Pengguna:Wong Langsep/Bak Pasir 1: Perbedaan antara revisi
→Sejarah: Referensi Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan |
k Rubin16 memindahkan halaman Pengguna:Fido Cahya/Bak Pasir 1 ke Pengguna:Wong Langsep/Bak Pasir 1: Automatically moved page while renaming the user "Fido Cahya" to "Wong Langsep" |
||
| (20 revisi perantara oleh satu pengguna lainnya tidak ditampilkan) | |||
| Baris 31: | Baris 31: | ||
Pada awal pendiriannya, Rikuyu Sokyoku dihadapkan pada permasalahan serius yang harus segera ditangani. Adapun permasalahan yang dihadapi yaitu, Rikuyu Sokyoku menerima laporan dari Gunseikanbu bahwa terdapat 46 jembatan kereta api, beberapa bangunan stasiun dan bengkel kereta api yang telah dihancurkan Belanda. Serta ada sabotase di beberapa jalur kereta api yang menuju pelabuhan, seperti di Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Cilacap yang sebagian besar turut dihancurkan. Akhirnya, mau tidak mau Rikuyu Sokyoku harus memperbaiki berbagai sarana dan prasarana perkeretaapian yang mengalami kerusakan tersebut. |
Pada awal pendiriannya, Rikuyu Sokyoku dihadapkan pada permasalahan serius yang harus segera ditangani. Adapun permasalahan yang dihadapi yaitu, Rikuyu Sokyoku menerima laporan dari Gunseikanbu bahwa terdapat 46 jembatan kereta api, beberapa bangunan stasiun dan bengkel kereta api yang telah dihancurkan Belanda. Serta ada sabotase di beberapa jalur kereta api yang menuju pelabuhan, seperti di Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Cilacap yang sebagian besar turut dihancurkan. Akhirnya, mau tidak mau Rikuyu Sokyoku harus memperbaiki berbagai sarana dan prasarana perkeretaapian yang mengalami kerusakan tersebut. |
||
== [[Staatstramwegen in Tapanoeli]] == |
|||
{{Infobox rail |
|||
|railroad_name = Staatstramwegen in Tapanoeli |
|||
|logo_filename = |
|||
|logo_size = |
|||
|image = |
|||
|image_size = |
|||
|image_caption = |
|||
|type = Divisi dari [[Staatsspoorwegen]] |
|||
|locale = [[Kota Sibolga]], [[Kabupaten Tapanuli Tengah]], [[Kabupaten Tapanuli Selatan]], [[Kota Padang Sidempuan]] |
|||
|start_year = ? |
|||
|end_year = ? |
|||
|parent = [[Staatsspoorwegen]] |
|||
|successor_line = |
|||
|gauge = |
|||
|length = |
|||
|hq_city = {{flagicon|Hindia Belanda}} [[Keresidenan Tapanuli|Tapanuli]], Hindia Belanda |
|||
}} |
|||
'''Staatstramwegen in Tapanoeli''' adalah perusahaan trem uap yang juga merupakan divisi dari [[Staatsspoorwegen]] yang mengeksploitasi dan menginisiasi pembangunan jalur trem di wilayah [[Keresidenan Tapanuli]]. |
|||
=== Sejarah === |
|||
[[Berkas:Boekoe Peringatan dari Staatsspoor-en Tramwegen di Hindia-Belanda 1875-1925.pdf|page=50|jmpl|Master plan jalur kereta api Trans Sumatera versi [[Staatsspoorwegen]].|kiri]] |
|||
Dengan merujuk pada buku ''Korte Geschiedenis der Nederlandsch-Indische Spoor- en Tramwegen'' karya Steven Anne Reitsma, pada tahun 1897, G.P.J. Caspersz |
|||
mengajukan hak konsesi pembangunan jalur trem uap di wilayah [[Keresidenan Tapanuli]]. Ketika itu, beliau ingin membangun jalur trem uap dari [[Sibolga]] sampai dengan [[Garoga]] dengan lebar sepur {{railGauge|700 mm}}. Permintaannya pun dikabulkan pemerintah Hindia-Belanda saat itu dengan diterbitkannya keputusan pemerintah tertanggal 14 April 1899. Meskipun konsesi telah diberikan, realitanya pembangunan jalur trem uap Sibolga–Garoga tak pernah digarap olehnya selaku inisiator.<ref name="Korte">{{nl}} {{cite book |last=Reitsma |first=Steven Anne |date=1928 |title=Korte geschiedenis der Nederlandsch-Indische spoor- en tramwegen|url=https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB21:035946000:pdf|location=Weltevreden|publisher=G. KOLFF & Co.|page=104|isbn= |author-link=}}</ref> |
|||
Pada tahun 1911, rencana pembangunan trem uap kembali mencuat. Ketika itu, Tuan Ruys mengajukan proposal rencana prioritas pembangunan trem uap di wilayah [[Keresidenan Tapanuli]] kepada Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda. Setelah bernegosiasi, rencana pengembangan trem uap |
|||
akhirnya dipertimbangkan dengan solusi mendirikan perusahaan gabungan yang mengelolanya. Steven Anne Reitsma juga menyebutkan bahwasanya perusahaan dibentuk bernama Staatstramwegen in Tapanoeli.<ref name="Korte"/> |
|||
Selanjutnya pada tahun 1919, disusunlah rancangan anggaran yang rencananya akan digunakan untuk pembangunan jalur trem uap di [[Keresidenan Tapanuli|Tapanuli]].<ref name="Korte"/><ref>{{nl}}{{Citebook|title=EINDVERSLAG DER COMMISSIE VAN RAPPORTEURS |
|||
over het ontwerp van wet tot definitieve vaststelling van de begrooting van Nederlandsch-Tndië voor het dienstjaar 1920 en over een ontwerp van wet tot wijziging en verhooging der definitief vastgestelde begrooting van uitgaven van Nede> landsch-Indië voor het dienstjaar 1920 ten behoeve van den aanleg van tramwegen in Noord-Cheribon, van Tjitenreup naar Madjalaja (Preanger Regentschappen) en van Sibolga over Batang-Taroe naar Padang-Sidempoean Tapanoeli).|url=http://www.omnia.ie/index.php?navigation_function=3&europeana_query=Tramwegen|web=Omnia.ie}}</ref>Di awal tahun 1920, Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda menerbitkan keputusan 28 Februari 1920 Ind. stbl No. 150 guna memperlancar proses pembangunan jalur trem uap.<ref name="Korte"/> |
|||
Tidak diketahui asal-usul dan kapan berdirinya perusahaan trem ini. Reitsma S.A. menyebutkan bahwa divisi ini awalnya hendak membangun jalur trem yang menghubungkan Sibolga–Batang Toru–Padang Sidempuan. Konsesi pembangunannya pun sudah diberikan oleh Pemerintah Hindia-Belanda. |
|||
== Referensi == |
== Referensi == |
||
Revisi terkini sejak 2 Agustus 2021 10.53
Perkeretaapian Indonesia pada masa pendudukan Jepang
[sunting | sunting sumber]Beberapa saat setelah berkuasanya Jepang di Indonesia, muncullah kebijakan baru yang menjadikan militer masuk dalam struktur pemerintahan. Ketika itu, Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi dua wilayah kekuasaan. Dua wilayah ini adalah zona barat dan zona timur. Wilayah zona barat dikuasai oleh angkatan darat Jepang dalam hal ini angkatan ke-25, dan angkatan ke-16 yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Sedangkan zona timur dikuasai oleh angkatan laut Jepang dalam hal ini oleh angkatan ke-3 yang meliputi Kalimantan, Papua, Maluku, Sulawesi, hingga Nusa Tenggara.[1]
Dengan berubahnya kebijakan pemerintahan, maka kebijakan pemerintah mengenai perkeretaapian juga turut berubah. Pengelolaan perkeretaapian di Pulau Sumatera dibagi menjadi tiga wilayah, yaitu Sumatera Selatan (Nanbu Sumatora Tetsudo), Sumatera Barat (Seibu Sumatora Tetsudo), dan Sumatera Utara (Kiata Sumatora Tetsudo). Ketiga wilayah operasi perkeretaapian tersebut pengelolaannya disatukan dengan perkeretaapian di Singapura.
Sedangkan untuk perkeretaapian di Pulau Jawa, pengelolaannya sendiri berada dibawah Rikuyu Sokyoku. Rikuyu Sokyoku sendiri adalah sebuah biro transportasi darat sipil bentukan Jepang yang bertugas mengelola transportasi darat sipil di Pulau Jawa. Sesuai dengan tugasnya, biro ini tidak hanya mengurus kereta api tetapi juga transportasi darat sipil lainnya, seperti dokar, truk, bus, mobil, cikar dsb. Meski begitu Rikuyu Sokyoku tetap berada dibawah koordinasi dinas militer.[1]
Dengan demikian, pengelolaan kereta api di Pulau Sumatera pada masa pendudukan Jepang tidak berkaitan sama sekali dengan perkeretaapian di Pulau Jawa dan Pulau Madura.[1]
| Ikhtisar | |
|---|---|
| Kantor pusat | Kota Bandung, Jawa Barat |
| Lokal | Jawa |
| Tanggal beroperasi | 1942–1944 |
| Penerus | Tetsudo Kyoku Kereta Api Indonesia |
| Teknis | |
| Lebar sepur | 1.067 mm (3 ft 6 in) 1.435 mm (4 ft 8+1⁄2 in) |
| Panjang jalur | ? kilometer |
Rikuyu Sokyoku adalah sebuah biro yang mengurus jalannya transportasi darat di Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Biro ini didirikan pada 1 Juni 1942 dan bertanggung jawab atas segala macam transportasi darat non-militer di Indonesia. Ketika itu biro ini memiliki kantor pusat yang berlokasi di Bandung.
Pada awal pendiriannya, Rikuyu Sokyoku dihadapkan pada permasalahan serius yang harus segera ditangani. Adapun permasalahan yang dihadapi yaitu, Rikuyu Sokyoku menerima laporan dari Gunseikanbu bahwa terdapat 46 jembatan kereta api, beberapa bangunan stasiun dan bengkel kereta api yang telah dihancurkan Belanda. Serta ada sabotase di beberapa jalur kereta api yang menuju pelabuhan, seperti di Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Cilacap yang sebagian besar turut dihancurkan. Akhirnya, mau tidak mau Rikuyu Sokyoku harus memperbaiki berbagai sarana dan prasarana perkeretaapian yang mengalami kerusakan tersebut.