
Tampilan
Muhammad Rifqinizamy Karsayuda | |
---|---|
Lahir | 6 November 1982 Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan |
Kebangsaan | Indonesia |
Almamater | Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta Universitas Kebangsaan Malaysia Universitas Brawijaya, Malang |
Pekerjaan | Pengajar |
Dikenal atas | Pakar hukum tata negara |
Suami/istri | Gusti Anisa Wulandari |
Anak | Muhammad Alfath Alfaroby Muhammad Difesa Pravda |
Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, SH, LLM, Ph.d (lahir 6 November 1982) adalah seorang pakar di bidang hukum tata negara dan pengajar Indonesia. Ia aktif mengajar sebagai akademisi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.[1] Ia juga merupakan anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Kalsel.[2]
Pendidikan
Ia menempuh studi Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta pada tahun 2005 dan Master of Laws (LL.M) pada Centre of Postgraduate Institute Universitas Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur dalam kajian Hukum Tata Negara tahun 2009. Sedangkan gelar Doctor of Philosophy (Ph.D.) ditempuh di Universitas Brawijaya, Malang tahun 2011.
Organisasi
- Sekretaris HMI cabang Yogyakarta
- Ketua II Lembaga Eksekutif Mahasiswa UII
- Ketua Presidium Komunitas Peradilan Semu FH UII
- Sekretaris Jederal Persatuan Mahasiswa Kalimantan Selatan (PMKS)
- Koordinator Jaringan Muda Kalimantan
- Staf Ahli Bidang Hukum dan Otonomi Daerah pada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Periode 2009-2014
- Ketua Pusat Studi Ketatanegaraan dan Kebijakan Publik (PUSAKA PUBLIK)
- Ketua Umum Korps Alumni HMI (KAHMI) Pengurus Daerah Kota Banjarmasin Periode 2011-2016
Rujukan
- ^ UU Parpol Dinilai tak Akomodir Partai Lokal - Republika Online, 7 November 2012. Diakses 24 Desember 2013.
- ^ Rifki Usulkan Ombudsman Kalsel - Banjarmasin Post, 11 Februari 2013. Diakses 24 Desember 2013
Pranala luar
- Keberadaan Partai Nasional Bertentangan dengan Prinsip Otonomi - Hukumonline.com, 7 November 2012. Diakses 24 Desember 2013
- UU Ketenagalistrikan Tak Sesuai Otonomi - WASPADA Online, 27 Maret 2013. Diakses 24 Desember 2013.
- UU Ketenagalistrikan Dinilai Langgar Prinsip Otonomi - Radar Jakarta.com, 27 Maret 2013. Diakses 24 Desember 2013.
- Pengamat : Biaya Politik Tinggi Dorong Korupsi PASTI Media Online Banjarmasin, 21 Desember 2013. Diakses 24 Desember 2013.