Program Legislasi Nasional 2020–2024: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan

Sebaris

Revisi terkini sejak 1 Oktober 2024 02.42

Program Legislasi Nasional 2020–2024 (disingkat Prolegnas 2020-2024) adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk periode 2020-2024. Prolegnas 2020-2024 disusun oleh DPR Periode 2019-2024 dan Pemerintah dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, dan/atau masyarakat.^[1] Total terdapat 248 RUU yang masuk dalam Prolegnas periode 2020-2024 pada saat Rapat Paripurna pengesahan tanggal 17 Desember 2019,^[2]^[3] meski dari jumlah ini kemudian dilakukan evaluasi seiring periode berjalan.

Per 23 November 2022, terdapat 259 RUU yang tercantum dalam Perubahan Keempat Prolegnas Tahun 2020-2024.^[4]^[5]

Prolegnas Umum

Berikut adalah daftar RUU Umum Prolegnas 2020-2024. Penomoran pada tabel mengikuti penomoran pada Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020.^[3] Untuk RUU yang ditambahkan setelah terbitnya Keputusan DPR tersebut, digunakan notasi (**).^[5]^[6]

  Telah disahkan menjadi undang-undang
  Telah dikeluarkan dari Prolegnas,
pembahasan resmi tidak dilanjutkan,
atau digantikan dengan undang-undang lain
  RUU di-carry over ke periode DPR selanjutnya

No.	Judul	Pengusul	Bidang Penugasan	Tanggal		Hasil	Keterangan
No.	Judul	Pengusul	Bidang Penugasan	Pengesahan melalui Rapat Paripurna	Pengundangan	Hasil	Keterangan
1	RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber	DPR	Komisi I
2	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR	Komisi I
3	RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia	DPR	Komisi I
4	RUU tentang Keamanan Laut	DPR	Komisi I
5	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan	DPR	Komisi I
6	RUU tentang Tugas Perbantuan Militer	DPR	Komisi I
7	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	DPR	Komisi I	5 Desember 2023^[7]	2 Januari 2024	UU Nomor 1 Tahun 2024
8	RUU tentang Paradiplomasi	DPR	Komisi I
9	RUU tentang Pertanahan	DPR	Komisi II
10	RUU tentang Aparatur Sipil Negara	DPR	Komisi II	3 Oktober 2023^[8]	31 Oktober 2023	UU Nomor 20 Tahun 2023	Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, namun kemudian dalam proses pembahasan disepakati untuk mengubah format RUU dari RUU Perubahan (mengubah UU sebelumnya) menjadi RUU Penggantian (mencabut UU sebelumnya). Atas dasar ini dilakukan penyesuaian judul RUU.
11	RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	DPR	Komisi II				Sebelumnya dinamai RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila
12	RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPD	DPR	Komisi II
13	RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah	DPR	Komisi II
14	RUU tentang RUU tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah	DPR	Komisi II
15	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	DPR	Komisi II
16	RUU tentang Sistem Penyelesaian Konflik Agraria	DPR
17	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara	DPR
18	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	DPR
19	RUU tentang Kawasan Terpadu Mandiri	DPR
20	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	DPR
21	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	DPR	Badan Legislasi
22	RUU tentang Penyadapan	DPR
23	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	DPR
24	RUU tentang Jabatan Hakim	DPR
25	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	DPR
26	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	DPR
27	RUU tentang Perkumpulan	DPR
28	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan	DPR
29	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	DPR
30	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Administrasi Umum	DPR
31	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	DPR
32	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	DPR
33	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	DPR
34	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	DPR
35	RUU tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	DPR
36	RUU tentang Hukum Materiil Perkawinan	DPR
37	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	DPR
38	RUU tentang Peradilan	DPR
39	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	DPR	Badan Legislasi	24 Mei 2022^[9]	16 Juni 2022	UU Nomor 13 Tahun 2022
40	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	DPR
41	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	DPR
42	RUU tentang Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Hutan	DPR
43	RUU tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	DPR
44	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	DPR
45	RUU tentang Pertembakauan	DPR
46	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	DPR
47	RUU tentang Perkelapasawitan	DPR
48	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	DPR	Komisi V
49	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan	DPR	Komisi V	16 Desember 2021^[10]	12 Januari 2022	UU Nomor 2 Tahun 2022	Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, namun kemudian kata Perubahan diganti menjadi Perubahan Kedua dikarenakan sebelumnya telah disahkan UU Cipta Kerja (UU Nomor 11 Tahun 2020) yang turut mengubah UU Jalan.
50	RUU tentang Transportasi Daring	DPR
51	RUU tentang Sistem Transportasi Nasional	DPR
52	RUU tentang Sanitasi	DPR
53	RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kepulauan	DPR
54	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	DPR
55	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	DPR	Komisi VI
56	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	DPR
57	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	DPR	Komisi VII	12 Mei 2020^[11]	10 Juni 2020	UU Nomor 3 Tahun 2020	Merupakan RUU carry over dari periode masa keanggotaan DPR sebelumnya.^[a]
58	RUU tentang Pemanfaatan Tenaga Surya	DPR
59	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	DPR
60	RUU tentang Komisi Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup	DPR
61	RUU tentang Kendaraan Listrik	DPR
62	RUU tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial	DPR
63	RUU tentang Analisa Mengenai Dampak Sosial	DPR
64	RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (RUU tentang Perlindungan Kyai dan Guru Ngaji)	DPR
65	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	DPR
66	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	DPR
67	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji	DPR
68	RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	DPR
69	RUU tentang Sistem Perindustrian Nasional	DPR
70	RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional	DPR
71	RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan	DPR	Komisi VIII	4 Juni 2024^[13]	2 Juli 2024	UU Nomor 4 Tahun 2024	Sebelumnya dinamai RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak
72	RUU tentang Pemberdayaan Anak Yatim dan Anak Terlantar oleh Negara	DPR
73	RUU tentang Minuman Beralkohol	DPR	Badan Legislasi				Sebelumnya dinamai RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol
74	RUU tentang Anti-Propaganda Penyimpangan Seksual	DPR
75	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	DPR
76	RUU tentang Pengasuhan Anak	DPR
77	RUU tentang Bank Makanan untuk Kesejahteraan Sosial	DPR
78	RUU tentang Kerukunan Umat Beragama	DPR
79	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan	DPR	Komisi IX				Sedang proses pembicaraan tingkat 1^[14]
80	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	DPR
81	RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR	Komisi IX				Di-carry over ke periode DPR selanjutnya berdasarkan keputusan Rapat Paripurna 30 September 2024
82	RUU tentang Kesehatan (Omnibus Law)	DPR	Komisi IX	11 Juli 2023^[15]	8 Agustus 2023	UU Nomor 17 Tahun 2023	Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, namun kemudian diputuskan untuk membentuk UU baru yang mencabut 11 UU sekaligus dengan menggunakan mekanisme omnibus. Atas dasar ini dilakukan perubahan judul RUU menjadi RUU tentang Sistem Kesehatan. RUU tentang Sistem Kesehatan kemudian sekali lagi mengalami perubahan nomenklatur menjadi RUU tentang Kesehatan.
83	RUU tentang Kefarmasian	DPR
84	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	DPR
85	RUU tentang Perlindungan Tenaga Kerja Honorer dan Tenaga Kerja Lepas (Pramubakti)	DPR
86	RUU tentang Perlindungan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	DPR
87	RUU tentang Buruh Pertanian/Perkebunan	DPR
88	RUU tentang Kesehatan Masyarakat	DPR
89	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja	DPR
90	RUU tentang Pengawas Ketenagakerjaan	DPR
91	RUU tentang Sistem Pengupahan	DPR
92	RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi	DPR	Komisi X	7 Juli 2022^[16]	3 Agustus 2022	UU Nomor 23 Tahun 2022	Sebelumnya dinamai RUU tentang Profesi Psikologi
93	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran	DPR	Badan Legislasi				UU yang hendak diubah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku per berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2023.^[b]
94	RUU tentang Pendidikan Kedokteran Hewan	DPR
95	RUU tentang Fasilitas Sarana Prasarana Pendidikan	DPR
96	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	DPR
97	RUU tentang Pendidikan Tinggi Agama Islam	DPR
98	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka	DPR
99	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan	DPR
100	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman	DPR
101	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	DPR
102	RUU tentang Pengembangan Talenta Nasional	DPR
103	RUU tentang Persepakbolaan	DPR
104	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	DPR
105	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	DPR
106	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan	DPR
107	RUU tentang Sistem Perekonomian Nasional	DPR
108	RUU tentang Kewirausahaan Nasional	DPR
109	RUU tentang Teknologi Keuangan (Financial Technology)	DPR
110	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	DPR					Digantikan dengan RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
111	RUU tentang Aktivitas Ekonomi atas Negara Pendudukan	DPR
112	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar	DPR
113	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	DPR
114	RUU tentang Ekonomi Syariah	DPR
115	RUU tentang Konsultan Pajak	DPR
116	RUU tentang Pelindungan Data Pribadi	DPR, Pemerintah, dan DPD	Komisi I	20 September 2022^[17]	17 Oktober 2022	UU Nomor 27 Tahun 2022
117	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	DPR, Pemerintah, dan DPD	Panitia Khusus	15 Juli 2021^[18]	19 Juli 2021	UU Nomor 2 Tahun 2021	Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, namun kemudian kata Perubahan diganti menjadi Perubahan Kedua dikarenakan sebelumnya telah ada perubahan atas UU tersebut melalui UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang.
118	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	DPR, Pemerintah, dan DPD	Komisi XI				Digantikan dengan RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
119	RUU tentang Narkotika dan Psikotropika	DPR, Pemerintah, dan DPD	Komisi III				Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sedang proses pembicaraan tingkat 1^[14]
120	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	DPR, Pemerintah, dan DPD
121	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman	DPR, Pemerintah, dan DPD
122	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	DPR, Pemerintah, dan DPD
123	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	DPR, Pemerintah, dan DPD
124	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	DPR dan Pemerintah
125	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri	DPR dan Pemerintah
126	RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional	DPR dan Pemerintah
127	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	DPR dan Pemerintah
128	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan	DPR dan Pemerintah
129	RUU tentang Keamanan Nasional	DPR dan Pemerintah
130	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	DPR dan Pemerintah	Komisi II
131	RUU tentang Ibu Kota Negara (Omnibus Law)	DPR dan Pemerintah	Panitia Khusus	18 Januari 2022^[19]	15 Februari 2022	UU Nomor 3 Tahun 2022
132	RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta	DPR dan Pemerintah	Badan Legislasi	28 Maret 2024^[20]	25 April 2024	UU Nomor 2 Tahun 2024	Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun judul dan format RUU kemudian diubah dikarenakan RUU yang disusun bermaksud mengubah status Jakarta dari yang semula Daerah Khusus Ibukota (DKI) menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).^[21]
133	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik	DPR dan Pemerintah
134	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	DPR dan Pemerintah	Komisi III	6 Desember 2022^[22]	2 Januari 2023	UU Nomor 1 Tahun 2023	Merupakan RUU carry over dari periode masa keanggotaan DPR sebelumnya.^[a]
135	RUU tentang Pemasyarakatan	DPR dan Pemerintah	Komisi III	7 Juli 2022^[23]	3 Agustus 2022	UU Nomor 22 Tahun 2022	Merupakan RUU carry over dari periode masa keanggotaan DPR sebelumnya.^[a] Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, namun kemudian diputuskan untuk membentuk UU baru dengan mencabut UU pendahulunya (UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). Atas dasar ini dilakukan penyesuaian judul RUU.
136	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	DPR dan Pemerintah
137	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	DPR dan Pemerintah	Komisi III	7 Desember 2021^[24]	31 Desember 2021	UU Nomor 11 Tahun 2021
138	RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana	DPR dan Pemerintah
139	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	DPR dan Pemerintah
140	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura	DPR dan Pemerintah
141	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani	DPR dan Pemerintah
142	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	DPR dan Pemerintah
143	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	DPR dan Pemerintah
144	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	DPR dan Pemerintah
145	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran	DPR dan Pemerintah
146	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	DPR dan Pemerintah
147	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	DPR dan Pemerintah
148	RUU tentang Bea Meterai	DPR dan Pemerintah	Komisi XI	29 September 2020^[25]	26 Oktober 2020	UU Nomor 10 Tahun 2020	Merupakan RUU carry over dari periode masa keanggotaan DPR sebelumnya.^[a] Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, namun kemudian diputuskan untuk membentuk UU baru dengan mencabut UU pendahulunya (Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai). Atas dasar ini dilakukan penyesuaian judul RUU.
149	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	DPR dan Pemerintah
150	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai	DPR dan Pemerintah
151	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	DPR dan Pemerintah
152	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia	DPR dan Pemerintah	Badan Legislasi
153	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	DPR dan Pemerintah
154	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal	DPR dan Pemerintah
155	RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	DPR dan Pemerintah	Komisi XI				Digantikan dengan RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
156	RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan	DPR dan Pemerintah					Digantikan dengan RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
157	RUU tentang Masyarakat Hukum Adat	DPR dan DPD
158	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh	DPR dan DPD
159	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan	DPR dan DPD	Komisi X
160	RUU tentang Keolahragaan	DPR dan DPD	Komisi X	15 Februari 2022^[26]	16 Maret 2022	UU Nomor 11 Tahun 2022	Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, namun kemudian diputuskan untuk membentuk UU baru dengan mencabut UU pendahulunya (UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional). Atas dasar ini dilakukan penyesuaian judul RUU.
161	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	DPR dan DPD					Digantikan dengan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.
162	RUU tentang Provinsi Bali	DPR dan DPD	Komisi II	4 April 2023^[27]	4 Mei 2023	UU Nomor 15 Tahun 2023
163	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	DPR dan DPD
164	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	DPR dan DPD
165	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	DPR dan DPD	Komisi IV	9 Juli 2024^[28]	7 Agustus 2024	UU Nomor 32 Tahun 2024	Sebelumnya dinamai RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Namun, dalam proses pembahasan, disepakati untuk mengubah format RUU yang semula berupa RUU Penggantian (mencabut UU sebelumnya) menjadi RUU Perubahan (mengubah UU sebelumnya). Atas dasar ini dilakukan penyesuaian judul RUU.
166	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	DPR dan DPD
167	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	DPR dan DPD
168	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	DPR dan DPD
169	RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan	DPR dan DPD	Komisi VII				Sedang proses pembicaraan tingkat 1^[14]
170	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi	DPR dan DPD
171	RUU tentang Geologi	DPR dan DPD
172	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan	DPR dan DPD
173	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	DPR dan DPD	Komisi VIII
174	RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	DPR	Badan Legislasi	12 April 2022^[29]	9 Mei 2022	UU Nomor 12 Tahun 2022	Sebelumnya dinamai RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
175	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	DPR dan DPD	Komisi VIII
176	RUU tentang Ketahanan Keluarga	DPR dan DPD
177	RUU tentang Perlindungan Hak Pasien	DPR dan DPD
178	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	DPR dan DPD
179	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	DPR dan DPD
180	RUU tentang Daerah Kepulauan	DPR dan DPD	Panitia Khusus				Sedang proses pembicaraan tingkat 1^[14]
181	RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional	Pemerintah	Panitia Khusus				Sedang proses pembicaraan tingkat 1^[14]
182	RUU tentang Rahasia Negara	Pemerintah
183	RUU tentang Persandian	Pemerintah
184	RUU tentang Ketahanan Nasional	Pemerintah
185	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi	Pemerintah
186	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	Pemerintah
187	RUU tentang Perkotaan	Pemerintah
188	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia	Pemerintah
189	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Pemerintah
190	RUU tentang Hukum Acara Perdata	Pemerintah	Komisi III				Sedang proses pembicaraan tingkat 1^[14]
191	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten	Pemerintah	Panitia Khusus				Sedang proses pembicaraan tingkat 1^[14]
192	RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara	DPR	Badan Legislasi	7 Desember 2021^[30]	31 Desember 2021	UU Nomor 8 Tahun 2021	Sebelumnya hanya disebut RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi dalam Prolegnas jangka menengah
	RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara					UU Nomor 9 Tahun 2021
	RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado					UU Nomor 10 Tahun 2021
193	RUU tentang Badan Usaha	Pemerintah
194	RUU tentang Jaminan Benda Bergerak	Pemerintah					Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
195	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	Pemerintah
196	RUU tentang Hukum Perdata Internasional	Pemerintah
197	RUU tentang Kekayaan Intelektual Komunal	Pemerintah
198	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi	Pemerintah
199	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana	Pemerintah
200	RUU tentang Pemindahan Narapidana Antar-Negara	Pemerintah
201	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	Pemerintah
202	RUU tentang Landas Kontinen	Pemerintah	Panitia Khusus	13 April 2023^[31]	12 Mei 2023	UU Nomor 16 Tahun 2023	Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, namun kemudian diputuskan untuk membentuk UU baru dengan mencabut UU pendahulunya (UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia). Atas dasar ini dilakukan penyesuaian judul RUU.
203	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	Pemerintah	Panitia Khusus				Sedang proses pembicaraan tingkat 1^[14]
204	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal	Pemerintah
205	RUU tentang Cipta Kerja (Omnibus Law)	Pemerintah	Badan Legislasi	5 Oktober 2020^[32]	2 November 2020	UU Nomor 11 Tahun 2020	Sebelumnya dinamai RUU tentang Cipta Lapangan Kerja. Mengubah 73 undang-undang serta mencabut UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantiel)
206	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular	Pemerintah					Dikeluarkan dari Prolegnas karena telah terakomodasi dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.^[33] UU yang hendak diubah juga telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku per berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2023.^[b]
207	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran	Pemerintah					Dikeluarkan dari Prolegnas karena telah terakomodasi dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.^[33] UU yang hendak diubah juga telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku per berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2023.^[b]
208	RUU tentang Kesetaraan Gender	Pemerintah
209	RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian (Omnibus Law)	Pemerintah
210	RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal	Pemerintah
211	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	Pemerintah
212	RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law)	DPR	Komisi XI	15 Desember 2022^[34]	12 Januari 2023	UU Nomor 4 Tahun 2023	Mencabut UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, mengubah 22 undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang,^[c] serta menambahkan muatan pengaturan baru berkenaan dengan pengaturan sektor keuangan.
213	RUU tentang Pelaporan Keuangan	Pemerintah
214	RUU tentang Penjaminan Polis	Pemerintah
215	RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara	Pemerintah
216	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun	Pemerintah
217	RUU tentang Pajak atas Barang dan Jasa	Pemerintah
218	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan	Pemerintah
219	RUU tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia	Pemerintah
220	RUU tentang Penilai	Pemerintah
221	RUU tentang Perlelangan	Pemerintah
222	RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah	Pemerintah
223	RUU tentang Perubahan Harga Rupiah	Pemerintah
224	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan	Pemerintah
225	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit	Pemerintah dan DPD					UU yang hendak diubah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku per berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2023.^[b]
226	RUU tentang Pengembangan Daya Saing Daerah	DPD
227	RUU tentang Pemerataan Pembangunan Antar Daerah	DPD
228	RUU tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara	DPD
229	RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	DPD
230	RUU Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	DPD	Badan Legislasi	28 Maret 2024^[35]	25 April 2024	UU Nomor 3 Tahun 2024	Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, namun kemudian kata Perubahan diganti menjadi Perubahan Kedua dikarenakan sebelumnya telah ada perubahan atas UU tersebut melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
231	RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	DPD
232	RUU tentang Ketransmigrasian	DPD
233	RUU tentang Badan Usaha Milik Desa	DPD	Badan Legislasi				Pembahasan tidak dilanjutkan dikarenakan sebagian materi muatan RUU telah diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sementara sebagian lainnya diputuskan akan menjadi bahan penyempurnaan bagi PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.^[36]^[37]
234	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	DPD
235	RUU tentang Partisipasi Masyarakat	DPD
236	RUU tentang Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang	DPD
237	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	DPD
238	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	DPD
239	RUU tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik	DPD
240	RUU tentang Kesejahteraan Sosial	DPD
241	RUU tentang Bahasa Daerah	DPD	Komisi X				Pembahasan RUU diputuskan untuk ditarik dan tidak dilanjutkan pada periode DPR saat ini, dengan pertimbangan sisa waktu untuk pembahasan RUU yang terbatas serta regulasi mengenai Bahasa Daerah yang ada saat ini dinilai masih memadai.^[38]
242	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus	DPD
243	RUU tentang Pengelolaan Aset Daerah	DPD
244	RUU tentang Investasi Penanaman Modal Daerah	DPD
245	RUU tentang Pinjaman Daerah	DPD
246	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan	DPD
247	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian	DPD
248	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro	DPD
**	RUU tentang Bahan Kimia	DPR	Badan Legislasi
**	RUU tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	DPR
**	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara	DPR
**	RUU tentang Kawasan Wisata Khusus	DPR
**	RUU tentang Tindak Pidana Kesusilaan	DPR
**	RUU tentang Pengadilan Medis	DPR
**	RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim	DPR
**	RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	DPR, Pemerintah, dan DPD	Komisi XI	7 Desember 2021^[39]	5 Januari 2022	UU Nomor 1 Tahun 2022	Mencabut dan menggantikan 2 undang-undang, yaitu UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
**	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (RUU tentang Penyelenggaraan Sumbangan)	DPR
**	RUU tentang Penghapusan Piutang Negara	DPR
**	RUU tentang Integrasi Data Pembangunan	DPR
**	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	DPR
**	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	DPR
**	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan	DPR
**	RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Omnibus Law)	DPR dan Pemerintah	Komisi XI	7 Oktober 2021^[40]	29 Oktober 2021	UU Nomor 7 Tahun 2021	Mengubah 18 undang-undang serta menambahkan muatan pengaturan baru berkenaan dengan ketentuan perpajakan.^[d]
**	RUU tentang Bank Emas	DPR dan Pemerintah
**	RUU tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi	Pemerintah
**	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara	Pemerintah	Komisi II	3 Oktober 2023^[41]	31 Oktober 2023	UU Nomor 21 Tahun 2023
**	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	DPD	Panitia Khusus				Sedang proses pembicaraan tingkat 1^[14]
**	RUU tentang Perlindungan dan Pelestarian Budaya Adat Kerajaan Nusantara	DPD
**	RUU tentang Pemerintahan Digital	DPD
**	RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik	Pemerintah
**	RUU tentang Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam	DPD
**	RUU tentang Permuseuman^[33]	DPR
**	RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045^[33]	Pemerintah	Badan Legislasi^[42]	20 Agustus 2024^[43]	13 September 2024	UU Nomor 59 Tahun 2024

Prolegnas Kumulatif Terbuka

Prolegnas kumulatif terbuka adalah RUU yang dimasukkan ke dalam Prolegnas di luar tahapan Prolegnas yang bersifat umum.^[44] Merujuk pada pasal 23 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan^[1] yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019^[12], RUU kumulatif terbuka terdiri atas:

RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional Tertentu
RUU Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan, Pemekaran, dan Penggabungan Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota
RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan/Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Berikut adalah daftar RUU kumulatif terbuka DPR periode 2019-2024 yang telah disahkan dan yang sedang dalam pembahasan untuk disahkan:

  tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
Tertentu
  akibat Putusan MK
  tentang APBN
  tentang pembentukan, pemekaran, dan
penggabungan daerah
  tentang penetapan/pencabutan Perppu
  lain-lain, tanpa alasan yang jelas

Nomor	Judul	Bidang Penugasan	Tanggal		Hasil	Keterangan
Nomor	Judul	Bidang Penugasan	Pengesahan melalui Rapat Paripurna	Pengundangan	Hasil	Keterangan
1	RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement)	Komisi VI^[45]	6 Februari 2020^[46]	28 Februari 2020	UU Nomor 1 Tahun 2020
2	RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang	Badan Anggaran^[47]	12 Mei 2020^[48]	18 Mei 2020	UU Nomor 2 Tahun 2020
3	RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence)	Komisi I^[49]	14 Juli 2020^[50]	6 Agustus 2020	UU Nomor 4 Tahun 2020
4	RUU tentang Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation)	Panitia Khusus^[51]	14 Juli 2020^[52]	6 Agustus 2020	UU Nomor 5 Tahun 2020
5	RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang	Komisi II^[53]	14 Juli 2020^[54]	11 Agustus 2020	UU Nomor 6 Tahun 2020
6	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi^[e]	Komisi III^[57]	1 September 2020^[58]	29 September 2020	UU Nomor 7 Tahun 2020
7	RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019	Badan Anggaran	15 September 2020^[59]	14 Oktober 2020	UU Nomor 8 Tahun 2020
8	RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021	Badan Anggaran	29 September 2020^[60]	26 Oktober 2020	UU Nomor 9 Tahun 2020
9	RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan	Komisi I^[61]	5 Oktober 2020^[62]	3 November 2020	UU Nomor 12 Tahun 2020
10	RUU tentang Pengesahan Protocol to Implement the Seventh Package of Commitments on Financial Services Under the ASEAN Framework Agreement on Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Komitmen Ketujuh Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa)	Komisi XI^[63]	5 Oktober 2020^[64]	3 November 2020	UU Nomor 13 Tahun 2020
11	RUU tentang Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement Between the Republic of Indonesia and the EFTA States (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA)	Komisi VI^[65]	9 April 2021^[66]	7 Mei 2021	UU Nomor 1 Tahun 2021
12	RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020	Badan Anggaran	7 September 2021^[67]	6 Oktober 2021	UU Nomor 3 Tahun 2021
13	RUU tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Electronic Commerce (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)	Komisi VI^[68]	7 September 2021^[69]	6 Oktober 2021	UU Nomor 4 Tahun 2021
14	RUU tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters)	Komisi III^[70]	21 September 2021^[71]	19 Oktober 2021	UU Nomor 5 Tahun 2021
15	RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022	Badan Anggaran	30 September 2021^[72]	27 Oktober 2021	UU Nomor 6 Tahun 2021
16	RUU tentang Provinsi Sulawesi Selatan^[f]	Komisi II^[74]	15 Februari 2022^[75]	16 Maret 2022	UU Nomor 4 Tahun 2022
17	RUU tentang Provinsi Sulawesi Utara^[f]	Komisi II^[74]	15 Februari 2022^[75]	16 Maret 2022	UU Nomor 5 Tahun 2022
18	RUU tentang Provinsi Sulawesi Tengah^[f]	Komisi II^[74]	15 Februari 2022^[75]	16 Maret 2022	UU Nomor 6 Tahun 2022
19	RUU tentang Provinsi Sulawesi Tenggara^[f]	Komisi II^[74]	15 Februari 2022^[75]	16 Maret 2022	UU Nomor 7 Tahun 2022
20	RUU tentang Provinsi Kalimantan Selatan^[f]	Komisi II^[74]	15 Februari 2022^[75]	16 Maret 2022	UU Nomor 8 Tahun 2022
21	RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat^[f]	Komisi II^[74]	15 Februari 2022^[75]	16 Maret 2022	UU Nomor 9 Tahun 2022
22	RUU tentang Provinsi Kalimantan Timur^[f]	Komisi II^[74]	15 Februari 2022^[75]	16 Maret 2022	UU Nomor 10 Tahun 2022
23	RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan	Komisi II^[76]	30 Juni 2022^[77]	25 Juli 2022	UU Nomor 14 Tahun 2020
24	RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah	Komisi II^[76]	30 Juni 2022^[77]	25 Juli 2022	UU Nomor 15 Tahun 2020
25	RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan	Komisi II^[76]	30 Juni 2022^[77]	25 Juli 2022	UU Nomor 16 Tahun 2020
26	RUU tentang Provinsi Sumatera Barat^[f]	Komisi II^[78]	30 Juni 2022^[79]	25 Juli 2022	UU Nomor 17 Tahun 2022
27	RUU tentang Provinsi Jambi^[f]	Komisi II^[78]	30 Juni 2022^[79]	25 Juli 2022	UU Nomor 18 Tahun 2022
28	RUU tentang Provinsi Riau^[f]	Komisi II^[78]	30 Juni 2022^[79]	25 Juli 2022	UU Nomor 19 Tahun 2022
29	RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat^[f]	Komisi II^[78]	30 Juni 2022^[79]	25 Juli 2022	UU Nomor 20 Tahun 2022
30	RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur^[f]	Komisi II^[78]	30 Juni 2022^[79]	25 Juli 2022	UU Nomor 21 Tahun 2022
31	RUU tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional)	Komisi VI^[80]	30 Agustus 2022^[81]	27 September 2022	UU Nomor 24 Tahun 2022
32	RUU tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea)	Komisi VI^[82]	30 Agustus 2022^[83]	27 September 2022	UU Nomor 25 Tahun 2022
33	RUU tentang Pertanggungiawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021	Badan Anggaran	6 September 2022^[84]	4 Oktober 2022	UU Nomor 26 Tahun 2022
34	RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023	Badan Anggaran	29 September 2022^[85]	27 Oktober 2022	UU Nomor 28 Tahun 2022
35	RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya	Komisi II^[86]	17 November 2022^[87]	8 Desember 2022	UU Nomor 29 Tahun 2022
36	RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Fiji Concerning Cooperation in the Field of Defence)	Komisi I^[88]	6 Desember 2022^[89]	3 Januari 2023	UU Nomor 2 Tahun 2023
37	RUU tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on Defence Cooperation)	Komisi I^[88]	6 Desember 2022^[89]	3 Januari 2023	UU Nomor 3 Tahun 2023
38	RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (Treaty Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives)	Komisi III^[90]	15 Desember 2022^[91]	13 Januari 2023	UU Nomor 5 Tahun 2023
39	RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	Badan Legislasi^[92]	21 Maret 2023^[93]	31 Maret 2023	UU Nomor 6 Tahun 2023
40	RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang	Komisi II^[94]	4 April 2023^[95]	4 Mei 2023	UU Nomor 7 Tahun 2023
41	RUU tentang Provinsi Sumatera Utara	Komisi II^[96]	4 April 2023^[27]	4 Mei 2023	UU Nomor 8 Tahun 2023
42	RUU tentang Provinsi Sumatera Selatan	Komisi II^[96]	4 April 2023^[27]	4 Mei 2023	UU Nomor 9 Tahun 2023
43	RUU tentang Provinsi Jawa Barat	Komisi II^[96]	4 April 2023^[27]	4 Mei 2023	UU Nomor 10 Tahun 2023
44	RUU tentang Provinsi Jawa Tengah	Komisi II^[96]	4 April 2023^[27]	4 Mei 2023	UU Nomor 11 Tahun 2023
45	RUU tentang Provinsi Jawa Timur	Komisi II^[96]	4 April 2023^[27]	4 Mei 2023	UU Nomor 12 Tahun 2023
46	RUU tentang Provinsi Maluku	Komisi II^[96]	4 April 2023^[27]	4 Mei 2023	UU Nomor 13 Tahun 2023
47	RUU tentang Provinsi Kalimantan Tengah	Komisi II^[96]	4 April 2023^[27]	4 Mei 2023	UU Nomor 14 Tahun 2023
48	RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022	Badan Anggaran	12 September 2023^[97]	11 Oktober 2023	UU Nomor 18 Tahun 2023
49	RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024	Badan Anggaran	21 September 2023^[98]	16 Oktober 2023	UU Nomor 19 Tahun 2023
50	RUU tentang Pengesahan Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat Mengenai Pelarangan Senjata Nuklir)	Komisi I^[99]	21 November 2023^[100]	20 Desember 2023	UU Nomor 22 Tahun 2023
51	RUU tentang Kota Banda Aceh di Aceh	Komisi II^[101]	4 Juni 2024^[102]	2 Juli 2024	UU Nomor 5 Tahun 2024
52	RUU tentang Kabupaten Aceh Besar di Aceh	Komisi II^[101]	4 Juni 2024^[102]	2 Juli 2024	UU Nomor 6 Tahun 2024
53	RUU tentang Kabupaten Pidie di Aceh	Komisi II^[101]	4 Juni 2024^[102]	2 Juli 2024	UU Nomor 7 Tahun 2024
54	RUU tentang Kabupaten Aceh Tengah di Aceh	Komisi II^[101]	4 Juni 2024^[102]	2 Juli 2024	UU Nomor 8 Tahun 2024
55	RUU tentang Kabupaten Aceh Timur di Aceh	Komisi II^[101]	4 Juni 2024^[102]	2 Juli 2024	UU Nomor 9 Tahun 2024
56	RUU tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh	Komisi II^[101]	4 Juni 2024^[102]	2 Juli 2024	UU Nomor 10 Tahun 2024
57	RUU tentang Kabupaten Aceh Barat di Aceh	Komisi II^[101]	4 Juni 2024^[102]	2 Juli 2024	UU Nomor 11 Tahun 2024
58	RUU tentang Kabupaten Aceh Selatan di Aceh	Komisi II^[101]	4 Juni 2024^[102]	2 Juli 2024	UU Nomor 12 Tahun 2024
59	RUU tentang Kota Binjai di Provinsi Sumatera Utara	Komisi II^[101]	4 Juni 2024^[102]	2 Juli 2024	UU Nomor 13 Tahun 2024
60	RUU tentang Kabupaten Langkat di Provinsi Sumatera Utara	Komisi II^[101]	4 Juni 2024^[102]	2 Juli 2024	UU Nomor 14 Tahun 2024
61	RUU tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara	Komisi II^[101]	4 Juni 2024^[102]	2 Juli 2024	UU Nomor 15 Tahun 2024
62	RUU tentang Kota Medan di Provinsi Sumatera Utara	Komisi II^[101]	4 Juni 2024^[102]	2 Juli 2024	UU Nomor 16 Tahun 2024
63	RUU tentang Kota Tebing Tinggi di Provinsi Sumatera Utara	Komisi II^[101]	4 Juni 2024^[102]	2 Juli 2024	UU Nomor 17 Tahun 2024
64	RUU tentang Kabupaten Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara	Komisi II^[101]	4 Juni 2024^[102]	2 Juli 2024	UU Nomor 18 Tahun 2024
65	RUU tentang Kota Tanjungbalai di Provinsi Sumatera Utara	Komisi II^[101]	4 Juni 2024^[102]	2 Juli 2024	UU Nomor 19 Tahun 2024
66	RUU tentang Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatera Utara	Komisi II^[101]	4 Juni 2024^[102]	2 Juli 2024	UU Nomor 20 Tahun 2024
67	RUU tentang Kabupaten Labuhanbatu di Provinsi Sumatera Utara	Komisi II^[101]	4 Juni 2024^[102]	2 Juli 2024	UU Nomor 21 Tahun 2024
68	RUU tentang Kabupaten Tapanuli Utara di Provinsi Sumatera Utara	Komisi II^[101]	4 Juni 2024^[102]	2 Juli 2024	UU Nomor 22 Tahun 2024
69	RUU tentang Kabupaten Tapanuli Tengah di Provinsi Sumatera Utara	Komisi II^[101]	4 Juni 2024^[102]	2 Juli 2024	UU Nomor 23 Tahun 2024
70	RUU tentang Kabupaten Tapanuli Selatan di Provinsi Sumatera Utara	Komisi II^[101]	4 Juni 2024^[102]	2 Juli 2024	UU Nomor 24 Tahun 2024
71	RUU tentang Kota Pematang Siantar di Provinsi Sumatera Utara	Komisi II^[101]	4 Juni 2024^[102]	2 Juli 2024	UU Nomor 25 Tahun 2024
72	RUU tentang Kabupaten Simalungun di Provinsi Sumatera Utara	Komisi II^[101]	4 Juni 2024^[102]	2 Juli 2024	UU Nomor 26 Tahun 2024
73	RUU tentang Kota Sibolga di Provinsi Sumatera Utara	Komisi II^[101]	4 Juni 2024^[102]	2 Juli 2024	UU Nomor 27 Tahun 2024
74	RUU tentang Kabupaten Nias di Provinsi Sumatera Utara	Komisi II^[101]	4 Juni 2024^[102]	2 Juli 2024	UU Nomor 28 Tahun 2024
75	RUU tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi II^[101]	4 Juni 2024^[102]	2 Juli 2024	UU Nomor 29 Tahun 2024
76	RUU tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi II^[101]	4 Juni 2024^[102]	2 Juli 2024	UU Nomor 30 Tahun 2024
77	RUU tentang Kabupaten Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komisi II^[101]	4 Juni 2024^[102]	2 Juli 2024	UU Nomor 31 Tahun 2024
78	RUU tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau	Komisi II^[103]	9 Juli 2024^[104]	7 Agustus 2024	UU Nomor 33 Tahun 2024
79	RUU tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung	Komisi II^[103]	9 Juli 2024^[104]	7 Agustus 2024	UU Nomor 34 Tahun 2024
80	RUU tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung	Komisi II^[103]	9 Juli 2024^[104]	7 Agustus 2024	UU Nomor 35 Tahun 2024
81	RUU tentang Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung	Komisi II^[103]	9 Juli 2024^[104]	7 Agustus 2024	UU Nomor 36 Tahun 2024
82	RUU tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi	Komisi II^[103]	9 Juli 2024^[104]	7 Agustus 2024	UU Nomor 37 Tahun 2024
83	RUU tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi	Komisi II^[103]	9 Juli 2024^[104]	7 Agustus 2024	UU Nomor 38 Tahun 2024
84	RUU tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi	Komisi II^[103]	9 Juli 2024^[104]	7 Agustus 2024	UU Nomor 39 Tahun 2024
85	RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi	Komisi II^[103]	9 Juli 2024^[104]	7 Agustus 2024	UU Nomor 40 Tahun 2024
86	RUU tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau	Komisi II^[103]	9 Juli 2024^[104]	7 Agustus 2024	UU Nomor 41 Tahun 2024
87	RUU tentang Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau	Komisi II^[103]	9 Juli 2024^[104]	7 Agustus 2024	UU Nomor 42 Tahun 2024
88	RUU tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau	Komisi II^[103]	9 Juli 2024^[104]	7 Agustus 2024	UU Nomor 43 Tahun 2024
89	RUU tentang Kota Pekanbaru di Provinsi Riau	Komisi II^[103]	9 Juli 2024^[104]	7 Agustus 2024	UU Nomor 44 Tahun 2024
90	RUU tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat	Komisi II^[103]	9 Juli 2024^[104]	7 Agustus 2024	UU Nomor 45 Tahun 2024
91	RUU tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat	Komisi II^[103]	9 Juli 2024^[104]	7 Agustus 2024	UU Nomor 46 Tahun 2024
92	RUU tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat	Komisi II^[103]	9 Juli 2024^[104]	7 Agustus 2024	UU Nomor 47 Tahun 2024
93	RUU tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat	Komisi II^[103]	9 Juli 2024^[104]	7 Agustus 2024	UU Nomor 48 Tahun 2024
94	RUU tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat	Komisi II^[103]	9 Juli 2024^[104]	7 Agustus 2024	UU Nomor 49 Tahun 2024
95	RUU tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat	Komisi II^[103]	9 Juli 2024^[104]	7 Agustus 2024	UU Nomor 50 Tahun 2024
96	RUU tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat	Komisi II^[103]	9 Juli 2024^[104]	7 Agustus 2024	UU Nomor 51 Tahun 2024
97	RUU tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat	Komisi II^[103]	9 Juli 2024^[104]	7 Agustus 2024	UU Nomor 52 Tahun 2024
98	RUU tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat	Komisi II^[103]	9 Juli 2024^[104]	7 Agustus 2024	UU Nomor 53 Tahun 2024
99	RUU tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat	Komisi II^[103]	9 Juli 2024^[104]	7 Agustus 2024	UU Nomor 54 Tahun 2024
100	RUU tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat	Komisi II^[103]	9 Juli 2024^[104]	7 Agustus 2024	UU Nomor 55 Tahun 2024
101	RUU tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat	Komisi II^[103]	9 Juli 2024^[104]	7 Agustus 2024	UU Nomor 56 Tahun 2024
102	RUU tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat	Komisi II^[103]	9 Juli 2024^[104]	7 Agustus 2024	UU Nomor 57 Tahun 2024
103	RUU tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat	Komisi II^[103]	9 Juli 2024^[104]	7 Agustus 2024	UU Nomor 58 Tahun 2024
104	RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023	Badan Anggaran	3 September 2024^[105]	belum diundangkan	belum diundangkan
105	RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025	Badan Anggaran	19 September 2024	belum diundangkan	belum diundangkan
106	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden	Badan Legislasi	19 September 2024	belum diundangkan	belum diundangkan
**	RUU tentang Pengesahan International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (Konvensi Internasional untuk Pelindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa)	Komisi I				Sedang proses pembicaraan tingkat 1^[14]
**	RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India Concerning Cooperation the Field of Defence)	Komisi I				Sedang proses pembicaraan tingkat 1^[14]
**	RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Perancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Accord entre le Gouvernement de la Republique D’Indonesie et le Gouvernement de la Republique Francaise relative a la Cooperation dans le Domaine de la Defence)	Komisi I				Sedang proses pembicaraan tingkat 1^[14]
**	RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the United Arab Emirates on Cooperation in the Field of Defence)	Komisi I				Sedang proses pembicaraan tingkat 1^[14]
**	RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of Republic of Indonesia and the Royal Government of the Kingdom of Cambodia Concerning Cooperation in the Field of Defence)	Komisi I				Sedang proses pembicaraan tingkat 1^[14]
**	RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja sama terkait Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil on Cooperation in Defence Related Matters)	Komisi I				Sedang proses pembicaraan tingkat 1^[14]
**	RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Komisi III				Sedang proses pembicaraan tingkat 1^[14]

Lihat pula

Keterangan

^ ^a ^b ^c ^d Mekanisme carry over merupakan mekanisme sesuai ketentuan pasal 71A UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan demikian, RUU carry over dapat diartikan sebagai RUU dari periode masa keanggotaan DPR sebelumnya yang dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas pada periode masa keanggotaan DPR setelahnya dengan melanjutkan hasil pembahasan sebelumnya. Mekanisme ini mensyaratkan RUU harus sudah memasuki tahapan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada periode sebelumnya dan hasil pembahasannya telah disepakati oleh DPR, Presiden, dan/atau DPD periode setelahnya untuk dimasukkan kembali.^[12]
^ ^a ^b ^c ^d Lihat pasal 454 UU Nomor 17 Tahun 2023
^ Keduapuluhdua undang-undang yang diubah yaitu: (1). UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, (2). UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, (3). UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, (4). UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, (5). UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, (6). UU Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, (7). UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, (8). UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, (9). UU Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, (10). UU Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, (11). UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, (12). UU Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang, (13). UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, (14). UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, (15). UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, (16). UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, (17). UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, (18). UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, (19). UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, (20). UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, (21). UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, serta (22). Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
^ Kedelapanbelas undang-undang yang diubah yaitu: (a). UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta 4 undang-undang perubahannya, (b). UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta 4 undang-undang perubahannya, (c). UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta 3 undang-undang perubahannya, (d). UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai beserta 1 undang-undang perubahannya, (e). UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta (f). UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
^ Dalam persidangan pengujian formil atas UU Nomor 7 Tahun 2020, DPR berargumen bahwa proses pembentukan UU tersebut tidak cacat formil dikarenakan RUU termasuk dalam kategori RUU Kumulatif Terbuka Nomor 2 (akibat putusan Mahkamah Konstitusi). Adapun terdapat 6 putusan MK yang menjadi landasan penyusunan RUU: (1). 48/PUU-IX/2011 (2). 49/PUU-IX/2011 (3). 68/PUU-IX/2011 (4). 34/PUU-X/2012 (5). 7/PUU-XI/2013, serta (6). 1-2/PUU-XII/2014. Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan menolak permohonan para pemohon atas uji formil serta menyatakan pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum.^[55]^[56]
^ ^a ^b ^c ^d ^e ^f ^g ^h ⁱ ^j ^k ^l Rapat internal Komisi II DPR pada 24 Agustus 2020 memutuskan bahwa penyusunan 12 RUU baru untuk menggantikan UU Provinsi lama menggunakan metode kumulatif terbuka, dengan alasan bahwa dasar hukum yang digunakan oleh UU lama masih menginduk pada UUDS Tahun 1950 yang tidak lagi berlaku serta terdapat beberapa ketentuan pada UU lama yang tidak lagi relevan dengan aturan hukum yang berlaku. Penyusunan RUU menggunakan metode kumulatif terbuka tersebut dinilai memungkinkan dikarenakan memenuhi unsur "pembentukan daerah Provinsi" pada pasal 23 ayat 1 poin d serta memenuhi unsur "adanya urgensi nasional" pada pasal 23 ayat 2 poin b dari UU No 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan^[73]

Referensi

^ ^a ^b "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 2011-08-12. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12.
^ "DPR Tetapkan 248 RUU Prolegnas 2020-2024". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2019-11-17. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-12-21. Diakses tanggal 2023-03-12.
^ ^a ^b "Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024" (PDF). Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2019-12-17. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12.
^ "Dua RUU Usulan Tambahan Pemerintah Disetujui DPR Masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2023". Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2022-12-16. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-15. Diakses tanggal 2023-03-15.
^ ^a ^b "Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keempat Tahun 2020-2024" (PDF). Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. hlm. 9–28. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-01-17. Diakses tanggal 2023-03-15.
^ "Program Legislasi Nasional". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Diakses tanggal 2023-03-12.
^ Dewi, Intan Rakhmayanti (2023-12-05). "Tok! DPR Sahkan Revisi Kedua UU ITE, Begini Isinya". CNBC Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-05-12. Diakses tanggal 2023-05-12.
^ "RUU ASN Resmi Disahkan Jadi Undang-undang di Paripurna DPR". CNN Indonesia. 2023-10-03. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-10-03. Diakses tanggal 2023-10-03.
^ Safitri, Eva (2022-05-24). "Tok! DPR Sahkan RUU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Jadi UU". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-14. Diakses tanggal 2023-03-14.
^ Yanwardhana, Emir (2021-12-06). "Tok! DPR Setujui RUU Tentang Jalan Menjadi UU". CNBC Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-14. Diakses tanggal 2023-03-14.
^ Umah, Anisatul (2020-05-12). "Pimpin Sidang Paripurna, Puan Maharani Sahkan UU Minerba Baru". CNBC Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-14. Diakses tanggal 2023-03-14.
^ ^a ^b "Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 2019-10-04. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12.
^ Abdurrahman, Sultan (2024-06-04). Ernis, Devy, ed. "DPR Sahkan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Kehidupan". Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2024-06-05. Diakses tanggal 2024-06-05.
^ ^a ^b ^c ^d ^e ^f ^g ^h ⁱ ^j ^k ^l ^m ⁿ ^o ^p "Evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2024 Per 11 Juli 2024" (PDF). Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2024-06-04. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-07-17. Diakses tanggal 2024-07-17.
^ Rachman, Arrijal (2023-07-11). "Tok! Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Kesehatan Menjadi UU". CNBC Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-09-22. Diakses tanggal 2023-09-22.
^ Nurita, Dewi (2022-07-07). Febriyan, ed. "DPR Resmi Sahkan RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi Menjadi UU". Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-14. Diakses tanggal 2023-03-14.
^ Anggrainy, Firda Cynthia; Utami, Nahda (2022-09-20). "Tok! Paripurna DPR Sahkan RUU Perlindungan Data Pribadi". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-14. Diakses tanggal 2023-03-14.
^ Aditya, Nicholas Ryan (2021-07-15). Meiliana, Diamanty, ed. "Rapat Paripurna, DPR Sahkan RUU Otsus Papua Jilid Dua". Kompas.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-14. Diakses tanggal 2023-03-14.
^ "DPR Sahkan RUU IKN Menjadi Undang-undang Ibu Kota Negara". CNN Indonesia. 2022-01-18. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-14. Diakses tanggal 2023-03-14.
^ Paramitha, Defara Dhanya (2024-03-28). Amirullah, ed. "7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini". Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2024-03-29. Diakses tanggal 2024-03-39.
^ Anggrainy, Firda Cynthia (2023-09-12). "Baleg DPR Sepakat RUU Daerah Khusus Jakarta Masuk Prolegnas Prioritas 2023". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-09-22. Diakses tanggal 2023-09-22.
^ "RKUHP Resmi Disahkan Jadi UU dalam Paripurna DPR". CNN Indonesia. 2022-02-06. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-14. Diakses tanggal 2023-03-14.
^ "RUU Pemasyarakatan Resmi Disahkan Jadi Undang-Undang". CNN Indonesia. 2022-07-07. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-14. Diakses tanggal 2023-03-14.
^ Ramadhan, Ardito (2021-12-07). Krisiandi, ed. "Rapat Paripurna, DPR Sahkan Revisi Undang-Undang Kejaksaan Jadi UU". Kompas.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-14. Diakses tanggal 2023-03-14.
^ "DPR Sahkan UU Bea Meterai, Tarif Rp10 Ribu Mulai 1 Januari". CNN Indonesia. 2020-09-29. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-14. Diakses tanggal 2023-03-14.
^ Ramadhan, Ardito (2022-02-15). Santosa, Bagus, ed. "DPR Sahkan RUU Keolahragaan Menjadi Undang-Undang". Kompas.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-14. Diakses tanggal 2023-03-14.
^ ^a ^b ^c ^d ^e ^f ^g ^h Rahmawati, Dwi (2023-04-04). "DPR Sahkan RUU Provinsi Sumut hingga Bali Jadi Undang-Undang". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-04-04. Diakses tanggal 2023-04-04.
^ Aditya, Nicholas Ryan; Krisiandi (2024-07-09). "DPR Sahkan RUU Konservasi Sumber Daya Alam". Kompas.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2024-07-09. Diakses tanggal 2024-07-09.
^ "DPR Resmi Sahkan RUU TPKS Jadi Undang-undang". CNN Indonesia. 2022-04-12. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-14. Diakses tanggal 2023-03-14.
^ Safitri, Eva (2021-12-07). "DPR Setujui RUU Pembentukan Pengadilan Tinggi-PTUN di 4 Provinsi Jadi UU". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-14. Diakses tanggal 2023-03-14.
^ Anggrainy, Firda Cynthia (2023-04-13). "DPR Sahkan RUU Landas Kontinen Jadi Undang-Undang". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-04-13. Diakses tanggal 2023-04-13.
^ Putri, Cantika Adinda; P, Herdaru (2020-10-05). "Tok! DPR Sahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja Jokowi Jadi UU". CNBC Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-14. Diakses tanggal 2023-03-14.
^ ^a ^b ^c ^d Rahmawati, Dwi (2023-08-29). "DPR RI Sepakati 42 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2023". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-09-22. Diakses tanggal 2023-09-22.
^ "DPR Sahkan UU PPSK, Ada 341 Pasal". CNN Indonesia. 2022-12-15. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-14. Diakses tanggal 2023-03-14.
^ Anggrainy, Firda Cynthia (2024-03-28). "DPR Sahkan RUU Desa Jadi UU, Atur Masa Jabatan Kades 8 Tahun". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2024-03-29. Diakses tanggal 2024-03-29.
^ "Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Legislasi dalam Rangka Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)" (PDF). Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2022-01-27. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-01-17. Diakses tanggal 2023-03-17.
^ "DPR Sepakat Setop Bahas RUU BUMDes". CNN Indonesia. 2022-02-08. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-17. Diakses tanggal 2023-03-17.
^ Khalida, Melalusa Susthira (2024-06-04). Suyanto, Budi, ed. "Paripurna DPR setujui penarikan RUU Bahasa Daerah". Antara. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2024-07-09. Diakses tanggal 2024-07-09.
^ "DPR Sahkan RUU Hubungan Keuangan Pusat-Daerah". CNN Indonesia. 2021-12-07. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-14. Diakses tanggal 2023-03-14.
^ "DPR Resmi Sepakati RUU HPP Jadi UU". CNN Indonesia. 2021-10-07. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-14. Diakses tanggal 2023-03-14.
^ Asmaaysi, Alifian (2023-10-03). Pradana, Rio Sandy, ed. "Tok! DPR Sahkan Revisi UU IKN, Ini 7 Poin Pentingnya". Bisnis Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-10-03. Diakses tanggal 2023-10-03.
^ "Sembilan Fraksi Sepakat Lanjutkan Pembahasan RUU RPJPN 2025-2045 ke Rapat Paripurna". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2024-08-20. Diakses tanggal 2024-08-20.
^ Alatas, M. Baqir Idrus (2024-08-20). Muhiddin, Abdul Hakim, ed. "DPR setujui RUU RPJPN 2025-2045 jadi undang-undang". Antara. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2024-08-23. Diakses tanggal 2024-08-23.
^ "Kumulatif Terbuka". Openparliament.id. 2021-07-21. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-20. Diakses tanggal 2023-03-20.
^ "Komisi VI Setujui RUU IA-CEPA". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2020-02-05. Diakses tanggal 2024-07-06.
^ Putri, Cantika Adinda (2020-02-06). "Tok! IA-CEPA Direstui DPR, Indonesia-Australia Makin Mesra". CNBC Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12.
^ "Banggar DPR-Pemerintah Sepakati Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Diparipurnakan". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2020-05-04. Diakses tanggal 2024-07-06.
^ Sihombing, Ronaldo Fransiscus (2020-05-12). "Tok! DPR Setuju Perppu Corona Disahkan Menjadi UU". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12.
^ "Komisi I Setujui DIM RUU Kerja Sama Indonesia - Ukraina di Bidang Pertahanan". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2020-07-13. Diakses tanggal 2024-07-06.
^ "DPR RI Menyetujui RUU Pengesahan Kerjasama Pertahanan RI – Ukraina". Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2020-07-14. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12.
^ "RUU Perjanjian MLA RI – Swiss Disetujui". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2020-07-03. Diakses tanggal 2024-07-06.
^ "DPR-RI Sahkan RUU Perjanjian MLA Indonesia - Swiss". Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2020-07-14. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12.
^ "Komisi II Setujui Perppu 2 Tahun 2020 Dibahas di Rapat Paripurna". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2020-06-03. Diakses tanggal 2024-07-06.
^ Astuti, Nur Azizah Rizki (2020-07-14). "Tok! Perppu Pilkada Sah Jadi UU". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12.
^ "Putusan Nomor 100/PUU-XVIII/2020" (PDF). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2022-06-20. hlm. 160–163, 317–318. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-17. Diakses tanggal 2023-03-17.
^ Saputra, Andi (2022-06-20). "MK Tolak Uji Formil Revisi UU MK". Detik.com. Archived from the original on 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-17. Pemeliharaan CS1: Url tak layak (link)
^ "Seluruh Fraksi di Komisi III Setujui Laporan Panja RUU MK". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2020-08-31. Diakses tanggal 2024-07-06.
^ Astuti, Nur Azizah Rizki (2020-09-01). "Tok! UU MK Disahkan di Paripurna DPR". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-17. Diakses tanggal 2023-03-17.
^ Sugianto, Danang (2020-09-15). "Tok! DPR Setujui Pertanggungjawaban APBN 2019". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12.
^ Zhacky, Mochamad (2020-09-29). "Paripurna Pengesahan RUU APBN 2021: 250 Anggota DPR Hadir Virtual". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12.
^ "Komisi I Setujui DIM RUU Kerja Sama Indonesia - Swedia di Bidang Pertahanan". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2020-09-03. Diakses tanggal 2024-07-06.
^ Chaterine, Rahel Narda (2020-10-05). "DPR Sahkan UU Kerja Sama Pertahanan RI-Swedia". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12.
^ "Sepakati RUU Protokol AFAS Ke-7, Industri Asuransi Akan Ekspansi ke ASEAN". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2020-10-05. Diakses tanggal 2024-07-06.
^ Putra, Dwi Aditya (2020-10-05). "RUU Paket Komitmen Ketujuh AFAS Disahkan, ini Keuntungan untuk Indonesia". Merdeka.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12.
^ "Apresiasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi, Komisi VI Setujui RUU IE-CEPA". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2021-03-22. Diakses tanggal 2024-07-06.
^ Ramadhan, Ardito (2021-04-09). Erdianto, Kristian, ed. "DPR Sahkan RUU Tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi antara RI dan EFTA". Kompas.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12.
^ "DPR Setujui RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2020". CNN Indonesia. 2021-09-07. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12.
^ "Komisi VI Setujui RUU PMSE Dibahas di Paripurna". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2021-08-25. Diakses tanggal 2024-07-06.
^ Pebrianto, Fajar (2021-09-07). Hidayat, Ali Akhmad Noor, ed. "DPR Sahkan UU Pengesahan ASEAN Agreement on E-Commerce". Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12.
^ "DIM RUU MLA in Criminal Matters Indonesia - Rusia Akan Dibahas Panja". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2021-09-01. Diakses tanggal 2024-07-06.
^ Tolok, Aprianus Doni (2021-09-21). "Tok! DPR Setujui Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik RI-Rusia". Bisnis Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12.
^ Pebrianto, Fajar (2021-09-30). Widyastuti, Rr. Ariyani Yakti, ed. "DPR Sahkan UU APBN 2022, Begini Rinciannya". Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12.
^ "Penyusunan 6 (Enam) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi" (PDF). Komisi II DPR RI. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12.
^ ^a ^b ^c ^d ^e ^f ^g "Komisi II Bahas Mekanisme Panja Tujuh RUU Provinsi". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2022-02-08. Diakses tanggal 2024-07-06.
^ ^a ^b ^c ^d ^e ^f ^g Al Ayyubi, Sholahuddin (2022-02-15). "DPR Sepakati 7 RUU Provinsi Jadi Undang-undang". Bisnis Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12.
^ ^a ^b ^c "Dorong Pemerataan Pembangunan, Draf RUU Pemekaran Papua Ditandatangani". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2022-06-28. Diakses tanggal 2024-07-06.
^ ^a ^b ^c Putri, Cantika Adinda (2022-06-30). "Tok! Indonesia Resmi Punya 5 Provinsi di Papua". CNBC Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12.
^ ^a ^b ^c ^d ^e "Seluruh Fraksi DPR, DPD dan Pemerintah Setuju RUU Lima Provinsi Dibawa ke Rapat Paripurna". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2022-06-21. Diakses tanggal 2024-07-06.
^ ^a ^b ^c ^d ^e Nurita, Dewi (2022-06-30). Wibowo, Eko Ari, ed. "DPR Sahkan RUU Lima Provinsi: Sumbar, Riau, Jambi, NTT, dan NTB". Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12.
^ "Sembilan Fraksi Setujui RUU Pengesahan RCEP Dibawa ke Paripurna". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2022-07-05. Diakses tanggal 2024-07-06.
^ Yanwardhana, Emir (2022-08-30). "Tok! DPR Restui RI Masuk Perjanjian Perdagangan Terbesar". CNBC Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12.
^ "RUU IK-CEPA Disetujui untuk Dibahas di Tingkat II". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2022-07-05. Diakses tanggal 2024-07-06.
^ Al Hikam, Herdi Alif (2022-08-30). "2 Perjanjian Dagang Jadi UU, Mendag Sebut Jadi 'Jalan Tol' Produk RI ke Dunia". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12.
^ Santia, Tira (2022-09-07). "RUU P2APBN 2021 Disahkan Menjadi Undang-undang". Liputan6.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12.
^ Putri, Cantika Adinda (2022-09-29). "Tok! DPR Setujui APBN Jokowi 2023 Senilai Rp3.061 Triliun". CNBC Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12.
^ "RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Sepakat Dibawa ke Paripurna". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2022-09-13. Diakses tanggal 2024-07-06.
^ Shafira, Ima Dini (2022-11-17). Wibowo, Eko Ari, ed. "DPR Resmi Sahkan RUU Papua Barat Daya Jadi Undang-Undang". Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12.
^ ^a ^b Anggrainy, Firda Cynthia (2022-11-29). "Komisi I DPR-Pemerintah Sepakati RUU Kerja Sama Pertahanan RI-Singapura". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2024-07-06. Diakses tanggal 2024-07-06.
^ ^a ^b Anggrainy, Firda Cynthia (2022-12-06). "DPR Sahkan RUU Kerja Sama Bidang Pertahanan RI-Singapura dan RI-Fiji". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-13. Diakses tanggal 2023-03-13.
^ "Komisi III dan Menkumham Setujui RUU Pengesahan Perjanjian RI-Singapura tentang Ekstradisi Buronan". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2022-12-05. Diakses tanggal 2024-07-06.
^ Bineksari, Romys (2022-12-15). "DPR Sahkan RUU Ekstradisi Buronan RI & Singapura". CNBC Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-13. Diakses tanggal 2023-03-13.
^ "Baleg Setujui RUU Penetapan Perppu Nomor 2/2022 tentang Ciptaker Dibawa ke Paripurna". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2023-02-15. Diakses tanggal 2024-07-06.
^ Simanjuntak, Surya Dua Artha (2023-03-21). "Tok! DPR Sahkan Perppu Cipta Kerja Jadi UU". Bisnis Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-21. Diakses tanggal 2023-03-21.
^ "Ditetapkan Jadi UU, Komisi II Sepakat Perppu Pemilu Dibawa ke Rapat Paripurna". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2023-03-15. Diakses tanggal 2024-07-06.
^ Rahmawati, Dwi (2023-04-04). "DPR Sahkan Perppu Pemilu Jadi Undang-Undang". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-04-04. Diakses tanggal 2023-04-04.
^ ^a ^b ^c ^d ^e ^f ^g "RUU Delapan Provinsi Sepakat Dibawa ke Rapat Paripurna". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2023-03-29. Diakses tanggal 2024-07-06.
^ "Paripurna DPR Sahkan UU Pertanggungjawaban APBN 2022". CNN Indonesia. 2023-09-12. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-10-03. Diakses tanggal 2023-10-03.
^ "Paripurna DPR Sahkan RUU APBN 2024 Jadi UU". CNN Indonesia. 2023-09-21. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-09-22. Diakses tanggal 2023-09-22.
^ "Sturman Panjaitan Bacakan Pandangan Mini Fraksi PDI-P: Pengesahan Traktat Senjata Nuklir Perlu Segera Dilakukan". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2023-10-04. Diakses tanggal 2024-07-06.
^ Darwati, Erta (2023-11-22). Junita, Nancy, ed. "UU Pelarangan Senjata Nuklir Disahkan, Menlu Retno: Makin Kuat Dorong Perdamaian Internasional". Bisnis Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-11-22. Diakses tanggal 2023-11-22.
^ ^a ^b ^c ^d ^e ^f ^g ^h ⁱ ^j ^k ^l ^m ⁿ ^o ^p ^q ^r ^s ^t ^u ^v ^w ^x ^y ^z ^aa "Komisi II & Pemerintah Setujui RUU 27 Kabupaten/Kota Dibawa ke Paripurna". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2024-05-24. Diakses tanggal 2024-07-06.
^ ^a ^b ^c ^d ^e ^f ^g ^h ⁱ ^j ^k ^l ^m ⁿ ^o ^p ^q ^r ^s ^t ^u ^v ^w ^x ^y ^z ^aa Abdurrahman, Sultan (2024-06-04). Hantoro, Juli, ed. "DPR Sahkan 27 RUU Kabupaten/Kota Jadi Undang-undang, Sebelumnya Diatur UUD Sementara 1950". Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2024-06-05. Diakses tanggal 2024-06-05.
^ ^a ^b ^c ^d ^e ^f ^g ^h ⁱ ^j ^k ^l ^m ⁿ ^o ^p ^q ^r ^s ^t ^u ^v ^w ^x ^y ^z Rahmawati, Dwi (2024-06-27). "Komisi II DPR-Pemerintah Sepakati 26 RUU Kabupaten/Kota Dibawa ke Paripurna". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2024-07-09. Diakses tanggal 2024-07-09.
^ ^a ^b ^c ^d ^e ^f ^g ^h ⁱ ^j ^k ^l ^m ⁿ ^o ^p ^q ^r ^s ^t ^u ^v ^w ^x ^y ^z Rizaldi, Bagus Ahmad (2024-07-09). Masrafi, Laode, ed. "Rapat Paripurna DPR RI setujui 26 RUU kabupaten/kota menjadi UU". Antara. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2024-07-09. Diakses tanggal 2024-07-09.
^ Indraini, Anisa (2024-09-03). "Disetujui DPR, RUU Pertanggungjawaban APBN 2023 Jokowi Sah Jadi UU". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2024-09-04. Diakses tanggal 2024-09-04.

[RUU_Carry_Over-13] Mekanisme carry over merupakan mekanisme sesuai ketentuan pasal 71A UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan demikian, RUU carry over dapat diartikan sebagai RUU dari periode masa keanggotaan DPR sebelumnya yang dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas pada periode masa keanggotaan DPR setelahnya dengan melanjutkan hasil pembahasan sebelumnya. Mekanisme ini mensyaratkan RUU harus sudah memasuki tahapan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada periode sebelumnya dan hasil pembahasannya telah disepakati oleh DPR, Presiden, dan/atau DPD periode setelahnya untuk dimasukkan kembali.^[12]

[Dicabut_oleh_Omnibus_Kesehatan-18] Lihat pasal 454 UU Nomor 17 Tahun 2023

[37] Keduapuluhdua undang-undang yang diubah yaitu: (1). UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, (2). UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, (3). UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, (4). UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, (5). UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, (6). UU Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, (7). UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, (8). UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, (9). UU Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, (10). UU Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, (11). UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, (12). UU Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang, (13). UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, (14). UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, (15). UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, (16). UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, (17). UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, (18). UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, (19). UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, (20). UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, (21). UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, serta (22). Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

[44] Kedelapanbelas undang-undang yang diubah yaitu: (a). UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta 4 undang-undang perubahannya, (b). UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta 4 undang-undang perubahannya, (c). UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta 3 undang-undang perubahannya, (d). UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai beserta 1 undang-undang perubahannya, (e). UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta (f). UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

[61] Dalam persidangan pengujian formil atas UU Nomor 7 Tahun 2020, DPR berargumen bahwa proses pembentukan UU tersebut tidak cacat formil dikarenakan RUU termasuk dalam kategori RUU Kumulatif Terbuka Nomor 2 (akibat putusan Mahkamah Konstitusi). Adapun terdapat 6 putusan MK yang menjadi landasan penyusunan RUU: (1). 48/PUU-IX/2011 (2). 49/PUU-IX/2011 (3). 68/PUU-IX/2011 (4). 34/PUU-X/2012 (5). 7/PUU-XI/2013, serta (6). 1-2/PUU-XII/2014. Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan menolak permohonan para pemohon atas uji formil serta menyatakan pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum.^[55]^[56]

[RUU_Kumulatif_Pembentukan_Provinsi-79] ^ ^a ^b ^c ^d ^e ^f ^g ^h ⁱ ^j ^k ^l Rapat internal Komisi II DPR pada 24 Agustus 2020 memutuskan bahwa penyusunan 12 RUU baru untuk menggantikan UU Provinsi lama menggunakan metode kumulatif terbuka, dengan alasan bahwa dasar hukum yang digunakan oleh UU lama masih menginduk pada UUDS Tahun 1950 yang tidak lagi berlaku serta terdapat beberapa ketentuan pada UU lama yang tidak lagi relevan dengan aturan hukum yang berlaku. Penyusunan RUU menggunakan metode kumulatif terbuka tersebut dinilai memungkinkan dikarenakan memenuhi unsur "pembentukan daerah Provinsi" pada pasal 23 ayat 1 poin d serta memenuhi unsur "adanya urgensi nasional" pada pasal 23 ayat 2 poin b dari UU No 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan^[73]

[UU122011-1] "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 2011-08-12. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12.

[2] "DPR Tetapkan 248 RUU Prolegnas 2020-2024". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2019-11-17. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-12-21. Diakses tanggal 2023-03-12.

[Prolegnas_2020-2024-3] "Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024" (PDF). Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2019-12-17. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12.

[4] "Dua RUU Usulan Tambahan Pemerintah Disetujui DPR Masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2023". Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2022-12-16. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-15. Diakses tanggal 2023-03-15.

[Perubahan_K4_Prolegnas_2020-2024-5] "Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keempat Tahun 2020-2024" (PDF). Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. hlm. 9–28. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-01-17. Diakses tanggal 2023-03-15.

[6] "Program Legislasi Nasional". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Diakses tanggal 2023-03-12.

[7] Dewi, Intan Rakhmayanti (2023-12-05). "Tok! DPR Sahkan Revisi Kedua UU ITE, Begini Isinya". CNBC Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-05-12. Diakses tanggal 2023-05-12.

[8] "RUU ASN Resmi Disahkan Jadi Undang-undang di Paripurna DPR". CNN Indonesia. 2023-10-03. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-10-03. Diakses tanggal 2023-10-03.

[9] Safitri, Eva (2022-05-24). "Tok! DPR Sahkan RUU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Jadi UU". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-14. Diakses tanggal 2023-03-14.

[10] Yanwardhana, Emir (2021-12-06). "Tok! DPR Setujui RUU Tentang Jalan Menjadi UU". CNBC Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-14. Diakses tanggal 2023-03-14.

[11] Umah, Anisatul (2020-05-12). "Pimpin Sidang Paripurna, Puan Maharani Sahkan UU Minerba Baru". CNBC Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-14. Diakses tanggal 2023-03-14.

[UU152019-12] "Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 2019-10-04. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12.

[14] Abdurrahman, Sultan (2024-06-04). Ernis, Devy, ed. "DPR Sahkan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Kehidupan". Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2024-06-05. Diakses tanggal 2024-06-05.

[evaluasi_prolegnas_jul_2024-15] ^ ^a ^b ^c ^d ^e ^f ^g ^h ⁱ ^j ^k ^l ^m ⁿ ^o ^p "Evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2024 Per 11 Juli 2024" (PDF). Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2024-06-04. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-07-17. Diakses tanggal 2024-07-17.

[16] Rachman, Arrijal (2023-07-11). "Tok! Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Kesehatan Menjadi UU". CNBC Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-09-22. Diakses tanggal 2023-09-22.

[17] Nurita, Dewi (2022-07-07). Febriyan, ed. "DPR Resmi Sahkan RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi Menjadi UU". Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-14. Diakses tanggal 2023-03-14.

[19] Anggrainy, Firda Cynthia; Utami, Nahda (2022-09-20). "Tok! Paripurna DPR Sahkan RUU Perlindungan Data Pribadi". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-14. Diakses tanggal 2023-03-14.

[20] Aditya, Nicholas Ryan (2021-07-15). Meiliana, Diamanty, ed. "Rapat Paripurna, DPR Sahkan RUU Otsus Papua Jilid Dua". Kompas.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-14. Diakses tanggal 2023-03-14.

[21] "DPR Sahkan RUU IKN Menjadi Undang-undang Ibu Kota Negara". CNN Indonesia. 2022-01-18. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-14. Diakses tanggal 2023-03-14.

[22] Paramitha, Defara Dhanya (2024-03-28). Amirullah, ed. "7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini". Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2024-03-29. Diakses tanggal 2024-03-39.

[23] Anggrainy, Firda Cynthia (2023-09-12). "Baleg DPR Sepakat RUU Daerah Khusus Jakarta Masuk Prolegnas Prioritas 2023". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-09-22. Diakses tanggal 2023-09-22.

[24] "RKUHP Resmi Disahkan Jadi UU dalam Paripurna DPR". CNN Indonesia. 2022-02-06. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-14. Diakses tanggal 2023-03-14.

[25] "RUU Pemasyarakatan Resmi Disahkan Jadi Undang-Undang". CNN Indonesia. 2022-07-07. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-14. Diakses tanggal 2023-03-14.

[26] Ramadhan, Ardito (2021-12-07). Krisiandi, ed. "Rapat Paripurna, DPR Sahkan Revisi Undang-Undang Kejaksaan Jadi UU". Kompas.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-14. Diakses tanggal 2023-03-14.

[27] "DPR Sahkan UU Bea Meterai, Tarif Rp10 Ribu Mulai 1 Januari". CNN Indonesia. 2020-09-29. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-14. Diakses tanggal 2023-03-14.

[28] Ramadhan, Ardito (2022-02-15). Santosa, Bagus, ed. "DPR Sahkan RUU Keolahragaan Menjadi Undang-Undang". Kompas.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-14. Diakses tanggal 2023-03-14.

[RUUProvinsi2023-29] ^ ^a ^b ^c ^d ^e ^f ^g ^h Rahmawati, Dwi (2023-04-04). "DPR Sahkan RUU Provinsi Sumut hingga Bali Jadi Undang-Undang". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-04-04. Diakses tanggal 2023-04-04.

[30] Aditya, Nicholas Ryan; Krisiandi (2024-07-09). "DPR Sahkan RUU Konservasi Sumber Daya Alam". Kompas.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2024-07-09. Diakses tanggal 2024-07-09.

[31] "DPR Resmi Sahkan RUU TPKS Jadi Undang-undang". CNN Indonesia. 2022-04-12. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-14. Diakses tanggal 2023-03-14.

[32] Safitri, Eva (2021-12-07). "DPR Setujui RUU Pembentukan Pengadilan Tinggi-PTUN di 4 Provinsi Jadi UU". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-14. Diakses tanggal 2023-03-14.

[33] Anggrainy, Firda Cynthia (2023-04-13). "DPR Sahkan RUU Landas Kontinen Jadi Undang-Undang". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-04-13. Diakses tanggal 2023-04-13.

[34] Putri, Cantika Adinda; P, Herdaru (2020-10-05). "Tok! DPR Sahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja Jokowi Jadi UU". CNBC Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-14. Diakses tanggal 2023-03-14.

[Tambahan_Prolegnas_2023-08-35] Rahmawati, Dwi (2023-08-29). "DPR RI Sepakati 42 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2023". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-09-22. Diakses tanggal 2023-09-22.

[36] "DPR Sahkan UU PPSK, Ada 341 Pasal". CNN Indonesia. 2022-12-15. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-14. Diakses tanggal 2023-03-14.

[38] Anggrainy, Firda Cynthia (2024-03-28). "DPR Sahkan RUU Desa Jadi UU, Atur Masa Jabatan Kades 8 Tahun". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2024-03-29. Diakses tanggal 2024-03-29.

[39] "Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Legislasi dalam Rangka Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)" (PDF). Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2022-01-27. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-01-17. Diakses tanggal 2023-03-17.

[40] "DPR Sepakat Setop Bahas RUU BUMDes". CNN Indonesia. 2022-02-08. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-17. Diakses tanggal 2023-03-17.

[41] Khalida, Melalusa Susthira (2024-06-04). Suyanto, Budi, ed. "Paripurna DPR setujui penarikan RUU Bahasa Daerah". Antara. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2024-07-09. Diakses tanggal 2024-07-09.

[42] "DPR Sahkan RUU Hubungan Keuangan Pusat-Daerah". CNN Indonesia. 2021-12-07. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-14. Diakses tanggal 2023-03-14.

[43] "DPR Resmi Sepakati RUU HPP Jadi UU". CNN Indonesia. 2021-10-07. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-14. Diakses tanggal 2023-03-14.

[45] Asmaaysi, Alifian (2023-10-03). Pradana, Rio Sandy, ed. "Tok! DPR Sahkan Revisi UU IKN, Ini 7 Poin Pentingnya". Bisnis Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-10-03. Diakses tanggal 2023-10-03.

[46] "Sembilan Fraksi Sepakat Lanjutkan Pembahasan RUU RPJPN 2025-2045 ke Rapat Paripurna". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2024-08-20. Diakses tanggal 2024-08-20.

[47] Alatas, M. Baqir Idrus (2024-08-20). Muhiddin, Abdul Hakim, ed. "DPR setujui RUU RPJPN 2025-2045 jadi undang-undang". Antara. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2024-08-23. Diakses tanggal 2024-08-23.

[48] "Kumulatif Terbuka". Openparliament.id. 2021-07-21. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-20. Diakses tanggal 2023-03-20.

[49] "Komisi VI Setujui RUU IA-CEPA". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2020-02-05. Diakses tanggal 2024-07-06.

[50] Putri, Cantika Adinda (2020-02-06). "Tok! IA-CEPA Direstui DPR, Indonesia-Australia Makin Mesra". CNBC Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12.

[51] "Banggar DPR-Pemerintah Sepakati Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Diparipurnakan". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2020-05-04. Diakses tanggal 2024-07-06.

[52] Sihombing, Ronaldo Fransiscus (2020-05-12). "Tok! DPR Setuju Perppu Corona Disahkan Menjadi UU". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12.

[53] "Komisi I Setujui DIM RUU Kerja Sama Indonesia - Ukraina di Bidang Pertahanan". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2020-07-13. Diakses tanggal 2024-07-06.

[54] "DPR RI Menyetujui RUU Pengesahan Kerjasama Pertahanan RI – Ukraina". Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2020-07-14. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12.

[55] "RUU Perjanjian MLA RI – Swiss Disetujui". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2020-07-03. Diakses tanggal 2024-07-06.

[56] "DPR-RI Sahkan RUU Perjanjian MLA Indonesia - Swiss". Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2020-07-14. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12.

[57] "Komisi II Setujui Perppu 2 Tahun 2020 Dibahas di Rapat Paripurna". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2020-06-03. Diakses tanggal 2024-07-06.

[58] Astuti, Nur Azizah Rizki (2020-07-14). "Tok! Perppu Pilkada Sah Jadi UU". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12.

[59] "Putusan Nomor 100/PUU-XVIII/2020" (PDF). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2022-06-20. hlm. 160–163, 317–318. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-17. Diakses tanggal 2023-03-17.

[60] Saputra, Andi (2022-06-20). "MK Tolak Uji Formil Revisi UU MK". Detik.com. Archived from the original on 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-17. Pemeliharaan CS1: Url tak layak (link)

[62] "Seluruh Fraksi di Komisi III Setujui Laporan Panja RUU MK". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2020-08-31. Diakses tanggal 2024-07-06.

[63] Astuti, Nur Azizah Rizki (2020-09-01). "Tok! UU MK Disahkan di Paripurna DPR". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-17. Diakses tanggal 2023-03-17.

[64] Sugianto, Danang (2020-09-15). "Tok! DPR Setujui Pertanggungjawaban APBN 2019". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12.

[65] Zhacky, Mochamad (2020-09-29). "Paripurna Pengesahan RUU APBN 2021: 250 Anggota DPR Hadir Virtual". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12.

[66] "Komisi I Setujui DIM RUU Kerja Sama Indonesia - Swedia di Bidang Pertahanan". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2020-09-03. Diakses tanggal 2024-07-06.

[67] Chaterine, Rahel Narda (2020-10-05). "DPR Sahkan UU Kerja Sama Pertahanan RI-Swedia". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12.

[68] "Sepakati RUU Protokol AFAS Ke-7, Industri Asuransi Akan Ekspansi ke ASEAN". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2020-10-05. Diakses tanggal 2024-07-06.

[69] Putra, Dwi Aditya (2020-10-05). "RUU Paket Komitmen Ketujuh AFAS Disahkan, ini Keuntungan untuk Indonesia". Merdeka.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12.

[70] "Apresiasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi, Komisi VI Setujui RUU IE-CEPA". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2021-03-22. Diakses tanggal 2024-07-06.

[71] Ramadhan, Ardito (2021-04-09). Erdianto, Kristian, ed. "DPR Sahkan RUU Tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi antara RI dan EFTA". Kompas.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12.

[72] "DPR Setujui RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2020". CNN Indonesia. 2021-09-07. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12.

[73] "Komisi VI Setujui RUU PMSE Dibahas di Paripurna". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2021-08-25. Diakses tanggal 2024-07-06.

[74] Pebrianto, Fajar (2021-09-07). Hidayat, Ali Akhmad Noor, ed. "DPR Sahkan UU Pengesahan ASEAN Agreement on E-Commerce". Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12.

[75] "DIM RUU MLA in Criminal Matters Indonesia - Rusia Akan Dibahas Panja". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2021-09-01. Diakses tanggal 2024-07-06.

[76] Tolok, Aprianus Doni (2021-09-21). "Tok! DPR Setujui Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik RI-Rusia". Bisnis Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12.

[77] Pebrianto, Fajar (2021-09-30). Widyastuti, Rr. Ariyani Yakti, ed. "DPR Sahkan UU APBN 2022, Begini Rinciannya". Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12.

[78] "Penyusunan 6 (Enam) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi" (PDF). Komisi II DPR RI. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12.

[Kom_2-RUUProvinsi2022-1-80] ^ ^a ^b ^c ^d ^e ^f ^g "Komisi II Bahas Mekanisme Panja Tujuh RUU Provinsi". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2022-02-08. Diakses tanggal 2024-07-06.

[RUUProvinsi2022-1-81] ^ ^a ^b ^c ^d ^e ^f ^g Al Ayyubi, Sholahuddin (2022-02-15). "DPR Sepakati 7 RUU Provinsi Jadi Undang-undang". Bisnis Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12.

[Kom_2-3ProvinsiPapua2022-82] "Dorong Pemerataan Pembangunan, Draf RUU Pemekaran Papua Ditandatangani". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2022-06-28. Diakses tanggal 2024-07-06.

[3ProvinsiPapua2022-83] Putri, Cantika Adinda (2022-06-30). "Tok! Indonesia Resmi Punya 5 Provinsi di Papua". CNBC Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12.

[Kom_2-RUUProvinsi2022-2-84] "Seluruh Fraksi DPR, DPD dan Pemerintah Setuju RUU Lima Provinsi Dibawa ke Rapat Paripurna". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2022-06-21. Diakses tanggal 2024-07-06.

[RUUProvinsi2022-2-85] Nurita, Dewi (2022-06-30). Wibowo, Eko Ari, ed. "DPR Sahkan RUU Lima Provinsi: Sumbar, Riau, Jambi, NTT, dan NTB". Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12.

[86] "Sembilan Fraksi Setujui RUU Pengesahan RCEP Dibawa ke Paripurna". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2022-07-05. Diakses tanggal 2024-07-06.

[87] Yanwardhana, Emir (2022-08-30). "Tok! DPR Restui RI Masuk Perjanjian Perdagangan Terbesar". CNBC Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12.

[88] "RUU IK-CEPA Disetujui untuk Dibahas di Tingkat II". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2022-07-05. Diakses tanggal 2024-07-06.

[89] Al Hikam, Herdi Alif (2022-08-30). "2 Perjanjian Dagang Jadi UU, Mendag Sebut Jadi 'Jalan Tol' Produk RI ke Dunia". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12.

[90] Santia, Tira (2022-09-07). "RUU P2APBN 2021 Disahkan Menjadi Undang-undang". Liputan6.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12.

[91] Putri, Cantika Adinda (2022-09-29). "Tok! DPR Setujui APBN Jokowi 2023 Senilai Rp3.061 Triliun". CNBC Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12.

[92] "RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Sepakat Dibawa ke Paripurna". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2022-09-13. Diakses tanggal 2024-07-06.

[93] Shafira, Ima Dini (2022-11-17). Wibowo, Eko Ari, ed. "DPR Resmi Sahkan RUU Papua Barat Daya Jadi Undang-Undang". Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12.

[Kom_1-PertahananDgnSingapuraFiji-94] Anggrainy, Firda Cynthia (2022-11-29). "Komisi I DPR-Pemerintah Sepakati RUU Kerja Sama Pertahanan RI-Singapura". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2024-07-06. Diakses tanggal 2024-07-06.

[PertahananDgnSingapuraFiji-95] Anggrainy, Firda Cynthia (2022-12-06). "DPR Sahkan RUU Kerja Sama Bidang Pertahanan RI-Singapura dan RI-Fiji". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-13. Diakses tanggal 2023-03-13.

[96] "Komisi III dan Menkumham Setujui RUU Pengesahan Perjanjian RI-Singapura tentang Ekstradisi Buronan". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2022-12-05. Diakses tanggal 2024-07-06.

[97] Bineksari, Romys (2022-12-15). "DPR Sahkan RUU Ekstradisi Buronan RI & Singapura". CNBC Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-13. Diakses tanggal 2023-03-13.

[98] "Baleg Setujui RUU Penetapan Perppu Nomor 2/2022 tentang Ciptaker Dibawa ke Paripurna". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2023-02-15. Diakses tanggal 2024-07-06.

[99] Simanjuntak, Surya Dua Artha (2023-03-21). "Tok! DPR Sahkan Perppu Cipta Kerja Jadi UU". Bisnis Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-21. Diakses tanggal 2023-03-21.

[100] "Ditetapkan Jadi UU, Komisi II Sepakat Perppu Pemilu Dibawa ke Rapat Paripurna". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2023-03-15. Diakses tanggal 2024-07-06.

[101] Rahmawati, Dwi (2023-04-04). "DPR Sahkan Perppu Pemilu Jadi Undang-Undang". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-04-04. Diakses tanggal 2023-04-04.

[Kom_2-RUUProvinsi2023-102] ^ ^a ^b ^c ^d ^e ^f ^g "RUU Delapan Provinsi Sepakat Dibawa ke Rapat Paripurna". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2023-03-29. Diakses tanggal 2024-07-06.

[103] "Paripurna DPR Sahkan UU Pertanggungjawaban APBN 2022". CNN Indonesia. 2023-09-12. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-10-03. Diakses tanggal 2023-10-03.

[104] "Paripurna DPR Sahkan RUU APBN 2024 Jadi UU". CNN Indonesia. 2023-09-21. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-09-22. Diakses tanggal 2023-09-22.

[105] "Sturman Panjaitan Bacakan Pandangan Mini Fraksi PDI-P: Pengesahan Traktat Senjata Nuklir Perlu Segera Dilakukan". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2023-10-04. Diakses tanggal 2024-07-06.

[106] Darwati, Erta (2023-11-22). Junita, Nancy, ed. "UU Pelarangan Senjata Nuklir Disahkan, Menlu Retno: Makin Kuat Dorong Perdamaian Internasional". Bisnis Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-11-22. Diakses tanggal 2023-11-22.

[Kom_2-RUUKotaKab-1-107] ^ ^a ^b ^c ^d ^e ^f ^g ^h ⁱ ^j ^k ^l ^m ⁿ ^o ^p ^q ^r ^s ^t ^u ^v ^w ^x ^y ^z ^aa "Komisi II & Pemerintah Setujui RUU 27 Kabupaten/Kota Dibawa ke Paripurna". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2024-05-24. Diakses tanggal 2024-07-06.

[RUUKotaKab-1-108] ^ ^a ^b ^c ^d ^e ^f ^g ^h ⁱ ^j ^k ^l ^m ⁿ ^o ^p ^q ^r ^s ^t ^u ^v ^w ^x ^y ^z ^aa Abdurrahman, Sultan (2024-06-04). Hantoro, Juli, ed. "DPR Sahkan 27 RUU Kabupaten/Kota Jadi Undang-undang, Sebelumnya Diatur UUD Sementara 1950". Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2024-06-05. Diakses tanggal 2024-06-05.

[Kom_2-RUUKotaKab-2-109] ^ ^a ^b ^c ^d ^e ^f ^g ^h ⁱ ^j ^k ^l ^m ⁿ ^o ^p ^q ^r ^s ^t ^u ^v ^w ^x ^y ^z Rahmawati, Dwi (2024-06-27). "Komisi II DPR-Pemerintah Sepakati 26 RUU Kabupaten/Kota Dibawa ke Paripurna". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2024-07-09. Diakses tanggal 2024-07-09.

[RUUKotaKab-2-110] ^ ^a ^b ^c ^d ^e ^f ^g ^h ⁱ ^j ^k ^l ^m ⁿ ^o ^p ^q ^r ^s ^t ^u ^v ^w ^x ^y ^z Rizaldi, Bagus Ahmad (2024-07-09). Masrafi, Laode, ed. "Rapat Paripurna DPR RI setujui 26 RUU kabupaten/kota menjadi UU". Antara. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2024-07-09. Diakses tanggal 2024-07-09.

[111] Indraini, Anisa (2024-09-03). "Disetujui DPR, RUU Pertanggungjawaban APBN 2023 Jokowi Sah Jadi UU". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2024-09-04. Diakses tanggal 2024-09-04.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[a]

[13]

[14]

[15]

[16]

[b]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

[25]

[26]

[27]

[28]

[29]

[30]

[31]

[32]

[33]

[34]

[c]

[35]

[36]

[37]

[38]

[39]

[40]

[d]

[41]

[42]

[43]

[44]

[12]

[45]

[46]

[47]

[48]

[49]

[50]

[51]

[52]

[53]

[54]

[e]

[57]

[58]

[59]

[60]

[61]

[62]

[63]

[64]

[65]

[66]

[67]

[68]

[69]

[70]

[71]

[72]

[f]

[74]

[75]

[76]

[77]

[78]

[79]

[80]

[81]

[82]

[83]

[84]

[85]

[86]

[87]

[88]

[89]

[90]

[91]

[92]

[93]

[94]

[95]

[96]

[97]

l b s Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Fungsi	Legislasi Anggaran Pengawasan
Tugas dan wewenang	Persetujuan Pertimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Hak	Interpelasi Angket Menyatakan pendapat
Alat kelengkapan	Pimpinan (Ketua Wakil Ketua) Badan Musyawarah Komisi (I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII) Badan Legislasi Badan Anggaran Badan Kerja Sama Antar-Parlemen Mahkamah Kehormatan Dewan Badan Urusan Rumah Tangga Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Aspirasi Masyarakat Panitia khusus Panitia kerja
Periode	1945–1950 (KNIP) 1950 (DPR RIS) 1950-1956 (DPRS) 1956–1959 DPR Peralihan 1960–1965 (DPR-GR) 1965–1966 (DPR-GR tanpa PKI) 1966–1971 (DPR-GR/DPR Orde Baru) 1971–1977 1977–1982 1982–1987 1987–1992 1992–1997 1997–1999 1999–2004 2004–2009 2009–2014 2014–2019 2019–2024 2024–2029
Anggota	RIS 1950–1956 (DPRS) 1956–1959 1960–1965 (DPR-GR) 1965–1966 (DPR-GR tanpa PKI) 1966–1971 1971–1977 1977–1982 1982–1987 1987–1992 1992–1997 1997–1999 1999–2004 2004–2009 2009–2014 2014–2019 2019–2024 2024–2029
Program Legislasi Nasional	2014-2019 2020-2024
Kode Etik dan Tata tertib	Kode etik Tata tertib
Sekretariat Jenderal	Deputi Bidang Perundang-undangan Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan Deputi Bidang Persidangan dan Kerja Sama Antar Parlemen Deputi Bidang Administrasi
Fraksi aktif	PDIP Golkar Gerindra NasDem Demokrat PKB PAN PKS
Fraksi non aktif	Reformasi KKI PDU PDKB PBB TNI/Polri BPD PBR PDS PPP Hanura
Media	TVR Parlemen
Lihat pula: Politik dan pemerintahan Indonesia Pemilihan umum