Warga yang dilindungi Inggris: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan

Sebaris

Revisi terkini sejak 23 Desember 2023 07.35

Orang yang dilindungi Inggris (BPP) adalah anggota dari kelompok Kebangsaan Inggris yang terkait dengan bekas protektorat, negara bagian yang dilindungi, dan mandat|mandat Liga Bangsa-Bangsa dan perwalian di bawah kendali Inggris. Individu dengan kewarganegaraan ini adalah Warga negara Inggris, tetapi bukan orang Inggris atau Warga negara persemakmuran. Warga negara dari kelas ini tunduk pada kontrol imigrasi ketika memasuki Inggris dan tidak memiliki hak tinggal otomatis di sana atau di negara lain mana pun.

Kebangsaan ini diciptakan untuk mengakomodasi penduduk di wilayah tertentu yang berada di bawah perlindungan atau administrasi Inggris tetapi tidak secara resmi tergabung sebagai Dominion Mahkota. Hingga 2020^[update] sekitar 1.200 orang yang dilindungi Inggris saat ini memegang Paspor Inggris aktif dengan status ini dan menikmati perlindungan konsuler saat bepergian ke luar negeri.^[1] Namun, individu yang hanya memiliki kewarganegaraan BPP secara efektif adalah tanpa kewarganegaraan karena mereka tidak dijamin haknya untuk memasuki negara di mana mereka menjadi warga negaranya.

Latar belakang

Bagian dari Kerajaan Inggris tidak dimasukkan sebagai wilayah Kerajaan dan malah dianggap sebagai tanah asing di bawah kekuasaan Inggris. Ini termasuk protektorat, negara-negara yang dilindungi, mandat Liga Bangsa-Bangsa, dan wilayah perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Karena merupakan negeri asing, kelahiran di salah satu wilayah tersebut tidak secara otomatis memberikan status warga negara Inggris. Sebaliknya, sebagian besar orang yang terkait dengan wilayah ini ditetapkan sebagai orang yang dilindungi Inggris.^[2]

Pada abad ke-19, istilah ini mengacu pada anggota populasi asli protektorat atau subjek penguasa negara yang dilindungi. Seiring berjalannya waktu, hal ini menjadi suatu bentuk kebangsaan yang substansial.^[2] Persyaratan kelayakan untuk status tersebut pada awalnya tidak didefinisikan dengan baik.^[3] Penunjukan tersebut diberikan kepada siapa saja yang dianggap berutang kesetiaan kepada penguasa lokal suatu negara di bawah perlindungan Inggris atau yang merupakan penduduk asli suatu protektorat tanpa pemerintahan lokal.^[2] Persyaratan yang lebih substansial dikodifikasikan pada tahun 1934; individu yang lahir di wilayah yang dilindungi namun tidak memiliki kewarganegaraan lain saat lahir atau mereka yang lahir di luar negeri yang tidak memiliki kewarganegaraan dari ayah BPP, yang juga lahir di wilayah yang dilindungi, menjadi orang yang dilindungi Inggris.^[4] Status tersebut diberikan semata-mata oleh hak prerogatif kerajaan hingga pertama kali ditetapkan menurut undang-undang dalam British Nationality Act 1948. Ketika Inggris menarik diri dari sisa kepemilikannya di luar negeri selama dekolonisasi, beberapa orang yang dilindungi tetap menjadi BPP meskipun wilayah mereka telah merdeka.^[2] Setelah hampir semua wilayah yang dilindungi merdeka, Parlemen dengan tegas membatasi perolehan status BPP pada tahun 1978.^[5]

Beberapa jenis kawasan lindung dibedakan berdasarkan struktur administratifnya:

Negara-negara yang dilindungi adalah wilayah yang mempunyai pemerintahan internal yang terorganisir dan menjalankan otonomi tingkat tinggi dalam pemerintahan lokal. Inggris hanya bertanggung jawab atas urusan luar negeri. Subyek penguasa negara-negara yang dilindungi ini diberi status BPP. Bekas negara bagian yang dilindungi pada tahun 1949 yang diberikan status hukum BPP meliputi: Brunei, Kanton dan Kepulauan Enderbury, sembilan negara bagian Melayu (Johor, Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Selangor, Terengganu), Maladewa, Hebrida Baru, Negara Bagian Trucial, dan Tonga.^[2]
Protektorat tidak mempunyai pemerintahan sebelumnya dan merupakan wilayah di mana Inggris mempunyai yurisdiksi administratif serta kendali atas urusan luar negeri dan pertahanan. Praktis tidak ada perbedaan antara koloni dan protektorat, kecuali bahwa protektorat tidak secara formal diatur dalam kedaulatan Inggris. Bekas protektorat pada tahun 1949 meliputi: Aden, Bechuanaland, Gambia, Gold Coast, Kenya, Nigeria, Rhodesia Utara, Nyasaland, Sierra Leone, Kepulauan Solomon, Somaliland, Swaziland, Uganda, dan Zanzibar.^[2]
Mandat Liga Bangsa-Bangsa adalah wilayah yang dikuasai dan diberikan setelah Perang Dunia Pertama. Wilayah perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah wilayah mandat yang terus berada di bawah kendali Inggris setelah Perang Dunia Kedua. Karena wilayah yang menjadi wilayah perwalian tidak memiliki undang-undang kewarganegaraan internal, wilayah tersebut diperlakukan seolah-olah merupakan protektorat untuk tujuan kewarganegaraan. Bekas wilayah perwalian pada tahun 1949 meliputi: Kamerun, Tanganyika, dan Togoland.^[6]

Akuisisi dan kerugian

Menjadi orang yang dilindungi Inggris sudah tidak mungkin lagi dilakukan.^[7] Pendaftaran sebagai BPP saat ini hanya diperbolehkan bagi individu yang selalu tanpa kewarganegaraan dan lahir dari setidaknya salah satu orang tua BPP di Inggris atau wilayah luar negeri.^[8] Sebelum dekolonisasi, individu yang lahir di wilayah yang dilindungi dan tidak memiliki kewarganegaraan lain saat lahir adalah orang yang dilindungi oleh Inggris. Status tersebut dapat dialihkan berdasarkan keturunan kepada anak-anak dari ayah BPP (tetapi bukan ibu) yang tidak mempunyai kewarganegaraan lain setelah kemerdekaan wilayahnya.^[9] until 16 August 1978.^[5] Status BPP diberikan di samping kelas kewarganegaraan Inggris lainnya; seseorang dapat menjadi warga negara Inggris dan orang yang dilindungi Inggris.^[2]

Mempertahankan status BPP setelah berakhirnya yurisdiksi Inggris atas suatu wilayah yang dilindungi bergantung pada jenis wilayah tersebut. Orang-orang yang terkait dengan bekas protektorat atau wilayah perwalian dapat tetap menjadi BPP jika mereka tidak memperoleh kewarganegaraan dari negara terkait, sementara semua orang yang terkait dengan bekas negara bagian yang dilindungi atau wilayah yang diamanatkan secara otomatis dicabut statusnya setelah kemerdekaan.^[2] Bagi mereka yang terkait dengan Kepulauan Solomon Britania, retensi BPP memiliki persyaratan tambahan yaitu tidak pernah memiliki kewarganegaraan lain. Selain itu, Warga Negara Inggris dan Koloni yang hanya terkait dengan protektorat tersebut kehilangan status CUKC setelah kemerdekaan dan sebagai gantinya menjadi BPP.^[10]

Status orang yang dilindungi Inggris secara otomatis hilang jika seseorang memperoleh kewarganegaraan atau kewarganegaraan lain setelah 16 Agustus 1978, termasuk golongan kewarganegaraan Inggris lainnya. Hal ini juga dapat dilepaskan secara sukarela melalui pernyataan yang dibuat kepada Menteri Dalam Negeri, dengan ketentuan bahwa seseorang telah memiliki atau bermaksud untuk memperoleh kewarganegaraan lain. Status BPP dapat dicabut jika diperoleh secara curang. Tidak ada jalan untuk mengembalikan status BPP setelah hilang.^[11]

Hak dan keistimewaan

Orang yang dilindungi Inggris dibebaskan dari memperoleh visa atau sertifikat masuk ketika mengunjungi Inggris selama kurang dari enam bulan.^[12] Saat bepergian di negara lain, mereka mungkin meminta perlindungan konsuler Inggris.^[13] BPP juga berhak untuk bertugas di pos-pos Pegawai Negeri Sipil yang tidak dicadangkan^[14] and enlist in the British Armed Forces.^[15]

BPP dapat menjadi warga negara Inggris melalui pendaftaran, bukan naturalisasi, setelah tinggal di Inggris selama lebih dari lima tahun dan memiliki izin tinggal tanpa batas selama lebih dari satu tahun. Pendaftaran memberikan kewarganegaraan selain berdasarkan keturunan, yang berarti bahwa anak-anak yang lahir di luar Inggris dari mereka yang berhasil didaftarkan akan menjadi warga negara Inggris berdasarkan keturunan. Individu yang menjadi warga negara Inggris otomatis kehilangan status BPP.^[16]BPP yang tidak memiliki dan belum kehilangan kewarganegaraan lain pada atau setelah tanggal 4 Juli 2002 berhak mendaftar sebagai warga negara Inggris.^[17]

Pembatasan

BPP yang tidak memiliki kewarganegaraan lain secara “de facto” tidak memiliki kewarganegaraan karena mereka tidak mempunyai hak untuk memasuki negara yang mengklaim mereka sebagai warga negara.^[18] Undang-undang Kebangsaan, Imigrasi dan Suaka 2002 memperbolehkan orang-orang ini untuk mendaftar sebagai warga negara Inggris, setelah itu keadaan tanpa kewarganegaraan pada umumnya diselesaikan bagi orang-orang yang semata-mata merupakan BPP.^[17]

Inggris Raya

Tidak seperti anggota kelas kewarganegaraan Inggris lainnya, orang yang dilindungi Inggris bukanlah Warga negara persemakmuran.^[19] BPP tunduk pada pengawasan imigrasi dan tidak mempunyai hak tinggal atau hak untuk bekerja di Inggris.^[13] Mereka diharuskan membayar "biaya tambahan kesehatan" untuk mengakses Layanan Kesehatan Nasional manfaat jika tinggal di Inggris selama lebih dari enam bulan.^[20] Mereka tidak mempunyai hak untuk memilih dalam pemilu Inggris dan tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri dalam pemilu House of Commons dan pemerintah daerah.^[21] Mereka juga dilarang menjadi anggota yang duduk di House of Lords.^[19]

Uni Eropa

Sebelum Inggris menarik diri dari Uni Eropa pada tanggal 31 Januari 2020, warga negara Inggris sepenuhnya adalah warga negara Uni Eropa.^[22] Orang-orang yang dilindungi di Inggris tidak pernah menjadi warga negara UE dan tidak menikmati kebebasan bergerak di negara-negara UE lainnya.^[23] Mereka,^[24] dan tetap dibebaskan dari pengurusan visa ketika mengunjungi Wilayah Schengen.^[22]

Referensi

Kutipan

^ FOI Letter on Passports.
^ ^a ^b ^c ^d ^e ^f ^g ^h "Protectorates and Protected States" (PDF). Diakses tanggal 1 April 2019.
^ Pollack 1963, hlm. 144.
^ "No. 34051". The London Gazette. 18 May 1934. hlm. 3194.
^ ^a ^b The British Protectorates, Protected States and Protected Persons Order 1978.
^ "Mandated and Trust Territories" (PDF). Diakses tanggal 2 April 2019.
^ INPD Letter on BOCs, at para. 19
^ "British protected persons" (PDF). 1.0. Home Office. 14 July 2017. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 29 March 2019. Diakses tanggal 29 March 2019.
^ The British Protectorates, Protected States and Protected Persons Order 1974.
^ Solomon Islands Act 1978.
^ "Nationality policy: renunciation of all types of British nationality" (PDF). 3.0. Home Office. 30 January 2018. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 8 January 2019. Diakses tanggal 1 April 2019.
^ "Check if you need a UK visa". gov.uk. Government of the United Kingdom. Diakses tanggal 1 April 2019.
^ ^a ^b "Types of British nationality: British protected person". gov.uk. Government of the United Kingdom. Diarsipkan dari versi asli tanggal 19 August 2018. Diakses tanggal 1 April 2019.
^ "Civil Service Nationality Rules" (PDF). Cabinet Office. November 2007. hlm. 6. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 21 August 2018. Diakses tanggal 2 April 2019.
^ "Nationality". British Army. Diakses tanggal 2 April 2019.
^ "Guide B(OTA): Registration as a British citizen" (PDF). Home Office. March 2019. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 28 March 2019. Diakses tanggal 29 March 2019.
^ ^a ^b Nationality, Immigration and Asylum Act 2002.
^ Kaur [2001] C-192/99, di para. 17
^ ^a ^b British Nationality Act 1981.
^ "UK announces health surcharge". gov.uk. Government of the United Kingdom. 27 March 2015. Diarsipkan dari versi asli tanggal 11 December 2018. Diakses tanggal 8 January 2018.
^ Representation of the People Act 1983.
^ ^a ^b Regulation (EU) No 2019/592.
^ Kaur [2001] C-192/99, at para. 19–27
^ Regulation (EU) No 2018/1806 Annex II.

Sumber

Korespondensi

Director, Immigration and Nationality Policy Directorate (19 June 2002). "British Overseas citizens – Nationality, Immigration and Asylum Bill" (PDF) (dalam bahasa English). Surat untuk Beverley Hughes and the Home Secretary. Diakses tanggal 21 February 2019.
Smith, T (11 February 2020). "Freedom of Information Request" (PDF) (dalam bahasa English). Surat untuk Luke Lo. HM Passport Office. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 27 February 2020. Diakses tanggal 29 February 2020.

Undang-Undang

Kasus hukum

The Queen v. Secretary of State for the Home Department, ex parte: Manjit Kaur [2001] EUECJ C-192/99, Case C-192/99, European Court of Justice

Publikasi

Pollack, Kenneth (1963). "The Defence of Act of State in Relation to Protectorates". The Modern Law Review. 26 (2): 138–155. doi:10.1111/j.1468-2230.1963.tb00704.x . JSTOR 1093304.
Artikel bertopik Inggris ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.
- l
- b
- s

[1] FOI Letter on Passports.

[ProtectoratesAndProtectedStates-2] ^ ^a ^b ^c ^d ^e ^f ^g ^h "Protectorates and Protected States" (PDF). Diakses tanggal 1 April 2019.

[3] Pollack 1963, hlm. 144.

[4] "No. 34051". The London Gazette. 18 May 1934. hlm. 3194.

[BPP1978-5] The British Protectorates, Protected States and Protected Persons Order 1978.

[6] "Mandated and Trust Territories" (PDF). Diakses tanggal 2 April 2019.

[7] INPD Letter on BOCs, at para. 19

[8] "British protected persons" (PDF). 1.0. Home Office. 14 July 2017. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 29 March 2019. Diakses tanggal 29 March 2019.

[9] The British Protectorates, Protected States and Protected Persons Order 1974.

[10] Solomon Islands Act 1978.

[11] "Nationality policy: renunciation of all types of British nationality" (PDF). 3.0. Home Office. 30 January 2018. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 8 January 2019. Diakses tanggal 1 April 2019.

[12] "Check if you need a UK visa". gov.uk. Government of the United Kingdom. Diakses tanggal 1 April 2019.

[BPPType-13] "Types of British nationality: British protected person". gov.uk. Government of the United Kingdom. Diarsipkan dari versi asli tanggal 19 August 2018. Diakses tanggal 1 April 2019.

[14] "Civil Service Nationality Rules" (PDF). Cabinet Office. November 2007. hlm. 6. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 21 August 2018. Diakses tanggal 2 April 2019.

[15] "Nationality". British Army. Diakses tanggal 2 April 2019.

[16] "Guide B(OTA): Registration as a British citizen" (PDF). Home Office. March 2019. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 28 March 2019. Diakses tanggal 29 March 2019.

[BPPregistration2002-17] Nationality, Immigration and Asylum Act 2002.

[18] Kaur [2001] C-192/99, di para. 17

[ReferenceA-19] British Nationality Act 1981.

[20] "UK announces health surcharge". gov.uk. Government of the United Kingdom. 27 March 2015. Diarsipkan dari versi asli tanggal 11 December 2018. Diakses tanggal 8 January 2018.

[21] Representation of the People Act 1983.

[EU2019/592-22] Regulation (EU) No 2019/592.

[23] Kaur [2001] C-192/99, at para. 19–27

[24] Regulation (EU) No 2018/1806 Annex II.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

@@ Baris 1: / Baris 1: @@
-{{Short description|A residual class of British nationality}}{{inusefor|2 jam istirahat dulu g sih?😂}}
+{{Short description|A residual class of British nationality}}
-{{good article}} {{Use dmy dates|date=November 2017}} {{Use British English|date=March 2019}} {{British subjects}}
-'''Orang yang dilindungi Inggris''' ('''BPP''') adalah anggota dari kelompok [[Hukum kewarganegaraan Inggris|Kebangsaan Inggris]] yang terkait dengan bekas [[Protektorat|protektorat]], negara bagian yang dilindungi, dan [[mandat|mandat|mandat Liga Bangsa-Bangsa]] dan [[wilayah perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa|perwalian]] di bawah kendali Inggris. Individu dengan kewarganegaraan ini adalah [[Warga negara Inggris|Warga negara Inggris]], tetapi bukan orang Inggris atau [[Warga negara persemakmuran|Warga negara persemakmuran]]. Warga negara dari kelas ini tunduk pada kontrol imigrasi ketika memasuki [[Inggris]] dan tidak memiliki [[hak tinggal]] otomatis di sana atau di negara lain mana pun.
+'''Orang yang dilindungi Inggris''' ('''BPP''') adalah anggota dari kelompok [[Hukum kewarganegaraan Inggris|Kebangsaan Inggris]] yang terkait dengan bekas [[protektorat]], negara bagian yang dilindungi, dan [[mandat|mandat|mandat Liga Bangsa-Bangsa]] dan [[wilayah perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa|perwalian]] di bawah kendali Inggris. Individu dengan kewarganegaraan ini adalah [[Warga negara Inggris]], tetapi bukan orang Inggris atau [[Warga negara persemakmuran]]. Warga negara dari kelas ini tunduk pada kontrol imigrasi ketika memasuki [[Inggris]] dan tidak memiliki [[hak tinggal]] otomatis di sana atau di negara lain mana pun.
 Kebangsaan ini diciptakan untuk mengakomodasi penduduk di wilayah tertentu yang berada di bawah perlindungan atau administrasi Inggris tetapi tidak secara resmi tergabung sebagai [[Dominion|Dominion Mahkota]]. {{Asof|2020}} sekitar 1.200 orang yang dilindungi Inggris saat ini memegang [[Paspor Inggris|Paspor Inggris]] aktif dengan status ini dan menikmati perlindungan konsuler saat bepergian ke luar negeri.<ref>{{harvnb|FOI Letter on Passports}}.</ref> Namun, individu yang hanya memiliki kewarganegaraan BPP secara efektif adalah [[Tanpa Kewarganegaraan|tanpa kewarganegaraan]] karena mereka tidak dijamin haknya untuk memasuki negara di mana mereka menjadi warga negaranya.
@@ Baris 18: / Baris 18: @@
 * Negara-negara yang dilindungi adalah wilayah yang mempunyai pemerintahan internal yang terorganisir dan menjalankan otonomi tingkat tinggi dalam pemerintahan lokal. Inggris hanya bertanggung jawab atas urusan luar negeri. Subyek penguasa negara-negara yang dilindungi ini diberi status BPP. Bekas negara bagian yang dilindungi pada tahun 1949 yang diberikan status hukum BPP meliputi: [[Brunei]], [[Kanton dan Kepulauan Enderbury]], sembilan [[Negara bagian dan wilayah federal Malaysia|negara bagian Melayu]] ([[Johor]], [[Kedah]], [[Kelantan]], [[Negeri Sembilan]], [[Pahang]], [[Perak]], [[Perlis]], [[Selangor]], [[Terengganu]]), [[Maladewa]], [[Hebrida Baru]], [[Negara Bagian Trucial]], dan [[Tonga]].<ref name="ProtectoratesAndProtectedStates" />
 * Protektorat tidak mempunyai pemerintahan sebelumnya dan merupakan wilayah di mana Inggris mempunyai yurisdiksi administratif serta kendali atas urusan luar negeri dan pertahanan. Praktis tidak ada perbedaan antara koloni dan protektorat, kecuali bahwa protektorat tidak secara formal diatur dalam kedaulatan Inggris. Bekas protektorat pada tahun 1949 meliputi: [[Protektorat Aden|Aden]], [[Protektorat Bechuanaland|Bechuanaland]], [[Koloni dan Protektorat Gambia|Gambia]], [[Gold Coast (koloni Inggris)|Gold Coast]], [[Koloni Kenya|Kenya]], [[Kolonial Nigeria|Nigeria]], [[Rhodesia Utara]], [[Nyasaland]], [[Sierra Leone|Sierra Leone]], [[Kepulauan Solomon Britania |Kepulauan Solomon]], [[Somaliland Inggris|Somaliland]], [[Eswatini|Swaziland]], [[Protektorat Uganda|Uganda]], dan [[Kesultanan Zanzibar|Zanzibar]].<ref name="ProtectoratesAndProtectedStates" />
-* League of Nations mandates were territories held under custodianship that were granted after the [[World War I|First World War]]. United Nations trust territories were those mandated territories that continued to be held under British control after the [[World War II|Second World War]]. Because the areas that became trust territories did not have internal nationality laws, those regions were treated as if they were protectorates for nationality purposes. Former trust territories in 1949 include: [[British Cameroons|Cameroons]], [[Tanganyika (territory)|Tanganyika]], and [[British Togoland|Togoland]].<ref>{{cite web|title=Mandated and Trust Territories|url=https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/632333/manandtrust.pdf|access-date=2 April 2019}}</ref>
+* Mandat Liga Bangsa-Bangsa adalah wilayah yang dikuasai dan diberikan setelah [[Perang Dunia I|Perang Dunia Pertama]]. Wilayah perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah wilayah mandat yang terus berada di bawah kendali Inggris setelah [[Perang Dunia II|Perang Dunia Kedua]]. Karena wilayah yang menjadi wilayah perwalian tidak memiliki undang-undang kewarganegaraan internal, wilayah tersebut diperlakukan seolah-olah merupakan protektorat untuk tujuan kewarganegaraan. Bekas wilayah perwalian pada tahun 1949 meliputi: [[Kamerun|Kamerun]], [[Tanganyika (wilayah)|Tanganyika]], dan [[Togoland Inggris|Togoland]].<ref>{{cite web|title=Mandated and Trust Territories|url=https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/632333/manandtrust.pdf|access-date=2 April 2019}}</ref>
-== Acquisition and loss ==
+== Akuisisi dan kerugian ==
-{{See also|British nationality law}}
+{{See also|hukum kewarganegaraan Inggris}}
-[[Berkas:Former_British_protectorates_and_trusts.svg|jmpl|Countries entirely or partially composed of former protectorates and trust territories that current British protected persons may originate from (includes the [[British Solomon Islands]] in the Pacific Ocean, east of [[Papua New Guinea]])]]
+[[Berkas:Former_British_protectorates_and_trusts.svg|jmpl|Negara-negara yang seluruhnya atau sebagian terdiri dari bekas protektorat dan wilayah perwalian tempat orang-orang yang dilindungi Inggris saat ini berasal (termasuk [[Kepulauan Solomon Britania]] di Samudra Pasifik, sebelah timur [[Papua Nugini]])]]
-Becoming a British protected person is effectively no longer possible.<ref>{{harvnb|INPD Letter on BOCs}}, at para. 19</ref> Registration as a BPP is currently only permitted for individuals who have always been [[Statelessness|stateless]] and were born to at least one BPP parent in the United Kingdom or an overseas territory.<ref>{{cite web|date=14 July 2017|title=British protected persons|url=https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/633111/British-protected-persons-v1.0.pdf|publisher=[[Home Office]]|archive-url=https://web.archive.org/web/20190329081250/https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/633111/British-protected-persons-v1.0.pdf|archive-date=29 March 2019|access-date=29 March 2019|version=1.0|df=dmy-all|url-status=live}}</ref> Prior to decolonisation, individuals born in a protected territory and held no other nationality at birth were British protected persons. The status was transferable by descent to children of BPP fathers (but not mothers) who did not have any other nationality following independence of their territories<ref>{{harvnb|The British Protectorates, Protected States and Protected Persons Order 1974}}.</ref> until 16 August 1978.<ref name="BPP1978" /> BPP status was granted in addition to other British nationality classes; an individual can be both a British citizen and a British protected person.<ref name="ProtectoratesAndProtectedStates" />
+Menjadi orang yang dilindungi Inggris sudah tidak mungkin lagi dilakukan.<ref>{{harvnb|INPD Letter on BOCs}}, at para. 19</ref> Pendaftaran sebagai BPP saat ini hanya diperbolehkan bagi individu yang selalu [[Tanpa Kewarganegaraan|tanpa kewarganegaraan]] dan lahir dari setidaknya salah satu orang tua BPP di Inggris atau wilayah luar negeri.<ref>{{cite web|date=14 July 2017|title=British protected persons|url=https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/633111/British-protected-persons-v1.0.pdf|publisher=[[Home Office]]|archive-url=https://web.archive.org/web/20190329081250/https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/633111/British-protected-persons-v1.0.pdf|archive-date=29 March 2019|access-date=29 March 2019|version=1.0|df=dmy-all|url-status=live}}</ref> Sebelum dekolonisasi, individu yang lahir di wilayah yang dilindungi dan tidak memiliki kewarganegaraan lain saat lahir adalah orang yang dilindungi oleh Inggris. Status tersebut dapat dialihkan berdasarkan keturunan kepada anak-anak dari ayah BPP (tetapi bukan ibu) yang tidak mempunyai kewarganegaraan lain setelah kemerdekaan wilayahnya.<ref>{{harvnb|The British Protectorates, Protected States and Protected Persons Order 1974}}.</ref> until 16 August 1978.<ref name="BPP1978" /> Status BPP diberikan di samping kelas kewarganegaraan Inggris lainnya; seseorang dapat menjadi warga negara Inggris dan orang yang dilindungi Inggris.<ref name="ProtectoratesAndProtectedStates" />
-Retaining BPP status past the end of British jurisdiction over a protected territory is dependent on the type of territory it was. Persons connected with former protectorates or trust territories may remain BPPs if they did not acquire citizenship of the relevant countries, while all who were associated with former protected states or mandated territories automatically had the status revoked on independence.<ref name="ProtectoratesAndProtectedStates" /> For those associated with the [[British Solomon Islands]], BPP retention has the added requirement of never having possessed any other nationality. Additionally, Citizens of the United Kingdom and Colonies who were solely connected with that protectorate lost CUKC status on independence and became BPPs instead.<ref>{{harvnb|Solomon Islands Act 1978}}.</ref>
+Mempertahankan status BPP setelah berakhirnya yurisdiksi Inggris atas suatu wilayah yang dilindungi bergantung pada jenis wilayah tersebut. Orang-orang yang terkait dengan bekas protektorat atau wilayah perwalian dapat tetap menjadi BPP jika mereka tidak memperoleh kewarganegaraan dari negara terkait, sementara semua orang yang terkait dengan bekas negara bagian yang dilindungi atau wilayah yang diamanatkan secara otomatis dicabut statusnya setelah kemerdekaan.<ref name="ProtectoratesAndProtectedStates" /> Bagi mereka yang terkait dengan [[Kepulauan Solomon Britania]], retensi BPP memiliki persyaratan tambahan yaitu tidak pernah memiliki kewarganegaraan lain. Selain itu, Warga Negara Inggris dan Koloni yang hanya terkait dengan protektorat tersebut kehilangan status CUKC setelah kemerdekaan dan sebagai gantinya menjadi BPP.<ref>{{harvnb|Solomon Islands Act 1978}}.</ref>
-British protected person status is automatically lost if an individual acquires any other nationality or citizenship after 16 August 1978, including other British nationality classes. It can also be voluntarily relinquished by a declaration made to the [[Home Secretary]], provided that an individual already possesses or intends to acquire another nationality. BPP status may be deprived if it was fraudulently acquired. There is no path to restore BPP status once lost.<ref>{{cite web|date=30 January 2018|title=Nationality policy: renunciation of all types of British nationality|url=https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/677713/renunciation-of-all-types-of-british-nationality-v3.pdf|publisher=[[Home Office]]|archive-url=https://web.archive.org/web/20190108200621/https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/677713/renunciation-of-all-types-of-british-nationality-v3.pdf|archive-date=8 January 2019|access-date=1 April 2019|version=3.0|url-status=live|df=dmy-all}}</ref>
+Status orang yang dilindungi Inggris secara otomatis hilang jika seseorang memperoleh kewarganegaraan atau kewarganegaraan lain setelah 16 Agustus 1978, termasuk golongan kewarganegaraan Inggris lainnya. Hal ini juga dapat dilepaskan secara sukarela melalui pernyataan yang dibuat kepada [[Menteri Dalam Negeri]], dengan ketentuan bahwa seseorang telah memiliki atau bermaksud untuk memperoleh kewarganegaraan lain. Status BPP dapat dicabut jika diperoleh secara curang. Tidak ada jalan untuk mengembalikan status BPP setelah hilang.<ref>{{cite web|date=30 January 2018|title=Nationality policy: renunciation of all types of British nationality|url=https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/677713/renunciation-of-all-types-of-british-nationality-v3.pdf|publisher=[[Home Office]]|archive-url=https://web.archive.org/web/20190108200621/https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/677713/renunciation-of-all-types-of-british-nationality-v3.pdf|archive-date=8 January 2019|access-date=1 April 2019|version=3.0|url-status=live|df=dmy-all}}</ref>
-== Rights and privileges ==
+== Hak dan keistimewaan ==
-British protected persons are exempted from obtaining a visa or entry certificate when visiting the United Kingdom for less than six months.<ref>{{cite web|title=Check if you need a UK visa|url=https://www.gov.uk/check-uk-visa/y/british-protected-person/tourism|website=[[gov.uk]]|publisher=[[Government of the United Kingdom]]|access-date=1 April 2019}}</ref> When travelling in other countries, they may seek British consular protection.<ref name="BPPType">{{cite web|title=Types of British nationality: British protected person|url=https://www.gov.uk/types-of-british-nationality/british-protected-person|website=[[gov.uk]]|publisher=[[Government of the United Kingdom]]|archive-url=https://web.archive.org/web/20180819125436/https://www.gov.uk/types-of-british-nationality/british-protected-person|archive-date=19 August 2018|access-date=1 April 2019|url-status=live|df=dmy-all}}</ref> BPPs are also eligible to serve in non-reserved [[Civil Service (United Kingdom)|Civil Service]] posts<ref>{{cite web|date=November 2007|title=Civil Service Nationality Rules|url=https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/536134/civil_service-nationality_rules_20_june__2016.pdf|publisher=[[Cabinet Office]]|page=6|archive-url=https://web.archive.org/web/20180821110740/https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/536134/civil_service-nationality_rules_20_june__2016.pdf|archive-date=21 August 2018|access-date=2 April 2019|df=dmy-all|url-status=live}}</ref> and enlist in the [[British Armed Forces]].<ref>{{cite web|title=Nationality|url=https://apply.army.mod.uk/how-to-join/can-i-join/nationality|publisher=[[British Army]]|access-date=2 April 2019}}</ref>
+Orang yang dilindungi Inggris dibebaskan dari memperoleh visa atau sertifikat masuk ketika mengunjungi Inggris selama kurang dari enam bulan.<ref>{{cite web|title=Check if you need a UK visa|url=https://www.gov.uk/check-uk-visa/y/british-protected-person/tourism|website=[[gov.uk]]|publisher=[[Government of the United Kingdom]]|access-date=1 April 2019}}</ref> Saat bepergian di negara lain, mereka mungkin meminta perlindungan konsuler Inggris.<ref name="BPPType">{{cite web|title=Types of British nationality: British protected person|url=https://www.gov.uk/types-of-british-nationality/british-protected-person|website=[[gov.uk]]|publisher=[[Government of the United Kingdom]]|archive-url=https://web.archive.org/web/20180819125436/https://www.gov.uk/types-of-british-nationality/british-protected-person|archive-date=19 August 2018|access-date=1 April 2019|url-status=live|df=dmy-all}}</ref> BPP juga berhak untuk bertugas di pos-pos [[Pegawai Negeri Sipil (Inggris Raya)|Pegawai Negeri Sipil]] yang tidak dicadangkan<ref>{{cite web|date=November 2007|title=Civil Service Nationality Rules|url=https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/536134/civil_service-nationality_rules_20_june__2016.pdf|publisher=[[Cabinet Office]]|page=6|archive-url=https://web.archive.org/web/20180821110740/https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/536134/civil_service-nationality_rules_20_june__2016.pdf|archive-date=21 August 2018|access-date=2 April 2019|df=dmy-all|url-status=live}}</ref> and enlist in the [[British Armed Forces]].<ref>{{cite web|title=Nationality|url=https://apply.army.mod.uk/how-to-join/can-i-join/nationality|publisher=[[British Army]]|access-date=2 April 2019}}</ref>
-BPPs may become British citizens by registration, rather than [[Naturalization|naturalisation]], after residing in the United Kingdom for more than five years and possessing [[indefinite leave to remain]] for more than one year. Registration confers citizenship ''otherwise than by descent'', meaning that children born outside of the UK to those successfully registered will be British citizens ''by descent''. Individuals who become British citizens automatically lose their BPP status.<ref>{{cite web|date=March 2019|title=Guide B(OTA): Registration as a British citizen|url=https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/788221/Guide_B_OTA_.pdf|publisher=[[Home Office]]|archive-url=https://web.archive.org/web/20190328215035/https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/788221/Guide_B_OTA_.pdf|archive-date=28 March 2019|access-date=29 March 2019|df=dmy-all|url-status=live}}</ref> BPPs who do not hold and have not lost any other nationality on or after 4 July 2002 are entitled to register as British citizens.<ref name="BPPregistration2002">{{harvnb|Nationality, Immigration and Asylum Act 2002}}.</ref>
+BPP dapat menjadi warga negara Inggris melalui pendaftaran, bukan [[Naturalisasi|naturalisasi]], setelah tinggal di Inggris selama lebih dari lima tahun dan memiliki [[izin tinggal tanpa batas]] selama lebih dari satu tahun. Pendaftaran memberikan kewarganegaraan ''selain berdasarkan keturunan'', yang berarti bahwa anak-anak yang lahir di luar Inggris dari mereka yang berhasil didaftarkan akan menjadi warga negara Inggris ''berdasarkan keturunan''. Individu yang menjadi warga negara Inggris otomatis kehilangan status BPP.<ref>{{cite web|date=March 2019|title=Guide B(OTA): Registration as a British citizen|url=https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/788221/Guide_B_OTA_.pdf|publisher=[[Home Office]]|archive-url=https://web.archive.org/web/20190328215035/https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/788221/Guide_B_OTA_.pdf|archive-date=28 March 2019|access-date=29 March 2019|df=dmy-all|url-status=live}}</ref>BPP yang tidak memiliki dan belum kehilangan kewarganegaraan lain pada atau setelah tanggal 4 Juli 2002 berhak mendaftar sebagai warga negara Inggris.<ref name="BPPregistration2002">{{harvnb|Nationality, Immigration and Asylum Act 2002}}.</ref>
-== Restrictions ==
+== Pembatasan ==
-BPPs who hold no other nationality are ''de facto'' stateless because they do not have a right to enter the country that claims them as nationals.<ref>{{harvnb|''Kaur'' [2001] C-192/99}}, at para. 17</ref> The [[Nationality, Immigration and Asylum Act 2002]] allowed these individuals to register as British citizens, after which statelessness was generally resolved for people who were solely BPPs.<ref name="BPPregistration2002" />
+BPP yang tidak memiliki kewarganegaraan lain secara “de facto” tidak memiliki kewarganegaraan karena mereka tidak mempunyai hak untuk memasuki negara yang mengklaim mereka sebagai warga negara.<ref>{{harvnb|''Kaur'' [2001] C-192/99}}, di para. 17</ref> [[Undang-undang Kebangsaan, Imigrasi dan Suaka 2002]] memperbolehkan orang-orang ini untuk mendaftar sebagai warga negara Inggris, setelah itu keadaan tanpa kewarganegaraan pada umumnya diselesaikan bagi orang-orang yang semata-mata merupakan BPP.<ref name="BPPregistration2002" />
-=== United Kingdom ===
+=== Inggris Raya ===
-{{See also|Right of abode in the United Kingdom}}
+{{See also|Hak tinggal di Inggris}}
-Unlike members of other British nationality classes, British protected persons are not [[Commonwealth citizen|Commonwealth citizens]].<ref name="ReferenceA">{{harvnb|British Nationality Act 1981}}.</ref> BPPs are subject to immigration control and have neither the right of abode nor the right to work in the United Kingdom.<ref name="BPPType" /> They are required to pay a "health surcharge" to access [[National Health Service]] benefits when residing in the UK for longer than six months.<ref>{{cite web|date=27 March 2015|title=UK announces health surcharge|url=https://www.gov.uk/government/news/uk-announces-health-surcharge|website=[[gov.uk]]|publisher=[[Government of the United Kingdom]]|archive-url=https://web.archive.org/web/20181211133729/https://www.gov.uk/government/news/uk-announces-health-surcharge|archive-date=11 December 2018|access-date=8 January 2018|url-status=live|df=dmy-all}}</ref> They do not have the right to vote in UK elections and are ineligible to stand for election to the [[House of Commons of the United Kingdom|House of Commons]] and local government.<ref>{{harvnb|Representation of the People Act 1983}}.</ref> They are additionally barred from being sitting members in the [[House of Lords]].<ref name="ReferenceA" />
+Tidak seperti anggota kelas kewarganegaraan Inggris lainnya, orang yang dilindungi Inggris bukanlah [[Warga negara Persemakmuran|Warga negara persemakmuran]].<ref name="ReferenceA">{{harvnb|British Nationality Act 1981}}.</ref> BPP tunduk pada pengawasan imigrasi dan tidak mempunyai hak tinggal atau hak untuk bekerja di Inggris.<ref name="BPPType" /> Mereka diharuskan membayar "biaya tambahan kesehatan" untuk mengakses [[Layanan Kesehatan Nasional]] manfaat jika tinggal di Inggris selama lebih dari enam bulan.<ref>{{cite web|date=27 March 2015|title=UK announces health surcharge|url=https://www.gov.uk/government/news/uk-announces-health-surcharge|website=[[gov.uk]]|publisher=[[Government of the United Kingdom]]|archive-url=https://web.archive.org/web/20181211133729/https://www.gov.uk/government/news/uk-announces-health-surcharge|archive-date=11 December 2018|access-date=8 January 2018|url-status=live|df=dmy-all}}</ref> Mereka tidak mempunyai hak untuk memilih dalam pemilu Inggris dan tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri dalam pemilu [[House of Commons of the United Kingdom|House of Commons]] dan pemerintah daerah.<ref>{{harvnb|Representation of the People Act 1983}}.</ref> Mereka juga dilarang menjadi anggota yang duduk di [[House of Lords]].<ref name="ReferenceA" />
-=== European Union ===
+=== Uni Eropa ===
-Before the [[Brexit|United Kingdom withdrew from the European Union]] on 31 January 2020, full British citizens were [[Citizenship of the European Union|European Union citizens]].<ref name="EU2019/592">{{harvnb|Regulation (EU) No 2019/592}}.</ref> British protected persons have never been EU citizens and do not enjoy [[Freedom of movement for workers in the European Union|freedom of movement]] in other EU countries.<ref>{{harvnb|''Kaur'' [2001] C-192/99}}, at para. 19–27</ref> They were,<ref>{{harvnb|Regulation (EU) No 2018/1806}} Annex II.</ref> and continue to be, exempted from obtaining visas when visiting the [[Schengen Area]].<ref name="EU2019/592" />
+Sebelum [[Brexit|Inggris menarik diri dari Uni Eropa]] pada tanggal 31 Januari 2020, warga negara Inggris sepenuhnya adalah [[Kewarganegaraan Uni Eropa|warga negara Uni Eropa]].<ref name="EU2019/592">{{harvnb|Regulation (EU) No 2019/592}}.</ref> Orang-orang yang dilindungi di Inggris tidak pernah menjadi warga negara UE dan tidak menikmati [[Kebebasan bergerak bagi pekerja di Uni Eropa|kebebasan bergerak]] di negara-negara UE lainnya.<ref>{{harvnb|''Kaur'' [2001] C-192/99}}, at para. 19–27</ref> Mereka,<ref>{{harvnb|Regulation (EU) No 2018/1806}} Annex II.</ref> dan tetap dibebaskan dari pengurusan visa ketika mengunjungi [[Wilayah Schengen]].<ref name="EU2019/592" />
-== References ==
+== Referensi ==
-=== Citations ===
+=== Kutipan ===
 {{reflist}}
-=== Sources ===
+=== Sumber ===
-==== Correspondence ====
+==== Korespondensi ====
 * {{cite letter|author=Director, Immigration and Nationality Policy Directorate|recipient=[[Beverley Hughes]] and the [[Home Secretary]]|subject=British Overseas citizens – Nationality, Immigration and Asylum Bill|language=English|date=19 June 2002|url=https://publications.parliament.uk/pa/ld200506/ldlwa/60503wa1.pdf|access-date=21 February 2019|ref={{sfnref|INPD Letter on BOCs}}}}
 * {{cite letter|last=Smith|first=T|recipient=Luke Lo|subject=Freedom of Information Request|language=English|date=11 February 2020|publisher=[[HM Passport Office]]|url=https://www.whatdotheyknow.com/request/634155/response/1523562/attach/2/FOICR%2057241%20Luke%20Lo%20final%20response.pdf|access-date=29 February 2020|archive-url=https://web.archive.org/web/20200227201115/https://www.whatdotheyknow.com/request/634155/response/1523562/attach/2/FOICR%2057241%20Luke%20Lo%20final%20response.pdf|archive-date=27 February 2020|ref={{sfnref|FOI Letter on Passports}}}}
-==== Legislation ====
+==== Undang-Undang ====
 * {{wikicite|reference={{Cite legislation UK |type=act |year=1981 |chapter=61 |act=British Nationality Act 1981}}|ref={{sfnref|British Nationality Act 1981}}}}
@@ Baris 67: / Baris 67: @@
 * {{wikicite|reference={{Cite legislation UK |type=si |year=1978 |number=1026 |si=The British Protectorates, Protected States and Protected Persons Order 1978}}|ref={{sfnref|The British Protectorates, Protected States and Protected Persons Order 1978}}}}
-==== Case law ====
+==== Kasus hukum ====
 * {{cite BAILII|litigants=The Queen v. Secretary of State for the Home Department, ex parte: Manjit Kaur|court=EUECJ|year=2001|num=C19299|eucase=C-192/99|courtname=auto|ref={{sfnref|''Kaur'' [2001] C-192/99}}}}
-==== Publications ====
+==== Publikasi ====
-* {{cite journal|last=Pollack|first=Kenneth|year=1963|title=The Defence of Act of State in Relation to Protectorates|journal=The Modern Law Review|volume=26|issue=2|pages=138–155|doi=10.1111/j.1468-2230.1963.tb00704.x|jstor=1093304|doi-access=free}}
+* {{cite journal|last=Pollack|first=Kenneth|year=1963|title=The Defence of Act of State in Relation to Protectorates|journal=The Modern Law Review|volume=26|issue=2|pages=138–155|doi=10.1111/j.1468-2230.1963.tb00704.x|jstor=1093304|doi-access=free}}{{Inggris-stub}}