Kementerian: Perbedaan antara revisi
baru |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| (37 revisi perantara oleh 21 pengguna tidak ditampilkan) | |||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Kementerian''' adalah satu bagian atau [[departemen]] dari [[pemerintah]] negara, yang dikepalai oleh seorang [[menteri]]. Kementrian biasanya berada dalam suatu [[kabinet (pemerintahan)|kabinet]] yang dipimpin oleh [[perdana menteri]], [[presiden]], atau [[kanselir]]. |
|||
'''Kementerian''' ([[bahasa Inggris]]: ''Ministry'' dalam [[bahasa Indonesia]] berarti ''pelayanan'') adalah suatu [[organisasi]] khusus yang bertanggung jawab untuk sebuah bidang administrasi umum [[pemerintahan]]. Kementerian dipimpin oleh seorang [[menteri]] yang dapat memiliki tanggung jawab untuk satu atau lebih dalam menjalankan fungsi dan tugas kementerian, pejabat senior pelayanan publik, badan, biro, komisi, atau badan eksekutif lainnya yang lebih kecil, penasihat, manajerial atau organisasi [[Pembagian administratif|administratif]]. |
|||
Suatu pemerintahan biasanya terdiri dari banyak kementerian dengan bidang spesialisasi masing-masing. Jenis kementerian sangat bervariasi antar negara. Kementerian dalam satu negara pun bisa berubah sesuai kebutuhan negara tersebut. Kementerian [[Pertahanan]], [[Luar Negeri]], [[Keuangan]], dan [[Kesehatan]] adalah jenis-jenis yang umum ditemukan dalam suatu kabinet. |
|||
Kementerian biasanya berada dalam suatu [[kabinet (pemerintahan)|kabinet]] yang dipimpin oleh [[perdana menteri]], [[presiden]], atau [[kanselir]]. Suatu pemerintahan biasanya memiliki banyak kementerian, masing-masing menangani urusan pemerintahan tertentu. Kementerian sangat bervariasi antar negara, beberapa yang umum antara lain Kementerian [[Pertahanan]], Kementerian [[Luar Negeri]], Kementerian [[Keuangan]], dan Kementerian [[Kesehatan]]. |
|||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
== Fungsi dan tugas == |
|||
Menjalankan pemerintahan kekuasaan eksekutif sesuai dengan perundang-undang yang telah ada serta isu-isu telah diputuskan oleh presiden. dalam praktik, pekerjaan di kementerian dilakukan yang masing-masing menyiapkan hal-hal yang berkaitan dalam mandat pemberian presiden. Termasuk menjalankan pelayanan administrasi dan berfungsi sebagai penjabat yang termasuk harus mempersiapkan keputusan kebijakan politik pemerintahan sesuai dengan mandat ikut pula mewakili sektor administratif yang relevan baik di dalam negeri serta dalam rangka kerjasama internasional, Fungsi penting lainnya melibatkan kementerian mengarahkan dan mengawasi lembaga dan institusi yang beroperasi di bawah tanggung jawab mereka, dalam hal kementerian harus dapat bekerja dalam kerangka kerjasama yang erat dengan pemerintah daerah dan lokal, seperti otoritas lokal, daerah khusus dengan kerjasama melibatkan pengembangan perundang-undangan dan pelayanan publik. kementerian melakukan pengawasan langsung pada daerah dan administrasi lokal di dalam sektor administratif lingkup tugasnya. |
|||
== Urusan kementerian == |
|||
urusan kementerian ada 3 sebagaimmana yang dimaksud dalam UUD NRI tahun 1945, antara lain : |
|||
# urusan [[kementerian]] meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan urusan [[Pertahanan negara|pertahanan]] |
|||
# urusan [[kementerian]] meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, [[hak asasi manusia]], pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, [[pertambangan]], energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan. |
|||
# urusan [[kementerian]] meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, [[badan usaha milik negara]], pertanahan, [[kependudukan]], lingkungan hidup, [[ilmu pengetahuan]], [[teknologi]], investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.<ref>https://jdihn.go.id/files/4/2008uu039.pdf</ref> |
|||
== macam-macam kementerian == |
|||
kementerian di [[indonesia]] sendiri itu terdiri dari 29 kementerian antara lain : <ref name=":0">{{Cite web|last=RI|first=Setjen DPR|title=Dewan Perwakilan Rakyat|url=https://www.dpr.go.id/index/link|website=www.dpr.go.id|language=id|access-date=2023-02-25}}</ref> |
|||
1. [[Kementerian]] sekretariat negara |
|||
2. [[Kementerian]] dalam negeri |
|||
3. [[Kementerian]] pertahanan |
|||
4. [[Kementerian]] hukum dan HAM |
|||
5. [[Kementerian]] keuangan |
|||
6. Kementerian energi dan SDM |
|||
7. Kementerian perindustrian |
|||
8. kementerian perdagangan |
|||
9. kementerian pertanian |
|||
10. kementerian lingkunngan hidup dan kebutuhan |
|||
11. kementerian perhubungan |
|||
12. kementerian kelautan dan perikanan |
|||
13. kementerian [[Pekerjaan|ketenagakerjaan]] |
|||
14. kementerian PU dan perumahan rakyat |
|||
15. [[Kementerian Kesehatan Republik Indonesia|kementerian kesehatan]] |
|||
16. kementerian sosial |
|||
17. kementerian [[agama]] |
|||
18. kementerian kebudayaan dan pendidikan dasar dan menengah |
|||
19. kementerian ristek dan pendidikan tinggi |
|||
20. kementerian desa, pembangunan daerah, tertinggal dan transmigrasi |
|||
21. kementerian pariwisata |
|||
22. kementerian komunikasi dan informatika |
|||
23. kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah |
|||
24. kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |
|||
25. kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi |
|||
26. kementerian perencanaan pembangunan nasional |
|||
27. kementerian agraria dan tata ruang |
|||
28. kementerian [[Badan usaha milik negara|BUMN]] |
|||
29. kementerian pemuda dan olahraga <ref name=":0" /> |
|||
== referensi == |
|||
<references /> |
|||
== Lihat pula == |
== Lihat pula == |
||
* [[Kabinet (pemerintahan)|Kabinet]] |
* [[Kabinet (pemerintahan)|Kabinet]] |
||
* [[Kementerian |
* [[Kementerian Indonesia]] |
||
* [[Administrasi publik]] |
|||
* [[Pelayanan publik]] |
|||
[[Category:Pemerintahan]] |
|||
[[Kategori:Kementerian| ]] |
|||
[[cs:Ministerstvo]] |
|||
[[Kategori:Administrasi publik]] |
|||
[[da:Ministerium]] |
|||
[[Kategori:Lembaga di pemerintahan]] |
|||
[[de:Ministerium]] |
|||
[[en:Ministry (government department)]] |
|||
[[fr:Ministère]] |
|||
[[hi:मानस शास्त्र]] |
|||
[[lt:Ministras]] |
|||
[[nl:Ministerie]] |
|||
[[sk:Ministerstvo]] |
|||
[[sv:Departement]] |
|||
Revisi terkini sejak 31 Desember 2023 03.12
Kementerian (bahasa Inggris: Ministry dalam bahasa Indonesia berarti pelayanan) adalah suatu organisasi khusus yang bertanggung jawab untuk sebuah bidang administrasi umum pemerintahan. Kementerian dipimpin oleh seorang menteri yang dapat memiliki tanggung jawab untuk satu atau lebih dalam menjalankan fungsi dan tugas kementerian, pejabat senior pelayanan publik, badan, biro, komisi, atau badan eksekutif lainnya yang lebih kecil, penasihat, manajerial atau organisasi administratif.
Kementerian biasanya berada dalam suatu kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri, presiden, atau kanselir. Suatu pemerintahan biasanya memiliki banyak kementerian, masing-masing menangani urusan pemerintahan tertentu. Kementerian sangat bervariasi antar negara, beberapa yang umum antara lain Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Kesehatan.
Beberapa negara seperti Swedia, Filipina, dan Amerika Serikat tidak menggunakan istilah "kementerian" untuk bagian dalam pemerintahan dan hanya menggunakan istilah "departemen". Hong Kong menggunakan istilah "biro".
Fungsi dan tugas[sunting | sunting sumber]
Menjalankan pemerintahan kekuasaan eksekutif sesuai dengan perundang-undang yang telah ada serta isu-isu telah diputuskan oleh presiden. dalam praktik, pekerjaan di kementerian dilakukan yang masing-masing menyiapkan hal-hal yang berkaitan dalam mandat pemberian presiden. Termasuk menjalankan pelayanan administrasi dan berfungsi sebagai penjabat yang termasuk harus mempersiapkan keputusan kebijakan politik pemerintahan sesuai dengan mandat ikut pula mewakili sektor administratif yang relevan baik di dalam negeri serta dalam rangka kerjasama internasional, Fungsi penting lainnya melibatkan kementerian mengarahkan dan mengawasi lembaga dan institusi yang beroperasi di bawah tanggung jawab mereka, dalam hal kementerian harus dapat bekerja dalam kerangka kerjasama yang erat dengan pemerintah daerah dan lokal, seperti otoritas lokal, daerah khusus dengan kerjasama melibatkan pengembangan perundang-undangan dan pelayanan publik. kementerian melakukan pengawasan langsung pada daerah dan administrasi lokal di dalam sektor administratif lingkup tugasnya.
Urusan kementerian[sunting | sunting sumber]
urusan kementerian ada 3 sebagaimmana yang dimaksud dalam UUD NRI tahun 1945, antara lain :
- urusan kementerian meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan urusan pertahanan
- urusan kementerian meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.
- urusan kementerian meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.[1]
macam-macam kementerian[sunting | sunting sumber]
kementerian di indonesia sendiri itu terdiri dari 29 kementerian antara lain : [2]
1. Kementerian sekretariat negara
2. Kementerian dalam negeri
3. Kementerian pertahanan
4. Kementerian hukum dan HAM
5. Kementerian keuangan
6. Kementerian energi dan SDM
7. Kementerian perindustrian
8. kementerian perdagangan
9. kementerian pertanian
10. kementerian lingkunngan hidup dan kebutuhan
11. kementerian perhubungan
12. kementerian kelautan dan perikanan
13. kementerian ketenagakerjaan
14. kementerian PU dan perumahan rakyat
16. kementerian sosial
17. kementerian agama
18. kementerian kebudayaan dan pendidikan dasar dan menengah
19. kementerian ristek dan pendidikan tinggi
20. kementerian desa, pembangunan daerah, tertinggal dan transmigrasi
21. kementerian pariwisata
22. kementerian komunikasi dan informatika
23. kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah
24. kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
25. kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
26. kementerian perencanaan pembangunan nasional
27. kementerian agraria dan tata ruang
28. kementerian BUMN
29. kementerian pemuda dan olahraga [2]
referensi[sunting | sunting sumber]
- ^ https://jdihn.go.id/files/4/2008uu039.pdf
- ^ a b RI, Setjen DPR. "Dewan Perwakilan Rakyat". www.dpr.go.id. Diakses tanggal 2023-02-25.