Penyensoran di Turki

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Demonstrasi tahun 2011 menolak penyensoran internet di Turki

Penyensoran di Turki diatur oleh undang-undang domestik dan internasional. Terlepas dari ketentuan hukum, kebebasan pers di Turki mulai memburuk sejak 2010, dan terus mengalami penurunan yang signifikan menyusul upaya kudeta pada Juli 2016.[1][2] Pemerintah Turki Recep Tayyip Erdoğan telah menangkap ratusan jurnalis, menutup atau mengambil alih puluhan media, dan mencegah jurnalis dan keluarganya bepergian. Menurut beberapa akun, Turki saat ini menyumbang sepertiga dari jumlah kasus pemenjaraan jurnalis di seluruh dunia.[3]

Pada tahun 2012 dan 2013 Komite Perlindungan Jurnalis (CPJ) menempatkan Turki sebagai pemenjara jurnalis terburuk di dunia (di atas Iran dan China), dengan 49 jurnalis mendekam di penjara pada 2012 dan 40 pada 2013.[4][5] Laporan Transparansi Twitter tahun 2014 menunjukkan bahwa Turki mengajukan lima kali lebih banyak permintaan penghapusan konten ke Twitter daripada negara lain pada paruh kedua 2014, dengan permintaan meningkat sebanyak 150% di tahun 2015.[6][7]

Sejarah

Penyensoran secara regional sudah berlaku sebelum berdirinya Republik Turki. Pada 15 Februari 1857, Kesultanan Utsmaniyah mengeluarkan undang-undang yang mengatur percetakan ("Basmahane Nizamnamesi"); di mana buku pertama harus ditujukan kepada gubernur, yang diteruskan ke komisi pendidikan ("Maarid Meclisi") dan keamanan. Seterusnya, pihak Kesultanan akan memeriksanya. Jika tidak melewati proses ini buku-buku tidak diizinkan terbit secara legal.[8] Pada tanggal 24 Juli 1908, di awal Era Konstitusi Kedua, penyensoran dicabut, tetapi surat kabar yang menerbitkan berita yang dianggap berbahaya bagi keamanan luar dan dalam negeri ditutup.[8] Hingga antara tahun 1909 - 1913 terjadi kasus pembunuhan yang menewaskan empat jurnalis; Hasan Fehmi, Ahmet Samim, Zeki Bey dan Hasan Tahsin.

Menyusul pembubaran kekhalifahan pada tahun 1924, terjadi peristiwa pemberontakan Sheikh Said sebagai bagian dari konflik etnis yang meletus dengan penciptaan identitas nasionalisme Turki sekuler yang ditolak oleh bangsa Kurdi, yang telah lama setia kepada Khalifah. Sheikh Said, seorang syekh Naqsabandiyah, menuduh kaum nasionalisme Turki "merendahkan Khalifah menjadi parasit," hingga pecahlah pemberontakan dan darurat militer diberlakukan pada 25 Februari 1925. Ketidaksepakatan di partai Cumhuriyet Halk Partisi (Partai Rakyat Republik) pada akhirnya mendukung tindakan yang lebih keras dan di bawah kepemimpinan İsmet İnönü, undang-undang Takrir-i Sükun Kanunu diusulkan pada 4 Maret 1925.[9] Undang-undang ini memberikan kekuasaan yang tidak terkendali kepada pemerintah, dan memiliki sejumlah konsekuensi termasuk penutupan semua surat kabar kecuali Cumhuriyet dan Hakimiyet-i Milliye. Hasilnya adalah menyensor setiap kritik terhadap partai yang berkuasa, pengikut sosialis dan komunis ditangkap dan diadili oleh Pengadilan Tinggi yang didirikan di Ankara di bawah kekuasaan hukum. Tevhid-i Efkar, Sebül Reşat, Aydınlık, Resimli Ay, dan Vatan, termasuk di antara surat kabar yang ditutup dan beberapa wartawan ditangkap untuk diadili di pengadilan.[8] Pengadilan juga menutup kantor partai oposisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkas pada 3 Juni 1925, dengan dalih bahwa dukungan mereka secara terbuka untuk perlindungan adat agama telah berkontribusi pada pemberontakan Sheikh Said.[9][10]

Selama Perang Dunia II (1939–1945) banyak surat kabar diperintahkan untuk tutup, termasuk koran harian Cumhuriyet (5 kali, selama 5 bulan dan 9 hari), Tan (7 kali, selama 2 bulan dan 13 hari), dan Vatan (9 kali, selama 7 bulan dan 24 hari).[8]

Kerangka kerja legislatif

Konstitusi Turki pada pasal 28, menyatakan bahwa pers itu bebas dan tidak boleh disensor. Kebebasan berbicara tanpa kekerasan dilindungi oleh Pasal 10 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental, yang diratifikasi oleh Turki pada tahun 1954, dan berbagai ketentuan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang ditandatangani oleh Turki pada tahun 2000.[11] Banyak warga negara Turki yang dihhukum berdasarkan undang-undang yang disebutkan, mengajukan permohonan ke Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR) dan memenangkan kasus mereka.[11]

Tetapi, jaminan konstitusional dan internasional dirusak oleh ketentuan-ketentuan yang membatasi dalam KUHP, KUHAP, dan undang-undang anti-terorisme, yang secara efektif membuat jaksa dan hakim memiliki keleluasaan untuk menekan kegiatan jurnalistik.[12] Laporan Komisaris Hak Asasi Manusia Dewan Eropa 2017 tentang kebebasan berbicara dan kebebasan pers di Turki menegaskan kembali bahwa masalah penyensoran merujuk pada KUHP Turki dan Undang-Undang Anti-Terorisme Turki No. 3713.[13][14][15] Sementara itu, jaksa terus mengajukan sejumlah kasus terorisme atau keanggotaan organisasi bersenjata berdasarkan pernyataan tertentu dari terdakwa, yang sesuai dengan tujuan organisasi tersebut.[14]

Selain Pasal 301 yang diamandemenkan tahun 2008, dan Pasal 312, lebih dari 300 pasal membatasi kebebasan berbicara, beragama, dan berserikat, menurut Asosiasi Hak Asasi Manusia Turki (2002). Pasal 299 KUHP Turki mengatur pidana pencemaran nama baik Kepala Negara yang semakin ditegakkan. Akibatnya, per Juni 2016, 18 orang dipenjara karena melanggar pasal ini.[14][15] Pasal 295 KUHP juga semakin ditegakkan, memaksakan “pembungkaman pers” (Yayın Yasağı) pada topik-topik kepentingan publik yang relevan seperti serangan teroris dan ledakan berdarah.[16] Pembungkaman dapat diterapkan pada TV, media cetak, radio serta konten Internet, hosting, dan penyedia layanan. Melanggar norma ini berakibat pada hukuman tiga tahun penjara.

Referensi

  1. ^ "Turkey | Freedom House". web.archive.org. 2015-06-08. Diakses tanggal 2022-09-14. 
  2. ^ "CPJ testifies on Turkey's press freedom record after failed coup attempt". Committee to Protect Journalists (dalam bahasa Inggris). 2016-09-14. Diakses tanggal 2022-09-14. 
  3. ^ Benhabib, Seyla (16 Maret 2017). "Turkey is about to take another step toward dictatorship". The Washington Post. Diakses tanggal 15 September 2022. 
  4. ^ "Turkey increases Pressure on the Media - Fanack Chronicle". web.archive.org. 2015-07-14. Diakses tanggal 2022-09-14. 
  5. ^ "2013 prison census: 211 journalists jailed worldwide - Committee to Protect Journalists". web.archive.org. 2014-10-07. Diakses tanggal 2022-09-14. 
  6. ^ "Turkey tops countries demanding content removal: Twitter". Reuters (dalam bahasa Inggris). 2015-02-09. Diakses tanggal 2022-09-14. 
  7. ^ "Twitter's transparency report: Turkey tops countries demanding content removal- Technology News, Firstpost". Tech2. 2015-02-10. Diakses tanggal 2022-09-14. 
  8. ^ a b c d Şahhüseyinoğlu, H. Nedim (2011-07-26). "Censorship of Thought and the Press from Yesterday to Today (bahasa Turki)". web.archive.org. ISBN 9789756134085. Diakses tanggal 2022-09-17. 
  9. ^ a b Hassan, Mona. Longing for the Lost Caliphate: A Transregional History. Princeton University Press. hlm. 169. 
  10. ^ Arat, Yeşim (2012-02-01). Rethinking Islam and Liberal Democracy: Islamist Women in Turkish Politics (dalam bahasa Inggris). State University of New York Press. hlm. 7. ISBN 978-0-7914-8316-9. 
  11. ^ a b "Questions and Answers: Freedom of Expression and Language Rights in Turkey (Human Rights Watch Press release, New York, April 2002)". www.hrw.org. Diakses tanggal 2022-09-18. 
  12. ^ "Turkey | Freedom House". web.archive.org. 2015-06-08. Diakses tanggal 2022-09-18. 
  13. ^ "Turkish Anti-Terror Law, No. 3713/ 1991" (PDF). opbw.org. 2017-04-21. Diakses tanggal 2022-09-18. 
  14. ^ a b c Caucaso, Osservatorio Balcani e. "Council of Europe Commissioner for Human Rights' report on freedom of expression and media freedom in Turkey". Media Freedom Resource Centre OBCT (dalam bahasa Italia). Diakses tanggal 2022-09-18. 
  15. ^ a b "OPINION ON ARTICLES 216, 299, 301 AND 314 OF THE PENAL CODE OF TURKEY, Opinion No. 831/2015". venice.coe.int. Diakses tanggal 18 September 2022. 
  16. ^ "Yayın Yasağı Haberleri - Son Dakika Yayın Yasağı Hakkında Güncel Haber ve Bilgiler". HÜRRİYET - ARAMA (dalam bahasa Turki). Diakses tanggal 2022-09-18. 

Bacaan lebih lanjut