Ibnu Suhendra
Tampilan
Artikel ini memiliki beberapa masalah. Tolong bantu memperbaikinya atau diskusikan masalah-masalah ini di halaman pembicaraannya. (Pelajari bagaimana dan kapan saat yang tepat untuk menghapus templat pesan ini)
|
Artikel ini perlu dikembangkan agar dapat memenuhi kriteria sebagai entri Wikipedia. Bantulah untuk mengembangkan artikel ini. Jika tidak dikembangkan, artikel ini akan dihapus. |
Ibnu Suhendra | |
---|---|
Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT RI | |
Informasi pribadi | |
Lahir | 31 Maret 1971 Glenmore, Banyuwangi, Jawa Timur |
Almamater | Akademi Kepolisian (1993) |
Karier militer | |
Pihak | Indonesia |
Dinas/cabang | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme |
Masa dinas | 1993—sekarang |
Pangkat | Inspektur Jenderal Polisi |
Satuan | Reserse |
Sunting kotak info • L • B |
Irjen. Pol. Ibnu Suhendra (lahir 31 Maret 1971) adalah seorang perwira tinggi Polri yang menjabat sebagai Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT RI.[1]
Ibnu, lulusan Akpol 1993 ini berpengalaman dalam bidang Reserse. Jabatan terakhir jenderal bintang 2 ini adalah Analis Kebijakan Utama Bidang Intelijen Densus 88 AT Polri.
Kasus penting yang pernah ditangani
[sunting | sunting sumber]- BOM BALI II (2005)
- OPERASI PENEGAKAN HUKUM DI POSO (2006 - 2007)
- OPERASI PENEGAKAN HUKUM DR. AZHARI BATU MALANG (2005)
- OPERASI PENEGAKAN HUKUM DI WONOSOBO (2005)
- OPERASI PENEGAKAN HUKUM NURDIN M. TOP (2009)
- OPERASI PENEGAKAN HUKUM PELATIHAN MILITER TERORIS DI JANTHO ACEH (2010)
- OPERASI PENEGAKAN HUKUM DI MEDAN, PERAMPOKAN BANK CIMB (2010)
- OPERASI PENEGAKAN HUKUM DI POSO (2010)
- OPERASI PENEGAKAN HUKUM DI AMBON (2011)
- OPERASI PENEGAKAN HUKUM SIGIT QORDOWI (2011)
- OPERASI PENEGAKAN HUKUM DI BALI (2011)
- OPERASI PENEGAKAN HUKUM BOM BUNUH DIRI DI POLRES CIREBON (2011)
- OPERASI PENEGAKAN HUKUM DI POSO (2012)
- OPERASI COMODO 2012, MENANGKAP PENGEDAR 1,5 JUTA BUTIR EXSTASI, FREDY BUDIMAN DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK JAKARTA (2012)
- OPERASI PENEGAKAN HUKUM AMAN MALEO II DI POSO (2013)
- OPERASI PENEGAKAN HUKUM KELOMPOK MUJAHIDIN INDONESIA TIMUR, ABU ROBAN DI BATANG DAN KEBUMEN (2013)
- OPERASI PENEGAKAN HUKUM BOM BUNUH DIRI DI POLRES POSO (2013)
- OPERASI PENEGAKAN HUKUM JARINGAN TERORIS NURULHAQ, PEMBUNUHAN POLISI DI JAKARTA, BOM VIHARA EKAYANA, BOM POLSEK RAJA POLAH (2013)
- OPERASI PENEGAKAN HUKUM BOM THAMRIN DAN PENEMBAK JALANAN, JAKARTA (2016)
- OPERASI PENEGAKAN HUKUM RENCANA PENEMBKAN DAN PENGEBOMAN MAL, SURABAYA (2016)
- OPERASI PENEGAKAN HUKUM BOM BUNUH DIRI POLRES SOLO (2016)
- OPERASI PENEGAKAN HUKUM RENCANA BOM ISTANA NEGARA (2016)
- OPERASI PENEGAKAN HUKUM BOM CICENDO DI BANDUNG (2017)
- OPERASI PENEGAKAN HUKUM BOM BUNUH DIRI KP. MELAYU DI JAKARTA (2017)
- OPERASI PENEGAKAN HUKUM RENCANA BOM RADIO ACTIVE DI BANDUNG (2017)
- OPERASI PENEGAKAN HUKUM BOM GEREJA DI SURABAYA (2018)
Kepangkatan
[sunting | sunting sumber]- Kenaikan Pangkat Luar Biasa Inspektur Polisi Satu ke Ajun Komisaris (2005)
Referensi
[sunting | sunting sumber]