Daftar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia
	Petahana; Muhadjir Effendy; sejak 23 Oktober 2019
Ditunjuk oleh	Presiden Indonesia
Pejabat perdana	Muljadi Djojomartono
Dibentuk	6 Maret 1962

Menteri Koodinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia adalah Menteri yang membidangi koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan. Dahulu bernama Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat, disingkat Menko Kesra.

Pada Kabinet Kerja, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Indonesia terjadi perubahan nomenklatur menjadi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Daftar Menteri Koodinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia

Berikut adalah daftar orang yang pernah menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

No.	Menteri		Kabinet	Dari	Sampai	Keterangan
Belum diketahui (1) Non-partisan (3) Murba (1) PDI (1) PPP (1) Golkar/P. Golkar (8) PKB (1) PDIP (1)
1		Muljadi Djojomartono	Kerja III	6 Maret 1962	13 November 1963	^[A]
			Kerja IV	13 November 1963	27 Agustus 1964	^[B]
			Dwikora I	27 Agustus 1964	22 Februari 1966	^[C]
			Dwikora II	22 Februari 1966	28 Maret 1966
2		Adam Malik	Dwikora III	28 Maret 1966	25 Juli 1966	^[D]
3		Idham Chalid	Ampera I	25 Juli 1966	17 Oktober 1967	^[E]
			Ampera II	17 Oktober 1967	6 Juni 1968
			Pembangunan I	6 Juni 1968	28 Maret 1973	^[C]
4		Sunawar Sukowati	Pembangunan II	28 Maret 1973	31 Maret 1978	^[F]
5		Surono Reksodimedjo	Pembangunan III	31 Maret 1978	19 Maret 1983	^[C]
6		Alamsyah Ratu Perwiranegara	Pembangunan IV	19 Maret 1983	22 Maret 1988
7		Soepardjo Rustam	Pembangunan V	1988	1993
8	Berkas:Kabinet Pembangunan VI Azwar Anas.jpg	Azwar Anas	Pembangunan VI	1993	1998	^[G]
9		Haryono Suyono	Pembangunan VII	Maret 1998	21 Mei 1998	^[I]
9		Haryono Suyono	Reformasi Pembangunan	21 Mei 1998	20 Oktober 1999
10		Hamzah Haz	Persatuan Nasional	26 Oktober 1999	26 November 1999
11		Basri Hasanuddin		26 November 1999	23 Agustus 2000
Tidak Ada				23 Agustus 2000	23 Juli 2001	^{[note 1]}
12		Muhammad Jusuf Kalla	Gotong Royong	10 Agustus 2001	22 April 2004	^[J] ^{[note 2]} ^{[note 3]}
—		Abdul Malik Fadjar (ad-interim)	Gotong Royong	22 April 2004	20 Oktober 2004
13		Alwi Shihab	Indonesia Bersatu	21 Oktober 2004	7 Desember 2005
14	Berkas:Kabinet aburizal-b.jpg	Aburizal Bakrie	Indonesia Bersatu	7 Desember 2005	20 Oktober 2009
15		Agung Laksono	Indonesia Bersatu II	22 Oktober 2009	20 Oktober 2014
16		Puan Maharani	Kerja	27 Oktober 2014	1 Oktober 2019	^[K]
—		Darmin Nasution	Kerja	1 Oktober 2019	20 Oktober 2019
17		Muhadjir Effendy	Indonesia Maju	23 Oktober 2019	Petahana

Perubahan nama

^A Bernama Wakil Menteri Pertama/Koordinator Kesejahteraan Rakyat
^B Bernama Menteri Koordinator Kompartemen Kesejahteraan
^C Bernama Menteri Koordinator Kesejahteraan
^D Bernama Wakil Perdana Menteri untuk urusan Sosial dan Politik
^E Bernama Menteri Utama bidang Kesejahteraan Rakyat
^F Bernama Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat
^G Bernama Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat
^H Bernama Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
^I Bernama Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan
^J Bernama Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
^K Bernama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Catatan

Semua menteri yang menjabat di pemerintahan pada periode Kabinet Pembangunan III sampai dengan Kabinet Pembangunan VII adalah Anggota Dewan Pembina Golkar, termasuk Panglima ABRI dan Pimpinan Lembaga Pemerintahan^[1]

Catatan

^ Digabungkan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
^ Dipisahkan dari Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, nama jabatan berubah kembali Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
^ Jusuf Kalla mengundurkan diri karena mencalonkan diri menjadi Calon Wakil Presiden pada Pemilihan Umum 2004

Referensi

^ Halawa, Ohiao (1999). Profil 48 Ketua Umum Parpol RI [Profile of the 48 Chairpersons of the Political Parties in Indonesia] (dalam bahasa Indonesian). Jakarta: NIAS and Kreasi Karya Wiguna. hlm. 54. Kedua, selama menguasai pemerintahan, secara jelas telah menjadikan lembaga kekuasaan negara sebagai perangkat organisasi Golkar. Presiden adalah Ketua Dewan Pembina. Menteri, Panglima ABRI, dan pimpinan lembaga pemerintahan menjadi anggota Dewan Pembina.

Lihat pula

Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

[1] Digabungkan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

[2] Dipisahkan dari Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, nama jabatan berubah kembali Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

[3] Jusuf Kalla mengundurkan diri karena mencalonkan diri menjadi Calon Wakil Presiden pada Pemilihan Umum 2004

[4] Halawa, Ohiao (1999). Profil 48 Ketua Umum Parpol RI [Profile of the 48 Chairpersons of the Political Parties in Indonesia] (dalam bahasa Indonesian). Jakarta: NIAS and Kreasi Karya Wiguna. hlm. 54. Kedua, selama menguasai pemerintahan, secara jelas telah menjadikan lembaga kekuasaan negara sebagai perangkat organisasi Golkar. Presiden adalah Ketua Dewan Pembina. Menteri, Panglima ABRI, dan pimpinan lembaga pemerintahan menjadi anggota Dewan Pembina.

[A]

[B]

[C]

[D]

[E]

[F]

[G]

[I]

[note 1]

[J]

[note 2]

[note 3]

[K]

[1]