Hauptstadtbeschluss
Artikel ini sebatang kara, artinya tidak ada artikel lain yang memiliki pranala balik ke halaman ini. Bantulah menambah pranala ke artikel ini dari artikel yang berhubungan atau coba peralatan pencari pranala. Tag ini diberikan pada Oktober 2022. |
Hauptstadtbeschluss (bahasa Indonesia: keputusan ibu kota) adalah keputusan yang diambil oleh Bundestag Jerman pada tanggal 20 Juni 1991 usai penyatuan kembali Jerman untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Bonn ke Berlin. Istilah ini sedikit melenceng karena Berlin sebenarnya sudah ditetapkan sebagai ibu kota Republik Federal Jerman pada tahun 1990 sesuai Perjanjian Penyatuan Jerman.[1]
Keputusan dan pelaksanaan
Latar belakang
Seiring bersatunya Jerman, Berlin kembali menjadi ibu kota Jerman, status yang pernah dipegang kota ini sejak 1871 hingga 1945. Akan tetapi, pusat pemerintahannya tetap di Bonn, ibu kota "sementara" Jerman Barat sejak 1949 hingga 1990. Sejumlah pihak menginginkan pusat pemerintahan tetap berada di Bonn sehingga Jerman menyerupai Belanda (ibu kotanya di Amsterdam, tetapi pusat pemerintahannya di Den Haag). Mereka tidak hanya mempertimbangkan kaitan masa lalu Berlin dengan Jerman Nazi, tetapi juga dekatnya jarak Bonn ke Brussel, ibu kota Masyarakat Eropa. Bonn juga terletak di daerah termakmur dan terpadat di Jerman, sedangkan negara-negara bagian di sekitar Berlin cenderung miskin dan sedikit penduduknya.
Rancangan undang-undang "Penyelesaian Penyatuan Jerman" yang bertujuan menetapkan ibu kota pemerintahan masa depan di Berlin telah dirumuskan dan diangkat oleh sejumlah anggota parlemen dari berbagai partai, termasuk anggota SPD (Willy Brandt, Hans-Jochen Vogel, Wolfgang Thierse), FDP (Burkhard Hirsch, Hermann Otto Solms, Rainer Ortleb), CDU/CSU (Günther Krause, Wolfgang Schäuble, Oscar Schneider), dan Aliansi 90 (Wolfgang Ullmann).
Pemungutan suara
Setelah dibahas selama lebih dari sepuluh jam, Bundestag mengesahkan rancangan undang-undang "Vollendung der Einheit Deutschlands" (bahasa Indonesia: penyelesaian penyatuan Jerman) dengan 338 suara banding 320. Karena sempat salah hitung, hasil awalnya 337 banding 320, lalu jumlah suara mendukung dikoreksi menjadi 338. Hasilnya menunjukkan perbedaan daerah: anggota dari selatan dan barat memilih Bonn, sedangkan anggota dari utara dan timur memilih Berlin.[2][3] Dari 328 anggota terpilih, 169 di antaranya memilih Bonn dan 153 memilih Berlin. Di antara anggota-anggota yang terpilih di tingkat regional, 185 di antaranya memilih Berlin dan 151 memilih Bonn. Hasilnya juga menunjukkan adanya perbedaan generasi; anggota tua yang pernah hidup di tengah masa kejayaan Berlin memilih Berlin, sedangkan anggota muda memilih Bonn. Pada akhirnya, suara anggota-anggota dari Jerman timur membuat Berlin meraup suara terbanyak.[4]
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ee/Hauptstadtbeschluss_1991_Abgeordnetenvoten.svg/220px-Hauptstadtbeschluss_1991_Abgeordnetenvoten.svg.png)
mendukung Berlin (153)
mendukung Bonn (169)
tidak memilih atau tidak terpilih (6)
Partai | mendukung Berlin | mendukung Bonn | ||
---|---|---|---|---|
Suara | Persen | Suara | Persen | |
CDU | 146 | 54,1 | 124 | 45,9 |
CSU | 8 | 16,7 | 40 | 83,3 |
SPD | 110 | 46,6 | 126 | 53,4 |
FDP | 53 | 67,1 | 26 | 32,9 |
Bü90 | 4 | 66,7 | 2 | 33,3 |
PDS | 17 | 94,5 | 1 | 5,5 |
Independen | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Sum | 338 | 51,5 | 320 | 48,5 |
Pelaksanaan
Sebagai bentuk tindak lanjut, banyak keputusan diambil di berbagai lapisan pemerintahan untuk mempermudah pemindahan ibu kota Jerman ke Berlin. Untuk menjamin "keadilan pembagian kerja" antara kedua kota tersebut, pemerintah memutuskan untuk memindahkan kantor-kantor pemerintahan berikut ini ke Berlin dan mendirikan cabang yang lebih kecil di Bonn:
- Kantor Kanselir
- Kantor Pers Federal
- Kementerian Luar Negeri
- Kementerian Dalam Negeri Federal
- Kementerian Keuangan Federal
- Kementerian Kehakiman Federal
- Kementerian Ekonomi dan Teknologi Federal
- Kementerian Tenaga Kerja dan Sosial Federal
- Kementerian Transportasi, Bangunan, dan Pembangunan Kota Federal
- Kementerian Keluarga, Lanjut Usia, Perempuan, dan Pemuda Federal
Kementerian federal berikut ini bertahan di Bonn dan memiliki cabang di Berlin:
- Kementerian Pangan, Pertanian, dan Perlindungan Konsumen Federal
- Kementerian Pertahanan Federal
- Kementerian Kesehatan Federal
- Kementerian Lingkungan, Pelestarian Alam, dan Keselamatan Nuklir Federal
- Kementerian Pendidikan dan Penelitian Federal
- Kementerian Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi Federal
- Kementerian Pos dan Telekomunikasi Federal (bubar tahun 1998)
Undang-Undang Berlin-Bonn disahkan tahun 1994. Awalnya, pemindahan kementerian federal ke Berlin dijadwalkan terlaksana tahun 1995, tetapi molor dari tenggat waktu. Kabinet kemudian memutuskan pemindahan harus rampung tahun 2000 dengan anggaran sebanyak-banyaknya 20 miliar mark Jerman (10,2 miliar euro).
Dalam periode tersebut, pemerintah juga mengambil keputusan-keputusan penting, antara lain:
- gedung Reichstag adalah kantor permanen Bundestag
- sebagian besar kementerian federal pindah ke Berlin
- sebagian besar pegawai kementerian bertahan di Bonn
- menteri federal di Bonn dan Berlin memiliki kantor kedua
- presiden federal berkantor di Berlin
Berlin secara resmi berstatus penuh sebagai pusat parlemen dan pemerintahan Republik Federal Jerman pada tahun 1999.
Lihat pula
Referensi
- ^ Art. 2 Abs. 1 Diarsipkan 2010-03-04 di Wayback Machine. EV
- ^ "Nationalatlas aktuell", "Hauptstadtbeschluss" Diarsipkan 2012-04-16 di Wayback Machine. by Sebastian Lentz, "Published 17 Juni 2011". Retrieved 9-20-12.
- ^ Laux, Hans-Dieter, "Berlin oder Bonn? Geographische Aspekte eine Parlamentsentscheidung", "Geographische Rundschau", 43:12, 740–743, 1991.
- ^ Thompson, Wayne C. (2008). The World Today Series: Nordic, Central and Southeastern Europe 2008. Harpers Ferry, West Virginia: Stryker-Post Publications. ISBN 978-1-887985-95-6.
- ^ Lehmann, Hans Georg (11 May 2011). "Infografik: Abstimmung vom 20. Juni 1991". Bundeszentrale für politische Bildung. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-01-22. Diakses tanggal 6 May 2017.
Bahan bacaan
- Andreas Salz: Bonn-Berlin. Die Debatte um Parlaments- und Regierungssitz im Deutschen Bundestag und die Folgen. Monsenstein und Vannerdat, Münster 2006, ISBN 3-86582-342-4 (zugleich: Bonn, Univ., Magisterarbeit).