Lompat ke isi

Partai Republik (Indonesia): Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan
Ideologi di kotak
 
(46 revisi perantara oleh 22 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1: Baris 1:
{{Infobox partai politik Indonesia|nama=Partai Republik
{{Infobox partai politik Indonesia
|nama = Partai Republik
|name_english = Republican Party
LOGO n CAP REPUBLIK
|logo = Lambang Partai Republik.svg

|ketuaumum=Marwah Daud Ibrahim, Ph.D
|ketuaumum = [[Suharno Prawiro]]
|sekjen = Heru Bahtiar Arifin
[Wasekjen=HB Arifin]
|tahun = 21 Mei / 17 Agustus 1998<ref name="wajah28" />

|kantorpusat = Jakarta
|dideklarasikan tahun= [[21 Mei]] [[1998]]
|ideologi = [[Pancasila]]<br>[[Republikanisme]]
|kantorpusat= Jl Tiu No. 81 Kp Kramat Kel Setu Kec Cipayung Jakarta Timur], [[DKI Jakarta]]
|political_position =
|ideologi=[[Pancasila]]
|situsweb = [http://www.partairepublik.com partairepublik.or.id]
|parlemen=[[Dewan Perwakilan Rakyat|DPR]]
|kursidpr= [[DPR#Komposisi Anggota DPR|]]
|kursi_parlemen=650
|situsweb= www.partairepublik.or.id]]
}}
}}
'''Partai Republik''' adalah sebuah [[partai politik di Indonesia]]. Partai ini pernah berpartisipasi dalam [[pemilihan umum legislatif Indonesia 1999|pemilu legislatif 1999]].<ref name="wajah28">{{cite web |title=Wajah 48 partai peserta Pemilu 1999: Nomor 28: Partai Republik (PR) |publisher=[[Kompas.com|Kompas]] |date=12 Maret 1999 |via=Seasite.niu.edu (Southeast Asian languages, literatures and cultures) |access-date=31-03-2018 |url=http://www.seasite.niu.edu/Indonesian/Indonesian_Elections/Indo-pemilu99/28pr.htm |archive-date=2017-09-14 |archive-url=https://web.archive.org/web/20170914055652/http://www.seasite.niu.edu/Indonesian/Indonesian_Elections/Indo-pemilu99/28pr.htm |url-status=dead}}</ref>
'''Partai Republik''' adalah salah satu [[partai politik]] di [[Indonesia]]. Dalam [[Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Indonesia 1999|Pemilu 1999]].


[[Kategori:Partai politik di Indonesia|R]]
[[Kategori:Pendirian tahun 1998]]


SEJARAH SINGKAT PARTAI REPUBLIK

Berdirinya Partai Republik tak bisa dilepaskan dari gagasan-gagasan para pendirinya. Sejak tahun 80-an, para pendiri Partai Republik merasakan terpinggirkannya peran umat Islam. Penyatuan azas tunggal Pancasila memaksa para pendiri memperjuangkan kekuatan Islam di Tanah Air. Setelah peran Islam semakin menguat, tahun 90-an, persoalan lain muncul. Kekuatan ekonomi liberal kapitalis mulai mencengkeram kehidupan ekonomi nasional. Kondisi bangsa juga menuju pada disintegrasi. Perjuangan pun dilanjutkan kembali.
Akhir tahun 90-an, yakni tahun 1998, perjuangan melawan kekuatan ekonomi liberal kapitalis sampai pada jatuhnya rezim Soeharto. Pada saat itulah, persis 21 Mei 1998, para pendiri menggagas berdirinya Partai Republik. Maka berkumpullah Hamdan Harahap, Lukman Syamra, dan Ahmad Yani Wahid. Saat itu juga dideklarasikan Partai Republik dengan Mukadimah sebagai berikut:

MUKADIMAH
Bahwa sesungguhnya manusia adalah pemimpin di muka bumi, harkat ini merupakan hak setiap orang yang harus diperjuangkan di tengah-tengah kehidupan nasional maupun internasional.
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 hakekatnya adalah kebangkitan bangsa Indonesia untuk menyatakan hak-hak kepemimpinannya sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat dalam mengatur masyarakat menuju masyarakat yang maju, sejahtera lahir dan bathin dalam kehidupan yang adil dan makmur.
Bahwa Pancasila sebagai dasar merupakan gambaran yang dibayangkan para pendiri Negara Republik Indonesia untuk terwujudnya kehidupan warga Negara yang berharkat dan bermartabat, bebas dari segala macam bentuk kezaliman, penjajahan seseorang, lembaga maupun rezim kekuasaan.
Oleh sebab itu harkat dan kedaulatan insan bangsa yang merupakan hakekat dan perwujudan dari hak kepemimpinan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diperjuangkan dan terlaksana dalam negara yang merdeka dan berdaulat.
Bahwa setiap insane bangsa harus didorong untuk mengembangkan rasa tanggungjawabnya dalam rangka memperjuangkan kesejahteraan yanga dil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi ras, suku maupun agama sebagai penjabaran dari Pancasila dan UUD 1945.
Atas dasar pertimbangan ini maka Presidium Forum Pro Republik menyatakan berdirinya Partai Republik sebagai gerakan pengembangan harkat kepemimpinan insan bangsa dan terbuka untuk seluruh bangsa Indonesia.

Jakarta, 21 Mei 1998
Forum Pro Republik

Setelah dideklarasikan, saat itu pula dibuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai. Pada 25 Mei Partai Republik dideklarasikan kembali di Taman Ismail Marzuki (TIM). Para deklarator antara lain; Nur Halim Khatib, Lukman Syamra, Ahmad Yani Wahid, Faisal Biki, dan Hamdan Harahap. Mereka membentuk presidium yang memimpin Partai Republik.

Pada 17 Agustus 1998 dilakukan Kongres I Partai Republik di Asrama Haji Cempaka Putih. Dalam Kongres I ini, Syarifudin Harahap terpilih sebagai ketua umum. Kepemimpinan Syarifudin Harahap membawa perubahan di tubuh partai. Untuk menghadapi pemilu 1999, Syarifudin Harahap menemui Panglima TNI Jenderal Wiranto untuk dijadikan pasangannya sebagai calon wakil presiden dalam pemilihan umum 1999. Gagal mendapatkan Wiranto, Syarifudin kemudian melamar Susilo Bambang Yudhoyono, juga sebagai calon wakil presiden.
Pemilu 1999 berlangsung, Partai Republik kalah. Tidak dapat suara sesuai electoral threshold. Akhirnya tersisih. Sesuai janji, kepemimpinan Syarifudin Harahap diserahkan kepada deklarator, yakni Lukman Syamra. Setelah itu, Partai Republik vakum.
Kongres II Partai Republik dilaksanakan pada tahun 2003. Diputuskan Partai Republik tidak akan mengikuti pemilu 2004. Nama partai pun tetap tidak diubah. Di bawah kepepimpinan baru, Ahmad Yani Wahid, para pengurus justru membentuk partai baru, yakni Partai Demokrat. Seluruh anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya sama persis dengan Partai Republik. Selanjutnya, para pendiri mendeklarasikan diri sebagai Relawan SBY dengan nama Tim Krishna yang beralamat di Bambu Apus Jakarta Timur. Tim Krishna dideklarasikan dalam Silaturahmi Nasional Tim Relawan SBY.

Partai Republik dihibernasi. Pada tahun 2008, Partai Republik didaftarkan kembali ke Departemen Hukum dan HAM atas nama Partai Republik dan dicatat dalam Lembar Negara Nomor 38 Tahun 2008. Pada 17 Maret 2009, kepemimpinan Partai Republik berganti ke tangan Hamdan Harahap karena ketua yang lama, Ahmad Yani Wahid meninggal dunia. Karena sempitnya waktu pada pemilu 2009, Partai Republik memutuskan tidak mengikuti pemilu.

Kongres III Partai Republik selanjutnya dilaksanakan pada 21 Agustus 2011 di Hotel Kaisar, Warung Buncit, Kalibata, Jakarta Selatan. Dalam Kongres III ini, Marwah Daud Ibrahim PhD terpilih sebagai Ketua Umum secara aklamasi. Kepengurusan baru dilaporkan ke Depkum dan HAM. Surat Keputusan Depkum dan HAM keluar pada Januari 2012 dengan SK Depkum dan HAM Nomor M.HH-03.AH.11.07 Tahun 2012 tanggal 4 Januari 2012.

Visi Misi
Di bawah kepemimpinan Marwah Daud Ibrahim, Partai Republik memiliki visi menjadikan Nusantara Jaya 2045, yakni pada 100 tahun kemerdekaan, Indonesia harus menjadi Negara yang besar dan berpengaruh tidak hanya di Asia tetapi juga di Dunia. Misinya dalam 10 tahun ke depan, di bawah pemerintahan Partai Republik, rakyat miskin Indonesia harus memiliki pekerjaan dengan penghasilan minimal 10 gram emas atau setara Rp 5 juta per keluarga per bulan. Menciptakan peradaban baru Indonesia, Nusantara Jaya 2045.


== Sejarah ==
Struktur Pengurus
Pada tanggal 21 Mei 1998, pada hari yang sama dengan [[Kejatuhan Soeharto|kejatuhan Orde Baru]], beberapa orang menggagas berdirinya partai politik yang baru. Saat itu adalah Hamdan Harahap, Lukman Syamra, Ahmad Yani Wahid, Syarifudin Harahap, Ponsterling Harahap, dan Syaiful Bachri. Pada saat itu juga, Partai Republik dideklarasikan.
Partai Republik memiliki struktur pengurus di 33 provinsi, 374 kota/kabupaten dan 5.656 Kecamatan di seluruh Indonesia.
(***)


Tokoh dibalik pembuatan konsep Partai, AD-ART dan Garis Perjuangan Partai adalah Ponsterling Harahap dan Syaiful Bachri. Mereka keduanya adalah tokoh aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
REPUBLIK...BEDA!!!
Di Bawah Kepemimpinan Marwah Daud Ibrahim, Ph.D PARTAI REPUBLIK memiliki roh dan karakter baru. PARTAI REPUBLIK BEDA.


Pada tanggal 25 Mei, Partai Republik dideklarasikan kembali di [[Taman Ismail Marzuki]] (TIM). Para deklarator yang hadir membentuk presidium untuk memimpin Partai Republik. Pada tanggal 17 Agustus 1998, dilakukan Kongres Partai Republik yang pertama di Asrama Haji Cempaka Putih.<ref name="wajah28" /> Dalam Kongres I ini, Syarifudin Harahap terpilih sebagai ketua umum dan Syaiful Bachri sebagi sekjen. Kepemimpinan Syarifudin Harahap membawa perubahan di tubuh partai. Untuk menghadapi pemilu 1999, Syarifudin Harahap menemui [[Panglima TNI]] [[Wiranto|Jenderal Wiranto]] untuk dijadikan pasangannya sebagai calon wakil presiden dalam pemilihan umum 1999, tetapi upaya ini menemui kegagalan. Syarifudin kemudian melamar [[Susilo Bambang Yudhoyono]], juga sebagai calon wakil presiden.
REPUBLIK…BEDA!
POLITIK ITU KOTOR?
Melalui REPUBLIK kita berjuang bersama membuatnya BEDA!


Pemilu 1999 berlangsung, dan Partai Republik tidak mampu meraih suara sesuai ambang batas pemilu. Di beberapa daerah, khususnya Sumatera Utara, Partai Republik meraih suara untuk posisi DPRD. Sesuai dengan kesepakatan, posisi ketua umum yang dijabat Syarifudin Harahap diserahkan kepada deklarator, yakni Lukman Syamra. Setelah itu, Partai Republik vakum. Kongres II Partai Republik dilaksanakan pada tahun 2003. Dalam kongres tersebut, diputuskan bahwa Partai Republik tidak akan mengikuti [[Pemilu 2004]]. Di bawah kepemimpinan baru, Ahmad Yani Wahid, para pengurus justru membentuk partai baru, yakni [[Partai Demokrat]]. Selanjutnya, para pendiri mendeklarasikan diri sebagai Relawan SBY dengan nama Tim Krishna. Tim ini sendiri dideklarasikan dalam Silaturahmi Nasional Tim Relawan SBY.
Saudara sebangsa dan se-Tanah Air yang saya cintai, REPUBLIK MEMANGGIL mengundang Bapak, Ibu, Saudara –saudari , dan kita semua, untuk secara bersama melakukan perbaikan kondisi bangsa melalui jalur Politik Formal.
Ada lima kecendrungan Politik yang perlu peran aktif dan perjuangan keras kita semua untuk mengubah dan memperbaikinya. Nantinya, perjuangan ini bertujuan untuk mengubah dan memperbaiki kondisi bangsa Indonesia menjadi lebih baik di masa depan.
Pertama, REPUBLIK MEMANGGIL kita untuk secara bersama mengubah MINDSET TENTANG POLITIK yang umumnya menganggap “politik itu kotor,” saling menjatuhkan, menghalalkan segala cara dan untuk memperkaya diri. Kita harus mengubahnya menjadi “politik itu mulia,” berkarakter dan untuk kesejahteraan bersama. Politik, sesungguhnya, adalah jalan konstitusional untuk memilih pemimpin bangsa yang jujur, cerdas, gigih, dan peduli rakyat serta sebagai wahana untuk menyatukan pikiran, langkah dan hati dalam mengelola segenap potensi bangsa guna mewujudkan impian dan cita-cita bangsa, yaitu, terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT


=== Pasca hibernasi ===
Kedua, REPUBLIK MEMANGGIL kita untuk mengubah kecendrungan partai politik untuk melihat TARGET DAN TUGAS partai politik, lebih banyak sebagai mesin pemenangan pemilu dengan target jangka pendek, yaitu menang pada pemilu yang akan datang (Next Election). Kita harus mengubahnya menjadi Partai dengan visi jangka panjang. Partai REPUBLIK akan menjadikan program perkaderan berbasis karakter dan kompetensi sebagai program utama, sebagai wahana transformasi bangsa dengan target jangka panjang --menyiapkan generasi masa depan yang lebih baik (Next Generation). Partai REPUBLIK hadir untuk mewujudkan VISI NUSANTARA JAYA 2045; yaitu, Seratus Tahun Indonesia Merdeka, Nusantara Jaya, memimpin peradaban bukan hanya di Asia tapi di dunia.
Pada tahun 2008, partai ini didaftarkan kembali ke [[Departemen Hukum & Hak Asasi Manusia RI|Departemen Hukum dan HAM]] menggunakan nama Partai Republik. Pada tanggal 17 Maret 2009, kepemimpinan Partai Republik beralih ke tangan Hamdan Harahap karena ketua yang lama, Ahmad Yani Wahid, wafat. Tidak mendukungnya waktu menjelang [[Pemilu 2009]], partai ini memutuskan untuk tidak mengikuti pemilu. Kongres III dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2011 di Hotel Kaisar, [[Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan|Kalibata]], [[Jakarta Selatan]]. Dalam kongres ini, [[Marwah Daud Ibrahim]] terpilih sebagai ketua umum secara [[aklamasi]].
Ketiga , REPUBLIK MEMANGGIL kita semua untuk berperan aktif memperbaiki kecendrungan Partai Politik melakukan REKRUITMEN PEMIMPIN NASIONAL secara tertutup dan mengutamakan bahkan kadang terbatas kepada elite Partai , sehingga ada kesan Partai didirikan dan dibesarkan untuk menjadi kendaraan politik pimpinan partai.


Partai Republik mendaftarkan diri sebagai peserta [[Pemilu 2014]] dan harus menjalani verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Republik memiliki kepengurusan di 33 provinsi dan 421 kabupaten/kota. Meski dinyatakan lolos verifikasi administrasi, Republik tidak lolos verifikasi faktual oleh [[Komisi Pemilihan Umum]] (KPU) sehingga tidak memenuhi syarat.<ref name=SUARA14OKTOBER2017>{{cite web|last=Nurmansyah|first=Rizki|last2={{aut|Tolen}}|first2=Nikolaus|url=https://www.suara.com/news/2017/10/14/142456/selesai-hibernasi-partai-republik-resmi-daftar-pemilu-2019|title=Selesai 'Hibernasi', Partai Republik Resmi Daftar Pemilu 2019|website=Suara|date=14 Oktober 2017|access-date=3 Desember 2017}}</ref> Merasa bahwa keputusan KPU ini dianggap penuh rekayasa dan manipulasi, Partai Republik melakukan gugatan hukum hingga ke [[Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara]] untuk membuktikan manipulasi tersebut, dan kembali ditolak. Akhirnya, Partai Republik membawa kasus ini ke [[Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu]] (DKPP). KPU dinyatakan bersalah atas dugaan manipulasi selama proses pelaksanaan verifikasi faktual. Meskipun KPU bersalah, tetapi keputusan DKPP tidak dapat membatalkan Surat Keputusan (SK) KPU, sehingga Partai Republik tidak dapat mengikuti pemilu 2014.
Partai REPUBLIK hadir dengan pola rekruitmen terbuka bagi Calon Pemimpin bangsa. Partai REPUBLIK hadir untuk membuka peluang tokoh terbaik bangsa (Negarawan, Pejuang, Inspirator dan Penggerak) untuk dinominasi dan dipilih melalui prinsip meritokrasi (melalui KONVENSI) untuk duduk secara kolektif pada posisi-posisi puncak, strategis dan penting di Republik Indonesia (Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan Lembaga Tinggi, Anggota Kabinet, pimpinan BUMN, dll). Partai REPUBLIK juga memiliki prinsip Hiterarki, bahwa puncak sukses dan kepemimpinan itu multi jalur dan tidak hanya jalur politik formal. Sehingga bagi tokoh atau memimpin Pilihan Republik yang memilih tetap mengabdi di jalur non- formal, informal atau tetap menekuni profesi masing-masing, dapat memberi dukungan atau diberi dukungan oleh Negara (berupa kebijakan, aturan, sumberdaya) agar berbagai ide, gagasan, inisiatif dan gerakan mereka yang terbukti baik, cemerlang dan berhasil, bisa dan akan didukung untuk semakin disempurnakan dan direplikasi lebih luas di seluruh Indonesia.
Keempat, REPUBLIK MEMANGGIL agar kita bersama bisa mengubah kecendrungan umum partai untuk menghimpun dan memakai SUMBER DAYA DAN SUMBER DANA top-down, dari segelintir elite atau pemodal partai yang kemudian bisa saja mendiktekan kehendak dan kepentingan mereka dan mengorbankan kepentingan rakyat. REPUBLIK hadir menghimpun dan memanfaatkan dukungan sumber daya dan dana secara bottom-up; dihimpun dari seluruh rakyat Indonesia (dari rakyat di desa terpencil sampai konglomerat di pusat pemukiman dan perkantoran elite), sehingga kita bisa wujudkan Prinsip Pemerintahan Republik: “Dari Rakyat, Oleh Rakyat, Untuk Rakyat untuk SEJAHTERA BERSAMA.”


Dua tahun kemudian, pada tanggal 24-25 September 2016, Partai Republik kembali melakukan konsolidasi pengurus. Pada tanggal itu dilaksanakan kongres berikutnya yang bertempat di Hotel Sentral Jakarta, Jalan Pramuka. Hasil Kongres menetapkan [[Suharno Prawiro|Mayor Jenderal TNI (Purn.) Suharno Prawiro]] dan Heru Bahtiar Arifin sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Republik untuk periode tahun 2016 hingga 2021. Pada tanggal 17 Oktober, Partai Republik resmi mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilihan umum (pemilu) 2019.<ref name=TEMPO14OKTOBER2017>{{cite web|last=Triyogo|first=Arkhelaus Wisnu|url=https://nasional.tempo.co/read/1024671/partai-republik-mendaftar-jadi-peserta-pemilu-2019|title=Partai Republik Mendaftar Jadi Peserta Pemilu 2019|website=[[Tempo.co|Tempo]]|date=14 Oktober 2017|access-date=3 Desember 2017}}</ref>
REPUBLIK MEMANGGIL hadir untuk menggalang kekuatan segenap bangsa Indonesia dan mengaktualisasikan asset dan sumber daya seluruh rakyat Indonesia. Asset berupa -- waktu, tenaga, fikiran, pengalaman , impian, harapan, gagasan, pengalaman dan sumber daya berupa berbagai fasilitas rumah, kendaraan, lahan dan alat produksi. Juga siap menghimpun dana -- berupa donasi dari koin senilai seribu rupiah sampai batas maksimal donasi ke Partai sebesar (7,5 milyar rupiah sesuai regulasi). Semua akan didata dan diumumkan secara transparan sesuai dengan aturan yang ada.


== Rujukan ==
Kelima, REPUBLIK MEMANGGIL untuk mengubah kecenderungan umum partai politik tidak memiliki Misi utama yang jelas, sehingga lebih banyak menyampaikan dan mengumbar janji politik yang klise. REPUBLIK hadir dengan Misi Utama yang jelas, tajam dan terukur - VISI REPUBLIK BANGKIT 10-10: Yaitu, Sepuluh tahun Pemerintahan REPUBLIK tersedia PEKERJAAN UNTUK TIAP KELUARGA INDONESIA, DENGAN PENGHASILAN MINIMAL SETARA DENGAN NILAI 10 GRAM EMAS ATAU LIMA JUTA RUPIAH PER-KELUARGA PER-BULAN. Misi utama ini bisa dan dapat dicapai melalui proses perubahan kultural dan struktural serta melalui pembangunan karakter bangsa dan pengembangan unggulan local secara berencana dan terpadu.
{{reflist}}


== Pranala luar ==
Lima hal tersebut di atas menjadikan REPUBLIK… BEDA!!! Untuk itu REPUBLIK MEMANGGIL Anda dan kita semua untuk SEGERA bergabung sebagai SAHABAT, SIMPATISAN, RELAWAN, ANGGOTA, DONATUR, NARASUMBER, DAN/ATAU PENGURUS Partai REPUBLIK.
* {{official|http://www.republik.or.id}}
Kami juga mengajak Anda dan kita semua menuliskan Impian, harapan, gagasan, pengalaman untuk disinergipositifkan dalam program nasional REPUBLIK. Kami juga membuka kesempatan kepada Anda untuk mendaftarkan diri atau menominasi tokoh yang Anda nilai memilki karakter dan kemampuan, gagasan cemerlang sebagai calon PEMIMPIN PILIHAN REPUBLIK baik sebagai Anggota Legisltatif (DPR-RI, DPRD Kota/Kabupaten) maupun sebagai pimpinan Eksekutif (Presiden, Wapres, Anggota Kabinet) di Pemilu 2014. Dan tentu saja sebagai calon PEMIMPIN REPUBLIK di bidang-bidang penting lainnya.


{{Parpol1999}}
Terima kasih, semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan meridhoi usaha dan ikhtiar kita.
{{Parpol-stub}}


{{DEFAULTSORT:Republik, Partai Indonesia}}
REPUBLIK….BEDA!!!
[[Kategori:Partai politik di Indonesia]]
REPUBLIK…JAYA!!
[[Kategori:Partai politik yang didirikan tahun 1998]]
REPUBLIK…MILIK KITA!
[[Kategori:Pendirian tahun 1998 di Indonesia]]
[[Kategori:Partai politik peserta pemilihan umum legislatif Indonesia 1999]]
Salam Cinta REPUBLIK,
Marwah Daud Ibrahim, Ph.D.
Ketua Umum Partai REPUBLIK

Revisi terkini sejak 11 April 2024 00.36

Partai Republik
Ketua umumSuharno Prawiro
Sekretaris JenderalHeru Bahtiar Arifin
Dibentuk21 Mei / 17 Agustus 1998[1]
Kantor pusatJakarta
IdeologiPancasila
Republikanisme
Situs web
partairepublik.or.id

Partai Republik adalah sebuah partai politik di Indonesia. Partai ini pernah berpartisipasi dalam pemilu legislatif 1999.[1]

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Pada tanggal 21 Mei 1998, pada hari yang sama dengan kejatuhan Orde Baru, beberapa orang menggagas berdirinya partai politik yang baru. Saat itu adalah Hamdan Harahap, Lukman Syamra, Ahmad Yani Wahid, Syarifudin Harahap, Ponsterling Harahap, dan Syaiful Bachri. Pada saat itu juga, Partai Republik dideklarasikan.

Tokoh dibalik pembuatan konsep Partai, AD-ART dan Garis Perjuangan Partai adalah Ponsterling Harahap dan Syaiful Bachri. Mereka keduanya adalah tokoh aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

Pada tanggal 25 Mei, Partai Republik dideklarasikan kembali di Taman Ismail Marzuki (TIM). Para deklarator yang hadir membentuk presidium untuk memimpin Partai Republik. Pada tanggal 17 Agustus 1998, dilakukan Kongres Partai Republik yang pertama di Asrama Haji Cempaka Putih.[1] Dalam Kongres I ini, Syarifudin Harahap terpilih sebagai ketua umum dan Syaiful Bachri sebagi sekjen. Kepemimpinan Syarifudin Harahap membawa perubahan di tubuh partai. Untuk menghadapi pemilu 1999, Syarifudin Harahap menemui Panglima TNI Jenderal Wiranto untuk dijadikan pasangannya sebagai calon wakil presiden dalam pemilihan umum 1999, tetapi upaya ini menemui kegagalan. Syarifudin kemudian melamar Susilo Bambang Yudhoyono, juga sebagai calon wakil presiden.

Pemilu 1999 berlangsung, dan Partai Republik tidak mampu meraih suara sesuai ambang batas pemilu. Di beberapa daerah, khususnya Sumatera Utara, Partai Republik meraih suara untuk posisi DPRD. Sesuai dengan kesepakatan, posisi ketua umum yang dijabat Syarifudin Harahap diserahkan kepada deklarator, yakni Lukman Syamra. Setelah itu, Partai Republik vakum. Kongres II Partai Republik dilaksanakan pada tahun 2003. Dalam kongres tersebut, diputuskan bahwa Partai Republik tidak akan mengikuti Pemilu 2004. Di bawah kepemimpinan baru, Ahmad Yani Wahid, para pengurus justru membentuk partai baru, yakni Partai Demokrat. Selanjutnya, para pendiri mendeklarasikan diri sebagai Relawan SBY dengan nama Tim Krishna. Tim ini sendiri dideklarasikan dalam Silaturahmi Nasional Tim Relawan SBY.

Pasca hibernasi[sunting | sunting sumber]

Pada tahun 2008, partai ini didaftarkan kembali ke Departemen Hukum dan HAM menggunakan nama Partai Republik. Pada tanggal 17 Maret 2009, kepemimpinan Partai Republik beralih ke tangan Hamdan Harahap karena ketua yang lama, Ahmad Yani Wahid, wafat. Tidak mendukungnya waktu menjelang Pemilu 2009, partai ini memutuskan untuk tidak mengikuti pemilu. Kongres III dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2011 di Hotel Kaisar, Kalibata, Jakarta Selatan. Dalam kongres ini, Marwah Daud Ibrahim terpilih sebagai ketua umum secara aklamasi.

Partai Republik mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu 2014 dan harus menjalani verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Republik memiliki kepengurusan di 33 provinsi dan 421 kabupaten/kota. Meski dinyatakan lolos verifikasi administrasi, Republik tidak lolos verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sehingga tidak memenuhi syarat.[2] Merasa bahwa keputusan KPU ini dianggap penuh rekayasa dan manipulasi, Partai Republik melakukan gugatan hukum hingga ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk membuktikan manipulasi tersebut, dan kembali ditolak. Akhirnya, Partai Republik membawa kasus ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). KPU dinyatakan bersalah atas dugaan manipulasi selama proses pelaksanaan verifikasi faktual. Meskipun KPU bersalah, tetapi keputusan DKPP tidak dapat membatalkan Surat Keputusan (SK) KPU, sehingga Partai Republik tidak dapat mengikuti pemilu 2014.

Dua tahun kemudian, pada tanggal 24-25 September 2016, Partai Republik kembali melakukan konsolidasi pengurus. Pada tanggal itu dilaksanakan kongres berikutnya yang bertempat di Hotel Sentral Jakarta, Jalan Pramuka. Hasil Kongres menetapkan Mayor Jenderal TNI (Purn.) Suharno Prawiro dan Heru Bahtiar Arifin sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Republik untuk periode tahun 2016 hingga 2021. Pada tanggal 17 Oktober, Partai Republik resmi mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilihan umum (pemilu) 2019.[3]

Rujukan[sunting | sunting sumber]

  1. ^ a b c "Wajah 48 partai peserta Pemilu 1999: Nomor 28: Partai Republik (PR)". Kompas. 12 Maret 1999. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-09-14. Diakses tanggal 31-03-2018 – via Seasite.niu.edu (Southeast Asian languages, literatures and cultures). 
  2. ^ Nurmansyah, Rizki; Tolen, Nikolaus (14 Oktober 2017). "Selesai 'Hibernasi', Partai Republik Resmi Daftar Pemilu 2019". Suara. Diakses tanggal 3 Desember 2017. 
  3. ^ Triyogo, Arkhelaus Wisnu (14 Oktober 2017). "Partai Republik Mendaftar Jadi Peserta Pemilu 2019". Tempo. Diakses tanggal 3 Desember 2017. 

Pranala luar[sunting | sunting sumber]