Lompat ke isi

Daftar kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur berdasarkan waktu pembentukan

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Versi yang bisa dicetak tidak lagi didukung dan mungkin memiliki kesalahan tampilan. Tolong perbarui markah penjelajah Anda dan gunakan fungsi cetak penjelajah yang baku.

Berikut adalah artikel mengenai Daftar kabupaten dan/atau kota di Nusa Tenggara Timur berdasarkan waktu pembentukan yang diurutkan berdasarkan abjad. Referensi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia yang pertama dikeluarkan saat pembentukan kabupaten/kota tersebut meskipun terdapat perundang-undangan terbaru dikemudian hari.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang menjadi dasar pembentukan kabupaten-kabupaten di Nusa Tenggara Timur telah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur.[1]

No. Kode
Kemendagri
Kabupaten/kota Nomor
Undang-Undang
Tanggal pengesahan
Undang-Undang
Kecamatan Kelurahan/desa Lambang Peta lokasi
1 53.05 Kabupaten Alor Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[2] 14 Agustus 1958 17 17/158
2 53.04 Kabupaten Belu Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[2] 14 Agustus 1958 12 12/69
3 53.08 Kabupaten Ende Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[2] 14 Agustus 1958 21 23/255
4 53.06 Kabupaten Flores Timur Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[2] 14 Agustus 1958 19 21/229
5 53.01 Kabupaten Kupang Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[2] 14 Agustus 1958 24 17/160
6 53.13 Kabupaten Lembata Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999[3] 4 Oktober 1999 9 7/144
7 53.21 Kabupaten Malaka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013[4] 11 Januari 2013 12 -/127
8 53.10 Kabupaten Manggarai Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[2] 14 Agustus 1958 12 26/145
9 53.15 Kabupaten Manggarai Barat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003[5] 25 Februari 2003 12 5/164
10 53.19 Kabupaten Manggarai Timur Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007[6] 10 Agustus 2007 9 17/159
11 53.16 Kabupaten Nagekeo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007[7] 2 Januari 2007 7 16/97
12 53.09 Kabupaten Ngada Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[2] 14 Agustus 1958 12 16/135
13 53.14 Kabupaten Rote Ndao Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 2 Mei 2002 10 7/112
14 53.20 Kabupaten Sabu Raijua Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 26 November 2008 6 5/58
15 53.07 Kabupaten Sikka Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[2] 14 Agustus 1958 21 13/147
16 53.12 Kabupaten Sumba Barat Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[2] 14 Agustus 1958 6 11/63
17 53.18 Kabupaten Sumba Barat Daya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 25 Juli 2022 11 2/173
18 53.17 Kabupaten Sumba Tengah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 25 Juli 2022 5 -/65
19 53.11 Kabupaten Sumba Timur Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[2] 14 Agustus 1958 22 16/140
20 53.02 Kabupaten Timor Tengah Selatan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[2] 14 Agustus 1958 32 12/266
21 53.03 Kabupaten Timor Tengah Utara Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958[2] 14 Agustus 1958 24 33/160
22 53.71 Kota Kupang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996[8] 11 April 1996 6 51/-

Referensi

  1. ^ "UU No. 21 Tahun 2022". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  2. ^ a b c d e f g h i j k l "UU No. 69 Tahun 1958". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  3. ^ "UU No. 52 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  4. ^ "UU No. 3 Tahun 2013". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  5. ^ "UU No. 8 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  6. ^ "UU No. 36 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  7. ^ "UU No. 2 Tahun 2007". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 
  8. ^ "UU No. 5 Tahun 1996". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-19. 

Pranala luar