Pemerintah Australia: Perbedaan antara revisi
q |
→Departemen: Perbaikan tata bahasa Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan aplikasi seluler Suntingan aplikasi Android |
||
(1 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
Baris 1: | Baris 1: | ||
{{dablink|Artikel ini berisi tentang pemerintah federal Australia. Lihat [[pemerintah di Australia]] untuk yurisdiksi lain. Untuk penjelasan tentang politik dan lembaga politik, lihat [[Politik Australia]].}} |
{{dablink|Artikel ini berisi tentang pemerintah federal Australia. Lihat [[pemerintah di Australia]] untuk yurisdiksi lain. Untuk penjelasan tentang politik dan lembaga politik, lihat [[Politik Australia]].}} |
||
'''[[Australia|Persemakmuran Australia]] |
'''Pemerintah Australia''' adalah penyelanggara negara federal [[Australia|Persemakmuran Australia]], sebuah [[monarki konstitusional]] [[federasi|federal]] [[sistem parlementer|parlementer]]. Persemakmuran Australia dibentuk tahun 1901 sebagai hasil dari perjanjian di antara enam [[Kekaisaran Britania|koloni Britania]] yang memiliki pemerintahan sendiri, dan kemudian menjadi enam negara bagian. Sebutan perjanjian ini tercantum dalam [[Konstitusi Australia]], yang tergambar pada [[Konvensi Konstitusional (Australia)|Konvensi Konstitusional]] dan diratifikasi oleh penduduk koloni melalui berbagai [[referendum]]. Struktur pemerintah Australia dapat dilihat dari dua konsep berbeda, yaitu [[federalisme]] dan [[pemisahan kekuasaan]] menjadi cabang pemerintahan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan berasal dari struktur konstitusi yang memecahkan cabang-cabang pemerintahan menjadi bidang-bidang terpisah. |
||
== Departemen == |
== Departemen == |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
* Departemen Jaksa Umum |
* Departemen Jaksa Umum |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
* Departemen Pertahanan |
* Departemen Pertahanan |
||
* Departemen Pendidikan, Pekerjaan dan Hubungan Kerja |
* Departemen Pendidikan, Pekerjaan, dan Hubungan Kerja |
||
* Departemen Lingkungan, Air, Warisan dan Seni |
* Departemen Lingkungan, Air, Warisan dan Seni |
||
* Departemen Keluarga, Perumahan, Pelayanan Masyarakat dan Penduduk |
* Departemen Keluarga, Perumahan, Pelayanan Masyarakat, dan Penduduk Pribumi |
||
* Departemen Luar Negeri dan Perdagangan |
* Departemen Luar Negeri dan Perdagangan |
||
* Departemen Kesehatan dan Usia |
* Departemen Kesehatan dan Usia |
||
* Departemen Imigrasi dan Kewarganegaraan |
* Departemen Imigrasi dan Kewarganegaraan |
||
* Departemen Sumber Daya Manusia |
* Departemen Sumber Daya Manusia |
||
* Departemen Inovasi, Industri, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian |
* Departemen Inovasi, Industri, Ilmu Pengetahuan, dan Penelitian |
||
* Departemen Infrastruktur, Transportasi, Pembangunan Daerah dan Pemerintah Daerah |
* Departemen Infrastruktur, Transportasi, Pembangunan Daerah, dan Pemerintah Daerah |
||
* Departemen Keuangan |
* Departemen Keuangan |
||
* Departemen Veteran |
* Departemen Veteran |
Revisi terkini sejak 29 Juni 2020 04.14
Pemerintah Australia adalah penyelanggara negara federal Persemakmuran Australia, sebuah monarki konstitusional federal parlementer. Persemakmuran Australia dibentuk tahun 1901 sebagai hasil dari perjanjian di antara enam koloni Britania yang memiliki pemerintahan sendiri, dan kemudian menjadi enam negara bagian. Sebutan perjanjian ini tercantum dalam Konstitusi Australia, yang tergambar pada Konvensi Konstitusional dan diratifikasi oleh penduduk koloni melalui berbagai referendum. Struktur pemerintah Australia dapat dilihat dari dua konsep berbeda, yaitu federalisme dan pemisahan kekuasaan menjadi cabang pemerintahan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan berasal dari struktur konstitusi yang memecahkan cabang-cabang pemerintahan menjadi bidang-bidang terpisah.
Departemen
[sunting | sunting sumber]- Departemen Jaksa Umum
- Departemen Perdana Menteri dan Kabinet
- Departemen Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
- Departemen Pertahanan
- Departemen Pendidikan, Pekerjaan, dan Hubungan Kerja
- Departemen Lingkungan, Air, Warisan dan Seni
- Departemen Keluarga, Perumahan, Pelayanan Masyarakat, dan Penduduk Pribumi
- Departemen Luar Negeri dan Perdagangan
- Departemen Kesehatan dan Usia
- Departemen Imigrasi dan Kewarganegaraan
- Departemen Sumber Daya Manusia
- Departemen Inovasi, Industri, Ilmu Pengetahuan, dan Penelitian
- Departemen Infrastruktur, Transportasi, Pembangunan Daerah, dan Pemerintah Daerah
- Departemen Keuangan
- Departemen Veteran