Ali Moertopo: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
kTidak ada ringkasan suntingan
Wagino Bot (bicara | kontrib)
k →‎Pranala luar: minor cosmetic change
Baris 48: Baris 48:


== Pranala luar ==
== Pranala luar ==

* [http://farikhsaba.multiply.com/reviews/item/12 Ali Moertopo dan Dunia Intelijen]<!-- Yang ini mati: http://swaramuslim.net/more.php?id=457_0_1_0_M (08-09-2011) -->
* [http://farikhsaba.multiply.com/reviews/item/12 Ali Moertopo dan Dunia Intelijen]<!-- Yang ini mati: http://swaramuslim.net/more.php?id=457_0_1_0_M (08-09-2011) -->



Revisi per 4 Februari 2016 11.17

Ali Moertopo
[[Menteri Penerangan Indonesia]] 21
Masa jabatan
29 Maret 1978 – 19 Maret 1983
PresidenSoeharto
Sebelum
Pendahulu
Mashuri Saleh
Pengganti
Harmoko
Sebelum
Informasi pribadi
Lahir(1924-09-23)23 September 1924
Belanda Blora, Jawa Tengah, Hindia Belanda
Meninggal15 Mei 1984(1984-05-15) (umur 59)
Indonesia Jakarta, Indonesia
Tanda tangan
Sunting kotak info
Sunting kotak info • L • B
Bantuan penggunaan templat ini

Letnan Jenderal (Purn.) Ali Moertopo, atau dieja sering pula dieja Ali Murtopo (23 September 1924 – 15 Mei 1984), adalah pemikir, tokoh intelijen, dan politikus yang berperan penting terutama pada masa Orde Baru di Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Penerangan Indonesia (19781983) serta Deputi Kepala (1969 – 1974) dan Wakil Kepala (1974 – 1978) Badan Koordinasi Intelijen Negara .

Awal karier

Ali bergabung dengan BKR setelah Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tahun 1945. Pada dasawarsa 1950-an, Ali Murtopo ditugaskan di Kodam Diponegoro. Pada mulanya, ia adalah bagian dari pasukan Banteng Raider. Pasukan ini, yang berada di bawah komando Ahmad Yani, merupakan sebuah pasukan khusus yang berupaya untuk menumpas pemberontakan Darul Islam. Pada tahun 1956, bersama dengan Yoga Soegomo, Ali mendukung Letnan Kolonel Soeharto dalam upayanya untuk menjadi Pangdam Diponegoro. Manuver ini berhasil dan Soeharto sukses mendapatkan jabatan Pangdam Diponegoro dengan pangkat kolonel. Sebagai imbalan atas dukungannya, Ali ditunjuk oleh Soeharto sebagai Asisten Teritorial.

Pada saat itu, Republik Indonesia sedang menghadapi gerakan koreksi daerah melalui PRRI dan banyak pasukan-pasukan ABRI yang dikirim ke Sumatra untuk menanggulangi gerakan ini. Ali dikirim ke Sumatra pada tahun 1959 dan ia menjabat sebagai Kepala Staf Resimen II dengan Yoga Sugama sebagai Komandan Resimennya. Pada tahun yang sama, Soeharto dicopot dari jabatan Pangdam oleh KSAD AH Nasution karena terlibat kasus penyelundupan dan ditugaskan belajar di SSKAD pada tahun 1960. Setelah PRRI dikalahkan, Ali kembali ke Jawa Tengah untuk melanjutkan tugasnya dengan Kodam Diponegoro yang sekarang dipimpin oleh Pranoto Reksosamudro.

Setelah Soeharto menyelesaikan pendidikan di SSKAD, ia ditarik ke Jakarta dan menjabat sebagai Deputi I KSAD (Operasi). Pada saat inilah, Ali bergabung lagi dengan atasannya yang lama itu. Pada waktu yang sama Soeharto juga dipercaya oleh Nasution untuk membentuk CADUAD (Cadangan Umum Angkatan Darat) dan setelah satuan tempur tersebut dibentuk, Soeharto ditunjuk sebagai Panglima CADUAD dengan pangkat Brigadir Jenderal. Sekali lagi, Ali menjadi bawahan Soeharto dengan jabatan sebagai Asisten Kepala Staf CADUAD .

Orde Baru

Ali berperan besar dalam melakukan modernisasi intelejen Indonesia. Ia terlibat dalam operasi-operasi intelejen dengan nama Operasi Khusus (Opsus) yang terutama ditujukan untuk memberangus lawan-lawan politik pemerintahan Soeharto.

Pada tahun 1968, Ali menggagas peleburan partai-partai politik, yang saat itu sangat banyak jumlahnya, menjadi beberapa partai saja agar lebih mudah dikendalikan. Hal ini kemudian terwujud pada tahun 1973 sewaktu semua partai melebur menjadi tiga partai: Golkar, PPP (penggabungan partai-partai berbasis Islam), dan PDI (penggabungan partai-partai berbasis nasionalis).

Pada tahun 1971, bersama Soedjono Hoemardhani, asisten pribadi Soeharto, ia merintis pendirian CSIS (Centre for Strategic and International Studies) yang merupakan lembaga penelitian kebijakan pemerintahan. Pada tahun 1972, ia menerbitkan tulisan Dasar-dasar Pemikiran tentang Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 Tahun yang selanjutnya diterima MPR sebagai strategi pembangunan jangka panjang (PJP).

Rujukan

  • Floriberta Aning S., 100 Tokoh yang Mengubah Indonesia (2005)

Pranala luar

Jabatan politik
Didahului oleh:
Mashuri
Menteri Penerangan
1978—1983
Diteruskan oleh:
Harmoko