Kasasi: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan

Sebaris

Revisi terkini sejak 25 Juli 2024 12.39

Kasasi adalah adalah salah satu bentuk upaya hukum yang diatur dalam sistem peradilan Indonesia, yang memungkinkan pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung. Upaya hukum ini bertujuan untuk meninjau kembali keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dengan fokus pada kesalahan penerapan hukum atau prosedur yang dilakukan oleh pengadilan sebelumnya.^[1]

Prosedur Pengajuan Kasasi

Permohonan kasasi harus diajukan dalam waktu 14 hari setelah putusan pengadilan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan. Jika tenggat waktu tersebut jatuh pada hari libur, maka penentuan hari ke-14 akan jatuh pada hari kerja berikutnya. Setelah pengajuan, Panitera akan membuat akta pernyataan kasasi yang ditandatangani oleh Panitera dan memberitahukan permohonan tersebut kepada pihak lawan.^[2]^[3]

Alasan Pengajuan Kasasi

Ada beberapa alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan kasasi, antara lain: pengadilan tidak berwenang, kesalahan dalam penerapan hukum, atau pelanggaran terhadap prosedur hukum yang berlaku. Alasan-alasan ini harus disampaikan pada saat mengajukan permohonan kasasi atau dalam waktu 14 hari setelahnya. Jika pemohon kasasi tidak memahami hukum, Panitera wajib membantu mencatat alasan-alasan tersebut dan membuat memori kasasi baginya.^[3]^[4]

Putusan Kasasi

Putusan kasasi merupakan keputusan yang diambil oleh Mahkamah Agung setelah meninjau kembali perkara yang diajukan. Jika Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi, maka putusan pengadilan sebelumnya dapat dibatalkan. Namun, putusan kasasi adalah final dan tidak dapat diajukan banding lagi. Jika pihak masih merasa tidak puas, mereka dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dengan syarat adanya bukti baru.^[5]

Kesimpulan

Kasasi berfungsi sebagai mekanisme penting dalam sistem peradilan Indonesia untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum. Proses ini memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan untuk mendapatkan peninjauan oleh Mahkamah Agung, meskipun dengan prosedur yang ketat dan alasan yang jelas. Upaya hukum ini menjadi salah satu pilar dalam menjaga integritas sistem peradilan di Indonesia.^[4]

Referensi

^ "Upaya Hukum Kasasi - Pengadilan Negeri Manna". www.pn-manna.go.id. Diakses tanggal 2024-07-25.
^ "Upaya Hukum Kasasi – Pengadilan Negeri Takengon" (dalam bahasa Jerman). Diakses tanggal 2024-07-25.
^ ^a ^b "Perkara Pidana Kasasi". www.pn-sengkang.go.id. Diakses tanggal 2024-07-25.
^ ^a ^b Wahyuni, Willa. "Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan Verzet". hukumonline.com (dalam bahasa Indonesia). Diakses tanggal 2024-07-25.
^ "Peninjauan Kembali (PK)". DJKN Kemenkeu. 2011-04-12. Diakses tanggal 2024-07-25.

Lihat pula

[1] "Upaya Hukum Kasasi - Pengadilan Negeri Manna". www.pn-manna.go.id. Diakses tanggal 2024-07-25.

[2] "Upaya Hukum Kasasi – Pengadilan Negeri Takengon" (dalam bahasa Jerman). Diakses tanggal 2024-07-25.

[:0-3] "Perkara Pidana Kasasi". www.pn-sengkang.go.id. Diakses tanggal 2024-07-25.

[:1-4] Wahyuni, Willa. "Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan Verzet". hukumonline.com (dalam bahasa Indonesia). Diakses tanggal 2024-07-25.

[5] "Peninjauan Kembali (PK)". DJKN Kemenkeu. 2011-04-12. Diakses tanggal 2024-07-25.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

@@ Baris 1: / Baris 1: @@
+'''Kasasi''' adalah adalah salah satu bentuk [[upaya hukum]] yang diatur dalam sistem [[Peradilan umum di Indonesia|peradilan Indonesia]], yang memungkinkan pihak yang tidak puas dengan putusan [[pengadilan]] untuk mengajukan permohonan kepada [[Mahkamah Agung Republik Indonesia|Mahkamah Agung]]. Upaya hukum ini bertujuan untuk meninjau kembali keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dengan fokus pada kesalahan penerapan hukum atau prosedur yang dilakukan oleh pengadilan sebelumnya.<ref>{{Cite web|title=Upaya Hukum Kasasi - Pengadilan Negeri Manna|url=https://www.pn-manna.go.id/upaya-hukum-kasasi/|website=www.pn-manna.go.id|access-date=2024-07-25}}</ref>
-Kasasi adalah pembatalan atas keputusan Pengadilan-pengadilan yang lain yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan dimana menetapkan perbuatan Pengadilan-pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan hukum, kecuali keputusan Pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuduhan, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 UU No. 1 Tahun 1950 jo. Pasal 244 UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
+== Prosedur Pengajuan Kasasi ==
-Adapun cara pengajuan kasasi adalah sebagai berikut ;
+Permohonan kasasi harus diajukan dalam waktu 14 hari setelah putusan pengadilan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan. Jika tenggat waktu tersebut jatuh pada hari libur, maka penentuan hari ke-14 akan jatuh pada hari kerja berikutnya. Setelah pengajuan, [[Panitera]] akan membuat akta pernyataan kasasi yang ditandatangani oleh Panitera dan memberitahukan permohonan tersebut kepada pihak lawan.<ref>{{Cite web|title=Upaya Hukum Kasasi – Pengadilan Negeri Takengon|url=http://pn-takengon.go.id/pnbaru/de/upaya-hukum-kasasi/|language=de-DE|access-date=2024-07-25}}</ref><ref name=":0">{{Cite web|title=Perkara Pidana Kasasi|url=http://www.pn-sengkang.go.id/2015-06-06-01-33-53/perkara-pidana-kasasi.html|website=www.pn-sengkang.go.id|access-date=2024-07-25}}</ref>
+== Alasan Pengajuan Kasasi ==
-Dalam hal perkara perdata, Permohonan kasasi disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon. Apabila tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah lewat tanpa ada permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak berperkara, maka pihak yang berperkara dianggap telah menerima putusan sehingga bersifat final dan mengikat. Setelah pemohon membayar biaya perkara, Panitera Pengadilan Tingkat Pertama mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar, dan pada hari itu juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara. Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi terdaftar, Panitera Pengadilan Dalam Tingkat Pertama yang memutus perkara tersebut memberitahukan secara tertulis mengenai permohonan itu kepada pihak lawan.
+Ada beberapa alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan kasasi, antara lain: pengadilan tidak berwenang, kesalahan dalam penerapan hukum, atau pelanggaran terhadap prosedur hukum yang berlaku. Alasan-alasan ini harus disampaikan pada saat mengajukan permohonan kasasi atau dalam waktu 14 hari setelahnya. Jika pemohon kasasi tidak memahami hukum, Panitera wajib membantu mencatat alasan-alasan tersebut dan membuat memori kasasi baginya.<ref name=":0" /><ref name=":1" />
+== Putusan Kasasi ==
-Perlu diingat, dalam pengajuan permohonan kasasi pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan kasasi dimaksud dicatat dalam buku daftar. Panitera Pengadilan Tingkat Pertama memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan menyampaikan salinan memori kasasi tersebut kepada pihak lawan dalam perkara yang dimaksud dalam waktu selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari. Dalam hal ini, Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada Panitera Pengadilan Tingkat Pertama, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi.
+Putusan kasasi merupakan keputusan yang diambil oleh Mahkamah Agung setelah meninjau kembali perkara yang diajukan. Jika Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi, maka putusan pengadilan sebelumnya dapat dibatalkan. Namun, putusan kasasi adalah final dan tidak dapat diajukan banding lagi. Jika pihak masih merasa tidak puas, mereka dapat mengajukan [[Peninjauan kembali|Peninjauan Kembali]] (PK) dengan syarat adanya bukti baru.<ref>{{Cite web|date=2011-04-12|title=Peninjauan Kembali (PK)|url=https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2300/Peninjauan-Kembali-PK.html|website=DJKN Kemenkeu|access-date=2024-07-25}}</ref>
+== Kesimpulan ==
-Setelah menerima memori kasasi dan jawaban terhadap memori kasasi, Panitera Pengadilan dalam tingkat pertama mengirimkan permohonan kasasi, memori kasasi, jawaban atas memori kasasi, beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari. Panitera Mahkamah Agung mencatat permohonan kasasi tersebut dalam buku daftar dengan membubuhkan nomor urut menurut tanggal penerimaannya, membuat catatan singkat tentang isinya, dan melaporkan semua itu kepada Mahkamah Agung.
+Kasasi berfungsi sebagai mekanisme penting dalam sistem peradilan Indonesia untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum. Proses ini memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan untuk mendapatkan peninjauan oleh Mahkamah Agung, meskipun dengan prosedur yang ketat dan alasan yang jelas. Upaya hukum ini menjadi salah satu pilar dalam menjaga integritas sistem peradilan di Indonesia.<ref name=":1">{{Cite web|last=Wahyuni|first=Willa|title=Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan Verzet|url=https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-hukum-banding--kasasi--dan-verzet-lt63286dfddf934/|website=hukumonline.com|language=Indonesia|access-date=2024-07-25}}</ref>
+== Referensi ==
-Adapun pengajuan kasasi dalam perkara pidana tunduk pada ketentuan Pasal 54 UU No.14 Tahun 1985 yang menegaskan, dalam pemeriksaan kasasi untuk perkara pidana digunakan hukum acara sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Adapun prosedur pengajuan kasasi dalam perkara pidana adalah sebagai berikut ;
+{{reflist}}
-Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu.diberitahukan kepada terdakwa. Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara. Dalam hal Pengadilan Negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umun, atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.
+== Lihat pula ==
-Apabila tenggang waktu 14 hari telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan. Apabila dalam tenggang waktu 14 hari, pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi maka hak untuk itu gugur. Atas anggapan menerima putusan atau terlambat mengajukan permohonan kasasi, maka panitera mencatat dan membuat akta.mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara.
+* [[Banding]]
+* [[Judex facti dan judex juris]]
+* [[Peninjauan Kembali]]
+[[Kategori:Hukum]]
-Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan kasasi dalam perkara itu tidak dapat diajukan lagi. Jika pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak jadi dikirimkan. Apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus, sedangkan sementara itu pemohon mencabut permohonan kasasinya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya. Perlu diingat, berdasarkan Pasal 247 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali.
-Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima. Dalam hal pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu panitera membuatkan memori kasasinya. Alasan pengajuan kasasi yang dibenarkan secara hukum hanyalah alasan-alasan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undangundang; atau apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. (Pasal 253 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981)
-Apabila dalam tenggang waktu 14 hari setelah menyatakan permohonan kasasi, pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur. Tembusan memori kasasi yang diajukan oleh salah satu pihak, oleh panitera disampaikan kepada pihak lainnya dan pihak lain itu berhak mengajukan kontra memori kasasi. Dalam tenggang waktu 14 hari, panitera menyampaikan tembusan kontra memori kasasi kepada pihak yang semula mengajukan memori kasasi.
-Dalam hal salah satu pihak berpendapat masih ada sesuatu yang perlu ditambahkan dalam memori kasasi atau kontra memori kasasi, kepadanya diberikan kesempatan untuk mengajukan tambahan itu dalam tenggang waktu 14 hari. Tambahan memori/ kontra kasasi diserahkan kepada panitera pengadilan. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah tenggang waktu permohonan kasasi tersebut selengkapnya oleh panitera pengadilan segera disampaikan kepada Mahkamah Agung.
-Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan seperti halnya dalam tingkat banding, atas dasar surat-surat, yaitu terutama putusan, berkas perkara dan risalah-risalah kasasi. Permusyawaratan hakim untuk menentukan putusan dilakukan dalam rapat tertutup, tetapi putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
-Bagaimana si pemohon kasasi mengetahui tentang sudah diputusnya perkaranya oleh Mahkamah Agung? Pemohon kasasi, akan diberitahu tentang hal tersebut melalui Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tingkat Pertama, dalam hal ini Jurusita pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut akan memberitahukan putusan kasasi itu kepada kedua belah pihak yang berperkara