Upaya hukum

Upaya Hukum adalah merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan.^[1]

Macam Upaya Hukum[sunting | sunting sumber]

Upaya Hukum Biasa[sunting | sunting sumber]

Upaya hukum biasa dapat dikelompokan dalam hak perlawanan (verzet), upaya banding, dan upaya kasasi.

Perlawanan/ Verzet merupakan upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan pengadilan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek). pada dasarnya perlawan ini diberikan bagi para pihak tergugat yang kalah. terhadap putusan verstek ini dapat diajukan banding.
Banding merupakan pengajuan perkara ke pengadilan tinggi untuk untuk dimintakan pemeriksaan ulangan, apabila ada dari salah sati pihak yang merasa tidak puas dengan putusan hakim pada pengadilan tingkat pertama. dalam UU No 20 tahun 1947 tentang peradilan ulangan, sebagaimana diatur dalam pasal 7 sampai 15 telah dijelaskan bahwa tenggang waktu permohonan banding 14 hari sejak putusan diucapkan, 14 hari sejak putusan diberitahukan bila pihak tidak hadir saat pembacaan putusan diucapkan di persidangan, jika perkara prodeo, 14 hari dari tanggal pemberitahuan putusan prodeo dari Pengadilan Tinggi kepada pemohon banding.
Kasasi diatur dalam Pasal 30 UU No 14 tahun 1985, yaitu mengenai. Memerikasa dan memutus tentang tidak berwenang atau melampaui batas wewenang Pengadilan tingkat bawah dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Memeriksa dan mengadili kesalahan penerapan atas pelanggaran hukum yang dilakukan pengadilan bawahan dalam memeriksa dan memutus perkara. Memeriksa dan mengadili kelalaian tentang syarat-syarat yang wajib dipenuhi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tingkat kasasi tidak berwenang memeriksa seluruh perkara seperti kewenangan yang dimiliki pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, oleh karenanya peradilan tingkat kasasi tidak termasuk dalam judex facti.

Upaya Hukum Luar Biasa[sunting | sunting sumber]

Upaya hukum luar biasa terdiri dari Derden Verzet/ Perlawanan Pihak Ketiga, dan Peninjauan Kembali.

Derden Verzet/ Perlawanan Pihak Ketiga merupakan yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap putusan yang merugikan pihaknya. Yaitu perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap putusan yang merugikan pihaknya. Perlawanan ini ddiajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan itu dengan cara biasa. Apabila perlawanan dikabulkan, maka putusan yang dilawan itu diperbaiki sepanjang yang merugikan pihak ketiga.
Peninjauan Kembali merupakan pemeriksaan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.^[2] Alasan diajukannya PK tertuang dalam Pasal 67 UU No 14 tahun 1985, yaitu apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipi muslihat yang diketahui setelah perkaranya diputus, apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat bukti yang bersifat menetukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan (novum), apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut, apabila antara pihak yang sama, mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama diberikan putusan yang bertentangan satu sama lain dan apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.

Referensi[sunting | sunting sumber]

^ "Upaya Hukum dalam Hukum Acara Perdata". www.djkn.kemenkeu.go.id. Diakses tanggal 2022-07-18.
^ "Upaya Hukum". www.pa-dompu.go.id. Diakses tanggal 2022-07-18.

[1] "Upaya Hukum dalam Hukum Acara Perdata". www.djkn.kemenkeu.go.id. Diakses tanggal 2022-07-18.

[2] "Upaya Hukum". www.pa-dompu.go.id. Diakses tanggal 2022-07-18.

[1]

[2]

l b s Hukum
Sistem hukum	Hukum sipil Hukum Romawi Hukum umum Hukum adat Hukum agama Syariah Fiqh Halakha Hukum kanonik Hukum Hindu Hukum Jain Hukum sosialis Xeer Yassa Pluralisme hukum
Kajian dasar	Hukum internasional Hukum administrasi negara Hukum tata negara Hukum pidana Hukum perdata Hukum acara Pidana Perdata
Sumber hukum	Piagam Undang-undang dasar Adat Hak ilahi raja-raja Hak asasi manusia Hak alami Hukum perkara Preseden hukum
Bidang hukum	Hukum agraria Hukum pertanian Hukum penerbangan Hukum perbankan Hukum dagang Hukum persaingan usaha Hukum konstruksi Perlindungan konsumen Hukum korporat Hukum teknologi informasi Hukum pemilihan umum Hukum sumber daya Hukum hiburan Kebangkrutan Perselisihan hukum Hukum keluarga Hukum lingkungan Hukum keuangan Hukum kesehatan Hukum imigrasi Hak kekayaan intelektual Hukum pidana internasional Hukum HAM internasional Hukum kemanusiaan internasional Hukum perbudakan internasional Hukum tenaga kerja Hukum perang Hukum laut Hukum pers Hukum militer Hukum waris Hukum publik internasional Hukum angkasa Hukum olahraga Hukum pajak Hukum pengangkutan Hukum amanat Hukum kewajiban Hukum properti Hukum publik Hukum statuter
Perihal hukum	Fiksi hukum Arkeologi hukum Pertanggungjawaban produk Wanita dan hukum Kontrak Akta autentik Hak cipta Ekuitas Lisensi Bukti Ganti rugi Kerugian
Teori hukum	Perbandingan hukum Kajian hukum kritis Teori hukum feminis Ekonomika hukum Formalisme hukum Teori hukum internasional Asas legalitas Rule of law Sosiologi hukum Politik hukum
Pembuatan hukum	Jajak pendapat Kodifikasi hukum Dekrit Maklumat Keputusan eksekutif Proklamasi Undang-undang Perundangan utama dan cadangan Peraturan perundang-undangan Pembuatan peraturan Pemakluman Pencabutan Perjanjian Statuta Act of Parliament Act of Congress Undang-Undang Republik Indonesia
Penyelenggaraan hukum	Ajudikasi Penyelenggaraan peradilan Peradilan pidana Pengadilan militer Penyelesaian sengketa Gugatan Pendapat hukum Upaya hukum Hakim Magistrat Justice of the peace Penghakiman Pengujian yudisial Kewenangan hukum Juri Profesi hukum Pengacara/advokat Kuasa hukum Bantuan hukum Barrister Solicitor Jaksa Pertanyaan hukum Sidang Fakta yang sebenarnya Vonis Birokrasi Bar Kursi hakim Masyarakat sipil Pengadilan Komisi pemilihan umum Eksekutif Yudikatif Penegak hukum Pendidikan hukum Sekolah hukum Dewan perwakilan Angkatan bersenjata Kepolisian Partai politik Mahkamah
Kategori Portal