Lompat ke isi

Joko Widodo

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Ir. H.
Joko Widodo
Gubernur DKI Jakarta 16
Mulai menjabat
15 Oktober 2012
PresidenSusilo Bambang Yudhoyono
WakilBasuki Tjahaja Purnama
Sebelum
Pendahulu
Fauzi Bowo
Fadjar Panjaitan (Pelaksana Tugas)[1]
Pengganti
Petahana
Sebelum
[[Wali Kota Surakarta]] 16
Masa jabatan
28 Juli 2005 – 1 Oktober 2012
Penguasa monarkiPakubuwana XIII
PresidenSusilo Bambang Yudhoyono
GubernurMardiyanto
Ali Mufiz
Bibit Waluyo
[[Wakil Wali Kota Surakarta|Wakil]]F.X. Hadi Rudyatmo
Sebelum
Sebelum
Informasi pribadi
Lahir21 Juni 1961 (umur 63)
Indonesia Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia
KebangsaanIndonesia
Partai politikPDI Perjuangan
Suami/istriNy. Hj. Iriana Joko Widodo
AnakGibran Rakabuming Raka[2]
Kahiyang Ayu
Kaesang Pangarep
AlmamaterUniversitas Gadjah Mada
PekerjaanPengusaha
IMDB: nm5671055 Facebook: Jokowi X: jokowi Instagram: jokowi Youtube: UCPeG-JX2dB90P3RgZbVNheg Modifica els identificadors a Wikidata
Sunting kotak info
Sunting kotak info • L • B
Bantuan penggunaan templat ini

Ir. H. Joko Widodo (lahir 21 Juni 1961),[3] atau yang lebih akrab dipanggil Jokowi, adalah Gubernur DKI Jakarta terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2012. Ia merupakan gubernur ke-16 yang memimpin ibu kota Indonesia.

Sebelumnya, Jokowi menjabat Wali Kota Surakarta (Solo) selama dua periode, 2005-2010 dan 2010-2015, namun baru 2 tahun menjalani periode keduanya, ia mendapat amanat dari warga Jakarta untuk memimpin Ibukota Negara. Dalam masa jabatannya di Solo, ia didampingi F.X. Hadi Rudyatmo sebagai wakil walikota. Ia dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.[4]

Pada 14 Maret 2014 saat berada di Rumah Pitung, Marunda, Jakarta Utara, ia mendeklarasikan diri sebagai calon presiden untuk pemilihan umum presiden Indonesia 2014[5] Ia mendapatkan mandat dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk menjadi capres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan [6][7].

Masa kecil

Joko Widodo lahir dari pasangan Noto Mihardjo dan Sujiatmi Notomiharjo.[8] Sebelum berganti nama, Joko Widodo memiliki nama kecil Mulyono[9]. Dengan kesulitan hidup yang dialami, ia terpaksa berdagang, mengojek payung, dan jadi kuli panggul untuk mencari sendiri keperluan sekolah dan uang jajan. Saat anak-anak lain ke sekolah dengan sepeda, ia memilih untuk tetap berjalan kaki. Mewarisi keahlian bertukang kayu dari ayahnya, ia mulai pekerjaan menggergaji di umur 12 tahun.[10][11] Penggusuran yang dialaminya sebanyak tiga kali di masa kecil mempengaruhi cara berpikirnya dan kepemimpinannya kelak setelah menjadi Walikota Surakarta saat harus menertibkan pemukiman warga.[12]

Masa kuliah dan berwirausaha

Dengan performa akademis yang dimiliki, ia diterima di Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. Kesempatan ini dimanfaatkannya untuk belajar struktur kayu, pemanfaatan, dan teknologinya.[13]

Selepas kuliah, ia bekerja di BUMN, namun tak lama memutuskan keluar dan memulai usaha dengan menjaminkan rumah kecil satu-satunya, dan akhirnya berkembang sehingga membawanya bertemu Micl Romaknan, yang akhirnya memberinya panggilan yang populer hingga kini, Jokowi. Dengan kejujuran dan kerja kerasnya, ia mendapat kepercayaan dan bisa berkeliling Eropa yang membuka matanya. Pengaturan kota yang baik di Eropa menjadi inspirasinya untuk diterapkan di Solo dan menginspirasinya untuk memasuki dunia politik. Ia ingin menerapkan kepemimpinan manusiawi dan mewujudkan kota yang bersahabat untuk penghuninya.[14]

Karier politik

Wali Kota Surakarta

Dengan berbagai pengalaman di masa muda, ia mengembangkan Solo yang buruk penataannya dan berbagai penolakan masyarakat untuk ditertibkan. Di bawah kepemimpinannya, Solo mengalami perubahan dan menjadi kajian di universitas luar negeri.[15]

Rebranding Solo

Branding untuk kota Solo dilakukan dengan menyetujui slogan Kota Solo yaitu "Solo: The Spirit of Java". Langkah yang dilakukannya cukup progresif untuk ukuran kota-kota di Jawa: ia mampu merelokasi pedagang barang bekas di Taman Banjarsari hampir tanpa gejolak untuk merevitalisasi fungsi lahan hijau terbuka, memberi syarat pada investor untuk mau memikirkan kepentingan publik, melakukan komunikasi langsung rutin dan terbuka (disiarkan oleh televisi lokal) dengan masyarakat. Taman Balekambang, yang terlantar semenjak ditinggalkan oleh pengelolanya, dijadikannya taman. Jokowi juga tak segan menampik investor yang tidak setuju dengan prinsip kepemimpinannya.[16] Sebagai tindak lanjut branding ia mengajukan Surakarta untuk menjadi anggota Organisasi Kota-kota Warisan Dunia dan diterima pada tahun 2006. Langkahnya berlanjut dengan keberhasilan Surakarta menjadi tuan rumah Konferensi organisasi tersebut pada bulan Oktober 2008 ini. Pada tahun 2007 Surakarta juga telah menjadi tuan rumah Festival Musik Dunia (FMD) yang diadakan di kompleks Benteng Vastenburg yang terancam digusur untuk dijadikan pusat bisnis dan perbelanjaan. FMD pada tahun 2008 diselenggarakan di komplek Istana Mangkunegaran.

Mendamaikan Keraton Surakarta

Pada tanggal 11 Juni 2004, Paku Buwono XII wafat tanpa sempat menunjuk permaisuri maupun putera mahkota, sehingga terjadi pertentangan antara kedua putranya, Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Susuhunan (SDISKS) Paku Buwono XIII dan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Panembahan Agung Tedjowulan. Selama tujuh tahun ada dua raja yang ditunjuk oleh kedua pihak di dalam satu Keraton.[17]

Konflik ini akhirnya mendorong campur tangan pemerintah Republik Indonesia dengan menawarkan dualisme kepemimpinan, dengan Paku Buwono XIII sebagai Raja dan KGPH Panembahan Agung Tedjowulan sebagai wakil atau Mahapatih. Penandatanganan kesepahaman ini didukung oleh empat perwakilan menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pekerjaan Umum serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Namun konflik belum selesai karena beberapa keluarga keraton masih menolak penyatuan ini.[18]

Puncaknya adalah penolakan atas Raja dan Mahapatih untuk memasuki Keraton pada tanggal 25 Mei 2012. Keduanya dicegat di pintu utama Keraton di Korikamandoengan.[19] Jokowi akhirnya berperan menyatukan kembali perpecahan ini setelah delapan bulan menemui satu per satu pihak keraton yang terlibat dalam pertentangan.[20] Pada tanggal 4 Juni 2012 akhirnya Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan berakhirnya konflik Keraton Surakarta yang didukung oleh pernyataan kesediaan melepas gelar oleh Panembahan Agung Tedjowulan, serta kesiapan kedua keluarga untuk melakukan rekonsiliasi.[21]

Penghargaan

Atas prestasinya, oleh Majalah Tempo, Joko Widodo terpilih menjadi salah satu dari "10 Tokoh 2008".[22] Kebetulan di majalah yang sama pula, Basuki Tjahaja Purnama, atau akrab dengan panggilan Ahok pernah terpilih juga dalam "10 Tokoh 2006" atas jasanya memperbaiki layanan kesehatan dan pendidikan di Belitung Timur. Ahok kemudian menjadi pendampingnya di Pilgub DKI tahun 2012.[23]

Pada tanggal 12 Agustus 2011, ia juga mendapat penghargaan Bintang Jasa Utama untuk prestasinya sebagai kepala daerah mengabdikan diri kepada rakyat.[24] Bintang Jasa Utama ini adalah penghargaan tertinggi yang diberikan kepada warga negara sipil.[25] Pada Januari 2013, Joko Widodo dinobatkan sebagai wali kota terbaik ke 3 di dunia atas keberhasilannya dalam memimpin Surakarta sebagai kota seni dan budaya, kota paling bersih dari korupsi, serta kota yang paling baik penataannya.[26]

Gubernur DKI Jakarta

Suasana di posko pemenangan Jokowi di Jalan Borobudur 22
Lihat pula: Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, 2012

Jokowi diminta secara pribadi oleh Jusuf Kalla untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta[27] pada Pilgub DKI tahun 2012. Karena merupakan kader PDI Perjuangan, maka Jusuf Kalla meminta dukungan dari Megawati Soekarnoputri, yang awalnya terlihat masih ragu. Sementara itu Prabowo Subianto juga melobi PDI Perjuangan agar bersedia mendukung Jokowi sebagai calon gubernur karena membutuhkan 9 kursi lagi untuk bisa mengajukan Calon Gubernur.[28] Pada saat itu, PDI Perjuangan hampir memilih untuk mendukung Fauzi Bowo dan Jokowi sendiri hampir menolak dicalonkan.[29] Sebagai wakilnya, Basuki T Purnama yang saat itu menjadi anggota DPR dicalonkan mendampingi Jokowi dengan pindah ke Gerindra karena Golkar telah sepakat mendukung Alex Noerdin sebagai Calon Gubernur.[30]

Pasangan ini awalnya tidak diunggulkan. Hal ini terlihat dari klaim calon petahana yang diperkuat oleh Lingkaran Survei Indonesia bahwa pasangan Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli akan memenangkan pilkada dalam satu putaran.[31] Selain itu, PKS yang meraup lebih dari 42 persen suara untuk Adang Daradjatun di pilkada 2007 juga mengusung Hidayat Nur Wahid yang sudah dikenal rakyat sebagai Ketua MPR RI periode 2004-2009. Dibandingkan dengan partai lainnya, PDIP dan Gerindra hanya mendapat masing-masing hanya 11 dan 6 kursi dari total 94 kursi, jika dibandingkan dengan 32 kursi milik Partai Demokrat untuk Fauzi Bowo, serta 18 Kursi milik PKS untuk Hidayat Nur Wahid.[32] Namun LP3ES sudah memprediksi bahwa Jokowi dan Fauzi Bowo akan bertemu di putaran dua.[33]

Hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei pada hari pemilihan, 11 Juli 2012 dan sehari setelah itu, memperlihatkan Jokowi memimpin, dengan Fauzi Bowo di posisi kedua.[34] Pasangan ini berbalik diunggulkan memenangi pemilukada DKI 2012 karena kedekatan Jokowi dengan Hidayat Nur Wahid saat pilkada Walikota Solo 2010[35] serta pendukung Faisal Basri dan Alex Noerdin dari hasil survei cenderung beralih kepadanya.[36]

Pilkada 2012 putaran kedua

Jokowi berusaha menghubungi dan mengunjungi seluruh calon,[37] termasuk Fauzi Bowo,[38] namun hanya berhasil bersilaturahmi dengan Hidayat Nur Wahid[39] dan memunculkan spekulasi adanya koalisi di putaran kedua.[40] Setelahnya, Fauzi Bowo juga bertemu dengan Hidayat Nur Wahid.

Namun keadaan berbalik setelah partai-partai pendukung calon lainnya di putaran pertama, malah menyatakan dukungan kepada Fauzi Bowo.[41] Hubungan Jokowi dengan PKS juga memburuk dengan adanya tudingan bahwa tim sukses Jokowi memunculkan isu mahar politik Rp50 miliar.[42] PKS meminta isu ini dihentikan,[43] sementara tim sukses Jokowi menolak tudingan menyebutkan angka imbalan tersebut.[44] Kondisi kehilangan potensi dukungan dari partai-partai besar diklaim Jokowi sebagai fenomena "Koalisi Rakyat melawan Koalisi Partai".[45] Klaim ini dibantah pihak Partai Demokrat karena PDI Perjuangan dan Gerindra tetap merupakan partai politik yang mendukung Jokowi, tidak seperti Faisal Basri dan Hendrardji yang merupakan calon independen.[46] Jokowi akhirnya mendapat dukungan dari tokoh-tokoh penting seperti Misbakhun dari PKS,[47] Jusuf Kalla dari Partai Golkar,[48] Indra J Piliang dari Partai Golkar,[49] serta Romo Heri yang merupakan adik ipar Fauzi Bowo.[50]

Pertarungan politik juga merambah ke dunia media sosial dengan peluncuran Jasmev,[51] pembentukan media center,[52] serta pemanfaatan media baru dalam kampanye politik seperti Youtube.[53] Pihak Fauzi Bowo menyatakan juga ikut turun ke media sosial, namun mengakui kelebihan tim sukses dan pendukung Jokowi di kanal ini.[54]

Putaran kedua juga diwarnai berbagai tudingan kampanye hitam, yang antara lain berkisar dalam isu SARA,[55] isu kebakaran yang disengaja,[56] korupsi,[57] dan politik transaksional.[58]

Menjelang putaran kedua, berbagai survei kembali bermunculan yang memprediksi kemenangan Jokowi, antara lain 36,74% melawan 29,47% oleh SSSG,[59] 72,48% melawan 27,52% oleh INES,[60] 45,13% melawan 37,53% dalam survei elektabilitas oleh IndoBarometer,[61] 45,6% melawan 44,7% oleh Lembaga Survei Indonesia.[62]

Setelah pemungutan suara putaran kedua, hasil penghitungan cepat Lembaga Survei Indonesia memperlihatkan pasangan Jokowi - Ahok sebagai pemenang dengan 53,81%. Sementara rivalnya, Fauzi Bowo - Nachrowi Ramli mendapat 46,19%.[63] Hasil serupa juga diperoleh oleh Quick Count IndoBarometer 54.24% melawan 45.76%,[64] dan lima stasiun TV.[65] Perkiraan sementara oleh metode Quick Count diperkuat oleh Real Count PDI Perjuangan dengan hasil 54,02% melawan 45,98%,[66] Cyrus Network sebesar 54,72% melawan 45,25%.[67] Dan akhirnya pada 29 September 2012, KPUD DKI Jakarta menetapkan pasangan Jokowi - Ahok sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI yang baru untuk masa bakti 2012-2017 menggantikan Fauzi Bowo - Prijanto.[68][69]

Sebelum dan sesudah Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta, ia berjanji bahwa ia akan menambah 1000 unit bus Transjakarta, lalu ia bisa dihubungi wartawan 24 jam, bahwa ia akan bekerja 1 jam di kantor dan sisanya tinjau pelayanan publik. Ia juga berkata bahwa dirinya tidak akan menggusur Pedagang Kaki Lima (PKL), dan juga akan membangun kampung susun yang bukan apartemen; lalu ia akan memperbaiki sistem pendidikan dan kesehatan, memberikan penghargaan ke semua ketua RT dan RW, dan ia juga menjanjikan akan menambah ruang publik bagi remaja DKI. [70] Pada saat terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, permasalahan mulai berdatangan, dan semenjak musim hujan melanda Jakarta dan masalah macet tidak usai, publik DKI mulai pesimis dan meragukan Jokowi atasi masalah ibukota. [71]

Pasca Pilkada 2012

Setelah resmi menang di perhitungan suara, Jokowi masih diterpa isu upaya menghalangi pengunduran dirinya oleh DPRD Surakarta., namun dibantah oleh DPRD.[72] Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi juga menyatakan akan turun tangan jika masalah ini terjadi,[73] karena pengangkatan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak dianggap melanggar aturan mana pun jika pada saat mendaftar sebagai Calon Gubernur sudah menyatakan siap mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya jika terpilih, dan benar-benar mengundurkan diri setelah terpilih.[74] Namun setelahnya, DPR merencanakan perubahan terhadap Undang-Undang No 34 tahun 2004, sehingga setalah Jokowi, kepala daerah yang mencalonkan diri di daerah lain, harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari jabatannya pada saat mendaftarkan diri sebagai calon.[75]

Atas alasan administrasi terkait pengunduran diri sebagai Walikota Surakarta dan masa jabatan Fauzi Bowo yang belum berakhir, pelantikan Jokowi tertunda[76] dari jadwal awal 7 Oktober 2012 menjadi 15 Oktober 2012.[77] Acara pelantikan diwarnai perdebatan mengenai biaya karena adanya pernyataan Jokowi yang menginginkan biaya pelantikan yang sederhana.[78] DPRD kemudian menurunkan biaya pelantikan menjadi Rp 550 juta, dari awalnya dianggarkan Rp 1,05Miliar dalam Perubahan ABPD. Acara pelantikan juga diramaikan oleh pedagang kaki lima yang menggratiskan dagangannya.[79]

Sehari usai pelantikan, Jokowi langsung dijadwalkan melakukan kunjungan ke masyarakat.[80]


Kartu Jakarta Sehat

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai program DKI Jakarta ini, silakan kunjungi artikel Kartu Jakarta Sehat

Program pertamanya yang langsung mendapat apresiasi adalah Kartu Jakarta Sehat, yang bertujuan mereformasi jaminan kesehatan di Jakarta. Sebelumnya, masyarakat miskin harus mengurus banyak surat dan rujukan dengan birokrasi berbelit sebelum bisa mendapat keringanan biaya kesehatan. Dengan Kartu Jakarta Sehat, masyarakat bisa langsung mendapat layanan gratis di Puskesmas dan dirujuk ke Rumah Sakit tertentu jika memerlukan perawatan lebih lanjut. Program ini ditangani oleh Askes sebagai Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) yang telah resmi ditunjuk oleh Undang-Undang.

Sejak diluncurkan pada 10 November 2012,[81] Kartu Jakarta Sehat mendapat banyak kritik dan masukan dari berbagai pihak. Misalnya anggota Badan Anggaran DPRD DKI Johny Wenas yang takut KJS akan melanggar aturan dan Perda karena masih ada program serupa sedang berjalan pada tahun 2012.[82] Saran lain datang dari Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi yang menganggap DKI Jakarta harus berupaya memperbaiki kurangnya infrastruktur, baik sumber daya manusia maupun alat kesehatan, serta sistem rujukan agar pasien KJS bisa ditangani dengan baik dan tepat waktu.[83]

Kontroversi terjadi saat 16 Rumah Sakit swasta berniat mundur dari KJS karena ketidakjelasan sistem paket INA-CBGS yang hendak diterapkan Kementrian Kesehatan dalam jaminan KJS. Namun akhirnya hanya 2 Rumah Sakit yang menyatakan menghentikan layanan KJS untuk mengevaluasi ulang. Sementara 14 Rumah Sakit lainnya setuju tetap melanjutkan KJS setelah kesimpangsiuran ini dibicarakan bersama.[84] Namun, masalah ini terlanjur berkembang menjadi konflik politik setelah beberapa anggota DPRD mengancam akan menjadikan hal ini sebagai alasan pemakzulan terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur.[85]

Protes serikat buruh atas UMP

Selanjutnya, pada 24 Oktober 2012 yang lalu, terjadi unjuk rasa di Balaikota yang dilakukan sekumpulan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.[86] Awalnya buruh menuntut kenaikan UMP menjadi Rp 2,79 juta, yang ditanggapi ajakan dialog oleh Basuki Tjahaja Purnama dengan perwakilan buruh. Akhirnya disepakati penggunaan angka survei Kecukupan Hidup Layak bulan terakhir, dari sebelumnya yang dirata-rata dari data Februari 2012 hingga Oktober 2012,[87] serta berbagai poin lainnya sehingga menjadi 13 kesepakatan.[88]

Jokowi kemudian menyerahkan penghitungan UMP yang layak kepada Dewan Pengupahan yang awalnya memunculkan rekomendasi angka Rp1,9 juta. Namun sidang ini diganggu oleh tindakan buruh yang memanggil kembali perwakilannya, sehingga angka ini baru mewakili kepentingan pengusaha.[89] Akhirnya disepakati oleh berbagai pihak bahwa Upah Minimum Provinsi sebesar Rp 2,2 juta yang kemudian ditetapkan oleh Dewan Pengupahan.[90]

Jokowi melakukan berbagai konsultasi, termasuk dengan Menakertrans Muhaimin Iskandar, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat untuk menentukan UMP yang tepat bagi buruh di DKI Jakarta agar tidak mengalami ketimpangan dengan daerah penyangga, namun masih layak untuk dinikmati pekerja.[91]

Protes kembali terjadi pada akhir tahun 2013 karena buruh mendesak kenaikan kembali UMP menjadi Rp 3,7 juta,[92] sementara pengusaha menolak angka tersebut dan menginginkan angka Rp 2,29 juta. Akhirnya diputuskan angka tengah sebesar Rp 2,44 juta. Buruh menolak karena Rp 3,7 juta angka mati[92] dan sempat mencap Jokowi dan Ahok sebagai Bapak Upah Murah[93] dan mengancam akan menduduki Balai Kota selama berhari-hari, namun akhirnya demonstrasi bubar dengan sendirinya dan UMP Rp 2,44 juta berlaku di DKI Jakarta sejak 1 November 2013[94]

Banjir Tahunan Jakarta

Mewarisi kota yang dilewati banyak sekali sungai dan posisi beberapa wilayah yang lebih rendah dari permukaan laut, Jokowi dituntut bisa mengurangi bahkan menghilangkan banjir dari Jakarta. Dengan terlambatnya pengesahan anggaran 2013, banjir Jakarta memperlihatkan dampak besar bagi kehidupan kota tanpa diiringi pencegahan dan penanganan maksimal. [95] Namun diakui penanganan banjir ini lebih baik jika dibandingkan banjir tahun-tahun sebelumnya. [96]

Sepanjang tahun 2013, proyek-proyek normalisasi dalam rangkaian JEDI (Jakarta Emergency Dredging Innitiative) dilakukan intensif. Yang paling dikenal adalah pengembalian fungsi Waduk Pluit, Waduk Ria Rio, dan Kali Pesanggrahan. Usaha ini menuai banyak pujian, bahkan dari luar negeri. [97] Dengan normalisasi ini, diakui oleh BPBD bahwa banjir 2014 lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Durasi banjir memang lebih lama karena puncak musim hujan yang lebih panjang, namun luas genangan berkurang. [98]

Lelang jabatan

Pada April hingga Juni 2013, Jokowi menciptakan sistem baru dalam penempatan birokrasi, yaitu lelang jabatan. Dalam sistem ini, setiap PNS diberi kesempatan yang sama untuk menduduki posisi yang diinginkannya dengan memenuhi kualifikasi dan mengikuti tes. Hasil tes diumumkan secara transparan dan pemerintah provinsi menempatkan PNS tersebut sesuai prestasi dan kualifikasinya.[99]

Hal ini menimbulkan kontroversi dengan adanya penolakan dari lurah dan camat yang posisinya terganggu akibat seleksi ini. Salah satu yang menjadi sorotan adalah lurah Warakas yang mengancam akan memperkarakan sistem lelang jabatan.[100] Ia awalnya menolak mengikuti seleksi lelang jabatan ini, namun akhirnya berhasil mendapat posisi di kelurahan Tugu Utara.[101]

Keefektifan lelang jabatan menjadi pertanyaan setelah Basuki Tjahaja Purnama mengakui 60 persen lurah hasil lelang jabatan tidak memuaskan.[102] Bahkan dalam waktu satu tahun, lurah Ceger dan bendaharanya tertangkap melakukan mark-up anggaran senilai Rp 450 juta dan kini menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.[103]

Lurah Susan

Salah satu lurah yang terpilih dalam proses lelang jabatan adalah Susan Jasmine Zulkifli di Lenteng Agung. Namun, penunjukkan lurah Susan menuai protes dari beberapa orang karena lurah Susan beragama Kristen, yang dianggap tidak sesuai dengan sebagian besar warga Lenteng Agung yang beragama Islam.[104] Kontroversi ini semakin menguat setelah Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta Jokowi mempertimbangkan ulang pengangkatan lurah Susan.[104] Namun, Jokowi menekankan bahwa ia tidak akan menurunkan lurah Susan atas dasar agama dan hanya akan mempertimbangkan kinerja para lurah.[104]

Relokasi warga penghuni waduk

Setelah banjir Jakarta 2013, diketahui bahwa waduk di Jakarta kesulitan menampung air karena pendangkalan dan pendudukan warga. Pemprov DKI kemudian melakukan relokasi secara bertahap terhadap warga yang antara lain menempati lahan waduk Pluit dan Ria Rio.[105] Setelah melalui berbagai bujukan, termasuk di antaranya makan bersama Gubernur,[106] akhirnya warga bersedia dipindah sehingga waduk bisa dikeruk untuk menghadapi musim banjir 2014.[107]

Normalisasi Waduk Pluit
Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi artikel Waduk Pluit

Normalisasi Waduk Pluit menandai perbaikan sistem pengendalian banjir di Jakarta. Ditandai dengan pembongkaran sendiri hunian di bantaran oleh warga pada bulan Maret 2013. Awalnya relokasi berjalan lancar. Namun kemudian sempat terjadi ketegangan karena beberapa warga menolak dipindahkan, bahkan sampai memunculkan insiden pelaporan ke Komnas HAM. Melalui diplomasi makan siang, beberapa warga mulai terbujuk dan perlahan pindah ke berbagai rumah susun yang telah disiapkan.

Normalisasi Waduk Ria Rio
Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi artikel Waduk Ria Rio

Normalisasi Waduk Ria Rio juga sempat mendapat hambatan dari warga dan pemilik tanah akibat adanya sengketa yang terjadi antara pemilik tanah dengan PT Pulomas Jaya. Warga sempat melakukan blokir, namun dibujuk untuk mau secara sukarela pindah ke rumah susun yang layak. Sementara untuk sengketa lahan, awalnya disepakati diselesaikan di pengadilan, namun kemudian pemilik tanah memberi kesempatan negosisasi penggantian harga lahan yang akan dikeruk sebagai waduk.[108]

Jokowi menjanjikan akan membangun Opera House berkapasitas 9000 seluruhnya bertempat duduk di tepi Waduk Ria Rio.[109]

Razia topeng monyet

Pada tanggal 22 Oktober 2013, ia mendapat sorotan media internasional[110] dan dukungan dari pecinta lingkungan[111] setelah meluncurkan razia topeng monyet di Jakarta. Dalam razia ini, pawai topeng monyet ditangkap namun diberikan uang pengganti Rp 1 juta asalkan bersedia memberikan monyetnya untuk kemudian dipelihara dengan lebih baik di Ragunan.[112] Tidak hanya dianggap sebagai praktik penyiksaan hewan, monyet-monyet ini terbukti 100 persen menderita cacingan dan dikhawatirkan terinfeksi penyakit berbahaya lainnya sehingga mengancam kesehatan warga DKI Jakarta.[113]

Namun kritik juga muncul akibat kebijakan ini, antara lain banyak hal penting lainnya menyangkut kesejahteraan warga yang harus diprioritaskan dibanding mengurusi monyet,[114] serta kekhawatiran pawang monyet tidak mendapat bekal yang layak untuk berganti profesi.[115]

Kampung Deret

Program yang cukup menonjol dari Jokowi adalah kampung deret. Program ini memberi kesempatan kepada warga yang ingin memperbaiki kondisi rumahnya yang tidak layak dengan syarat harus memiliki bukti kepemilikan tanah yang jelas. Daerah yang mendapat bantuan Kampung Deret ini antara lain Tanah Tinggi, Petogogan, Semper Barat, dan Tambora. Pada 2013 lalu, pembangunan Kampung Deret dilakukan di 26 titik. Sementara pada tahun 2014, ditargetkan 70 Kampung Deret baru itu akan dimulai pada awal Juni 2014.[116]

Kartu Jakarta Pintar

Dalam bidang pendidikan, Jokowi meluncurkan Kartu Jakarta Pintar sejak awal masa jabatannya, tepatnya 1 Desember 2012. Peluncuran perdana Kartu Jakarta Pintar dilakukan di SMA Yappenda, Tanjung Priok, Jakarta Utara dan diluncurkan secara resmi oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).

Kartu ini membantu biaya pendidikan bagi anak-anak yang tidak mampu di Jakarta, dengan syarat tidak boleh digunakan untuk hal konsumtif. [117]

Jakarta Night Festival

Mulai tahun baru 2013 dan 2014, dengan konsep menjadikan Jakarta sebagai kota festival, Jokowi meluncurkan Jakarta Night Festival. Dalam perayaan tahun baru ini jalan utama di Jakarta ditutup total dari kendaraan bermotor dan disediakan berbagai panggung kesenian, pertunjukan, serta kesenian tradisional.[118] Model ini kemudian ditiru oleh kota-kota besar lainnya, seperti Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta.[119]

Pesta Rakyat

Pada Juni 2013, Jokowi mencoba mengembalikan fungsi Pekan Rakyat Jakarta (PRJ) sebagai pesta rakyat dengan mengadakan beberapa festival di pelataran Monas, seperti Festival Kampung Jakarta pada 15-16 Juni 2013. PRJ dianggap sudah melenceng dari niatan awalnya karena cenderung dikunjungi oleh golongan menengah ke atas. Media menjuluki upaya Jokowi ini sebagai "PRJ tandingan". Namun, Basuki Tjahaja Purnama menampik hal tersebut dan menyatakan bahwa pesta rakyat bukan dimaksudkan untuk menyaingi PRJ.

Festival Keraton Sedunia

Pada tanggal 5-8 Desember 2013, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Forum Silaturahmi Keraton Nusantara menggelar Pergelaran Agung Keraton Sedunia, 5-8 Desember. Acara ini menampilkan parade berbagai kostum dan kendaraan dari berbagai keraton dan kerajaan berbagai penjuru dunia, termasuk Brunei Darussalam. Menurut rencana, acara tersebut diikuti 165 keraton Nusantara dan 10 utusan kerajaan mancanegara serta dimeriahkan oleh parade kereta kencana dan dihibur 1.000 atraksi seniman. [120]

Pembenahan Taman, Hutan Kota, dan Ruang Terbuka Hijau

Berbagai taman, hutan kota, dan ruang terbuka hijau baru maupun hasil perbaikan ikut menghijaukan Jakarta. Salah satu yang cukup menonjol adalah Taman Kota Waduk Pluit, Taman Kota Waduk Ria Rio, Taman Vertikal Tugu Tani, dan Taman Mataram.

Pengadaan transportasi massal

Pada tanggal 10 Oktober 2013, Jokowi meresmikan pembangunan Angkutan Massal Cepat (MRT) yang sebelumnya sempat tertunda selama bertahun-tahun.[121] Kemudian, pada tanggal 16 Oktober 2013, Jokowi juga meresmikan pembangunan monorel jalur hijau sepanjang sebelas kilometer.[122] Pada November 2013, Pemerintah Daerah DKI Jakarta juga berencana akan mengadakan seribu bus untuk jalur Transjakarta.[123] Namun, 656 bus yang dibeli dari Cina didapati sudah berkarat, sehingga dicurigai ada kecurangan yang dilakukan oleh pejabat Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.[124] Sebagai tanggapan terhadap masalah ini, Jokowi membebastugaskan Kepala Dishub DKI Jakarta Udar Pristiono dan melantik Muhammad Akbar sebagai penggantinya.[125]

Calon presiden

Setelah terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, popularitas Jokowi melejit berkat rekam jejaknya yang baik dan pendekatannya yang membumi dan pragmatis, seperti yang ditunjukkan melalui program "blusukan" untuk memeriksa keadaan di lapangan secara langsung.[126] Akibatnya, Jokowi merajai survey-survey calon presiden dan menyingkirkan kandidat lainnya,[127] sehingga muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden.[128] Namun, selama berbulan-bulan wacana tersebut menjadi tidak pasti karena pencalonan Jokowi di PDIP harus disetujui oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dan beliau menegaskan baru akan menentukan calon setelah pemilihan umum legislatif pada bulan April.[129]

Namun, pada tanggal 14 Maret 2014, Jokowi mengumumkan bahwa ia telah mendapatkan mandat dari Megawati Soekarnoputri untuk maju sebagai calon presiden Republik Indonesia dalam pemilihan umum presiden Indonesia 2014.[130] Ia juga mengungkapkan kesiapannya sembari mengucap "bismillah" dan mencium bendera merah putih di rumah Si Pitung.[130] Selepas pengumuman ini, indeks IHSG melesat 152,47 poin menjadi 4.878,64,[131] sementara nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat menguat hingga angka 11,386.[132] Pencalonan Jokowi juga diperkirakan dapat mendongkrak suara PDIP hingga 30% dalam pemilu legislatif.[133]

Gaya kepemimpinan

Jokowi dikenal akan gaya kepemimpinannya yang pragmatis dan membumi. Ia seringkali melakukan "blusukan" atau turun langsung ke lapangan untuk melihat langsung permasalahan yang ada dan mencari solusi yang tepat. "Blusukan" juga dilakukan untuk menemui langsung warga dan mendengar keluh kesah mereka. Gaya yang unik ini dijuluki The New York Times sebagai "demokrasi jalanan".[134] Jokowi juga dianggap unik dari pemimpin lainnya karena tidak sungkan untuk bertanya langsung kepada warga dan mendekati mereka bila akan melancarkan suatu program.[135] Namun, gaya ini juga menuai kritik. Misalnya, ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman menyatakan bahwa "blusukan" hanya menghabiskan waktu dan energi, sementara yang dibutuhkan adalah kebijakan langsung dan bukan sekadar interaksi.[136] Anies Baswedan juga menilai "blusukan" merupakan pencitraan belaka tanpa memberikan solusi.[137]

Selain "blusukan", kepemimpinan Jokowi juga dikenal akan transparansinya. Misalnya, Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama sama-sama mengumumkan jumlah gaji bulanan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada umum.[138][139] Ia juga memulai sejumlah program yang terkait dengan transparansi seperti online tax, e-budgeting, e-purchasing, dan cash management system.[138] Selain itu, semua rapat dan kegiatan yang dihadiri oleh Jokowi dan Basuki direkam dan diunggah ke akun "pemprovdki" di YouTube.[140]

Citra politik

Berkat kampanyenya selama Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2012 yang menjanjikan "Jakarta Baru", ia melejit menjadi tokoh nasional yang dikenal bersih, merakyat, dan mampu menyelesaikan masalah.[141] Popularitasnya meroket hingga ia merajai survey-survey calon presiden seperti yang digambarkan pada tabel berikut:

Sumber Tanggal Calon
United Data Centre 3–18 Januari 2013 Joko Widodo 21,2%, Prabowo Subianto 17,1%, Megawati Soekarnoputri 11,5%, Rhoma Irama 10,4%, Aburizal Bakrie 9,4%, Jusuf Kalla 7,1%
Jakarta Survey Institute 9–15 Februari 2013 Joko Widodo 18,1%, Prabowo Subianto 10,9%, Wiranto 9,8%, Jusuf Kalla 8,9%, Aburizal Bakrie 8,7%, Megawati Soekarnoputri 7,2%, Mahfud MD 5,4%, Dahlan Iskan 3,6%, Hatta Rajasa 2,9%, Surya Paloh 2,5%, Rhoma Irama 1,7%, Muhaimin Iskandar 1,1% nama lain 0,8%
Centre for Strategic and International Studies (CSIS) 9–16 April 2013 Joko Widodo 28,6%, Prabowo Subianto 15,6%, Aburizal Bakrie 7%, Megawati Soekarnoputri 5,4%, Jusuf Kalla 3,7%, Mahfud MD 2,4%, Hatta Rajasa 2,2% belum memutuskan 28,0%
Indonesian Institute of Sciences 10–31 Mei 2013 Joko Widodo 22,6%, Prabowo Subianto 14,2%, Aburizal Bakrie 9,4%, Megawati Soekarnoputri 9,3%, Jusuf Kalla 4,2%, Rhoma Irama 3,5%, Wiranto 3,4%, Mahfud MD 1,9%, Hatta Rajasa 1,2%, Hamengku Buwono X 1,2%, Surya Paloh 1,2%
Indonesian Research Centre Mei 2013 Joko Widodo 24,8%, Prabowo Subianto 14,8%, Aburizal Bakrie 7,9%, Megawati Soekarnoputri 5,5%, Wiranto 3,9%, Mahfud MD 3,7%, Dahlan Iskan 3,5%, Rhoma Irama 2,7%, Hary Tanoesodibjo 2,3%, Kristiani Herawati 2%
United Data Center 8–11 Juni 2013 Joko Widodo 29,57%, Prabowo Subianto 19,83%, Megawati Soekarnoputri 13,08%, Aburizal Bakrie 11,62% Jusuf Kalla 5,47%, Wiranto 3,59%, Mahfud MD 1,2%, Hatta Rajasa 1,2%, Dahlan Iskan 1,11%, Chairul Tanjung 0,43%, Marzuki Alie 0,26%, Djoko Suyanto 0,09%, Pramono Edhie Wibowo 0,09%
Soegeng Sarjadi Syndicate 3–22 Juli 2013 Joko Widodo 25,48%, Prabowo Subianto 10,52%, Jusuf Kalla 5,69%, Aburizal Bakrie 4,23%, Dahlan Iskan 4,18%, Mahfud MD 2,72, Megawati Soekarnoputri 2,68%, Wiranto 1,18%, Hidayat Nur Wahid 1,02%, Hatta Rajasa 0,81%, Chairul Tanjung 0,53%, Surya Paloh 0,33%, Hamengkubuwana X 0,33%, Sri Mulyani Indrawati 0,2%, Kristiani Herawati 0,2%, Pramono Edhie Wibowo 0,12%
Indonesian Research Centre 8-11 Juli 2013 Joko Widodo 32,0%, Prabowo Subianto 8,2%, Wiranto 6,7%, Dahlan Iskan 6,3%, Megawati Soekarnoputri 6,1%, Jusuf Kalla 3,7%, Aburizal Bakrie 3,3%, Mahfud MD 2,8%,
Kompas Juli 2013 Joko Widodo 32,5%, Prabowo Subianto 15,1%, Aburizal Bakrie 8,8%, Megawati Soekarnoputri 8,0%, Jusuf Kalla 4,5%, nama lain 18,2%, belum memutuskan 12,9%
Political Climatology Institute 12–18 Agustus 2013 Joko Widodo 19,6%, Wiranto 18,5%,Prabowo Subianto 15,4%, Jusuf Kalla 7,6%, Aburizal Bakrie 7,3%, Megawati Soekarnoputri 6,1%, Dahlan Iskan 3,4%, Rhoma Irama 3,4%, Mahfud MD 3,3%, Hatta Rajasa 2,5%, Surya Paloh 2,4%, nama lain 1,3%, belum memutuskan 9,1%
Alvara Research Centre 15–23 Agustus 2013 Joko Widodo 22,1%,Prabowo Subianto 17,0%, Jusuf Kalla 7,4%, Megawati Soekarnoputri 7,0%, Dahlan Iskan 6,9%, Aburizal Bakrie 6,2%, Wiranto 4,6%, Mahfud MD 4,0%, Surya Paloh 2,0%, Hatta Rajasa 1,0%, Hamengkubuwana X 0,9%, nama lain 1,0%, belum memutuskan 19,0%
Cyrus Network 23–28 Agustus 2013 Joko Widodo 27,1%, Prabowo Subianto 14,4%, Aburizal Bakrie 12,0%, Wiranto 7,5%, Megawati Soekarnoputri 4,9%, Jusuf Kalla 3,2%
Soegeng Sarjadi Syndicate 25 Agustus–9 September 2013 Joko Widodo 45,8%, Jusuf Kalla 9,0%, Dahlan Iskan 7,5%, Prabowo Subianto 6,8%, Mahfud MD 5,8%, Wiranto 3,6%, Aburizal Bakrie 2,4%, Megawati Soekarnoputri 1,8%, Chairul Tanjung 1,6%, Hatta Rajasa 1,0%, Hidayat Nur Wahid 0,7%, Surya Paloh 0,5%, Hamengkubuwana X 0,5%, Sri Mulyani Indrawati 0,4%, Kristiani Herawati 0,4%, Pramono Edhie Wibowo 0,4%, nama lain 1,0%, belum memutuskan 10,8%
Cyrus Network 12–14 September 2013 Joko Widodo 43,7%, Prabowo Subianto 14,0%, Aburizal Bakrie 12,5%, Wiranto 7,3%, Megawati Soekarnoputri 4,9%, Jusuf Kalla 4,6%
United Data Centre 21–24 September 2013 Joko Widodo 36,0%, Prabowo Subianto 6,6%, Dahlan Iskan 5,5%, Wiranto 4,6%, Jusuf Kalla 4,0%
Indonesia Research Centre (IRC) 25 September 2013 Joko Widodo 34,5%, Wiranto 10,6%, Aburizal Bakrie 8,1%, Jusuf Kalla 6,2%, Megawati Soekarnoputri 6%, Surya Paloh 3,3%, Rhoma Irama 3,2%, Dahlan Iskan 2,8%, Mahfud MD 2%, Hidayat Nur Wahid 1,5%, Hatta Rajasa 1,3%, Suryadharma Ali 1,2% Yusril Ihza Mahendra 0,9%, Pramono Edhie Wibowo 0,9%, Gita Wirjawan 0,4%, Irman Gusman 0,2%, Nama lain 0,4%, belum memutuskan 6,9%, secret answer 1%
Pol Tracking Institute 13 September - 11 Oktober 2013 Joko Widodo 37,6%, Prabowo Subianto 11,73%,Aburizal Bakrie 11,67%%, Jusuf Kalla 6,12%, Wiranto 5,78%, Megawati Soekarnoputri 3,31%, Mahfud MD2,17 %, Hidayat Nur Wahid 1,5%, Hatta Rajasa 1,33%, Surya Paloh 1,17%, Dahlan Iskan 1,09%, belum memutuskan 14,52%
Alvara Research Centre Oktober 2013 Joko Widodo 24,5%, Prabowo Subianto 9,1%, Aburizal Bakrie 7,4%, Wiranto 6,8%, Megawati Soekarnoputri 6,7%,Jusuf Kalla 4,2%, Dahlan Iskan 2,7%, Rhoma Irama 1,9%, Mahfud MD 1,2%, Surya Paloh 2,0%, Hatta Rajasa 1,1%, nama lain 3,8%, belum memutuskan 30,6%
Roy Morgan Research Oktober 2013 Joko Widodo 37%,Prabowo Subianto 15%, Aburizal Bakrie 14%, Megawati Soekarnoputri 6%, Dahlan Iskan 6%, Jusuf Kalla 5%, Mahfud MD 3%, Hatta Rajasa 2%, nama lain 12%
Indikator Politik Indonesia 10–20 Oktober 2013 Joko Widodo 35,9%, Prabowo Subianto 11,4%, Aburizal Bakrie 11,4%, Wiranto 7,8%,Megawati Soekarnoputri 5,9%,Jusuf Kalla 3,9%, Mahfud MD 1,2%, Dahlan Iskan 1,0%
Indikator Politik Indonesia - 4 way race 10–20 Oktober 2013 Joko Widodo 47,4%, Prabowo Subianto 15,8%, Aburizal Bakrie 12,6%, Dahlan Iskan 3,7%
Charta Politika 28 November – 6 Desember 2013 Joko Widodo 34,8%, Prabowo Subianto 11,2%, Aburizal Bakrie 8,3%, Jusuf Kalla 5,4%, Wiranto 5,2%, Megawati Soekarnoputri 2,8%,
Kompas 27 November – 11 Desember 2013 Joko Widodo 43,5%, Prabowo Subianto 11,1%, Aburizal Bakrie 9,2%, Wiranto 6,3%,Megawati Soekarnoputri 6,1%,Jusuf Kalla 3,1%,nama lain 9,8%, belum memutuskan 10,9%
Indo Barometer 4–15 Desember 2013 Joko Widodo 25,2%, Aburizal Bakrie 10,5%, Prabowo Subianto 9,7%, Wiranto 6,1%, Megawati Soekarnoputri 6%,

Lihat pula

Referensi

  1. ^ http://www.merdeka.com/jakarta/pelantikan-jokowi-diundur-mendagri-tunjuk-sekda-dki [pranala nonaktif]
  2. ^ http://www.solopos.com/2012/09/20/ayah-jadi-gubernur-gibran-cuek-331137
  3. ^ "Insan Berprestasi", UGM Daring, diakses Juni 2007
  4. ^ "Diingatkan, Joko Widodo Urung Tampil - KPUD Diminta Fair", Suara Pembaruan, diakses Juni 2007
  5. ^ Artikel:"Jokowi: Saya Diberi Mandat oleh Megawati Jadi Capres" di Detik.com
  6. ^ Artikel:"PDIP Resmi Capreskan Jokowi" di Detik.com
  7. ^ Artikel:"Jokowi: Saya Siap Jadi Capres dari PDI-P" di Kompas.com
  8. ^ Jokowi Kenalkan Adik dan Ibu Kandungnya ke Publik, diakses dari situs Okezone.com
  9. ^ Wawancara Jokowi di Satu Indonesia (menit ke 18) diakses dari situs archive video q391.ru
  10. ^ Jokowi Anak Tergusur Mau Jadi Gubernur, diakses dari situs BeritaSatu.com
  11. ^ Dari bantaran kali menuju DKI-1, diakses dari situs Inilah.com
  12. ^ Jokowi Kecil: Rumah Digusur Tiga Kali Pindah Kontrakan, diakses dari situs TribunNews]
  13. ^ Joko Widodo, diakses dari situs Dunia Baca
  14. ^ Dari Bantaran Kali Menuju DKI-1, diakses dari situs Inilah.com]
  15. ^ Princeton Report: Defusing a Volatile City, Igniting Reforms: Joko Widodo and Surakarta, Indonesia, 2005-2011, diakses dari situs Princeton]
  16. ^ Gubernur Bibit Setuju Tunda Bongkar Sari Petojo, diakses dari situs Fakta12
  17. ^ Keluarga Raja/Sunan, diakses dari situs Kasunanan Surakarta Hadiningrat.
  18. ^ Konflik Keraton Surakarta Berakhir, diakses dari situs Republika Online
  19. ^ KONFLIK KERATON SOLO: Penjagaan Polisi Dikurangi, Hangabehi-Tedjowulan Tunda Masuki Keraton, diakses dari situs Harian Jogja
  20. ^ Jokowi Pantau Konflik Raja vs Bangsawan Solo, diakses dari Situs VivaNews
  21. ^ Konflik Keraton Surakarta Berakhir, diakses dari situs Republika Online
  22. ^ Sedikit Orang Baik di Republik yang Luas Joko Widodo, Wali Kaki Lima Tempointeraktif edisi Luarbiasa Akhir Tahun 2008. Diakses 8 Januari 2009]
  23. ^ Profil Basuki Tjahaja Purnama, diakses dari situs Merdeka.com
  24. ^ Bintang Jasa Ternyata Bebani Jokowi, diakses dari situs berita Tempo
  25. ^ Tanda Kehormatan Republik Indonesia, diakses dari situs Sekretariat Negara
  26. ^ [1]
  27. ^ JK Ternyata Yang Minta Jokowi ke Jakarta di Gatra.com
  28. ^ Dibenarkan, Prabowo Subianto Lobi Megawati untuk Dukung Jokowi. diakses dari situs berita RMOL pada 23 Oktober 2013
  29. ^ PDI P Dukung Foke Jadi Gubernur DKI. Diakses dari situs berita Tribun News Pada tanggal 23 Oktober 2013
  30. ^ Basuki Bangga Dicalonkan Oleh PDIP dan Gerindra diakses dari Kompas.com
  31. ^ LSI : Satu atau Dua Putaran, Foke-Nara Menang diakses dari situs Kompas
  32. ^ 6 Pasang Calon Berebut Kursi DKI 1 6 Pasang Calon Berebut Kursi DKI 1
  33. ^ Survei LP3ES, Foke-Nara dan Jokowi-Ahok Bertemu di Putaran Kedua, diakses dari situs Kompas
  34. ^ Jokowi-Ahok Menang di Real Count Versi Panwaslu DKI
  35. ^ Hidayat isyaratkan dukung Jokowi, diakses dari situs Antara News
  36. ^ Faisal Basri Supporters Move to Jokowi, Survey Reveals, diakses dari situs Indonesia Today
  37. ^ Bertemu Hidayat, Jokowi : Ini Silaturahmi dengan Ustad Saya diakses dari situs detikNews
  38. ^ Foke: (Jokowi) Tahu Enggak Nomor Telepon Saya? diakses dari situs Kompas
  39. ^ Bertemu Hidayat, Jokowi : Ini Silaturahmi dengan Ustad Saya, diakses dari situs Detik
  40. ^ Usai Nyoblos, Hidayat Bertemu Jokowi, diakses dari situs Vivanews
  41. ^ Foke optimistis menang di putaran kedua, diakses dari AntaraNews
  42. ^ PKS Dituding Minta Rp 50 M Untuk Dukung Jokowi, diakses dari Tempo
  43. ^ Hidayat Minta Jokowi tidak Sebarkan Fitnah Soal Dukungan, diakses dari situs Republika
  44. ^ Kubu Jokowi Bantah PKS Minta Mahar Rp 50 Miliar , diakses dari TribunNews
  45. ^ Jokowi: Koalisi Rakyat Akan Kalahkan Koalisi Parpol, diakses dari situs Kompas
  46. ^ Foke Vs Jokowi, Ruhut: Koalisi Partai Vs Koalisi Rakyat Itu Bohong!, diakses dari detikNews
  47. ^ Politikus PKS Misbakhun Dukung Jokowi , diakses dari situs Tempo
  48. ^ JK Dukung Jokowi-Ahok, Golkar Pecah? , diakses dari situs TribunNews
  49. ^ Indra J. Piliang Secara Bulat Dukung Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama di Putaran Dua, diakses dari situs Rakyat Merdeka Online
  50. ^ Pengakuan blak-blakan adik ipar Foke soal dukungan ke Jokowi, diakses dari situs Merdeka.com
  51. ^ Sukarelawan Jokowi-Ahok Luncurkan JASMEV, diakses dari situs Tempo
  52. ^ Pasukan Komando "Bawah Tanah" Jokowi-Ahok, diakses dari situs VivaNews
  53. ^ JOKOWI-FOKE BERTARUNG LEWAT VIDEO KLIP DI YOUTUBE, diakses dari situs MetroTVNews
  54. ^ Foke-Nara Akui Kekuatan Sosial Media Jokowi-Ahok, diakses dari situs TribunNews
  55. ^ Kampanye SARA Merebak, Ini Sikap Tim Kampanye Jokowi-Basuki, diakses dari situs Republika
  56. ^ KIMB Laporkan Timses Jokowi ke Panwaslu Soal Kebakaran, diakses dari TribunNews
  57. ^ Ahok Diserang Akun @cinta8168, diakses dari situs Tempo
  58. ^ PKS: Tim Sukses Jokowi Lakukan Black Campaign, diakses dari situs Inilah.com
  59. ^ Survei: Pilkada DKI, Cuma 8% Pilih Berdasar Agama, diakses dari situs Vivanews
  60. ^ Survey INES, Jokowi Menangi Putaran Kedua, diakses dari situs JPNN
  61. ^ PILKADA DKI: Survei Indo Barometer Sebut Jokowi-Ahok Bakal Unggul di Putaran II, diakses dari situs Solopos
  62. ^ Survei LSI-Tempo: Dukungan Foke-Jokowi Seimbang, diakses dari situs Kompas
  63. ^ LSI: Jokowi-Basuki 53,81 persen, Foke-Nara 46,19 persen, diakses dari situs Kompas
  64. ^ Jokowi-Ahok win in quick counts, diakses dari situs AntaraNews
  65. ^ Quick Count Lima TV Sama, Jokowi-Ahok Jawara, diakses dari situs JPNN
  66. ^ Real Count PDIP Tempatkan Jokowi Pemenang Pilkada DKI, diakses dari situs TribunNews
  67. ^ Real Count Cyrus Network: Jokowi 54,72 Persen, diakses dari situs Tempo
  68. ^ KPUD: Jokowi-Basuki Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Terpilih, diakses dari situs TribunNews
  69. ^ Pengumuman resmi KPUD Jakarta mengenai hasil rekapitulasi suara Pilkada DKI Jakarta Putaran 2, diakses dari situs KPUD Jakarta
  70. ^ http://www.merdeka.com/peristiwa/10-janji-jokowi-benahi-dki-jakarta/tambah-ruang-publik-bagi-remaja-dki.html
  71. ^ http://www.tribunnews.com/metropolitan/2014/02/09/warga-jakarta-mulai-ragukan-kinerja-jokowi-atasi-banjir-dan-macet
  72. ^ JOKOWI MENANG: DPRD Solo Pastikan Tak Halangi Jokowi, diakses dari situs Solo Pos
  73. ^ Gamawan: Jika Jokowi Dihalangi, Saya Turun Tangan, diakses dari situs TribunNews
  74. ^ 'Jokowi Harus Siap Undurkan Diri Sebagai Wali Kota', diakses dari situs Republika
  75. ^ Antisipasi Tren Jokowi, DPR Segera Bahas RUU Pemda, diakses dari situs Tempo
  76. ^ Pelantikan Jokowi Pasti Tertunda, diakses dari situs Rakyat Merdeka Online
  77. ^ Pelantikan Jokowi-Basuki 15 Oktober, diakses dari situs Kompas
  78. ^ Jokowi: Biaya Pelantikan Rp822 Juta Terlalu Tinggi, diakses dari situs Okezone
  79. ^ Makan Gratis di Acara Pelantikan Jokowi-Basuki, diakses dari situs Yahoo News
  80. ^ 'Hari Pertama Kerja, Jokowi Blusukan ke Kampung Kumuh, diakses dari situs Centroone
  81. ^ Asyik: Jokowi Luncurkan Kartu Jakarta Sehat Hari Ini. Diakses dari situs berita Republika pada 18 Desember 2013
  82. ^ Jokowi Dinilai Menabrak Perda Luncurkan Kartu Sehat. Diakses dari situs berita Kompas pada tanggal 18 Desember 2013
  83. ^ Menkes Kritik Kartu Jakarta Sehat. Diakses dari situs Berita metroTVnews pada 18 Desember 2013
  84. ^ 14 Rumah Sakit Batal Mundur dari Program KJS Diakses dari situs berita Antara pada 18 Desember 2013
  85. ^ Impeachment Jokowi Dagelan Politik DPRD DKI. Diakses dari situs berita Sindonews pada 18 Desember 2013.
  86. ^ http://www.harianterbit.com/2012/10/24/9-hari-bertugas-ribuan-buruh-sudah-kepung-kantor-jokowi/
  87. ^ Dorong UMP Buruh Naik, Ahok Ancam Pecat Kadisnakertrans DKI, diakses dari situs Berita Satu
  88. ^ Ini 13 Kesepakatan Ahok dengan Buruh Terkait Upah, diakses dari Vivanews
  89. ^ Jokowi Ingatkan Buruh Tak Tinggalkan Rapat Dewan Pengupahan, diunduh dari Situs Berita Detik
  90. ^ UMP DKI 2013 Ditetapkan Rp 2,2Juta, diakses dari situs Kompas
  91. ^ Jokowi Bahas UMP dengan Menakertrans, diakses dari situs Kantor Berita Antara
  92. ^ a b Buruh: UMP Rp 3,7 Juta Harga Mati!. Diakses dari situs berita Kompas pada 18 Desember 2013
  93. ^ Buruh Sebut Jokowi Ahok sebagai Bapaknya Upah Murah. Diakses dari situs Berita Liputan6.com pada 18 Desember 2013
  94. ^ Jokowi Tetapkan UMP DKI 2014 Rp 2,4 Juta. Diakses dari situs Berita Kompas pada 18 Desember 2013.
  95. ^ Alasan Jokowi Mengapa Penanganan Banjir Terhambat. diakses dari situs berita Vivanews pada 15 Maret 2014.
  96. ^ Atasi Banjir: Apa Bedanya Foke dengan Jokowi. Diakses dari situs berita Kompas pada tanggal 15 Maret 2013
  97. ^ Perdana Menteri Belanda Nilai Jokowi Pemimpin Hebat. Diakses dari situs berita merdeka pada 15 Maret 2014
  98. ^ BPBD: Berkat Kerja Jokowi Banjir 2014 Tak Separah 2013. Diakses dari situs berita Liputan6 pada 15 Maret 2014
  99. ^ Dewi Sendhikasari D. Lelang Jabatan Camat dan Lurah di DKI Jakarta. diakses dari situs Berkas DPR pada tanggal 23 Oktober 2013
  100. ^ Protes Lelang Jabatan, Lurah Warakas Diserbu diakses dari situs berita Tempo pada 23 Oktober 2013
  101. ^ Lurah Warakas Mulyadi Digeser ke Tugu Utara. diakses dari situs berita SindoNews Pada tanggal 23 Oktober 2013
  102. ^ Basuki Kecewa Hasil Lelang Jabatan. diakses dari situs berita Kompas
  103. ^ Modus Korupsi Lurah Ceger Bikin Kegiatan Tanpa Rekanan, diakses dari situs berita Tribun News pada tanggal 23 Oktober 2013
  104. ^ a b c Purnamasari, Deti Mega (26 September 2013). "Non-Muslim Ward Chief Stays On". The Jakarta Globe. Diakses tanggal 15 March 2014. 
  105. ^ Waduk Pluit Dikeruk Lagi, Ahok: Itu Mau Buat Limbah Bukan Kafe. Diakses dari situs berita Detik pada tanggal 23 Oktober 2013
  106. ^ Melongok Lobi Meja Makan Jokowi, diakses dari situs berita Tempo pada 23 Oktober 2013
  107. ^ Ada 38 KK Warga Pluit Lagi Pindah ke Lokasi Baru. diakses dari situs Berita Tempo
  108. ^ Tanah Ahli Waris Adam Malik Dijual Rp 350 Miliar. Diakses dari situs berita Tempo pada 15 maret 2014
  109. ^ Jokowi: Akan Dibangun Opera House di Tepi Danau. Diakses dari situs National Geographic Indonesia pada 15 Maret 2014
  110. ^ Abused Indonesian monkeys taken off Jakarta streets. Diakses dari situs Berita BBC pada 18 Desember 2013
  111. ^ Kelompok Pecinta Hewan Puji Langkah Jokowi diakses dari situs berita Antara pada 18 Desember 2013
  112. ^ Topeng Monyet Dirazia Diberi Rp 1 Juta. Diakses dari situs berita Tempo pada 18 Desember 2013
  113. ^ Semua Monyet Hasil Razia Topeng Monyet Mengidap Cacingan. Diakses dari situs berita Detik pada 18 Desember 2013
  114. ^ Budayawan: Razia Topeng Monyet Salah Besar. Diakses dari situs berita Tempo pada 18 Desember 2013
  115. ^ Komentar Warga Jakarta Soal Razia Topeng Monyet. Diakses dari situs Berita Antara pada 18 Desember 2013
  116. ^ DKI akan Bangun 70 Kampung Deret Bulan Juni. Diakses dari situs berita Republika pada 15 Maret 2014
  117. ^ Kartu Jakarta Pintar Diluncurkan. Diakses dari situs berita Antara pada 15 Maret 2014
  118. ^ Jakarta Night Festival: Pengaturan Lalu Lintas. Diakses dari situs berita Sindonews pada tanggal 15 Maret 2014
  119. ^ Shofiana Syatiri, Ana (31 Desember 2013). "Virus Pesta Rakyat ala Jokowi Menyebar". Diakses tanggal 15 March 2014. 
  120. ^ [http://travel.kompas.com/read/2013/12/04/1421599/Festival.Keraton.Sedunia.Digelar.di.Jakarta Festival Keraton Sedunia Digelar di Jakarta. Diakses dari situs berita Kompas pada 15 Maret 2014
  121. ^ "Proyek Pembangunan MRT Jakarta Resmi Dimulai". VOA Indonesia. 10 Oktober 2013. Diakses tanggal 15 March 2014. 
  122. ^ Syailendra (16 Oktober 2013). "Jokowi Resmikan Monorel Jalur Hijau". Tempo. Diakses tanggal 15 March 2014. 
  123. ^ Tiar, Anggi (18 November 2013). "Pemprov DKI alokasikan dana 1 triliun untuk pengadaan bus". Lensa Indonesia. Diakses tanggal 15 March 2014. 
  124. ^ Rizki, Muhamad (24 Februari 2014). "Pengadaan Busway Karatan Dilaporkan ke KPK". Diakses tanggal 15 March 2014. 
  125. ^ "Replacing Udar Pristiono, Jokowi Receives Good Responses". 13 Februari 2014. Diakses tanggal 15 March 2014. 
  126. ^ Lamb, Kate (14 March 2014). "Jokowi enters Indonesia's political race". Special Broadcasting Service. Diakses tanggal 15 March 2014. 
  127. ^ Waskita, Ferdinand (31 October 2013). "Jokowi Masih Merajai Survei Calon Presiden". Tribun News. Diakses tanggal 15 March 2014. 
  128. ^ Hasits, Muhammad (6 February 2014). "Muncul gerakan di Facebook memaksa Jokowi nyapres 2014". Merdeka.com. Diakses tanggal 15 March 2014. 
  129. ^ Harahap, Riza (10 Januari 2014). "PDIP umumkan capres setelah Pemilu Legislatif". Antara. Diakses tanggal 15 March 2014. 
  130. ^ a b Kuwado, Fabian Januarius. "Jokowi: Saya Siap Jadi Capres dari PDI-P". Kompas.com. Diakses tanggal 14 March 2014. 
  131. ^ Melani, Agustina (14 March 2014). "Efek Jokowi Beri Tenaga ke Rupiah dan Bursa Saham". Liputan6. Diakses tanggal 15 March 2014. 
  132. ^ RH, Priyambodo (14 March 2014). "Rupiah gains on Jokowi factor". Antara. Diakses tanggal 15 March 2014. 
  133. ^ Dany Sutrisno, Elvan (14 March 2014). "Charta Politika: Deklarasi Jokowi Sebelum Pileg, PDIP Bisa Tembus 30%". Detik. Diakses tanggal 15 March 2014. 
  134. ^ Cochrane, Joe (25 September 2013). "In Indonesia, a Governor at Home on the Streets". The New York Times. Diakses tanggal 15 March 2014. 
  135. ^ Rosadi, Doddy (26 September 2013). "Ketika Media Internasional Memuji Gaya Kepemimpinan Jokowi". Portal KBR. Diakses tanggal 15 March 2014. 
  136. ^ "Ketua DPD Kritik Blusukan Ala Jokowi". JPNN.com. 27 Oktober 2013. Diakses tanggal 15 March 2014. 
  137. ^ Sholeh, Muhammad (19 Desember 2013). "Anies Baswedan sebut blusukan Jokowi cuma pencitraan". Merdeka.com. Diakses tanggal 15 March 2014. 
  138. ^ a b "Menlu Inggris dukung transparansi Jokowi". BBC. 28 Januari 2014. Diakses tanggal 15 March 2014. 
  139. ^ Jordan, Ray (14 Maret 2013). "Transparansi Jokowi, Ini Dia Poster APBD 2013". Detik. Diakses tanggal 15 March 2014. 
  140. ^ Juwari, Ahmad (14 November 2012). "Ini Alasan Jokowi Setuju Rapat Pemprov DKI Ditampilkan di Youtube". Detik. Diakses tanggal 15 March 2014. 
  141. ^ Schonhardt, Sara (21 May 2013). "The Meteoric Rise Of Joko Widodo". The Global Journal. Diakses tanggal 15 March 2014. 

Pranala luar

Wikimedia Commons memiliki media mengenai Joko Widodo.
Jabatan politik
Didahului oleh:
Fauzi Bowo
Fadjar Panjaitan (Plt.) 		Gubernur DKI Jakarta
2012–sekarang 		Petahana
Didahului oleh:
Slamet Suryanto 		Wali Kota Surakarta
2005–2012 		Diteruskan oleh:
F.X. Hadi Rudyatmo
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Joko_Widodo&oldid=7721410"