Penyuapan: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
Contoh kejadian judul halama. Tag: Dikembalikan Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Penyuapan''', '''penyogokan''', '''rasywah''', atau '''pengekolan'''<ref>{{Kamus|mengekol}}</ref> ({{lang-en|bribery}}) adalah tindakan memberikan [[uang]], [[barang]] atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan/minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima. Dalam kamus hukum ''[[Black's Law Dictionary]]'', penyuapan diartikan sebagai tindakan menawarkan, memberikan, menerima, atau meminta nilai dari suatu barang untuk mempengaruhi tindakan pegawai lembaga atau sejenisnya yang bertanggung jawab atas kebijakan umum atau peraturan hukum.<ref>{{Citation | title = What is BRIBERY? | publisher = Black's Law Dictionary | url = http://thelawdictionary.org/bribery/ | accessdate = September 30, 2015}}</ref><ref>{{Cite web|date=2023-08-07|title=PENYUAPAN SEBAGAI BENTUK GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI - Jurnal Harian regional|url=https://jurnal.harianregional.com/index.php/kerthawicara/article/view/15370|language=id|access-date=2023-08-07}}</ref> Penyuapan juga didefinisikan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 sebagai tindakan "memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum"; juga "menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum".<ref>{{Citation | title = UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1980 TENTANG TINDAK PIDANA SUAP | publisher = FH Unsrat | url = http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_11_80.htm | accessdate = 17 September 2016 | archive-date = 2016-07-16 | archive-url = https://web.archive.org/web/20160716223226/http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_11_80.htm | dead-url = yes }}</ref> |
'''Penyuapan''', '''penyogokan''', '''rasywah''', atau '''pengekolan'''<ref>{{Kamus|mengekol}}</ref> ({{lang-en|bribery}}) adalah tindakan memberikan [[uang]], [[barang]] atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan/minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima seperti [[politik uang]] dan sebagainya. Dalam kamus hukum ''[[Black's Law Dictionary]]'', penyuapan diartikan sebagai tindakan menawarkan, memberikan, menerima, atau meminta nilai dari suatu barang untuk mempengaruhi tindakan pegawai lembaga atau sejenisnya yang bertanggung jawab atas kebijakan umum atau peraturan hukum.<ref>{{Citation | title = What is BRIBERY? | publisher = Black's Law Dictionary | url = http://thelawdictionary.org/bribery/ | accessdate = September 30, 2015}}</ref><ref>{{Cite web|date=2023-08-07|title=PENYUAPAN SEBAGAI BENTUK GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI - Jurnal Harian regional|url=https://jurnal.harianregional.com/index.php/kerthawicara/article/view/15370|language=id|access-date=2023-08-07}}</ref> Penyuapan juga didefinisikan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 sebagai tindakan "memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum"; juga "menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum".<ref>{{Citation | title = UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1980 TENTANG TINDAK PIDANA SUAP | publisher = FH Unsrat | url = http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_11_80.htm | accessdate = 17 September 2016 | archive-date = 2016-07-16 | archive-url = https://web.archive.org/web/20160716223226/http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_11_80.htm | dead-url = yes }}</ref> |
||
== Referensi == |
== Referensi == |
||
Revisi per 10 Maret 2024 05.24
Penyuapan, penyogokan, rasywah, atau pengekolan[1] (bahasa Inggris: bribery) adalah tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan/minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima seperti politik uang dan sebagainya. Dalam kamus hukum Black's Law Dictionary, penyuapan diartikan sebagai tindakan menawarkan, memberikan, menerima, atau meminta nilai dari suatu barang untuk mempengaruhi tindakan pegawai lembaga atau sejenisnya yang bertanggung jawab atas kebijakan umum atau peraturan hukum.[2][3] Penyuapan juga didefinisikan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 sebagai tindakan "memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum"; juga "menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum".[4]
Referensi
- ^ (Indonesia) Arti kata mengekol dalam situs web Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- ^ What is BRIBERY?, Black's Law Dictionary, diakses tanggal September 30, 2015
- ^ "PENYUAPAN SEBAGAI BENTUK GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI - Jurnal Harian regional". 2023-08-07. Diakses tanggal 2023-08-07.
- ^ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1980 TENTANG TINDAK PIDANA SUAP, FH Unsrat, diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-07-16, diakses tanggal 17 September 2016
 | Artikel bertopik hukum ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |