Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: Perbedaan antara revisi

Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Sekretariat Jenderal ; Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Susunan organisasi
Sekretaris Jenderal	Indra Iskandar
Deputi
Bidang Persidangan	Dra. Damayanti, M.Si.
Bidang Administrasi	-
Kepala Badan Keahlian Dewan (BKD)	-
Inspektur Utama (Irtama)	Drs. Nana Sudjana, M.M.
Kantor pusat
	Gedung Nusantara I Kompleks Gedung MPR/DPR RI Jl. Gatot Subroto, Senayan Jakarta, 10270
Situs web
	http://www.dpr.go.id/

Jelajahi riwayat secara interaktif

← Revisi sebelumnya

Konten dihapus Konten ditambahkan

VisualTeks wiki

Sebaris

Revisi terkini sejak 1 Mei 2024 10.20

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (disingkat Setjen DPR RI) adalah unsur supporting system DPR, yang berkedudukan sebagai Kesekretariatan Lembaga Negara yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR.^[2]

Sekretaris Jenderal dibantu oleh Deputi Bidang Administrasi untuk dukungan Administrasi dan keuangan kepada Dewan, Deputi Bidang Persidangan untuk dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan, Kepala Badan Keahlian Dewan untuk dukungan keahlian kepada Dewan, dan seorang Inpektur Utama untuk melaksanakan tugas pengawasan internal.

Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Pimpinan DPR.

DPR dapat mengangkat sejumlah pakar/ahli sesuai dengan kebutuhan, dan dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Jenderal dapat membentuk Tim Asistensi.

Susunan organisasi dan tata kerja Sekretaris Jenderal ditetapkan dengan keputusan Presiden.

Kedudukan

Sebagai unsur penunjang DPR yang berkedudukan sebagai Kesekretariatan Lembaga Negara.

Tugas

Memberikan Bantuan teknis kepada DPR RI Memberikan Bantuan Administratif kepada DPR RI Memberikan Bantuan Keahlian kepada DPR RI Visi Sekretariat Jenderal DPR RI Menjadikan Sekretariat Jenderal yang profesional dan akuntabel

Struktur organisasi

Sekretaris Jendral DPR RI
Deputi Bidang Persidangan
Deputi Bidang Administrasi
Kepala Badan Keahlian
Inspektur Utama

Struktur Organisasi

Sekretaris Jenderal
Wakil Sekretaris Jenderal
Deputi Bidang Perundang-undangan
1. Kepala Biro Perancangan Undang-undang Bidang Politik, Hukum, HAM dan Kesejahteraan Sosial
2. Kepala Biro Perancangan Undang-undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Perdagangan
3. Kepala Biro Biro Hukum, dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan
1. Kepala Biro Analisis Anggaran dan Pelaksanaan APBN
2. Kepala Biro Pengawasan Legislatif
3. Kepala Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data Informasi
Deputi Bidang Persidangan dan Kerja Sama Antar Parlemen
1. Kepala Biro Persidangan
2. Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan
3. Kepala Biro Kerjasama Antar Parlemen
4. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Pemberitaan
Deputi Bidang Administrasi
1. Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan
2. Kepala Biro Keanggotaan dan Kepegawaian
3. Kepala Biro Keuangan
4. Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi
5. Kepala Biro Umum

Referensi

^ ^a ^b ^c "Daftar Pejabat Setjen DPR RI". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-01-15. Diakses tanggal 2014-11-24.
^ "Tentang Setjen DPR RI". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-12-09. Diakses tanggal 2014-11-24.

Pranala luar

www.dpr.go.id

[Pejabat_Setjen_DPR-1] "Daftar Pejabat Setjen DPR RI". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-01-15. Diakses tanggal 2014-11-24.

[Tentang_Setjen_DPR-2] "Tentang Setjen DPR RI". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-12-09. Diakses tanggal 2014-11-24.

[1]

[2]

@@ Baris 1: / Baris 1: @@
 {{Kotak info eselon I
 | nama                    = Sekretariat Jenderal
-| kementerian/lembaga     = [[Dewan Perwakilan Rakyat|Dewan Perwakilan Rakyat</br>Republik Indonesia]]
+| kementerian/lembaga     = [[Dewan Perwakilan Rakyat|Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia]]
 | gambar                  = [[Berkas:Coat of arms of the People's Representative Council of Indonesia.svg|120px]]
 | didirikan               = <!--tanggal pendirian/hari jadi-->
@@ Baris 8: / Baris 8: @@
 | anggaran                = <!--diisi jumlah anggaran pada tahun berjalan beserta referensinya -->
 | eselonI                 = Sekretaris Jenderal
-| nama_eselonI            = [[Winantuningtyastiti]]<ref name="Pejabat Setjen DPR">[http://www.dpr.go.id/id/setjen/daftar-pejabat Daftar Pejabat Setjen DPR RI]</ref>
+| nama_eselonI            = [[Indra Iskandar]]<ref name="Pejabat Setjen DPR">{{Cite web |url=http://www.dpr.go.id/id/setjen/daftar-pejabat |title=Daftar Pejabat Setjen DPR RI |access-date=2014-11-24 |archive-date=2013-01-15 |archive-url=https://web.archive.org/web/20130115010057/http://dpr.go.id/id/setjen/daftar-pejabat |dead-url=yes }}</ref>
-| sekretaris              = Wakil Sekretaris Jenderal
+| sekretaris              =
-| nama_sekretaris         = Achmad Djuned<ref name="Pejabat Setjen DPR"/>
+| nama_sekretaris         <ref name="Pejabat Setjen DPR"/>
 | eselonII                = Deputi
-| eselonII_1              = [[Deputi Bidang Perundang-undangan|Bidang Perundang-undangan]]
+| eselonII_1              = [[Deputi Bidang Persidangan|Bidang Persidangan]]
-| nama_eselonII_1         = K. Johnson Rajagukguk<ref name="Pejabat Setjen DPR"/>
+| nama_eselonII_1         = Dra. Damayanti, M.Si.<ref name="Pejabat Setjen DPR"/>
-| eselonII_2              = [[Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan|Bidang Anggaran dan Pengawasan]]
+| eselonII_2              = [[Deputi Bidang Administrasi|Bidang Administrasi]]
 | nama_eselonII_2         = -
-| eselonII_3              = [[Deputi Bidang Persidangan dan Kerja Sama Antar Parlemen|Bidang Persidangan dan Kerja Sama Antar Parlemen]]
+| eselonII_3              = [[Kepala Badan Keahlian Depan (BKD)|Kepala Badan Keahlian Dewan (BKD)]]
 | nama_eselonII_3         = -
-| eselonII_4              = [[Deputi Bidang Administrasi|Bidang Administrasi]]
+| eselonII_4              = [[Inpektur Utama (Irtama)|Inspektur Utama (Irtama)]]
-| nama_eselonII_4         = Slamet Sutarsono<ref name="Pejabat Setjen DPR"/>
+| nama_eselonII_4         = Drs. [[Nana Sudjana]], M.M.<ref name="Pejabat Setjen DPR"/>
 | eselonII_5              =
 | nama_eselonII_5         =
@@ Baris 35: / Baris 35: @@
 | situs web               = http://www.dpr.go.id/
 | catatan                 =
+|Pengaduan masyarakat=021 - 571 5818, 021 - 571 5815
-}}
+- 571 5687
-'''Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia''' (disingkat '''Setjen DPR RI''') adalah unsur penunjang DPR, yang berkedududukan sebagai Kesekretariatan Lembaga Negara yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR.<ref name="Tentang Setjen DPR">[http://www.dpr.go.id/id/setjen/tentang-setjen Tentang Setjen DPR RI]</ref>
+bag_pengaduan@dpr.go.id
+http://pengaduan.dpr.go.id|Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi=021 - 571 5349
+- 571 5423
+ppid@dpr.go.id
+http://ppid.dpr.go.id}}
+'''Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia''' (disingkat '''Setjen DPR RI''') adalah unsur ''supporting system'' DPR, yang berkedudukan sebagai Kesekretariatan Lembaga Negara yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR.<ref name="Tentang Setjen DPR">{{Cite web |url=http://www.dpr.go.id/id/setjen/tentang-setjen |title=Tentang Setjen DPR RI |access-date=2014-11-24 |archive-date=2014-12-09 |archive-url=https://web.archive.org/web/20141209032552/http://dpr.go.id/id/setjen/tentang-setjen |dead-url=yes }}</ref>
+Sekretaris Jenderal dibantu oleh Deputi Bidang Administrasi untuk dukungan Administrasi dan keuangan kepada Dewan, Deputi Bidang Persidangan untuk dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan, Kepala Badan Keahlian Dewan untuk dukungan keahlian kepada Dewan, dan seorang Inpektur Utama untuk melaksanakan tugas pengawasan internal.
-Sekretaris Jenderal dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Jenderal dan beberapa Deputi Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Pimpinan DPR.
+Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Pimpinan DPR.
 DPR dapat mengangkat sejumlah pakar/ahli sesuai dengan kebutuhan, dan dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Jenderal dapat membentuk Tim Asistensi.
@@ Baris 44: / Baris 52: @@
 Susunan organisasi dan tata kerja Sekretaris Jenderal ditetapkan dengan keputusan Presiden.
-==Kedudukan ==
+== Kedudukan ==
 Sebagai unsur penunjang DPR yang berkedudukan sebagai Kesekretariatan Lembaga Negara.
-==Tugas  ==
+== Tugas ==
 Memberikan Bantuan teknis kepada DPR RI
 Memberikan Bantuan Administratif kepada DPR RI
@@ Baris 54: / Baris 62: @@
 Menjadikan Sekretariat Jenderal yang profesional dan akuntabel
-==Struktur organisasi==
+== Struktur organisasi ==
 # Sekretaris Jendral DPR RI
-# Deputi Bidang Perundang-undangan
+# Deputi Bidang Persidangan
-# Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan
-# Deputi Bidang Persidangan dan Kerjasama Antar Parlemen
 # Deputi Bidang Administrasi
+# Kepala Badan Keahlian
+# Inspektur Utama
-==Struktur Organisasi==
+== Struktur Organisasi ==
 * Sekretaris Jenderal
 * Wakil Sekretaris Jenderal
@@ Baris 68: / Baris 76: @@
 *# Kepala Biro Perancangan Undang-undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Perdagangan
 *# Kepala Biro Biro Hukum, dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
-*Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan
+* Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan
-*# Kepala Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN
+*# Kepala Biro Analisis Anggaran dan Pelaksanaan APBN
 *# Kepala Biro Pengawasan Legislatif
 *# Kepala Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data Informasi
-*Deputi Bidang Persidangan dan Kerja Sama Antar Parlemen
+* Deputi Bidang Persidangan dan Kerja Sama Antar Parlemen
 *# Kepala Biro Persidangan
 *# Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan
 *# Kepala Biro Kerjasama Antar Parlemen
 *# Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Pemberitaan
-*Deputi Bidang Administrasi
+* Deputi Bidang Administrasi
 *# Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan
 *# Kepala Biro Keanggotaan dan Kepegawaian
 *# Kepala Biro Keuangan
 *# Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi
 *# Kepala Biro Umum
+== Referensi ==
-==Refere
-nsi==
 {{Reflist}}
-==Pranala Luar==
+== Pranala luar ==
 * www.dpr.go.id
-{{Templat:DPR}}
+{{DPR}}
-[[Kategori:DPR]]
+[[Kategori:Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia]]
 [[Kategori:Daftar Eselon I]]

l b s Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Fungsi	Legislasi Anggaran Pengawasan
Tugas dan wewenang	Persetujuan Pertimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Hak	Interpelasi Angket Menyatakan pendapat
Alat kelengkapan	Pimpinan (Ketua Wakil Ketua) Badan Musyawarah Komisi (I II III IV V VI VII VIII IX X XI) Badan Legislasi Badan Anggaran Badan Kerja Sama Antar-Parlemen Mahkamah Kehormatan Dewan Badan Urusan Rumah Tangga Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Panitia khusus Panitia kerja
Periode	1945–1950 (KNIP) 1950 (DPR RIS) 1950-1956 (DPRS) 1956–1959 DPR Peralihan 1960–1965 (DPR-GR) 1965–1966 (DPR-GR tanpa PKI) 1966–1971 (DPR-GR/DPR Orde Baru) 1971–1977 1977–1982 1982–1987 1987–1992 1992–1997 1997–1999 1999–2004 2004–2009 2009–2014 2014–2019 2019–2024 2024–2029
Anggota	RIS 1950–1956 (DPRS) 1956–1959 1960–1965 (DPR-GR) 1965–1966 (DPR-GR tanpa PKI) 1966–1971 1971–1977 1977–1982 1982–1987 1987–1992 1992–1997 1997–1999 1999–2004 2004–2009 2009–2014 2014–2019 2019–2024 2024–2029
Program Legislasi Nasional	2014-2019 2020-2024
Kode Etik dan Tata tertib	Kode etik Tata tertib
Sekretariat Jenderal	Deputi Bidang Perundang-undangan Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan Deputi Bidang Persidangan dan Kerja Sama Antar Parlemen Deputi Bidang Administrasi
Fraksi aktif	PDIP Golkar Gerindra NasDem Demokrat PKB PAN PKS
Fraksi non aktif	Reformasi KKI PDU PDKB PBB TNI/Polri BPD PBR PDS PPP Hanura
Media	TVR Parlemen
Lihat pula: Politik dan pemerintahan Indonesia Pemilihan umum