Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
| Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia | |
|---|---|
| Berkas:LogoKemendagri.jpg | |
| Susunan organisasi | |
| Direktur Jenderal | Tarmizi A. Karim[1] |
| Sekretaris Direktorat Jenderal | Nata Irawan[2] |
| Direktur | |
| Pemerintahan Desa dan Kelurahan | F. Gatot Yanrianto[2] |
| Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat | Florensius Gatot Yanrianto[2] |
| Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat | Mohammad Rizal[2] |
| Usaha Ekonomi Masyarakat | Aferi Syamsidar[2] |
| Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan | Yuliat[2] |
| Kantor pusat | |
| Jl. Raya Pasar Minggu KM.19, Jakarta Selatan[3] | |
| Situs web | |
| pmd | |
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (sebelumnya bernama Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) adalah unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang pembinaan pemerintahan desa. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.[4][1] Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dipimpin oleh Direktur Jenderal yang saat ini dijabat oleh Tarmizi A. Karim.[1]
Tugas dan Fungsi
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[4] Dalam melaksanakan tugas Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:
- perumusan kebijakan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
- pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
- pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
- penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, kelembagaan desa, dan kerja sama desa;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
- pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.[4]
Susunan Organisasi
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, terdiri atas[5] :
- Sekretariat Direktorat Jenderal;
- Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- Direktorat Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat;
- Direktorat Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat;
- Direktorat Usaha Ekonomi Masyarakat; dan
- Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan.
Referensi
- ^ a b c "Pejabat Kementerian Dalam Negeri RI". Kemendagri RI. Diakses tanggal 9 Januari 2015.
- ^ a b c d e f "Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri RI". Kemendagri RI. Diakses tanggal 9 Januari 2015.
- ^ alamatku.detik.com : Departemen Dalam Negeri - Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- ^ a b c Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri
- ^ "Permendagri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri". Kementerian Dalam Negeri RI. Diakses tanggal 12 Desember 2014.
| Unsur pembantu pimpinan | .svg) | |
|---|---|---|
| Unsur pelaksana | Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum • Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan • Direktorat Jenderal Otonomi Daerah • Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah • Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa • Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah • Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| Unsur pengawas | ||
| Unsur pendukung | ||