Asosiasi Asistensi untuk Pemerintahan Kekaisaran

Asosiasi Asistensi untuk Pemerintahan Kekaisaran 大政翼賛會 Taisei Yokusankai
Presiden	Fumimaro Konoe (1940–1941) Hideki Tojo (1941–1944) Kuniaki Koiso (1944–1945) Kantarō Suzuki (1945)
Wakil Presiden	Heisuke Yanagawa (1941) Kisaburo Ando (1941–1943) Fumio Gotō (1943–1944) Takekata Ogata (1944–1945)
Dibentuk	12 Oktober 1940
Dibubarkan	13 Juni 1945
Digabungkan dari	Rikken Seiyūkai Rikken Minseitō Kokumin Dōmei Shakai Taishūtō
Kantor pusat	Marunouchi, Chiyoda, Tokyo, Kekaisaran Jepang
Surat kabar	Osamu Tsubasa
Sayap pemuda	Pemuda Jepang Raya (大日本靑少年團, Dai-nippon Seishōnendan)
Sayap wanita	Asosiasi Wanita Jepang Raya (大日本婦人會, Dai-nippon Fujinkai)
Sayap parlementer	Yokusan Sonendan
Kelompok Parlementer	Yokusan Seijikai
Program mobilisasi	Asosiasi Kewilayahan
Militia nasional	Korps Tempur Sukarelawan
Ideologi	Statisme Shōwa Imperialisme Jepang Militerisme Jepang Nasionalisme Jepang Monarkisme Jepang Konservatisme nasional Konservatisme sosial Pan-Asianisme Kapitalisme negara Anti-komunisme Anti-liberalisme Totalitarianisme
Agama	Shintō Statis
Warna	Merah dan   putih
Shūgiin (1942)	381 / 466
Politik Jepang Partai politik Pemilihan umum

Asosiasi Asistensi untuk Pemerintahan Kekaisaran atau Taisei Yokusankai (Jepang: 大政翼贊會/大政翼賛会code: ja is deprecated ) adalah sebuah organisasi masa perang Kekaisaran Jepang yang dibuat oleh Perdana Menteri Fumimaro Konoe pada 12 Oktober 1940, untuk mempromosikan tujuan-tujuan dari gerakan Shintaisei-nya ("Orde Baru"). Organisasi tersebut berubah menjadi partai politik pemerintahan "statis" yang bertujuan untuk menyingkirkan seksionalisme dalam politik dan ekonomi di Kekaisaran Jepang untuk menciptakan negara satu partai totaliter, dalam rangka memaksimalisasi efisiensi upaya perang total Jepang di Tiongkok. Ketika organisasi ini diluncurkan secara resmi, Konoe di angkat sebagai "penyelamat politik" sebuah negara yang sedang kacau; namun, perpecahan internal segera muncul.

Awal Mula

Berdasarkan rekomendasi dari Shōwa Kenkyūkai (Asosiasi Penelitian Shōwa), Konoe awalnya memahami Asosiasi Asistensi untuk Pemerintahan Kekaisaran sebagai partai politik reformis untuk mengatasi perbedaan yang mengakar dan klik politik antara birokrat, politisi dan militer. Selama musim panas 1937, Konoe menunjuk 37 anggota yang dipilih dari spektrum politik yang luas ke komite persiapan yang bertemu di Karuizawa, Nagano. Komite tersebut termasuk rekan politik Konoe yaitu Fumio Gotō, Count Yoriyasu Arima dan pengusaha dan juru bicara sayapzkanan Fusanosuke Kuhara. Sayap militer radikal diwakili oleh Kingoro Hashimoto, sedangkan sayap militer tradisionalis diwakili oleh Senjūrō Hayashi, Heisuke Yanagawa dan Nobuyuki Abe.

Konoe awalnya mengusulkan agar Asosiasi Asistensi untuk Pemerintahan Kekaisaran diorganisir di sepanjang garis sindikalis nasional, dengan anggota baru ditugaskan ke cabang berdasarkan profesi, yang kemudian akan mengembangkan saluran untuk partisipasi massa dari populasi umum untuk "membantu Pemerintahan Kekaisaran".

Namun, sejak awal, tidak ada konsensus dalam tujuan bersama, karena dewan kepemimpinan mewakili semua ujung spektrum politik, dan pada akhirnya, partai diorganisir menurut garis geografis, mengikuti sub-divisi politik yang ada. Oleh karena itu, semua pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkat pemerintahan desa, kota, kota dan prefektur secara otomatis menerima posisi yang setara di dalam cabang lokal Asosiasi Asistensi Pemerintahan Kekaisaran.

Sebelum pembentukan Asosiasi Asistensi untuk Pemerintahan Kekaisaran, Konoe telah mengesahkan Undang-Undang Mobilisasi Nasional, yang secara efektif menasionalisasi industri strategis, media berita, dan serikat pekerja, sebagai persiapan untuk perang total dengan Republik Tiongkok.

Serikat pekerja digantikan oleh Rancangan Ordonasi Wajib-Militer Nasional, yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk merekrut pekerja sipil ke dalam industri perang yang kritis. Masyarakat dimobilisasi dan di-indoktrinasi melalui Gerakan Mobilisasi Spiritual Nasional, yang mengorganisir acara-acara patriotik dan demonstrasi massa, dan mempromosikan slogan-slogan seperti "Yamato-damashii" (semangat yamato) dan "Hakkō ichiu" (Seluruh dunia di bawah satu atap) untuk mendukung militerisme. Ini didesak untuk "mengembalikan semangat dan prinsip Jepang kuno".

Perkembangan

Segera setelah bulan Oktober 1940, Asosiasi Asistensi untuk Pemerintahan Kekaisaran mensistematisasikan dan meresmikan Tonarigumi, sebuah sistem nasional asosiasi lingkungan. Shashin Shūhō (Laporan Mingguan Fotografi) edisi 6 November 1940 menjelaskan tujuan infrastruktur ini:

Gerakan Taisei Yokusankai telah menyalakan saklar untuk membangun kembali Jepang baru dan menyelesaikan tatanan baru Asia Timur Raya yang, secara besar-besaran, adalah pembangunan tatanan dunia baru. Taisei Yokusankai (Asosiasi Asistensi untuk Pemerintahan Kekaisaran) secara garis besar adalah gerakan Orde Baru yang dengan kata lain akan menempatkan Seratus Juta menjadi satu tubuh di bawah organisasi baru ini yang akan mengerahkan seluruh tenaga dan kemampuan kita untuk kepentingan bangsa. Bukankah kita semua siap secara mental untuk menjadi anggota organisasi baru ini dan, sebagai satu orang dewasa ke orang lain, tanpa membuat atasan kita kagum atau disibukkan dengan masa lalu, mengesampingkan semua urusan pribadi untuk melakukan pelayanan publik? Di bawah Taisei Yokusankai adalah kota regional, desa, dan tonarigumi; mari kita selenggarakan rapat dewan dan memajukan kegiatan organisasi ini.

Pada bulan Februari 1942, semua asosiasi wanita digabungkan menjadi Asosiasi Wanita Jepang Raya yang bergabung dengan Asosiasi Bantuan Pemerintahan Kekaisaran pada bulan Mei. Setiap wanita dewasa di Jepang, kecuali di bawah dua puluh tahun dan belum menikah, dipaksa untuk bergabung dengan Asosiasi.

Demikian pula, pada bulan Juni, semua organisasi pemuda digabung menjadi Korps Pemuda Asosiasi Asistensi Politik untuk Pemerintahan Kekaisaran Jepang Raya (翼賛青年団, Yokusan Sonendan), berdasarkan model Sturmabteilung Jerman Nazi (stormtroopers).

Referensi

• Aldus, Christop (1999). The Police in Occupation Japan: Control, Corruption and Resistance to Reform. Routeledge. ISBN 0-415-14526-0. 
• Duus, Peter (2001). The Cambridge History of Japan. Palgrave Macmillan. ISBN 0-312-23915-7. 
• Sims, Richard (2001). Japanese Political History Since the Meiji Renovation 1868–2000. Palgrave Macmillan. ISBN 0-312-23915-7. 
• Stockwin, JAA (1990). Governing Japan: Divided Politics in a Major Economy. Vintage. ISBN 0-679-72802-3. 
• Wolferen, Karel J (1990). The Enigma of Japanese Power: People and Politics in a Stateless Nation. Vintage. ISBN 0-679-72802-3. 

Pranala luar

• Media terkait Imperial Rule Assistance Association di Wikimedia Commons