Ibu kota kabupaten: Perbedaan antara revisi
k Bot: Migrasi 1 pranala interwiki, karena telah disediakan oleh Wikidata pada item d:Q3147563 |
Menambahkan informasi. Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
| (48 revisi perantara oleh 33 pengguna tidak ditampilkan) | |||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
{{not to be confused|kota madya|kota}} |
|||
'''Ibu kota kabupaten''' adalah ibu kota atau tempat kedudukan pusat pemerintahan dari sebuah [[kabupaten]]. Pada sebuah ibu kota kabupaten terdapat Kantor [[Bupati]] beserta Perangkat Daerah, Gedung [[DPRD]] Kabupaten, Instansi Vertikal (instansi pusat di daerah, seperti [[Pengadilan Negeri]], [[Kejaksaan Negeri]], Mapolres, [[BPS]], [[BPN]]), dan infrastruktur perkotaan pada umumnya. |
|||
[[Berkas:Kantor Bupati Banggai.jpg|thumb|Kantor Bupati [[Kabupaten Banggai]] yang terletak di [[Luwuk, Banggai|Kecamatan Luwuk]], [[Provinsi Sulawesi Tengah]]]] |
|||
'''Ibu kota kabupaten''' ({{lang-en|regency seat|italic=yes}}) adalah suatu wilayah yang menjadi tempat kedudukan pusat pemerintahan ataupun perekonomian dari sebuah [[kabupaten]]. Suatu kabupaten dapat beribu kota di suatu [[kecamatan]], [[kapanewon dan kemantren|kapanewon]] atau [[distrik (Papua)|distrik]] (atau [[kota administratif]], yang saat ini istilah kota administratif telah dihapus pada tahun 1999). Pada sebuah ibu kota kabupaten terdapat Kantor [[Bupati]] beserta perangkat daerah, gedung [[DPRD]] kabupaten, instansi vertikal (instansi pusat di daerah, seperti [[Pengadilan Negeri]], [[Kejaksaan Negeri]], Mapolres, kantor-kantor perwakilan lembaga pemerintahan pusat seperti kantor [[Badan Pusat Statistik]], [[Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia|ATR]]/[[Badan Pertanahan Nasional|BPN]]), dan infrastruktur perkotaan pada umumnya.<ref name=KBBI1>{{cite web|url=http://kbbi4.portalbahasa.com/entri/ibu%20kota%20kabupaten|title="Ibu kota kabupaten" di KBBI|website=[[Kamus Besar Bahasa Indonesia]]|access-date=7 November 2016|archive-date=2016-12-20|archive-url=https://web.archive.org/web/20161220085931/http://kbbi4.portalbahasa.com/entri/ibu%20kota%20kabupaten|dead-url=yes}}</ref> |
|||
Secara legal, ibu kota kabupaten bukanlah bagian dari pembagian administratif sebuah kabupaten. Bagaimanapun pembagian administratif dari kabupaten adalah [[kecamatan]]. |
|||
Wilayah ibu kota kabupaten dapat menempati sebagian dari wilayah [[kecamatan]] |
Secara hukum, ibu kota kabupaten bukanlah bagian dari pembagian administratif sebuah kabupaten.<ref>{{Cite web|title=NOMOR 5 TAHUN 1974, UNDANG-UNDANG HALAMAN 3|url=https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1974/5TAHUN~1974UUHAL3.HTM|website=|access-date=2023-01-12}}</ref> Bagaimanapun pembagian wilayah administratif dari suatu kabupaten dibagi ke dalam beberapa [[kecamatan]]. Wilayah ibu kota kabupaten dapat menempati satu kecamatan penuh, misal [[Kota Sigli, Pidie|Kecamatan Kota Sigli]] sebagai ibu kota [[Kabupaten Pidie]]. Bisa juga sebagian dari wilayah [[kecamatan]] yang misalnya di [[Sarilamak|Nagari Sarilamak]] sebagai ibu kota [[Kabupaten Lima Puluh Kota]], yang menempati sebagian wilayah Kecamatan [[Harau, Lima Puluh Kota|Kecamatan Harau]]; atau dapat pula menempati lebih dari satu kecamatan, yaitu misalnya [[Ungaran|Kota Ungaran]] yang merupakan ibu kota [[Kabupaten Semarang]], yang juga menempati sebagian wilayah [[Ungaran Barat, Semarang|Kecamatan Ungaran Barat]] dan [[Ungaran Timur, Semarang|Kecamatan Ungaran Timur]]. |
||
Dalam perkembangannya, banyak ibu kota kabupaten yang dimekarkan menjadi [[Kota]] |
Dalam perkembangannya, banyak ibu kota kabupaten yang dimekarkan menjadi [[Kota]] mandiri, yang secara hukum terpisah dari kabupaten induk, dan memiliki pemerintahan daerah sendiri, seperti wali kota atau DPRD tingkat kota. Namun, sering kali pemekaran ini tidak selalu diikuti dengan pemindahan fasilitas dan gedung perkantoran pemerintah ke wilayah kabupaten, sehingga kabupaten induk seolah-olah masih memiliki ibu kota kabupaten di wilayah lain, yang dalam aturan geografis [[Indonesia]] tidak dibenarkan, salah satu contohnya adalah ibu kota [[Kabupaten Serang]] yang secara [[de jure|hukum]] berada di wilayah [[Ciruas, Serang|Kecamatan Ciruas]], tetapi [[de facto|faktanya]] fasilitas dan gedung perkantoran pemerintahnya masih berada di dalam wilayah [[Kota Serang]]. Untuk kedepannya, ibu kota kabupaten harus berada di wilayah kabupaten itu sendiri, misalnya di [[Kabupaten Kediri]] yang masih banyak terdapat fasilitas gedung perkantoran pemerintah daerah yang berada di luar wilayah kabupaten, yakni masuk dalam wilayah [[Kota Kediri]]. Untuk itu, secara bertahap harus dilakukan pemindahan ibu kota kabupaten baru ke wilayah yang sudah ditentukan, yakni di [[Ngasem, Kediri|Kecamatan Ngasem]].<ref>Rencana pemindahan pusat pemerintahan secara bertahap ke [[Pare, Kediri|Kecamatan Pare]] mendapat protes dari warga di sebagian wilayah Kabupaten Kediri, terutama dari daerah Selatan (seperti Kecamatan Kras, Ngadiluwih, Kandat dan Ringinrejo) dan di daerah Barat sungai Brantas (seperti Tarokan, Grogrol, Banyakan, Semen dan Mojo). Sejak masa pemerintahan Bupati H. Sutrisno, diambil kebijakan untuk menempatkan pusat pemerintahan di wilayah [[Ngasem, Kediri|Kecamatan Ngasem]], tepatnya di Desa Sukorejo (biasa disebut Katang) dan akan juga dibangun pusat bisnis di wilayah Kota Baru Gumul.</ref> |
||
== Referensi == |
|||
Misalnya, di [[Kabupaten Kediri]], banyak terdapat fasilitas gedung perkantoran Pemerintah Daerah yang berada di luar wilayah kabupaten, yakni di wilayah [[Kota Kediri]]. Untuk itu, bertahap dilakukan pemindahan ibu kota kabupaten ke wilayah Kabupaten Kediri, yakni di [[Pare, Kediri|Pare]]. |
|||
{{ |
{{reflist}} |
||
{{Authority control}} |
|||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
[[Kategori:Kabupaten]] |
|||
{{geo-stub}} |
|||
Revisi terkini sejak 14 Maret 2024 07.28
Ibu kota kabupaten (bahasa Inggris: regency seat) adalah suatu wilayah yang menjadi tempat kedudukan pusat pemerintahan ataupun perekonomian dari sebuah kabupaten. Suatu kabupaten dapat beribu kota di suatu kecamatan, kapanewon atau distrik (atau kota administratif, yang saat ini istilah kota administratif telah dihapus pada tahun 1999). Pada sebuah ibu kota kabupaten terdapat Kantor Bupati beserta perangkat daerah, gedung DPRD kabupaten, instansi vertikal (instansi pusat di daerah, seperti Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Mapolres, kantor-kantor perwakilan lembaga pemerintahan pusat seperti kantor Badan Pusat Statistik, ATR/BPN), dan infrastruktur perkotaan pada umumnya.[1]
Secara hukum, ibu kota kabupaten bukanlah bagian dari pembagian administratif sebuah kabupaten.[2] Bagaimanapun pembagian wilayah administratif dari suatu kabupaten dibagi ke dalam beberapa kecamatan. Wilayah ibu kota kabupaten dapat menempati satu kecamatan penuh, misal Kecamatan Kota Sigli sebagai ibu kota Kabupaten Pidie. Bisa juga sebagian dari wilayah kecamatan yang misalnya di Nagari Sarilamak sebagai ibu kota Kabupaten Lima Puluh Kota, yang menempati sebagian wilayah Kecamatan Kecamatan Harau; atau dapat pula menempati lebih dari satu kecamatan, yaitu misalnya Kota Ungaran yang merupakan ibu kota Kabupaten Semarang, yang juga menempati sebagian wilayah Kecamatan Ungaran Barat dan Kecamatan Ungaran Timur.
Dalam perkembangannya, banyak ibu kota kabupaten yang dimekarkan menjadi Kota mandiri, yang secara hukum terpisah dari kabupaten induk, dan memiliki pemerintahan daerah sendiri, seperti wali kota atau DPRD tingkat kota. Namun, sering kali pemekaran ini tidak selalu diikuti dengan pemindahan fasilitas dan gedung perkantoran pemerintah ke wilayah kabupaten, sehingga kabupaten induk seolah-olah masih memiliki ibu kota kabupaten di wilayah lain, yang dalam aturan geografis Indonesia tidak dibenarkan, salah satu contohnya adalah ibu kota Kabupaten Serang yang secara hukum berada di wilayah Kecamatan Ciruas, tetapi faktanya fasilitas dan gedung perkantoran pemerintahnya masih berada di dalam wilayah Kota Serang. Untuk kedepannya, ibu kota kabupaten harus berada di wilayah kabupaten itu sendiri, misalnya di Kabupaten Kediri yang masih banyak terdapat fasilitas gedung perkantoran pemerintah daerah yang berada di luar wilayah kabupaten, yakni masuk dalam wilayah Kota Kediri. Untuk itu, secara bertahap harus dilakukan pemindahan ibu kota kabupaten baru ke wilayah yang sudah ditentukan, yakni di Kecamatan Ngasem.[3]
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ ""Ibu kota kabupaten" di KBBI". Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-12-20. Diakses tanggal 7 November 2016.
- ^ "NOMOR 5 TAHUN 1974, UNDANG-UNDANG HALAMAN 3". Diakses tanggal 2023-01-12.
- ^ Rencana pemindahan pusat pemerintahan secara bertahap ke Kecamatan Pare mendapat protes dari warga di sebagian wilayah Kabupaten Kediri, terutama dari daerah Selatan (seperti Kecamatan Kras, Ngadiluwih, Kandat dan Ringinrejo) dan di daerah Barat sungai Brantas (seperti Tarokan, Grogrol, Banyakan, Semen dan Mojo). Sejak masa pemerintahan Bupati H. Sutrisno, diambil kebijakan untuk menempatkan pusat pemerintahan di wilayah Kecamatan Ngasem, tepatnya di Desa Sukorejo (biasa disebut Katang) dan akan juga dibangun pusat bisnis di wilayah Kota Baru Gumul.
 | Artikel bertopik geografi ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |