Pengguna:Wong Langsep/Bak Pasir 1: Perbedaan antara revisi
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan |
k Rubin16 memindahkan halaman Pengguna:Fido Cahya/Bak Pasir 1 ke Pengguna:Wong Langsep/Bak Pasir 1: Automatically moved page while renaming the user "Fido Cahya" to "Wong Langsep" |
||
| (12 revisi perantara oleh satu pengguna lainnya tidak ditampilkan) | |||
| Baris 31: | Baris 31: | ||
Pada awal pendiriannya, Rikuyu Sokyoku dihadapkan pada permasalahan serius yang harus segera ditangani. Adapun permasalahan yang dihadapi yaitu, Rikuyu Sokyoku menerima laporan dari Gunseikanbu bahwa terdapat 46 jembatan kereta api, beberapa bangunan stasiun dan bengkel kereta api yang telah dihancurkan Belanda. Serta ada sabotase di beberapa jalur kereta api yang menuju pelabuhan, seperti di Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Cilacap yang sebagian besar turut dihancurkan. Akhirnya, mau tidak mau Rikuyu Sokyoku harus memperbaiki berbagai sarana dan prasarana perkeretaapian yang mengalami kerusakan tersebut. |
Pada awal pendiriannya, Rikuyu Sokyoku dihadapkan pada permasalahan serius yang harus segera ditangani. Adapun permasalahan yang dihadapi yaitu, Rikuyu Sokyoku menerima laporan dari Gunseikanbu bahwa terdapat 46 jembatan kereta api, beberapa bangunan stasiun dan bengkel kereta api yang telah dihancurkan Belanda. Serta ada sabotase di beberapa jalur kereta api yang menuju pelabuhan, seperti di Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Cilacap yang sebagian besar turut dihancurkan. Akhirnya, mau tidak mau Rikuyu Sokyoku harus memperbaiki berbagai sarana dan prasarana perkeretaapian yang mengalami kerusakan tersebut. |
||
== [[Poerwodadie–Goendih Stoomtram Maatschappij]] == |
|||
Perkembangan sejarah perkeretaapian di daerah Purwodadi awalnya didasarkan atas permohonan izin dan konsesi jalur trem uap sepanjang 17 km membentang dari Purwodadi sampai Gundih yang dimiliki [[Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij]] oleh G. Klaij, administrator perusahaan kayu "Sepreh" pada tanggal 28 Juni 1882. Satu-satunya tujuan adalah untuk mengangkut kayu, sehingga pemohon konsesi sebenarnya tidak meminta apa pun kecuali konsesi untuk satu pekerjaan industri. Menanggapi hal itu, Derx, Inspektur Jenderal [[Staatsspoorwegen|SS]], memberi saran agar jalur trem ini dapat menjadi fasilitas publik. Sehingga lalu lintas barang dan penumpang berjalan dengan baik dan tetap mendapat keuntungan. |
|||
Permohonan izin dan konsesi yang diajukan pun akhirnya dikabulkan dengan dikeluarkannya Keputusan Pemerintah tertanggal 8 Februari 1883. Pembangunan jalur trem uap Purwodadi –Gundih dimulai pada 6 Februari 1884 sampai 28 November 1884 dengan menelan biaya sebesar 10.000 gulden. |
|||
Pembayaran setoran NLG 10.000 dilakukan 6 Februari 1884 dan pembangunan jalur dimulai segera sesudahnya. Pada tanggal 28 November 1884 lintas Purwodadi–Gundih milik PGSM telah dibuka menyusul izin pembukaan yang telah diberikan berdasarkan Keputusan Pemerintah tertanggal 19 November 1884 No. 2. |
|||
Selama beroperasinya, tidak banyak data dan informasi terkait perusahaan trem ini. Meskipun demikian, Steven Anne Reitsma tetap menemukan secercah informasi mengenai PGSM. Menurutnya, pada Laporan Kolonial edisi tahun 1885 terdapat informasi bahwa PGSM mengelola jaringan rel sepanjang 17,113 km. Sedangkan lokasi pemberhentian kereta apinya didirikan di Purwodadi, Toroh, sampai [[Stasiun Gundih]] milik [[Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij|NISM]]. |
|||
Dihitung per 1 Januari 1886, tidak ada informasi yang didapatkan mengenai lalu lintas perjalanan kereta api milik PGSM. Namun, dari hasil penghitungan nilai aset dan kekayaannya, pada tahun 1886 PGSM diketahui mempunyai jaringan rel, armada atau ''rolling stock'', bangunan, dan peralatan yang ditaksir bernilai NLG 500.000. |
|||
Sementara itu, [[Semarang-Joana Stoomtram Maatschappij]] (SJS) memandang bahwa daerah [[Grobogan|Purwodadi]] memiliki potensi yang cukup gemilang apabila dikembangkan dengan menambahkan moda transportasi berbasis rel. SJS pun memiliki minat yang cukup serius untuk ikut andil dalam mengembangkan moda transportasi berbasis rel di [[Grobogan|Purwodadi]]. SJS kemudian mengajukan hak konsesi untuk membangun dan mengoperasikan jalur trem uap dari Demak ke Purwodadi dan berakhir di Wirosari kepada Pemerintah Kolonial. Permintaan SJS pun dikabulkan. Dengan terbitnya Keputusan Pemerintah tertanggal 10 September 1887 No. 1/C SJS mendapatkan konsesi untuk membangun serta mengoperasikan lintas cabang baru dari Demak ke Purwodadi sampai Wirosari. Lalu lintas Demak–Godong dibuka pada 15 November 1888, Godong–Purwodadi dibuka pada 1 April 1889 dan sisanya Purwodadi–Wirosari pada 1 Oktober 1889 telah dibuka untuk lalu lintas umum. SJS juga memandang bahwa lintas [[Jalur kereta api Purwodadi–Gundih|Purwodadi–Gundih]] milik PGSM dirasa penting karena dapat mengkoneksikan lintas cabangnya. |
|||
== Referensi == |
== Referensi == |
||
Revisi terkini sejak 2 Agustus 2021 10.53
Perkeretaapian Indonesia pada masa pendudukan Jepang
[sunting | sunting sumber]Beberapa saat setelah berkuasanya Jepang di Indonesia, muncullah kebijakan baru yang menjadikan militer masuk dalam struktur pemerintahan. Ketika itu, Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi dua wilayah kekuasaan. Dua wilayah ini adalah zona barat dan zona timur. Wilayah zona barat dikuasai oleh angkatan darat Jepang dalam hal ini angkatan ke-25, dan angkatan ke-16 yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Sedangkan zona timur dikuasai oleh angkatan laut Jepang dalam hal ini oleh angkatan ke-3 yang meliputi Kalimantan, Papua, Maluku, Sulawesi, hingga Nusa Tenggara.[1]
Dengan berubahnya kebijakan pemerintahan, maka kebijakan pemerintah mengenai perkeretaapian juga turut berubah. Pengelolaan perkeretaapian di Pulau Sumatera dibagi menjadi tiga wilayah, yaitu Sumatera Selatan (Nanbu Sumatora Tetsudo), Sumatera Barat (Seibu Sumatora Tetsudo), dan Sumatera Utara (Kiata Sumatora Tetsudo). Ketiga wilayah operasi perkeretaapian tersebut pengelolaannya disatukan dengan perkeretaapian di Singapura.
Sedangkan untuk perkeretaapian di Pulau Jawa, pengelolaannya sendiri berada dibawah Rikuyu Sokyoku. Rikuyu Sokyoku sendiri adalah sebuah biro transportasi darat sipil bentukan Jepang yang bertugas mengelola transportasi darat sipil di Pulau Jawa. Sesuai dengan tugasnya, biro ini tidak hanya mengurus kereta api tetapi juga transportasi darat sipil lainnya, seperti dokar, truk, bus, mobil, cikar dsb. Meski begitu Rikuyu Sokyoku tetap berada dibawah koordinasi dinas militer.[1]
Dengan demikian, pengelolaan kereta api di Pulau Sumatera pada masa pendudukan Jepang tidak berkaitan sama sekali dengan perkeretaapian di Pulau Jawa dan Pulau Madura.[1]
| Ikhtisar | |
|---|---|
| Kantor pusat | Kota Bandung, Jawa Barat |
| Lokal | Jawa |
| Tanggal beroperasi | 1942–1944 |
| Penerus | Tetsudo Kyoku Kereta Api Indonesia |
| Teknis | |
| Lebar sepur | 1.067 mm (3 ft 6 in) 1.435 mm (4 ft 8+1⁄2 in) |
| Panjang jalur | ? kilometer |
Rikuyu Sokyoku adalah sebuah biro yang mengurus jalannya transportasi darat di Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Biro ini didirikan pada 1 Juni 1942 dan bertanggung jawab atas segala macam transportasi darat non-militer di Indonesia. Ketika itu biro ini memiliki kantor pusat yang berlokasi di Bandung.
Pada awal pendiriannya, Rikuyu Sokyoku dihadapkan pada permasalahan serius yang harus segera ditangani. Adapun permasalahan yang dihadapi yaitu, Rikuyu Sokyoku menerima laporan dari Gunseikanbu bahwa terdapat 46 jembatan kereta api, beberapa bangunan stasiun dan bengkel kereta api yang telah dihancurkan Belanda. Serta ada sabotase di beberapa jalur kereta api yang menuju pelabuhan, seperti di Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Cilacap yang sebagian besar turut dihancurkan. Akhirnya, mau tidak mau Rikuyu Sokyoku harus memperbaiki berbagai sarana dan prasarana perkeretaapian yang mengalami kerusakan tersebut.