Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (1982–1987)

	Dewan Perwakilan Rakyat RI; Periode 1982–1987
1977–1982 ←	→ 1987–1992
	; Gedung DPR/MPR (2008)
	Periode: 1 Oktober 1982 – 30 September 1987
Ketua:	Amirmachmud; (ABRI)
Wakil Ketua:	Kharis Suhud; (ABRI); Amir Moertono; (Golkar); Nuddin Lubis; (PPP); Hardjantho Soemodisastro; (PDI)
Jumlah Anggota:	460 orang
Fraksi:	; Golkar (242); PPP (94); PDI (24); ABRI (100);

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 1982–1987 (disingkat DPR RI periode 1982–1987) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang diisi oleh anggota hasil pemilihan umum legislatif yang diadakan pada tahun 1982. Anggota DPR RI periode 1982–1987 dilantik dan diambil sumpah pada tanggal 1 Oktober 1982. Jumlah anggota DPR periode 1982–1987 ada 460 orang. Terdiri dari 360 orang anggota yang dipilih melalui pemilihan umum, mewakili organisasi politik: Partai Demokrasi Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan, dan Golongan Karya; 75 orang anggota yang diangkat dari Golongan Karya ABRI; serta 25 orang anggota yang diangkat dari Golongan Karya Non ABRI. Alasan yang digunakan oleh rezim Orde Baru mengenai pengangkatan ABRI di DPR adalah sebagai dwifungsi ABRI, selain dari fungsi pertahanan keamanan juga dalam fungsi sosial politik.

Proporsi Partai & Perwakilan[sunting | sunting sumber]

Berikut adalah proporsi anggota DPR RI periode 1982–1987 berdasarkan hasil pemilu tahun 1982 serta pengangkatan anggota DPR dari Golongan Karya ABRI dan Bukan ABRI.

Organisasi politik	Suara	Kursi	%Kursi Partai
Golkar	48.334.724	242 / 360	67,22%
PPP	20.871.880	94 / 360	26,11%
PDI	5.919.702	24 / 360	6,67%
Penunjukan langsung	Suara	Kursi	%Kursi Keseluruhan
ABRI (bernama Golongan Karya ABRI)	-	75 / 460
Non-ABRI (bernama Golongan Karya Bukan ABRI)	-	25 / 460

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

l b s Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Fungsi	Legislasi Anggaran Pengawasan
Tugas dan wewenang	Persetujuan Pertimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Hak	Interpelasi Angket Menyatakan pendapat
Alat kelengkapan	Pimpinan (Ketua Wakil Ketua) Badan Musyawarah Komisi (I II III IV V VI VII VIII IX X XI) Badan Legislasi Badan Anggaran Badan Kerja Sama Antar-Parlemen Mahkamah Kehormatan Dewan Badan Urusan Rumah Tangga Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Panitia khusus Panitia kerja
Periode	1945–1950 (KNIP) 1950 (DPR RIS) 1950-1956 (DPRS) 1956–1959 DPR Peralihan 1960–1965 (DPR-GR) 1965–1966 (DPR-GR tanpa PKI) 1966–1971 (DPR-GR/DPR Orde Baru) 1971–1977 1977–1982 1982–1987 1987–1992 1992–1997 1997–1999 1999–2004 2004–2009 2009–2014 2014–2019 2019–2024
Anggota	RIS 1950–1956 (DPRS) 1956–1959 1960–1965 (DPR-GR) 1965–1966 (DPR-GR tanpa PKI) 1966–1971 1971–1977 1977–1982 1982–1987 1987–1992 1992–1997 1997–1999 1999–2004 2004–2009 2009–2014 2014–2019 2019–2024 2024–2029
Program Legislasi Nasional	2014-2019 2020-2024
Kode Etik dan Tata tertib	Kode etik Tata tertib
Sekretariat Jenderal	Deputi Bidang Perundang-undangan Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan Deputi Bidang Persidangan dan Kerja Sama Antar Parlemen Deputi Bidang Administrasi
Fraksi aktif	PDIP Golkar Gerindra NasDem Demokrat PKB PAN PKS PPP
Fraksi non aktif	Reformasi KKI PDU PDKB PBB TNI/Polri BPD PBR PDS Hanura
Media	TVR Parlemen
Lihat pula: Politik dan pemerintahan Indonesia Pemilihan umum