Krisis konstitusional Spanyol 2017

Krisis konstitusional Spanyol 2017
Bagian dari Krisis Spanyol 2008–sekarang dan Gerakan kemerdekaan Catalunya 2012–sekarang
Letak Catalunya dalam Spanyol
Tanggal	6 September 2017 – sekarang (6 tahun, 8 bulan dan 2 minggu)
Lokasi	Spanyol, terutama Catalunya
Sebab	Penolakan Pemerintah Catalunya untuk mematuhi penangguhan Mahkamah Konstitusi terhadap Referendum kemerdekaan Catalunya 2017. Penolakan Pemerintah Spanyol untuk merundingkan sebuah referendum yang legal.
Metode	Unjuk rasa, pembangkangan sipil, perlawanan sipil, pendudukan, mogok massal.
Status	sedang berlangsung Referendum digelar meski ada suspensi; ratusan terluka dalam tindakan keras polisi pada hari pemungutan suara. Tindakan hukum diambil terhadap anggota pemerintah dan Parlemen Catalunya oleh pengadilan Spanyol; intervensi keuangan dan kepolisian terhadap Catalunya oleh pemerintah Spanyol. Unjuk rasa di jalan seluruh Catalunya; mogok massal seluruh wilayah pada 3 Oktober. Pemerintah Catalunya mengumumkan langkah menuju Deklarasi kemerdekaan sepihak. Unjuk rasa di seluruh Spanyol untuk mendukung dan menentang tindakan pemerintah Spanyol.
Pihak terlibat
Pemerintah Spanyol Kementerian Dalam Negeri Spanyol Korps Kepolisian Nasional Garda Sipil Generalitat de Catalunya Kementerian Dalam Negeri Catalunya Mossos d'Esquadra
Tokoh utama
Raja Felipe VI Mariano Rajoy Soraya Sáenz de Santamaría Juan Ignacio Zoido Carles Puigdemont Oriol Junqueras
Jumlah
Detasemen kepolisian di Catalunya: 12.000 Pasukan kepolisian Catalunya: 17.000
Jumlah korban
Terluka: 431 polisi Terluka: 893 (di Catalunya) 3 (in Madrid) Ditahan: 18 (di Catalunya) 1 (di Madrid)

Krisis konstitusional Spanyol 2017 adalah konflik politik yang sedang berlangsung antara Pemerintah Spanyol dan Generalitat de Catalunya mengenai isu Referendum kemerdekaan Catalunya 2017, yang mulai setelah undang-undang yang bertujuan untuk mengizinkan referendum tersebut dikecam oleh pemerintah Spanyol di bawah Perdana Menteri Mariano Rajoy dan kemudian ditangguhkan oleh Mahkamah Konstitusi sampai memutuskan masalah ini. Pemerintah Catalunya di bawah Presiden Catalunya Carles Puigdemont mengumumkan bahwa baik pihak berwenang pusat maupun mahkamah Spanyol tidak dapat menghentikan rencana mereka dan bahwa dimaksudkan untuk terus mengelar pemungutan suara bagaimanapun juga, memicu reaksi hukum yang cepat menyebar dari pemerintah Spanyol dan Catalunya ke Munisipalitas Catalunya—karena wali kota setempat didesak oleh Generalitat untuk memberikan dukungan logistik dan bantuan agar proses pemilihan dapat dilaksanakan—serta ke Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tinggi Catalunya, dan jaksa negara bagian.