Versi yang bisa dicetak tidak lagi didukung dan mungkin memiliki kesalahan tampilan. Tolong perbarui markah penjelajah Anda dan gunakan fungsi cetak penjelajah yang baku.

Proses Birokrasi Dalam Pemerintahan-Kebijakan Publik

Oleh: Siti Fatimah¹, Rini Fathonah, S.H., M.H.²

Interaksi birokrasi internal dan eksternal dengan lingkungannya melandasi proses birokrasi dalam melaksanakan fungsinya (kebijakan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, kemitraan, dll.). Proses ini berbentuk siklus, atau lingkaran, dan berputar dari awal ke akhir, sesuai dengan kebutuhan dan keadaan lingkungan. Proses birokrasi pemerintahan yang siklus dan siklis menunjukkan tahapan atau fase yang terkait dan berkesinambungan dalam satu kesatuan.

Dalam fungsi kebijakan publik, birokrasi pemerintahan berfungsi sebagai pelaku kebijakan dan menjalankan proses dari tahapan-tahapan kebijakan, mulai dari masalah kebijakan (masalah kebijakan), perumusan dan penetapan kebijakan (policy making), pelaksanaan kebijakan (policy implementation), pengawasan dan pemantauan kebijakan (policy monitoring and control), evaluasi kebijakan (policy evaluation), produk dan hasil kebijakan (policy outcomes), dan konsekuensi dari kebijakan positif dan negatif. Misalnya, kebijakan pemilihan kepala daerah dimulai dengan menanggapi prinsip kepemimpinan demokratis untuk kepala daerah, termasuk proses pengajuan calon, pendaftaran, kampanye, pemilihan, penetapan, dan proses lainnya, hingga pelantikan kepala daerah.

Dengan cara yang sama, proses birokrasi pemerintahan, termasuk fungsi pelayanan publik, pembangunan, pemberdayaan, kemitraan, dan lain-lain, dilakukan secara bertahap dan konsisten. Proses ini dikenal sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pemerintahan semakin kompleks dan luas, dipengaruhi oleh banyak faktor. Karena itu, proses birokrasi selalu memerlukan reorientasi dan revitalisasi untuk mendukung refungsionalisasi sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pemerintahan saat ini.

Salah satu truisme yang berlaku bagi semua jenis organisasi, termasuk birokrasi pemerintahan, adalah bahwa manusia adalah komponen organisasi yang paling penting. Agar birokrasi dapat berfungsi, upaya sadar, terprogram, dan berkelanjutan dalam pengembangan organisasi harus dilakukan.

Manajemen Sumber Daya Manusia Truisme ini bahkan lebih penting bagi birokrasi karena peran mereka sebagai abdi negara dan seluruh masyarakat.
Pengembangan Sistem Kerja: Semua upaya yang dilakukan untuk mengembangkan sistem kerja harus difokuskan pada menghilangkan pandangan buruk tentang sistem kerja birokrasi. Pandangan buruk ini termasuk keyakinan bahwa birokrasi bekerja dengan lambat, berbelit-belit, menggunakan pendekatan legalistik, efisiensi yang rendah, berkotak-kotak, dan tidak fleksibel terhadap perubahan.
Pengembangan Persepsi: Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, persepsi masyarakat terhadap birokrasi biasanya bersifat negatif. Namun demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada pemimpin pemerintahan negara yang "merestui" para bawahannya untuk membangun reputasi buruk tersebut. Sangat penting untuk dijunjung tinggi nilai-nilai seperti kesetiaan, kejujuran, semangat pengabdian, disiplin kerja, mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, tidak memperhitungkan untung rugi dalam pelaksanaan tugas, siap berkorban, dan dedikasi.

Sumber:

Rusfiana, Y., & Supriyatna, C. (2021). Memahami Birokrasi Pemerintahan dan Perkembangannya.