Komite Peralihan Aceh

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Komite Peralihan Aceh atau disingkat dengan KPA merupakan salah satu organisasi yang dibentuk setelah dibubarkan salah satu sayap militer GAM, yaitu Tentara Nanggroe Aceh (TNA) pasca Nota Kesepahaman perjanjian damai antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (Free Aceh Movement) yang dilaksanakan di Helsinki, Finlandia. Yang ditandatangani oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang diwakili oleh Hamid Awaluddin dan Pihak Gerakan Aceh Merdeka diwakili oleh Perdana Menteri GAM, Malik Mahmud dan dimediasi oleh CMI dan juga mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari.[1]

Latar Sejarah

Sebagai konsekwensi dari kesepakatan MoU Helsinki, GAM di haruskan membubarkan sayap militernya, Tentara Nanggroe Aceh (TNA). GAM selanjutnya mendirikan sebuah organisasi baru yang di beri nama Komite Peralihan Aceh (KPA). Komite Peralihan Aceh (KPA) dibentuk untuk menjaga kendali dan sumber data atau informasi mengenai mantan GAM. Pengurusnya terdiri dari panglima-panglima GAM dari tingkat wilayah sampai kecamatan. Melalui wadah organisasi ini di maksudkan agar mantan GAM tetap terkendali. Butir-butir MoU memberi peluang kepada mantan gerilyawan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk berpartisipasi dalam proses politik di Aceh. Proses ini akan menjadi babak baru bagi GAM untuk melakukan transformasi dari gerakan bersenjata ke gerakan politik. Pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang dilakukan serentak untuk 23 Kabupaten/Kota termasuk pemilihan Gubernur di Aceh pasca perjanjian damai Helsinki merupakan ujian pertama Komite Peralihan Aceh (KPA) dalam transformasi politik.[2]

Struktur Organisasi

Pengurus Pusat

Ketua KPA Pusat: Muzakir Manaf

Wakil Ketua: Kamaruddin Abubakar

Juru Bicara : Azhari Cage, S.I.P.

Pengurus Wilayah

Berikut ini adalah daftar nama-nama Panglima KPA di seluruh wilayah: [3]

NO Wilayah Nama Keterangan
1 ACEH SINGKIL SYARBANI
2 KUTACANE UCIL
3 GAYO LUES AMIRUDDIN
4 SUBULUSSALAM SUFRIDA
5 ACEH SELATAN ALFA BIN ABDURRAHMAN
6 ACEH BARAT B. YUSAINI
7 TAKENGON MUKHLIS Wilayah Linge
8 BENER MERIAH SABRI
9 MEUREUHOM DAYA Saifuddin
10 SABANG ABDURRAHMAN (DO)
11 PERLAK ABU SANUSI
12 ACEH RAYEUK EFFENDI
13 ACEH UTARA TENGKU NI Wilayah Samudera Pasee
14 LHOKSEUMAWE Tgk. Mukhtar ben Hanafiah Wilayah Kuta Pasee
15 BIREUEN DARWIS JEUNIEB Wilayah Batee Iliek
16 PIDIE Roni Ahmad
17 PIDIE JAYA AIYUB SYAH
18 ACEH TAMIANG MUSLIM

Lihat pula

Referensi

  1. ^ Merdeka.com; Merdeka.com. "Komite Peralihan Aceh Tunggu Daftar Mantan GAM". merdeka.com (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-12-22. Diakses tanggal 2018-12-22. 
  2. ^ Rachman, Surya Edy (2009). "Komite peralihan Aceh (KPA) transformasi gerakan politik pasca perjanjian damai Helsinki :: Studi kasus mobilisasi sumber daya KPA dalam pilkada Kota Lhokseumawe". Universitas Gadjah Mada. 
  3. ^ "KPA Rilis Nama-nama Panglima Wilayah | acehnetwork.com". acehnetwork.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-12-23. Diakses tanggal 2018-12-22.