Wakil bupati: Perbedaan antara revisi
k menambahkan Kategori:Jabatan di pemerintahan Indonesia menggunakan HotCat |
k Bot: Perubahan kosmetika |
||
| Baris 2: | Baris 2: | ||
<ref>Hukum Online [http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52dbe81ce35e9/tata-cara-penggantian-jika-kepala-daerah-dan-wakilnya-berhalangan-tetap Tata Cara Penggantian Jika Kepala Daerah dan Wakilnya Berhalangan Tetap], diakses 26 Desember 2016</ref> |
<ref>Hukum Online [http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52dbe81ce35e9/tata-cara-penggantian-jika-kepala-daerah-dan-wakilnya-berhalangan-tetap Tata Cara Penggantian Jika Kepala Daerah dan Wakilnya Berhalangan Tetap], diakses 26 Desember 2016</ref> |
||
==Lihat pula== |
== Lihat pula == |
||
* [[Provinsi]] |
* [[Provinsi]] |
||
* [[Kota]] |
* [[Kota]] |
||
| Baris 9: | Baris 9: | ||
* [[Bupati]] |
* [[Bupati]] |
||
==Referensi== |
== Referensi == |
||
{{reflist}} |
{{reflist}} |
||
{{pemerintahan-stub}} |
{{pemerintahan-stub}} |
||
Revisi per 29 Januari 2017 04.14
Wakil Bupati adalah jabatan politik pasangan dari bupati yang berada di wilayah otonomi pemerintah kabupaten di bawah pemerintahan provinsi. Bersama bupati, wakil bupati merupakan satu paket yang dipilih dalam Pemilihan Kepala Daerah untuk masa jabatan selama lima tahun. Secara umum, tugas seorang wakil bupati adalah menjalankan sebagian tugas yang diemban oleh bupati. Menurut pasal 24 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, apabila bupati berhalangan tetap karena meninggal dunia, permintaan sendiri, diberhentikan karena suatu pelanggaran, atau karena keputusan suatu pengadilan yang bersifat final dan mengikat tak dapat melanjutkan tugas, maka wakil bupati diangkat menjadi bupati. [1]
Lihat pula
Referensi
- ^ Hukum Online Tata Cara Penggantian Jika Kepala Daerah dan Wakilnya Berhalangan Tetap, diakses 26 Desember 2016
 | Artikel bertopik politik ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |