Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia: Perbedaan antara revisi

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
	Lambang
	Petahana; Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo; sejak 27 Januari 2021
Dicalonkan oleh	Presiden Republik Indonesia
Ditunjuk oleh	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Komisi III)
Pejabat perdana	Soekanto Tjokrodiatmodjo
Dibentuk	29 September 1945; 78 tahun lalu
Wakil	Gatot Eddy Pramono
Situs web	www.polri.go.id

Jelajahi riwayat secara interaktif

← Revisi sebelumnya

Konten dihapus Konten ditambahkan

VisualTeks wiki

Sebaris

Revisi terkini sejak 7 Juni 2024 07.11

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau umumnya disingkat menjadi Kapolri, adalah pejabat yang menjadi pimpinan tertinggi dalam organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Sejak pertama kali dibentuk, jabatan ini pernah mengalami beberapa pergantian hierarki dan nama jabatan. Pada era Orde Lama, jabatan ini pernah mengalami beberapa kali pergantian nama, sementara pada era Orde Baru, jabatan Kapolri secara hierarki berada di bawah Panglima ABRI.Pada Era Reformasi dan sampai saat ini Kapolri secara hierarki langsung dibawah Presiden Republik Indonesia sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Kepolisian.

Sejarah

Pada tanggal 19 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) membentuk Badan Kepolisian Negara (BKN). Pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN).^[1]

Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.^[2]

Mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri.^[3]

Pada masa negera Republik Indonesia Serikat, Jawatan Kepolisian Negara Republik Indonesia Serikat berada di bawah Perdana Menteri dengan perantaraan Jaksa Agung dalam bidang politik dan operasional.^[4] Sementara itu dalam hal pemeliharaan dan susunan administrasi bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri. Presiden RIS, Soekarno pada tanggal 21 Januari 1950 mengangkat kembali Soekanto Tjokrodiatmodjo sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Republik Indonesia Serikat.^[5] Setelah RIS bubar, Soekanto diangkat kembali sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Republik Indonesia.^[6]

Pada tahun 1961 Kepolisian Negara menjadi bagian dari angkatan bersenjata.^[7] Pada tahun 1962 jabatan kepala jawatan kepolisian diubah menjadi Menteri/Kepala Kepolisian Negara,^[8] dan diubah lagi menjadi Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian Negara.^[9] Pada masa Kabinet Dwikora jabatan Kapolri diubah lagi menjadi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian.^[10]

Setelah reorganisasi ABRI tahun 1970, kembali menjadi Kepala Staf Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang berada di bawah komando dari Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Panglima ABRI).

Mulai tanggal 1 April 1999, Kepolisian Negara Republik Indonesia dipisahkan dengan Tentara Nasional Indonesia dari ABRI dan menjadi berdiri sendiri. Kapolri dipilih oleh Presiden berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Daftar pejabat

No.	Nama	Dari	Sampai	Jabatan terakhir	Keterangan
1.	Komisaris Jenderal Polisi Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo	29 September 1945	14 Desember 1959	Ajunct Technisch Leider der Veldpolitie van Residentie Zuid-Borneo en Oost-Borneo
2.	Komisaris Jenderal Polisi Soekarno Djojonegoro	15 Desember 1959	29 Desember 1963	Ajun Kepala Kepolisian Negara
3.	Inspektur Jenderal Polisi Soetjipto Danoekoesoemo	30 Desember 1963	8 Mei 1965	Komandan Mobrig Polisi Pusat	Jabatan bernama Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian (Men/Pangak)
4.	Komisaris Jenderal Polisi Soetjipto Joedodihardjo	9 Mei 1965	15 Mei 1968	Kepala Pusat Pertahanan Sipil
5.	Jenderal Polisi Drs. Hoegeng Iman Santoso	15 Mei 1968^[11]	2 Oktober 1971	Deputi Menteri/Panglima AK Urusan Operasi Polri	Jabatan bernama Kepala Staf Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri)
6.	Letnan Jenderal Polisi Drs. Mohamad Hasan	3 Oktober 1971	24 Juni 1974	Irjen Hankam^[12]
7.	Letnan Jenderal Polisi Drs. Widodo Budidarmo	26 Juni 1974^[13]	25 September 1978	Kepala Daerah Kepolisian VII/Metropolitan Jakarta Raya
8.	Jenderal Polisi Prof. Dr. Drs. Awaluddin Djamin, M.P.A.	26 September 1978	3 Desember 1982	Duta Besar Republik Indonesia untuk Jerman Barat
9.	Jenderal Polisi Anton Soedjarwo	4 Desember 1982	6 Juni 1986	Kepala Daerah Kepolisian VII/Metropolitan Jakarta Raya
10.	Jenderal Polisi Mochammad Sanoesi	7 Juni 1986	19 Februari 1991	Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah
11.	Jenderal Polisi Kunarto	20 Februari 1991	5 April 1993	Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara
12.	Jenderal Polisi Drs. Banurusman Astrosemitro	6 April 1993	14 Maret 1996	Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya
13.	Jenderal Polisi Dr. Drs. Dibyo Widodo	15 Maret 1996	28 Juni 1998	Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya
14.	Letnan Jenderal Polisi Drs. Roesmanhadi	29 Juni 1998	3 Januari 2000	Staf Ahli Menhankam Bidang Kamtibmas
15.	Jenderal Polisi Drs. Roesdihardjo	4 Januari 2000	18 Agustus 2000	Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Polri ^[14]	Jabatan bernama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri)
15.	Jenderal Polisi Drs. Roesdihardjo	18 Agustus 2000	23 September 2000
16.	Jenderal Polisi Drs. Surojo Bimantoro	23 September 2000^[15]	29 November 2001	Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
17.	Jenderal Polisi Chairuddin Ismail	20 Juli 2001	3 Agustus 2001	Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pejabat Sementara de facto Kapolri,^[16] dalam Keppres 97/2001 dianggap tidak sah.
17.	Jenderal Polisi Drs. Da'i Bachtiar	29 November 2001	7 Juli 2005	Ketua Pelaksana Harian Badan Koordinasi Narkotika Nasional
18.	Jenderal Polisi Drs. Sutanto	8 Juli 2005	30 September 2008	Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional
19.	Jenderal Polisi Drs. H. Bambang Hendarso Danuri, M.M.	1 Oktober 2008	22 Oktober 2010	Kepala Badan Reserse Kriminal Polri
20.	Jenderal Polisi Drs. Timur Pradopo, S.I.K.	22 Oktober 2010	25 Oktober 2013	Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri
21.	Jenderal Polisi Drs. Sutarman, S.I.K.	25 Oktober 2013	16 Januari 2015	Kepala Badan Reserse Kriminal Polri
22.	Jenderal Polisi Drs. Badrodin Haiti	16 Januari 2015	17 April 2015	Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pelaksana Tugas Kapolri dengan pangkat Komisaris Jenderal^[17]
22.	Jenderal Polisi Drs. Badrodin Haiti	17 April 2015	13 Juli 2016	Pelaksana Tugas Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia	^[18]
23.	Jenderal Polisi Prof. Drs. H. Tito Karnavian, M.A., Ph.D.	13 Juli 2016	23 Oktober 2019	Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	^[19]
23.	Komisaris Jenderal Polisi Drs. Ari Dono Sukmanto, S.H.	23 Oktober 2019	1 November 2019	Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia	Pelaksana Tugas Kapolri sampai dengan ditetapkan calon Kapolri yang baru
24.	Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si.	1 November 2019	27 Januari 2021	Kepala Badan Reserse Kriminal Polri
25.	Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.	27 Januari 2021	Petahana	Kepala Badan Reserse Kriminal Polri

Lihat pula

Referensi

^ Sejarah Nasional Indonesia VI. hlm. 182.
^ Djamin, Awaloedin (2007). Sejarah perkembangan kepolisian di Indonesia. hlm. 122.
^ "Penetapan Pemerintah tahun 1946". ngada.org. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-03-06. Diakses tanggal 5 November 2012.
^ Keputusan Presiden RIS No.22 Tahun 1950 Tanggal 16 Januari 1950
^ Keputusan Presiden RIS No.29 Tahun 1950 Tanggal 21 Januari 1950
^ Keppres No.190 Tahun 1950
^ pasal 3, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961, Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara
^ Keputusan Presiden No.94 Tahun 1962
^ Keputusan Presiden No.134 Tahun 1962
^ "Keputusan Presiden Republik Indonesia No.15 Tahun 1963" (PDF). sipuu.setkab.go.id. Sistem Informasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (pdf) tanggal 2016-03-05. Diakses tanggal 4 Agustus 2013.
^ "1968-05-15 Amanat Presiden Republik Indonesia Jenderal Soeharto Pada Upacara Serah Terimah Jabatan Panglima Angkatan Kepolisian". Soeharto.co. Diakses tanggal 10 Desember 2013.
^ "Kapolri Keenam (3 Oktober 1971 – 24 Juni 1974)". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-11-26. Diakses tanggal 25 November 2015.
^ "1974-06-26 Amanat Presiden Soeharto Pada Upacara Pelantikan KASAL Dan KAPOLRI". Soeharto.co. Diakses tanggal 9 Desember 2013.
^ Selamat Ginting (9 Februari 2015). "Corps Coklat Kunci Presiden". Republika Online. Diakses tanggal 25 November 2015.
^ "Presiden Megawati Menetapkan Kembali Bimantoro sebagai Kapolri". Liputan6.com. 4 Agustus 2001. Diakses tanggal 12 Februari 2019.
^ Anggoro Gunawan (20 Juli 2001). "SI Kemungkinan Akan Digelar Sabtu (21/7) Pukul 10.00 WIB". Tempo.co. Diakses tanggal 17 Agustus 2013. ^{[pranala nonaktif permanen]}
^ Asril, Sabrina; Akuntono, Indra (16 Januari 2015). Wiwoho, Laksono Hari, ed. "Wakapolri Badrodin Haiti Jadi Pelaksana Tugas Kapolri". Kompas.com. Diakses tanggal 16 Januari 2015.
^ "Dilantik Presiden, Jenderal Badrodin Haiti Resmi Jabat Kapolri". Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 17 April 2015. Diakses tanggal 17 April 2015.
^ Rakhmatulloh (13 Juli 2016). "Tito Karnavian Dilantik Jadi Kapolri, Begini Reaksi KPK". Sindonews.com. SindoNews. Diakses tanggal 29 November 2016.

Pranala luar

(Indonesia) Daftar Kapolri di situs web Museum Polri Diarsipkan 2014-10-05 di Wayback Machine.

[1] Sejarah Nasional Indonesia VI. hlm. 182.

[2] Djamin, Awaloedin (2007). Sejarah perkembangan kepolisian di Indonesia. hlm. 122.

[3] "Penetapan Pemerintah tahun 1946". ngada.org. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-03-06. Diakses tanggal 5 November 2012.

[4] Keputusan Presiden RIS No.22 Tahun 1950 Tanggal 16 Januari 1950

[5] Keputusan Presiden RIS No.29 Tahun 1950 Tanggal 21 Januari 1950

[6] Keppres No.190 Tahun 1950

[7] pasal 3, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961, Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara

[8] Keputusan Presiden No.94 Tahun 1962

[9] Keputusan Presiden No.134 Tahun 1962

[10] "Keputusan Presiden Republik Indonesia No.15 Tahun 1963" (PDF). sipuu.setkab.go.id. Sistem Informasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (pdf) tanggal 2016-03-05. Diakses tanggal 4 Agustus 2013.

[11] "1968-05-15 Amanat Presiden Republik Indonesia Jenderal Soeharto Pada Upacara Serah Terimah Jabatan Panglima Angkatan Kepolisian". Soeharto.co. Diakses tanggal 10 Desember 2013.

[12] "Kapolri Keenam (3 Oktober 1971 – 24 Juni 1974)". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-11-26. Diakses tanggal 25 November 2015.

[13] "1974-06-26 Amanat Presiden Soeharto Pada Upacara Pelantikan KASAL Dan KAPOLRI". Soeharto.co. Diakses tanggal 9 Desember 2013.

[14] Selamat Ginting (9 Februari 2015). "Corps Coklat Kunci Presiden". Republika Online. Diakses tanggal 25 November 2015.

[15] "Presiden Megawati Menetapkan Kembali Bimantoro sebagai Kapolri". Liputan6.com. 4 Agustus 2001. Diakses tanggal 12 Februari 2019.

[16] Anggoro Gunawan (20 Juli 2001). "SI Kemungkinan Akan Digelar Sabtu (21/7) Pukul 10.00 WIB". Tempo.co. Diakses tanggal 17 Agustus 2013. ^{[pranala nonaktif permanen]}

[17] Asril, Sabrina; Akuntono, Indra (16 Januari 2015). Wiwoho, Laksono Hari, ed. "Wakapolri Badrodin Haiti Jadi Pelaksana Tugas Kapolri". Kompas.com. Diakses tanggal 16 Januari 2015.

[18] "Dilantik Presiden, Jenderal Badrodin Haiti Resmi Jabat Kapolri". Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 17 April 2015. Diakses tanggal 17 April 2015.

[19] Rakhmatulloh (13 Juli 2016). "Tito Karnavian Dilantik Jadi Kapolri, Begini Reaksi KPK". Sindonews.com. SindoNews. Diakses tanggal 29 November 2016.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]