Pesantren, Mijen, Semarang
Pesantren | |
---|---|
Negara | ![]() |
Provinsi | Jawa Tengah |
Kota | Semarang |
Kecamatan | Mijen |
Kodepos | 50212 |
Kode Kemendagri | 33.74.14.1014 ![]() |
Kode BPS | 3374010011 ![]() |
Luas | 6,80 km² |
Jumlah penduduk | - |
Kepadatan | - |
Pesantren merupakan sebuah kelurahan di kecamatan Mijen, Kota Semarang, provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kelurahan ini berbatasan dengan Kelurahan Kedungpane di sebelah timur, Jatibarang di sebelah tenggara, Mijen di sebelah selatan, Ngadirgo di sebelah barat, Podorejo di sebelah barat laut, dan Wates di sebelah utara.
Pesantren, bersama dengan Kedungpane, membentuk pusat dari kota terencana BSB (Bukit Semarang Baru) City, hasil pengembang PT Karyadeka Alam Lestari. Kompleks BSB City mencakup perumahan, danau buatan, tempat lari laun, rumah makan, ruko, kampus Universitas Katolik Soegijapranata, dan sebuah mal, Uptown Mall BSB City.[1][2][3] Ciputra Group mengelola beberapa kluster perumahan BSB City di Pesantren, seperti Victoria Valley, Forest Hill, dan Serena Hill.[4] Wilayah Pesantren dahulu merupakan hutan karet, namun sebagian besar hutan tersebut sudah ditebang untuk membangun proyek BSB City.[1]
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ^ a b "Pembangunan Kota Satelit di Area Hutan Karet, Semarang". Kompasiana. 10 Desember 2015.
- ^ "Danau BSB Semarang, Tempat Wisata Cocok untuk Self Healing". Solopos Jateng. 1 November 2023.
- ^ "Uptown Mall Resmi Dibuka di Kota Semarang, Ini Harapan Mbak Ita". Solopos Jateng. 1 Juli 2023.
- ^ "Citraland BSB City Tawarkan Hunian 2 Lantai Mulai dari Rp2 Miliaran". Media Indonesia. 18 Januari 2024.
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- (Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
- (Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
- (Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan