Eksekutif Irlandia Utara

Eksekutif Irlandia Utara

Feidhmeannas Thuaisceart Éireann
Informasi
Negara	Irlandia Utara
Pemimpin	Perdana Menteri (Michelle O'Neill Wakil Perdana Menteri Emma Little-Pengelly)
Ditetapkan oleh	Majelis Irlandia Utara
Kementrian	9 (daftar)
Bertanggung jawab untuk	Majelis Irlandia Utara
Kantor pusat	Kastil Stormont, Stormont Estate, Belfast
Situs web	www.northernireland.gov.uk

Eksekutif Irlandia Utara (bahasa Irlandia: Feidhmeannas Thuaisceart Éireann) adalah bentuk pemerintahan devolusi yang ada di Irlandia Utara. Eksekutif Irlandia Utara adalah cabang administratif dari Legislatif Irlandia Utara (Majelis Irlandia Utara). Eksekutif Irlandia Utara berwenang dalam memberikan jawaban dan keterangan-keterangan yang diajukan dalam persidangan Majelis Irlandia Utara dan pada awalnya dibentuk berdasarkan aturan-aturan yang dibahas dalam UU Irlandia Utara 1998 yang kemudian diikuti dengan penerapan Perjanjian Good Friday. Pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan dan kebijakan yang dilakukan oleh Eksekutif diawasi oleh Komite Eksekutif yang ada dalam Majelis Irlandia Utara. Selain itu Eksekutif Irlandia Utara juga menjadi contoh dari pemerintahan konsosiasionalis (pembagian kekuasaan).

Eksekutif Irlandia Utara dipimpin oleh Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri Irlandia Utara dan terbagi kedalam beberapa portofolio kementerian dan badan-badan yang berkaitan. Partai-partai yang memegang pemerintahan dalam Majelis Irlandia Utara menetapkan siapa saja orang-orang yang berhak menjadi menteri dengan pertimbangan dari Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri. Khusus untuk jabatan Menteri Kehakiman, akan dilakukan sebuah pemungutan suara lintas komunitas untuk memilih menteri yang akan menjabat. Eksekutif Irlandia Utara juga merupakan salah satu dari tiga pemerintahan devolusi di Britania Raya (dua lainnya adalah Pemerintah Skotlandia dan Wales).

Pada Januari 2017, Wakil Perdana Menteri Martin McGuinness mengundurkan diri akibat protes atas kasus Skandal Insentif Panas Terbarukan dan jatuhnya Eksekutif Irlandia Utara. Pemerintahan di Irlandia Utara kemudian dijalankan oleh para pegawai negeri dalam kapasitas sebagai caretaker hingga Januari 2020 setelah disepakatinya Perjanjian New Decade, New Approach dan Eksekutif Irlandia Utara kembali dibentuk. Namun tidak sampai dua tahun, Perdana Menteri Paul Givan mengundurkan diri akibat Protokol Irlandia Utara dan menyebabkan jatuhnya Eksekutif Irlandia Utara. Tidak ada kesepakatan mengenai pembagian kekuasaan yang dibuat setelah Pemilihan Majelis tahun 2022, dan dari Oktober 2022 hingga Februari 2024, Irlandia Utara diperintah oleh pegawai negeri. Pada 3 Februari 2024, Politikus Sinn Féin Michelle O'Neill diangkat menjadi Perdana Menteri dan menjadi nasionalis pertama yang dilantik menjadi Perdana Menteri Irlandia Utara.

Prosedur

Kastil Stormont, Kantor Pusat Eksekutif Irlandia Utara

Eksekutif Irlandia Utara dipimpin secara bersama oleh Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri Irlandia Utara dengan kewenangan seperti:

1. Bertindak sebagai forum diskusi dan persetujuan atas permasalahan yang melibatkan tanggung jawab dari dua kementerian atau lebih;
2. Mempriotaskan proposal eksekutif dan legislatif;
3. Mendiskusikan dan memberikan persetujuan terhadap permasalahan yang penting dan/atau kontroversial;
4. Memberikan rekomendasi nama pejabat yang dibutuhkan.

Rapat-rapat yang dilaksanakan dalam Eksekutif biasanya dilakukan setiap dua minggu sekali. Dibawah Peraturan Kementerian Eksekutif, para menteri diwajibkan :

1. Melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai dengan visi dan misi pemerintah
2. Mendukung segala keputusan yang diambil oleh Majelis dan Eksekutif Irlandia Utara
3. Ikut terlibat penuh dalam Eksekutif, Dewan Menteri Utara/Selatan dan Dewan Britania–Irlandia.

Peraturan Kementerian Eksekutif memberikan dasar bahwa tiga menteri dalam Eksekutif Irlandia Utara harus dipilih melalui pemungutan suara lintas-komunitas.

Sistem devolusi yang berlaku saat ini menggantikan sistem pemerintahan langsung (1974–1999 dan 2002–2007), ketika Pelayanan Sipil Irlandia Utara mempunyai pengaruh yang besar dalam kebijakan pemerintah. Legislasi yang membentuk departemen baru pada tahun 1999 memberikan penegasan bahwa "fungsi dari sebuah departemen sewaktu-waktu dilaksanakan berdasarkan arahan dan pengawasan Menteri". Kewenangan kementerian dapat diberikan melalui sebuah Undang-undang Majelis dan para menteri juga dapat melaksanakan kewenangan eksekutif sebagaimana yang dipegang oleh Mahkota.

Para menteri juga terikat pada sejumlah pembatasan, termasuk Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, Hukum yang berlaku dalam Uni Eropa dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku di Britania Raya, tidak boleh mendiskriminasi urusan atas dasar agama atau politik serta tidak dapat membuat kebijakan atas Urusan yang dikecualikan dan yang telah diatur Undang-Undang (karena urusan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Britania Raya).

Keputusan kementerian dapat ditolak dengan sebuah petisi yang diajukan setidak-tidaknya oleh 30 orang anggota Majelis Irlandia Utara. Tindakan tersebut dapat dilakukan jika keputusan yang ditetapkan diduga telah melanggar UU Kementerian dan atas "hal-hal kepentingan publik". Ketua Majelis harus berkonsultasi dengan para pemimpin fraksi partai di Majelis sebelum memutuskan apakah keputusan tersebut adalah termasuk dalam hal-hal kepentingan publik. Petisi yang lolos kemudian akan dipertimbangkan oleh Eksekutif Irlandia Utara.

Jumlah menteri-menteri dapat diubah ketika sebuah departemen dibentuk atau dibubarkan. Proposal harus dibuat oleh Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri dan harus dibawa ke Majelis Irlandia Utara agar dapat diputuskan melalui pemungutan suara lintas-komunitas. Pada awalnya jumlah departemen kementerina ada sebanyak 10 buah namun bertambah menjadi 11 setelah urusan kehakiman dilimpahkan kepada pemerintahan devolusi Irlandia Utara.

Para menteri akan dicopot dari jabatannya jika ia diangkat menjadi bagian dalam Pemerintah Irlandia atau menjadi Ketua atau Wakil Ketua dari Komite yang ada di Oireachtas (Parlemen Irlandia).